Inibaru.id – Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang bertubi-tubi terjadi akhirnya bikin pemerintah resah juga. Dewan Perwakilan Rakyat DPR) RI sampai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui apa penyebab dari hal ini.
Sayangnya, dalam RDP tersebut, BPOM mengaku baru dilibatkan dalam program tersebut usai kasus keracunan terus terjadi sampai memicu dikeluarkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kami dilibatkan saat sudah ada kejadian luar biasa,” ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam RDP yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis (15/5/2025).
Dia menyayangkan hal tersebut karena realitasnya, BPOM punya banyak tenaga ahli yang memang tahu bagaimana standar pengecekan pangan yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya kasus keracunan. Lebih dari itu, dia juga menyayangkan hal lainnya, yaitu meski sudah ada 13 nota kesepahaman, dalam praktiknya BPOM nggak dilibatkan dalam dalam program ini.
“Memang, lembaga kami nggak berwenang menjalankan makan bergizi gratis karena domainnya di Badan Gizi. Tapi, (dalam banyak hal lain) kami memang nggak dilibatkan,” lanjut Taruna.
BPOM Beberkan Hasil Temuan
Nggak hanya mengungkap kalau pihaknya nggak dilibatkan dalam pengecekan pangan untuk MBG, BPOM juga mengungkap apa saja penyebab keracunan makanan dalam program MBG yang memicu status 17 KLB di 10 provinsi selama periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025 ini.
Yang pertama adalah terjadinya kontaminasi awal dari bahan mentah atau saat bahan pangan tersebut diolah. Yang kedua adalah terjdinya perkembangan bakteri, serta yang terakhir adalah gagalnya proses pengamanan pangan yang akan diberikan ke siswa tersebut.
“Ada juga makanan yang dimasak terlalu singkat sehingga bikin bakteri nggak mati dan akhirnya memicu keracunan pada anak-anak yang mengonsumsinya. Higienitas dan sanitasi dapur juga perlu diperhatikan lagi,” lanjut Taruna.
BGN mengeluarkan instruksi agar kasus keracunan akibat MBG nggak lagi terjadi
Selain BPOM yang menyoroti tingginya kasus keracunan akibat MBG, pihak yang bertanggung jawab atas program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengeluarkan sejumlah instruksi yang diharapkan bisa mencegah kasus-kasus tersebut kembali terjadi.
“Yang pasti, proses pembuatan makanan dan proses distribusi ke sekolah diperketat sebagai langkah korektif dan preventif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (16/5).
BGN juga meminta dapur-dapur MBG lebih cermat dalam memilih bahan baku, serta sebisa mungkin memendekkan jeda antara waktu memasak dengan pendistribusian makanan ke sekolah. Lebih dari itu, mitra MBG juga diwajibkan mengecek tampilan dan rasa dari makanan sebelum dibagikan ke siswa.
Hm, dari semua langkah yang akan diambil oleh BPOM dan BGN ini, apakah menurutmu nggak akan lagi ada kasus keracunan dalam program MBG ke depannya, Millens? (Arie Widodo/E10)