Inibaru.id – Pemerintah secara resmi meningkatkan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tertauang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (24/10/2019).

Tempo Selasa (29/10) menulis, keputusan ini sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani demi mengatasi defisit BPJS yang semakin parah. Kenaikan iuran ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Dampak dari keputusan ini, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp 42 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500.

Kenaikan tersebut terjadi di seluruh segmen peserta. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu, iuran peserta Mandiri Kelas 2 naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan iuran peserta Kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Selain itu, pasal 30 juga menjelaskan perubahan besar iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) layaknya ASN, Polri, dan Prajurit. Jika sebelumnya iuran ini dipotong dari 5 persen gaji dengan perhitungan 3 persen dibayar pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta, kini menjadi 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Batasan tertinggi gaji per bulan yang dijadikan dasar perhitungan juga naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.

Sementara itu, di Pasal 103A tertulis bahwa pemerintah akan memberikan bantuan iuran kepada pemerintah daerah sejumlah Rp 19 ribu per orang per bulan bagi penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Bantuan ini akan diberikan sejak Agustus 2019 hingga Desember 2019.

Millens setuju nggak dengan naiknya iuran BPJS ini? (IB09/E06)