Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Mulai 1 Oktober pasien Covid tidak ditanggung
Kemenkes lagi. BPJS hanya cover maksimal 18 juta! Alternatif lain pakai
asuransi sendiri,”
tulis narasi yang disebar di aplikasi perpesanan ponsel pintar ini.

Info ini
ternyata sampai juga di telinga Kemenkes. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti
Nadia Tarmizi sampai mengeluarkan pernyataan kalau informasi ini keliru. Dia
pun menegaskan kalau biaya perawataan pasien Covid-19 masih akan tetap
ditanggung pemerintah.

Selain itu,
Nadia juga memastikan kalau Kemenkes masih punya aggaran untuk membiayapi
perawatan pasien Covid-19 di Indonesia. Pemerintah baru menghentikan bantuan
biaya perawatan kalau masa isolasi pasien sudah selesai. Jadi, masyarakat nggak
perlu khawatir tentang hal ini.

“Besaran
perawaan biaya pasien Covid-19 tidak benar dibatasi 18 juta. Mekanisme
perhitungan penggantian biaya menggunakan metode INA-CBSs dan besarannya
bervariasi,” ucap Nadia, Kamis (16/9/2021).

Lantas,
bagaimana jika masa isolasi sudah selesai namun pasien Covid-19 mengalami
gejala kesehatan karena komorbid seperti komplikasi? Nah, kalau soal ini,
pembiayaannya bakal dialihkan ke sumber lain.

Meski
begitu, bukan berarti masyarakat bakal menanggungnya seorang diri. Pemerintah
sudah menyediakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bisa dimaksimalkan
masyarakat. Pasien juga bisa memakai asuransi jika memang sudah memilikinya. Intinya
sih, soal kesehatan sudah dijamin, deh.

Dr Nadia
pun sekali lagi menegaskan kalau informasi bahwa biaya perawatan pasien
Covid-19 nggak bakal lagi di-cover pemerintah sebagai hoaks. Dia juga meminta
masyarakat nggak mudah percaya dengan berita yang nggak berdasar seperti ini.

“Hoaks.
Biaya perawatan pasien Covid-19 tetap ditanggung pemerintah. Sumber biaya tetap
dari Kemenkes,” tegas Nadia.

Jadi, sudah jelas ya kalau kabar ini nggak benar, Millens?&nbsp;(Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Belakangan ini di media sosial viral narasi
yang menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) nggak lagi cover biaya pasien
Covid-19 yang dirawat mulai 1 Oktober 2021 nanti. Sebenarnya, apakah kabar ini
memang benar?

Dalam
narasi ini, disebutkan kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan hanya akan meng-cover biaya perawatan pasien Covid-19 paling banyak
Rp 18 juta. Nantinya, pasien Covid-19 diminta untuk menyiapkan sendiri asuransi
agar bisa membayar biaya pengobatan penyakit ini yang memang cukup banyak bagi
yang bergejala berat.

Di aplikasi perpesanan ponsel pintar, muncul narasi yang menyebut mulai 1 Oktober 2021, pemerintah nggak lagi cover biaya perawatan pasien Covid-19. Hal ini membuat banyak orang resah. Apakah kabar ini memang benar?

Kemenkes Nggak Lagi Cover Biaya Perawatan Pasien Covid-19?

Sataria Dg
Nganne, nenek dari sang bocah menyebut Ririn sempat mengeluhkan kepala pusing.
Ririn kemudian pulang ke rumah. Setelah itu, penglihatan mata kirinya kemudian
kabur. Keesokan harinya, kedua mata Ririn sudah nggak bisa melihat.

“Awalnya
hanya mata sebelah kiri. Tapi keesokan harinya pas bangun pagi kedua matanya
nggak bisa melihat apa-apa,” ucap Sataria pada Kamis (19/11).

Di hari
Minggu (15/11) Ririn pun dibawa ke dokter oleh keluarganya. Hasil pemeriksaan
justru menunjukkan bahwa ada kemungkinan tumor atau benjolan yang menyebabkan
hal ini. Hanya, dokter masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk
memastikannya.

Hasil
pemeriksaan dokter sangat berbeda dengan dugaan Sataria. Sebelumnya, sang nenek
menduga sang cucu terpapar radiasi ponsel berlebihan akibat sering memakainya
demi kebutuhan belajar secara daring di rumah.

“Kalau
belajar dengan ponsel bisa dari pukul 8 pagi sampai 12 siang. Mungkin radiasi
ponselnya. Apalagi sebelumnya dia juga biasa main ponsel,” ungkap Sataria.

Sayangnya,
karena nggak terdaftar di BPJS, keluarga Ririn harus membayar biaya perawatan
sendiri. Mereka pun berharap mendapatkan bantuan dari banyak pihak. 

Warga sekitar
banyak yang menjenguk Ririn demi mengetahui kondisi yang dia alami. Ririn pun
terpaksa nggak bisa lagi melanjutkan belajar secara daring karena kondisi
penglihatannya nggak memungkinkan.

Memang,
kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini membuat banyak kegiatan harus
dilakukan di rumah dan menggunakan teknologi. Pastikan untuk nggak memakainya
dengan berlebihan, ya, Millens? (Tri/IB09/E05)

Inibaru.id – Bocah berusia 10 tahun bernama Ririn Indrianti
Amran dari Dusun Romang, Desa Bori Matangkasa, Kecamatan Bajeng Barat,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendadak nggak bisa melihat. Orang tuanya
terkejut dan justru menyalahkan seringnya Ririn menggunakan ponsel demi
kebutuhan belajar dari rumah.

Bocah yang
masih duduk di kelas enam SD ini mengaku merasa pusing sebelum penglihatannya
kabur. Saat itu, dia sedang bermain dengan teman-temannya di dekat rumah pada
Sabtu (14/11/2020). Di dekatnya juga ada kakek Ririn.

Sering memakai ponsel untuk belajar dari rumah, keluarga Ririn justru menuding radiasi sebagai penyebab Ririn kehilangan penglihatannya. Lantas, bagaimana dengan hasil pemeriksaan dokter, ya?

Keluarga Tuding Belajar dengan Ponsel Bikin Penglihatan Bocah Mendadak Menghilang, Begini Kata Dokter

Penolakan
ini diketok oleh putusan majelis hakim Tata Usaha Negara (TUN) MA pada Kamis
(6/8/2020). Putusan ini kemudian dipublikasikan oleh MA.

Majelis
hakim TUN yang menolak gugatan ini diketuai oleh Supandi dan beranggotakan Is
Sudaryono dan Yodi Martono. Hanya, MA belum memberikan penjelasan tentang
alasan dari keputusan penolakan ini.

Sebagai
informasi, tarif BPJS yang naik sesuai dengan Perpres 64/2020 yang nggak
dibatalkan MA adalah:

Hanya,
khusus untuk peserta Kelas III, pemerintah masih memberlakukan tarif Rp 25 ribu
hingga Desember 2020. Kenaikan tarif menjadi Rp 35 ribu karena mendapatkan
subsidi dari pemerintah sebanyak Rp 7 ribu.

Sebelum
gugatan yang ditolak oleh MA, KPCDI ternyata juga pernah melakukan gugatan yang
serupa pada akhir 2019. Saat itu, pemerintah menaikkan tarif BJPS lewat Perpres
75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah memberlakukan Perpres ini
karena menganggap defisit BPJS Kesehatan semakin parah dengan potensi defisit
mencapai Rp 28 triliun di akhir 2019.

Gugatan
KPCDI diterima oleh MA sehingga membuat tarif BPJS batal naik. Hanya,
pemerintah kemudian menaikkan kembali tarif BPJS pada Mei 2020. Pada 20 Mei
2020, KPCDI kembali mengajukan gugatan pada kenaikan tarif ini dan menganggap
pemerintah nggak berempati di tengah kondisi masyarakat yang tengah terimpit
dampak pandemi Covid-19.

Sayangnya,
gugatan terakhir ditolak oleh MA. Tarif BPJS pun akhirnya tetap naik dan nggak
bisa lagi diturunkan.

Kalau
menurut kamu, apakah kenaikan tarif BPJS ini bisa dimengerti atau justru
membebani masyarakat di tengah kondisi serba sulit seperti sekarang ini, Millens? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kedua yang
diajukan oleh Upaya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tentang
pembatalan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang isinya berupa tarif baru BPJS
Kesehatan. Hal ini berarti, tarif BPJS pasti naik dan nggak akan bisa turun
lagi.

Gugatan
yang dilayangkan KPCDI ini dituangkan dalam nomor perkara Nomor 39 P/HUM/2020.
Dampak dari penolakan ini adalah, tarif BPJS Kesehatan yang baru secara resmi
berlaku sejak 1 Juli 2020.

Gugatan KPCDI ditolak MA. Hal ini berarti, tarif BPJS yang dinaikkan pemerintah pasti nggak bisa diturunkan lagi dan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Tok! Gugatan Ditolak MA, Tarif BPJS Kesehatan Nggak Bisa Turun Lagi

“Sebanyak
13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp
5 juta per bulan,” terang Erik pada Kamis (6/8/2020).

Saat
ditanya soal seberapa banyak BLT yang akan diberikan, Erick memastikan
jumlahnya Rp 600 ribu per bulan. Uang ini akan diberikan selama empat bulan dan
ditransfer langsung ke rekening masing-masing pekerja demi mencegah terjadinya
penyalahgunaan.

Erick
juga mengungkapkan, program ini masih dalam tahap finalisasi dan diharapkan segera bisa dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai September 2020.

Namun demikian, Kepala
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah masih membahas opsi penyaluran BLT, yakni dicairkan
sekaligus sebesar Rp 2,4 juta per pekerja atau dibayarkan Rp 600 ribu per bulan per pekerja.

Lantas,
bagaimana dengan pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang nggak terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan? Kemenkeu memastikan, mereka juga akan
mendapatkan bantuan. Namun, jenis bantuan seperti apa, masih belum bisa
dipastikan.

Berdasarkan
keterangan Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, skema BLT bagi
pekerja yang nggak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih dibahas oleh Satgas
Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Kalau
menurut kamu, apakah pemberian BLT ini bisa memberikan manfaat di tengah
menurunnya kondisi perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19, Millens? (Cnn/IB09/E03)

Inibaru.id – Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan
langsung tunai (BLT) kepada para karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Hal
ini diharapkan bisa membantu para pekerja ini dalam menghadapi gejolak ekonomi
akibat pandemi corona.

Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, kriteria pekerja yang
berhak mendapatkan BLT adalah pekerja non-PNS serta BUMN yang telah terdaftar dan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Berarti, sekurangnya ada 13,8 juta orang yang akan menerima bansos ini.

Menteri BUMN memastikan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Siapa saja pekerja yang akan mendapatkannya, ya?

Siapa Saja Karyawan dengan Gaji di Bawah Rp 5 Juta yang Berhak Dapat BLT Corona?

“Kalau ada peserta tidak mampu atau
turun kelas, kita ada kebijakan soal turun kelas, manfaatkan perubahan kelas
dengan mudah,” ujarnya pada Selasa (30/6).

Dikutip dari keterangan resmi BPJS
Kesehatan pada Minggu (17/5/2020), berikut adalah berbagai persyaratan yang harus kamu siapkan kalau mau turun kelas BPJS. 

Selain datang secara langsung ke kantor BPJS terdekat, kamu juga bisa turun kelas lewat aplikasi mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, Mobile Customer
Service (MCS), Mal Pelayanan Publik, dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Kebijakan kenaikan iuran baru ini
tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Dalam Pasal 34 Perpres yang
ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu, disebutkan bahwa iuran
BPJS Kesehatan 2020 bagi peserta segmen peserta mandiri yang meliputi pekerja
bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) kelas I naik dari Rp
80 ribu jadi Rp 150 ribu per bulan. Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu per bulan. Sementara itu, iuran peserta kelas III naik dari Rp 42 ribu per bulan dari sebelumnya yang hanya Rp 25.500 per bulan.

Gimana, Millens? Kamu juga ingin turun kelas agar iuran BPJS nggak terlalu mahal? (Kom/IB28/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa iuran BPJS
Kesehatan naik mulai Rabu (1/7/2020). Kebijakan ini tertuang
dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan iuran ini tentu akan
memberatkan para peserta, terlebih kenaikan ini bertepatan dengan keadaan ekonomi yang
meredup akibat terdampak pandemi Covid-19. Lantas, bagaimana jika peserta nggak sanggup membayar?

Usai menggelar webinar, Direktur TI BPJS Kesehatan
Wahyuddin Bagenda menuturkan kalau peserta bisa memilih untuk menurunkan kelas
apabila merasa keberatan dengan iuran bulanannya. Pasalnya, BPJS Kesehatan telah menyediakan kebijakan penurunan kelas bagi peserta yang tidak mampu.

Pemerintah memastikan bahwa mulai Rabu (1/7/2020) ini, iuran BPJS naik. Kalau kamu sebelumnya terdaftar dalam kelas I atau kelas II, bisa kok turun kelas agar biaya BPJS nggak terlalu berat. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya.

Iuran BPJS Naik, Berikut Cara Menurunkan Kelas Agar Nggak Terlalu Berat

Iuran
baru tersebut hanya berlaku pada April hingga Juni 2020. Namun, bila
peserta telah membayar sesuai iuran lama pada periode April-Mei, maka BPJS
Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran berikutnya di bulan
Mei 2020.

Sementara
untuk kelas III, pemerintah telah memberikan subsidi iuran sebesar&nbsp; Rp 16.500 per orang per bulan yang berlaku pada April-Desember 2020. Hal ini berarti, peserta BPJS hanya cukup membayar Rp 25.500
per bulan hingga akhir tahun ini. 

Sedangkan
mulai &nbsp;1 Januari 2021 dan seterusnya,
iuran Kelas III untuk Peserta PBPU dan BP mengalami kenaikan menjadi Rp 35.000
per orang per bulan. Kenaikan iuran terjadi karena pemerintah pusat dan
pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp 16.500 menjadi Rp 7.000 per orang
per bulan.

Iuran
kelas I dan kelas II berbeda dengan kelas III. Perhitungan kenaikan iuran baru dimulai pada 1 Juli
2020. Iuran kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 dan iuran
kelas I meningkat dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000.

Tarif
baru tersebut nggak hanya memperhatikan keputusan MA, melainkan juga
mempertimbangkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, serta
kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan.

Kepala
Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf membenarkan adanya kenaikan iuran tersebut.

"Iya
(naik). (Sesuai) Peraturan Presiden," kata Iqbal pada Rabu (13/5/2020)

Januari - Maret 2020 Menggunakan
Perpres 75 Tahun 2019

April - Juni 2020 kembali ke Perpres
82 Tahun 2018

1. Peserta Kelas III pada
Juli-Desember 2020 tetap membayar Rp 25.500 karena pemerintah memberikan
subsidi iuran Rp 16.500.

2. Peserta Kelas III mulai Januari
2021 akan membayar Rp 35.000, karena pemerintah memangkas subsidi iuran
menjadi hanya Rp 7.000. 

Nah, itulah perubahan iuran BPJS ya, Millens. Jangan sampai ketinggalan infonya ya. (Kum/IB28/E07)

Inibaru.id - Iuran yang harus dibayarkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) kembali berubah. Hal itu dipastikan setelah Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres
terbaru ini berisi tentang perubahan iuran yang mengikuti putusan Mahkamah
Agung Nomor 7P/HUM/2020. Bedasarkan Perpres 64 tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan
periode April-Juni 2020 untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) pada tahun 2020 mengikuti putusan MA.

Secara rinci
penjabarannya adalah sebagai berikut. Untuk &nbsp;iuran kelas III ditetapkan Rp 25.500, kelas II
sebesar Rp 51.000, dan kelas I sebesar Rp 80.000.

Untuk kali kedua iuran BPJS berubah di tahun ini. Mulai 1 Juli 2020, iuran BPJS kembali naik. Seperti apa sih rincian kenaikannya?

Berubah Lagi, Jokowi Naikan Iuran BPJS Mulai 1 Juli 2020

Putusan MA
ini membuat iuran BPJS tetapsama dengan tarif sebelumnya. Bagi peserta BPJS kelas I dikenakan iuran Rp80 ribu per bulan, peserta kelas II dikenakan iuran Rp55 ribu, dan peserta
kelas III cuma dikenakan Rp25.500 per bulan.

Sebagai
informasi, pemerintah memutuskan bahwa per 1 Januari 2020 iuran BPJS bakal dinaikkan dengan selisih yang signifikan. Peserta dari kelas I membayar Rp160 ribu per bulan, peserta
kelas II membayar Rp110 ribu, dan peserta kelas III membayar Rp42 ribu setiap
bulan. Keputusan ini disebabkan oleh kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang defisit
hingga Rp13triliun.

MA menyebut
kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28 H, serta Pasal 34
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, hal ini juga dianggap nggak sesuai
dengn Pasal 2, Pasal 4 B, C, D, dan E, serta Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pihak BPJS
mengaku belum bisa memberikan komentar terkait dengan hal ini. Mereka hanya menyebut
akan mengikuti semua&nbsp; keputusan resmi
dari pemerintah.

“Pada
prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,”
ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf sebagaimana dikutip dari
detik, Selasa (10/3).

Millens senang nggak kalau iuran BPJS nggak jadi naik?
(Kat/IB09/E06)

Inibaru.id – Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk
membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang rencananya akan diterapkan pada awal 2020. Hal ini
membuat Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (perpres) Nomor 75 Tahun 2019
pun nggak lagi berlaku.

MA mengabulkan peninjauan kembali (judicial review)
untuk pasal tersebut. Permohonan judicial review ini dilakukan oleh Komunitas
Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Sementara itu, Juru Bicara MA, Andi Samsan
Nganro menyebut putusan pembatalan ini sudah ada sejak 27 Februari 2020.

“Menyatakan
Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No 75 Than 2019 tentang Perubahan atas Perpres
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat,” tulis putusan MA.

Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS mulai awal tahun 2020 akhirnya dibatalkan oleh putusan MA. Atas keputusan ini, tarif BPJS tetap sama dengan sebelumnya.

MA Batalkan Kenaikan Tarif Iuran BPJS

Inibaru.id &ndash; Pemerintah secara resmi meningkatkan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tertauang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (24/10/2019).
Tempo Selasa (29/10) menulis, keputusan ini sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani demi mengatasi defisit BPJS yang semakin parah. Kenaikan iuran ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.
Dampak dari keputusan ini, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp 42 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500.
Kenaikan tersebut terjadi di seluruh segmen peserta. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu, iuran peserta Mandiri Kelas 2 naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan iuran peserta Kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.
Selain itu, pasal 30 juga menjelaskan perubahan besar iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) layaknya ASN, Polri, dan Prajurit. Jika sebelumnya iuran ini dipotong dari 5 persen gaji dengan perhitungan 3 persen dibayar pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta, kini menjadi 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Batasan tertinggi gaji per bulan yang dijadikan dasar perhitungan juga naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.
Sementara itu, di Pasal 103A tertulis bahwa pemerintah akan memberikan bantuan iuran kepada pemerintah daerah sejumlah Rp 19 ribu per orang per bulan bagi penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah. Bantuan ini akan diberikan sejak Agustus 2019 hingga Desember 2019.
Millens setuju nggak dengan naiknya iuran BPJS ini? (IB09/E06)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Demi mengatasi defisit BPJS, Presiden Jokowi secara resmi  memutuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Berapa besarannya?

Iuran BPJS Naik Mulai Januari 2020, Cek Besarannya

Inibaru.id &ndash; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi bahasan yang menarik setiap tahun. Tentu saja, karena banyak hal yang mensyaratkan hadirnya surat satu ini termasuk urusan pendidikan. Bahkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), para pemegang SKTM dirasa lebih&nbsp; "diprioritaskan" karena setiap sekolah memfasilitasi minimal 20 persen siswa miskin.
Hal ini tentu saja menimbulkan polemik di kalangan orang tua calon siswa. Beberapa di antaranya bahkan membuat SKTM meskipun berasal dari kalangan berada. Alasannya, mereka pengin anaknya diterima di sekolah tersebut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Jawa Tengah pun sudah mengendus hal ini. Pada 2017 lalu, Dindikbud Jawa Tengah juga sudah mencoret 168 nama yang terindikasi melakukan pelanggaran SKTM.
"Tahun lalu ada 168 nama yang tidak kami umumkan dan tidak kami masukkan daftar. Padahal, kalau tanpa SKTM, mereka bisa diterima," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo.
Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang, tahun ini pihak Dindikbud Jawa Tengah melakukan verifikasi kepada para orang tua yang mendaftarkan anaknya dengan SKTM. Orang tua juga bakal diminta untuk tanda tangan di surat integritas yang bermaterai sehingga bila terbukti ada pelanggaran, siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tua.
Menyoal SKTM
SKTM adalah surat yang dikeluarkan pihak kelurahan/desa bagi keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Beberapa hal mensyaratkan SKTM sebagai bukti bila mereka berasal dari kalangan kurang mampu. Hal tersebut di antaranya Kartu Indonesia Sehat, beasiswa Bidikmisi, PPDB.
Syarat administrasi untuk memperoleh SKTM pun cukup mudah. Kamu hanya perlu melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli bersama fotokopinya, dilengkapi dengan surat pernyataan tidak mampu dari RT/RW setempat yang sudah dibubuhi tanda tangan di atas materai. Jika sudah lengkap, kamu tinggal membawa dokumen tersebut ke kelurahan atau kantor kepala desa untuk menerbitkan SKTM. 
Nggak dimungkiri, mudahnya syarat administrasi untuk memperoleh SKTM membuat beberapa orang yang mampu secara ekonomi justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kendati demikian, para pemalsu SKTM ini bisa dijerat hukuman, Millens.
&ldquo;Kalau memang terbukti, yang bersangkutan bisa dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Pemalsuan surat itu ada dua, membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu seolah-olah itu asli dan itu bisa dipidana dari aspek perbuatan. Terkait dengan keterlibatan oknum RT, RW, Kades, atau Lurah, polisi tidak bisa menjerat mereka kecuali jika memang ada tanda tangan mereka di SKTM. Saya rasa mereka tidak seceroboh itu memberikan tanda tangan. Dalam hal ini perlu ada penyelidikan yang lebih dalam,&rdquo; tutur Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Djunaedi, dikutip dari Satelitpost.com, (21/7/2018).
Waduh, jangan coba-coba membuat SKTM kalau kamu merasa mampu ya, Millens. Nanti kalau statusmu benar-benar diubah Sang Kuasa kan jadi berabe. (IB15/E04)

Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu tentunya membutuhkan beberapa pertimbangan. Sebelum membuatnya, pastikan dulu hal-hal ini sudah kamu pahami.