Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

“Mulai 1 Oktober pasien Covid tidak ditanggung
Kemenkes lagi. BPJS hanya cover maksimal 18 juta! Alternatif lain pakai
asuransi sendiri,”
tulis narasi yang disebar di aplikasi perpesanan ponsel pintar ini.

Info ini
ternyata sampai juga di telinga Kemenkes. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti
Nadia Tarmizi sampai mengeluarkan pernyataan kalau informasi ini keliru. Dia
pun menegaskan kalau biaya perawataan pasien Covid-19 masih akan tetap
ditanggung pemerintah.

Selain itu,
Nadia juga memastikan kalau Kemenkes masih punya aggaran untuk membiayapi
perawatan pasien Covid-19 di Indonesia. Pemerintah baru menghentikan bantuan
biaya perawatan kalau masa isolasi pasien sudah selesai. Jadi, masyarakat nggak
perlu khawatir tentang hal ini.

“Besaran
perawaan biaya pasien Covid-19 tidak benar dibatasi 18 juta. Mekanisme
perhitungan penggantian biaya menggunakan metode INA-CBSs dan besarannya
bervariasi,” ucap Nadia, Kamis (16/9/2021).

Lantas,
bagaimana jika masa isolasi sudah selesai namun pasien Covid-19 mengalami
gejala kesehatan karena komorbid seperti komplikasi? Nah, kalau soal ini,
pembiayaannya bakal dialihkan ke sumber lain.

Meski
begitu, bukan berarti masyarakat bakal menanggungnya seorang diri. Pemerintah
sudah menyediakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bisa dimaksimalkan
masyarakat. Pasien juga bisa memakai asuransi jika memang sudah memilikinya. Intinya
sih, soal kesehatan sudah dijamin, deh.

Dr Nadia
pun sekali lagi menegaskan kalau informasi bahwa biaya perawatan pasien
Covid-19 nggak bakal lagi di-cover pemerintah sebagai hoaks. Dia juga meminta
masyarakat nggak mudah percaya dengan berita yang nggak berdasar seperti ini.

“Hoaks.
Biaya perawatan pasien Covid-19 tetap ditanggung pemerintah. Sumber biaya tetap
dari Kemenkes,” tegas Nadia.

Jadi, sudah jelas ya kalau kabar ini nggak benar, Millens?&nbsp;(Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Belakangan ini di media sosial viral narasi
yang menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) nggak lagi cover biaya pasien
Covid-19 yang dirawat mulai 1 Oktober 2021 nanti. Sebenarnya, apakah kabar ini
memang benar?

Dalam
narasi ini, disebutkan kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan hanya akan meng-cover biaya perawatan pasien Covid-19 paling banyak
Rp 18 juta. Nantinya, pasien Covid-19 diminta untuk menyiapkan sendiri asuransi
agar bisa membayar biaya pengobatan penyakit ini yang memang cukup banyak bagi
yang bergejala berat.

Di aplikasi perpesanan ponsel pintar, muncul narasi yang menyebut mulai 1 Oktober 2021, pemerintah nggak lagi cover biaya perawatan pasien Covid-19. Hal ini membuat banyak orang resah. Apakah kabar ini memang benar?

Kemenkes Nggak Lagi Cover Biaya Perawatan Pasien Covid-19?

Sataria Dg
Nganne, nenek dari sang bocah menyebut Ririn sempat mengeluhkan kepala pusing.
Ririn kemudian pulang ke rumah. Setelah itu, penglihatan mata kirinya kemudian
kabur. Keesokan harinya, kedua mata Ririn sudah nggak bisa melihat.

“Awalnya
hanya mata sebelah kiri. Tapi keesokan harinya pas bangun pagi kedua matanya
nggak bisa melihat apa-apa,” ucap Sataria pada Kamis (19/11).

Di hari
Minggu (15/11) Ririn pun dibawa ke dokter oleh keluarganya. Hasil pemeriksaan
justru menunjukkan bahwa ada kemungkinan tumor atau benjolan yang menyebabkan
hal ini. Hanya, dokter masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk
memastikannya.

Hasil
pemeriksaan dokter sangat berbeda dengan dugaan Sataria. Sebelumnya, sang nenek
menduga sang cucu terpapar radiasi ponsel berlebihan akibat sering memakainya
demi kebutuhan belajar secara daring di rumah.

“Kalau
belajar dengan ponsel bisa dari pukul 8 pagi sampai 12 siang. Mungkin radiasi
ponselnya. Apalagi sebelumnya dia juga biasa main ponsel,” ungkap Sataria.

Sayangnya,
karena nggak terdaftar di BPJS, keluarga Ririn harus membayar biaya perawatan
sendiri. Mereka pun berharap mendapatkan bantuan dari banyak pihak. 

Warga sekitar
banyak yang menjenguk Ririn demi mengetahui kondisi yang dia alami. Ririn pun
terpaksa nggak bisa lagi melanjutkan belajar secara daring karena kondisi
penglihatannya nggak memungkinkan.

Memang,
kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini membuat banyak kegiatan harus
dilakukan di rumah dan menggunakan teknologi. Pastikan untuk nggak memakainya
dengan berlebihan, ya, Millens? (Tri/IB09/E05)

Inibaru.id – Bocah berusia 10 tahun bernama Ririn Indrianti
Amran dari Dusun Romang, Desa Bori Matangkasa, Kecamatan Bajeng Barat,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendadak nggak bisa melihat. Orang tuanya
terkejut dan justru menyalahkan seringnya Ririn menggunakan ponsel demi
kebutuhan belajar dari rumah.

Bocah yang
masih duduk di kelas enam SD ini mengaku merasa pusing sebelum penglihatannya
kabur. Saat itu, dia sedang bermain dengan teman-temannya di dekat rumah pada
Sabtu (14/11/2020). Di dekatnya juga ada kakek Ririn.

Sering memakai ponsel untuk belajar dari rumah, keluarga Ririn justru menuding radiasi sebagai penyebab Ririn kehilangan penglihatannya. Lantas, bagaimana dengan hasil pemeriksaan dokter, ya?

Keluarga Tuding Belajar dengan Ponsel Bikin Penglihatan Bocah Mendadak Menghilang, Begini Kata Dokter

Penolakan
ini diketok oleh putusan majelis hakim Tata Usaha Negara (TUN) MA pada Kamis
(6/8/2020). Putusan ini kemudian dipublikasikan oleh MA.

Majelis
hakim TUN yang menolak gugatan ini diketuai oleh Supandi dan beranggotakan Is
Sudaryono dan Yodi Martono. Hanya, MA belum memberikan penjelasan tentang
alasan dari keputusan penolakan ini.

Sebagai
informasi, tarif BPJS yang naik sesuai dengan Perpres 64/2020 yang nggak
dibatalkan MA adalah:

Hanya,
khusus untuk peserta Kelas III, pemerintah masih memberlakukan tarif Rp 25 ribu
hingga Desember 2020. Kenaikan tarif menjadi Rp 35 ribu karena mendapatkan
subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 7 ribu.

Sebelum
gugatan yang ditolak oleh MA, KPCDI ternyata juga pernah melakukan gugatan yang
serupa pada akhir 2019. Saat itu, pemerintah menaikkan tarif BJPS lewat Perpres
75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah memberlakukan Perpres ini
karena menganggap defisit BPJS Kesehatan semakin parah dengan potensi defisit
mencapai Rp 28 triliun di akhir 2019.

Gugatan
KPCDI diterima oleh MA sehingga membuat tarif BPJS batal naik. Hanya,
pemerintah kemudian menaikkan kembali tarif BPJS pada Mei 2020. Pada 20 Mei
2020, KPCDI kembali mengajukan gugatan pada kenaikan tarif ini dan menganggap
pemerintah nggak berempati di tengah kondisi masyarakat yang tengah terimpit
dampak pandemi Covid-19.

Sayangnya,
gugatan terakhir ditolak oleh MA. Tarif BPJS pun akhirnya tetap naik dan nggak
bisa lagi diturunkan.

Kalau
menurut kamu, apakah kenaikan tarif BPJS ini bisa dimengerti atau justru
membebani masyarakat di tengah kondisi serba sulit seperti sekarang ini, Millens? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kedua yang
diajukan oleh Upaya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tentang
pembatalan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang isinya berupa tarif baru BPJS
Kesehatan. Hal ini berarti, tarif BPJS pasti naik dan nggak akan bisa turun
lagi.

Gugatan
yang dilayangkan KPCDI ini dituangkan dalam nomor perkara Nomor 39 P/HUM/2020.
Dampak dari penolakan ini adalah, tarif BPJS Kesehatan yang baru secara resmi
berlaku sejak 1 Juli 2020.

Gugatan KPCDI ditolak MA. Hal ini berarti, tarif BPJS yang dinaikkan pemerintah pasti nggak bisa diturunkan lagi dan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Tok! Gugatan Ditolak MA, Tarif BPJS Kesehatan Nggak Bisa Turun Lagi

“Sebanyak
13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp
5 juta per bulan,” terang Erik pada Kamis (6/8/2020).

Saat
ditanya soal seberapa banyak BLT yang akan diberikan, Erick memastikan
jumlahnya Rp 600 ribu per bulan. Uang ini akan diberikan selama empat bulan dan
ditransfer langsung ke rekening masing-masing pekerja demi mencegah terjadinya
penyalahgunaan.

Erick
juga mengungkapkan, program ini masih dalam tahap finalisasi dan diharapkan segera bisa dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai September 2020.

Namun demikian, Kepala
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah masih membahas opsi penyaluran BLT, yakni dicairkan
sekaligus sebesar Rp 2,4 juta per pekerja atau dibayarkan Rp 600 ribu per bulan per pekerja.

Lantas,
bagaimana dengan pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang nggak terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan? Kemenkeu memastikan, mereka juga akan
mendapatkan bantuan. Namun, jenis bantuan seperti apa, masih belum bisa
dipastikan.

Berdasarkan
keterangan Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, skema BLT bagi
pekerja yang nggak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih dibahas oleh Satgas
Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Kalau
menurut kamu, apakah pemberian BLT ini bisa memberikan manfaat di tengah
menurunnya kondisi perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19, Millens? (Cnn/IB09/E03)

Inibaru.id – Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan
langsung tunai (BLT) kepada para karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Hal
ini diharapkan bisa membantu para pekerja ini dalam menghadapi gejolak ekonomi
akibat pandemi corona.

Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, kriteria pekerja yang
berhak mendapatkan BLT adalah pekerja non-PNS serta BUMN yang telah terdaftar dan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Berarti, sekurangnya ada 13,8 juta orang yang akan menerima bansos ini.

Menteri BUMN memastikan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Siapa saja pekerja yang akan mendapatkannya, ya?

Siapa Saja Karyawan dengan Gaji di Bawah Rp 5 Juta yang Berhak Dapat BLT Corona?

“Kalau ada peserta tidak mampu atau
turun kelas, kita ada kebijakan soal turun kelas, manfaatkan perubahan kelas
dengan mudah,” ujarnya pada Selasa (30/6).

Dikutip dari keterangan resmi BPJS
Kesehatan pada Minggu (17/5/2020), berikut adalah berbagai persyaratan yang harus kamu siapkan kalau mau turun kelas BPJS. 

Selain datang secara langsung ke kantor BPJS terdekat, kamu juga bisa turun kelas lewat aplikasi mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, Mobile Customer
Service (MCS), Mal Pelayanan Publik, dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Kebijakan kenaikan iuran baru ini
tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Dalam Pasal 34 Perpres yang
ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu, disebutkan bahwa iuran
BPJS Kesehatan 2020 bagi peserta segmen peserta mandiri yang meliputi pekerja
bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) kelas I naik dari Rp
80 ribu jadi Rp 150 ribu per bulan. Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu per bulan. Sementara itu, iuran peserta kelas III naik dari Rp 42 ribu per bulan dari sebelumnya yang hanya Rp 25.500 per bulan.

Gimana, Millens? Kamu juga ingin turun kelas agar iuran BPJS nggak terlalu mahal? (Kom/IB28/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa iuran BPJS
Kesehatan naik mulai Rabu (1/7/2020). Kebijakan ini tertuang
dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan iuran ini tentu akan
memberatkan para peserta, terlebih kenaikan ini bertepatan dengan keadaan ekonomi yang
meredup akibat terdampak pandemi Covid-19. Lantas, bagaimana jika peserta nggak sanggup membayar?

Usai menggelar webinar, Direktur TI BPJS Kesehatan
Wahyuddin Bagenda menuturkan kalau peserta bisa memilih untuk menurunkan kelas
apabila merasa keberatan dengan iuran bulanannya. Pasalnya, BPJS Kesehatan telah menyediakan kebijakan penurunan kelas bagi peserta yang tidak mampu.

Pemerintah memastikan bahwa mulai Rabu (1/7/2020) ini, iuran BPJS naik. Kalau kamu sebelumnya terdaftar dalam kelas I atau kelas II, bisa kok turun kelas agar biaya BPJS nggak terlalu berat. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya.

Iuran BPJS Naik, Berikut Cara Menurunkan Kelas Agar Nggak Terlalu Berat

Iuran
baru tersebut hanya berlaku pada April hingga Juni 2020. Namun, bila
peserta telah membayar sesuai iuran lama pada periode April-Mei, maka BPJS
Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran berikutnya di bulan
Mei 2020.

Sementara
untuk kelas III, pemerintah telah memberikan subsidi iuran sebesar&nbsp; Rp 16.500 per orang per bulan yang berlaku pada April-Desember 2020. Hal ini berarti, peserta BPJS hanya cukup membayar Rp 25.500
per bulan hingga akhir tahun ini. 

Sedangkan
mulai &nbsp;1 Januari 2021 dan seterusnya,
iuran Kelas III untuk Peserta PBPU dan BP mengalami kenaikan menjadi Rp 35.000
per orang per bulan. Kenaikan iuran terjadi karena pemerintah pusat dan
pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp 16.500 menjadi Rp 7.000 per orang
per bulan.

Iuran
kelas I dan kelas II berbeda dengan kelas III. Perhitungan kenaikan iuran baru dimulai pada 1 Juli
2020. Iuran kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 dan iuran
kelas I meningkat dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000.

Tarif
baru tersebut nggak hanya memperhatikan keputusan MA, melainkan juga
mempertimbangkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, serta
kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan.

Kepala
Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf membenarkan adanya kenaikan iuran tersebut.

"Iya
(naik). (Sesuai) Peraturan Presiden," kata Iqbal pada Rabu (13/5/2020)

Januari - Maret 2020 Menggunakan
Perpres 75 Tahun 2019

April - Juni 2020 kembali ke Perpres
82 Tahun 2018

1. Peserta Kelas III pada
Juli-Desember 2020 tetap membayar Rp 25.500 karena pemerintah memberikan
subsidi iuran Rp 16.500.

2. Peserta Kelas III mulai Januari
2021 akan membayar Rp 35.000, karena pemerintah memangkas subsidi iuran
menjadi hanya Rp 7.000. 

Nah, itulah perubahan iuran BPJS ya, Millens. Jangan sampai ketinggalan infonya ya. (Kum/IB28/E07)

Inibaru.id - Iuran yang harus dibayarkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) kembali berubah. Hal itu dipastikan setelah Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres
terbaru ini berisi tentang perubahan iuran yang mengikuti putusan Mahkamah
Agung Nomor 7P/HUM/2020. Bedasarkan Perpres 64 tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan
periode April-Juni 2020 untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) pada tahun 2020 mengikuti putusan MA.

Secara rinci
penjabarannya adalah sebagai berikut. Untuk &nbsp;iuran kelas III ditetapkan Rp 25.500, kelas II
sebesar Rp 51.000, dan kelas I sebesar Rp 80.000.

Untuk kali kedua iuran BPJS berubah di tahun ini. Mulai 1 Juli 2020, iuran BPJS kembali naik. Seperti apa sih rincian kenaikannya?

Berubah Lagi, Jokowi Naikan Iuran BPJS Mulai 1 Juli 2020

Putusan MA
ini membuat iuran BPJS tetapsama dengan tarif sebelumnya. Bagi peserta BPJS kelas I dikenakan iuran Rp80 ribu per bulan, peserta kelas II dikenakan iuran Rp55 ribu, dan peserta
kelas III cuma dikenakan Rp25.500 per bulan.

Sebagai
informasi, pemerintah memutuskan bahwa per 1 Januari 2020 iuran BPJS bakal dinaikkan dengan selisih yang signifikan. Peserta dari kelas I membayar Rp160 ribu per bulan, peserta
kelas II membayar Rp110 ribu, dan peserta kelas III membayar Rp42 ribu setiap
bulan. Keputusan ini disebabkan oleh kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang defisit
hingga Rp13triliun.

MA menyebut
kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28 H, serta Pasal 34
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, hal ini juga dianggap nggak sesuai
dengn Pasal 2, Pasal 4 B, C, D, dan E, serta Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pihak BPJS
mengaku belum bisa memberikan komentar terkait dengan hal ini. Mereka hanya menyebut
akan mengikuti semua&nbsp; keputusan resmi
dari pemerintah.

“Pada
prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,”
ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf sebagaimana dikutip dari
detik, Selasa (10/3).

Millens senang nggak kalau iuran BPJS nggak jadi naik?
(Kat/IB09/E06)

Inibaru.id – Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk
membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang rencananya akan diterapkan pada awal 2020. Hal ini
membuat Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (perpres) Nomor 75 Tahun 2019
pun nggak lagi berlaku.

MA mengabulkan peninjauan kembali (judicial review)
untuk pasal tersebut. Permohonan judicial review ini dilakukan oleh Komunitas
Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Sementara itu, Juru Bicara MA, Andi Samsan
Nganro menyebut putusan pembatalan ini sudah ada sejak 27 Februari 2020.

“Menyatakan
Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No 75 Than 2019 tentang Perubahan atas Perpres
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat,” tulis putusan MA.

Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS mulai awal tahun 2020 akhirnya dibatalkan oleh putusan MA. Atas keputusan ini, tarif BPJS tetap sama dengan sebelumnya.

MA Batalkan Kenaikan Tarif Iuran BPJS

Inibaru.id &ndash; Pemerintah secara resmi meningkatkan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tertauang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (24/10/2019).
Tempo Selasa (29/10) menulis, keputusan ini sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani demi mengatasi defisit BPJS yang semakin parah. Kenaikan iuran ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.
Dampak dari keputusan ini, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp 42 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500.
Kenaikan tersebut terjadi di seluruh segmen peserta. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu, iuran peserta Mandiri Kelas 2 naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan iuran peserta Kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.
Selain itu, pasal 30 juga menjelaskan perubahan besar iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) layaknya ASN, Polri, dan Prajurit. Jika sebelumnya iuran ini dipotong dari 5 persen gaji dengan perhitungan 3 persen dibayar pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta, kini menjadi 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Batasan tertinggi gaji per bulan yang dijadikan dasar perhitungan juga naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.
Sementara itu, di Pasal 103A tertulis bahwa pemerintah akan memberikan bantuan iuran kepada pemerintah daerah sejumlah Rp 19 ribu per orang per bulan bagi penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Bantuan ini akan diberikan sejak Agustus 2019 hingga Desember 2019.
Millens setuju nggak dengan naiknya iuran BPJS ini? (IB09/E06)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Demi mengatasi defisit BPJS, Presiden Jokowi secara resmi  memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Berapa besarannya?

Iuran BPJS Naik Mulai Januari 2020, Cek Besarannya

Inibaru.id &ndash; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi bahasan yang menarik setiap tahun. Tentu saja, karena banyak hal yang mensyaratkan hadirnya surat satu ini termasuk urusan pendidikan. Bahkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), para pemegang SKTM dirasa lebih&nbsp; "diprioritaskan" karena setiap sekolah memfasilitasi minimal 20 persen siswa miskin.
Hal ini tentu saja menimbulkan polemik di kalangan orang tua calon siswa. Beberapa di antaranya bahkan membuat SKTM meskipun berasal dari kalangan berada. Alasannya, mereka pengin anaknya diterima di sekolah tersebut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Jawa Tengah pun sudah mengendus hal ini. Pada 2017 lalu, Dindikbud Jawa Tengah juga sudah mencoret 168 nama yang terindikasi melakukan pelanggaran SKTM.
"Tahun lalu ada 168 nama yang tidak kami umumkan dan tidak kami masukkan daftar. Padahal, kalau tanpa SKTM, mereka bisa diterima," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo.
Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang, tahun ini pihak Dindikbud Jawa Tengah melakukan verifikasi kepada para orang tua yang mendaftarkan anaknya dengan SKTM. Orang tua juga bakal diminta untuk tanda tangan di surat integritas yang bermaterai sehingga bila terbukti ada pelanggaran, siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tua.
Menyoal SKTM
SKTM adalah surat yang dikeluarkan pihak kelurahan/desa bagi keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Beberapa hal mensyaratkan SKTM sebagai bukti bila mereka berasal dari kalangan kurang mampu. Hal tersebut di antaranya Kartu Indonesia Sehat, beasiswa Bidikmisi, PPDB.
Syarat administrasi untuk memperoleh SKTM pun cukup mudah. Kamu hanya perlu melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bersama fotokopinya, dilengkapi dengan surat pernyataan tidak mampu dari RT/RW setempat yang sudah dibubuhi tanda tangan di atas materai. Jika sudah lengkap, kamu tinggal membawa dokumen tersebut ke kelurahan atau kantor kepala desa untuk menerbitkan SKTM. 
Nggak dimungkiri, mudahnya syarat administrasi untuk memperoleh SKTM membuat beberapa orang yang mampu secara ekonomi justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kendati demikian, para pemalsu SKTM ini bisa dijerat hukuman, Millens.
&ldquo;Kalau memang terbukti, yang bersangkutan bisa dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Pemalsuan surat itu ada dua, membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu seolah-olah itu asli dan itu bisa dipidana dari aspek perbuatan. Terkait dengan keterlibatan oknum RT, RW, Kades, atau Lurah, polisi tidak bisa menjerat mereka kecuali jika memang ada tanda tangan mereka di SKTM. Saya rasa mereka tidak seceroboh itu memberikan tanda tangan. Dalam hal ini perlu ada penyelidikan yang lebih dalam,&rdquo; tutur Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Djunaedi, dikutip dari Satelitpost.com, (21/7/2018).
Waduh, jangan coba-coba membuat SKTM kalau kamu merasa mampu ya, Millens. Nanti kalau statusmu benar-benar diubah Sang Kuasa kan jadi berabe. (IB15/E04)

Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu tentunya membutuhkan beberapa pertimbangan. Sebelum membuatnya, pastikan dulu hal-hal ini sudah kamu pahami.