Inibaru.id – Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), Budi Gunadi Sadikin dan CEO and Vice Chairman Freeport McMoran Inc. (FCX) Richard Adkerson telah menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (12/7/2018). Dengan begitu, Indonesia secara resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sebelum ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen di PT Freeport Indonesia. Padahal, Freeport sudah puluhan tahun menambang di Grasberg, Papua. Kesepakatan tersebut lantas menjadi langkah awal Indonesia untuk menguasai mayoritas saham PTFI.
Berikut fakta-fakta di balik kembalinya Freeport ke Indonesia :
51 Persen Saham Freeport Dimiliki Indonesia
Lembah Emas Papua. (Greenforceunj.com)
Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia dengan ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto.
Pemerintah Keluarkan Dana 3,85 Miliar Dolar AS
Pemerintah mengeluarkan dana hingga Rp 55,4 triliun untuk membeli saham PTFI. (Kanigoro.com)
Untuk menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang tersebut, dibutuhkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS atau Rp 55,28 triliun (kurs Rp 14.360). Bila dirinci, 3,5 miliar dolar AS akan dibayarkan untuk membeli 40 persen Participating Interest (PI) Rio Tinto yang ada di PTFI, sedangkan 350 juta dolar AS dibayarkan ke FCX seperti dilansir dari Kumparan.com, Jumat (13/7).
Namun, pemerintah nggak merasa keberatan dengan jumlah tersebut karena sudah ada 11 perbankan nasional baik dalam negeri maupun swasta nasional yang akan memberikan pinjaman sebagai modal Inalum mengakuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia.
Kontrak Freeport Indonesia Hingga 2041
Lokasi penambangan Grasberg. (Reuters)
Perundingan panjang antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia berujung pada kepastian pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51 persen dan perpanjangan kontrak Freeport di Papua hingga 2041. Syarat perpanjangan diberikan jika ada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK) soal penyelesaian masalah lingkungan.
"Harus ada rekomendasi tertulis dari KLHK untuk persyaratan perpanjangan dua kali 10 tahun. Perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius di lingkungan," tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti ditulis Okezone.com, Jumat (13/7).
Indonesia Bakal Kantongi Rp 861,6 Triliun Hingga 2041
Pemerintah Indonesia akan mendapat laba yang banyak dari saham PTFI.(Antara)
CEO Freeport Mc Moran Richard Adkerson mengatakan, dengan adanya kenaikan porsi saham pemerintah maka pendapatan yang diterima Indonesia juga akan meningkat. Jika dihitung berdasarkan operasional Freeport Indonesia hingga 2041, Indonesia berpotensi mendapatkan 60 miliar dolar AS atau setara Rp 861,6 triliun (kurs Rp14.360) dari Tambang Grasberg.
"Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dolar AS," kata Adkerson di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).
Semoga pendapatan itu dapat berdampak baik bagi masyarakat Indonesia ya, Millens. (IB07/E04)
