Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

"Sudah dibicarakan (rencana membuat aturan. Ke depan saya awasi, ya. Insyaallah," ujarnya, Kamis (20/11/2025). "Selama ini memang belum ada regulasi spesifik yang mengatur batas kepemilikan dapur MBG."

Dia menuturkan, pada awal program MBG berjalan, Presiden Prabowo sebenarnya berharap yayasan sosial dan pendidikan ikut membangun dapur umum. Namun, percepatan pembangunan menjadi prioritas agar target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025 dapat terpenuhi.

Menurut Nanik, dorongan percepatan itu membuat pemerintah membuka peluang bagi siapa pun yang mampu membangun dapur umum. Antusiasme masyarakat kini sangat tinggi hingga pendaftaran SPPG sempat ditutup karena kuota terpenuhi.

"Banyak banget, sampai ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu yang ngantre. Seharusnya tidak (satu orang mengelola puluhan dapur) , tapi waktu itu kan tidak banyak (yang mengelola)," kata Nanik.

Nama Yasika Aulia Ramadhani ramai diperbincangkan karena kedapatan memiliki 41 dapur MBG di berbagai daerah di Sulsel. Di usianya yang masih tergolong belia, perempuan 20 tahun itu mengelola puluhan dapur di bawah&nbsp;Yayasan Yasika Group.

Sebagaimana berita yang viral di medsos, Yasika merupakan anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud. Ke-41 dapur yang dikelolanya tersebar di sejumlah wilayah, antara lain 16 dapur di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru di Bone plus 3 dapur tambahan yang dalam tahap penyelesaian.

Saat meresmikan dapur baru di Bone pada Jumat (14/11) lalu, Yasika mengatakan bahwa operasional perluasan dapur telah berjalan sejak awal tahun, dimulai dari Makassar melalui&nbsp;Asta Cita MBG.&nbsp; Tujuannya adalah untuk memelopori sekaligus mempercepat pemenuhan gizi anak di Sulsel.

Menurut Yasika, MBG nggak hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga upaya menggerakkan ekonomi daerah. Dari 17 dapur yang beroperasi penuh, masing-masing menyerap sekitar 50 pekerja, sehingga total ada 850 tenaga kerja terlibat. Program ini juga telah memberikan manfaat kepada sekitar 60 ribu penerima.

"Dapur yang kami bangun berstandar tinggi dengan usia pakai 30–35 tahun, serta diperkuat peralatan modern dari Gastro," ucapnya. "Dapur ini menggerakkan ekonomi lokal karena seluruh bahan baku dipasok dari petani, peternak, dan pekebun setempat."

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai Yasika nggak melakukan monopoli karena pembangunan SPPG tersebut nggak menggunakan anggaran negara. Dia justru menyebut yang dilakukannya adalah sebuah investasi.

"Siapa pun yang mampu membangun, dipersilakan!" ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11). "Kontribusi mitra seperti Yasika justru mempercepat penyediaan fasilitas MBG di daerah. Badan Gizi sangat terbantu karena dengan demikian fasilitas lebih cepat terbangun."

Nggak hanya kepada Yasika, Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para mitra MBG lainnya yang telah bersedia membantu menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Kalau program nggak berjalan dengan baik, dia melanjutkan, itu justru akan mempermalukan presiden.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Nanik mengatakan bahwa berdasarkan konfirmasi BGN, Yasika bisa memperoleh izin untuk mendirikan 41 SPPG lantaran menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda.

"Dengan nama yayasan yang berbeda-beda," kata Nanik pada Selasa (18/11/2025).

Tanpa mengesampingkan kontribusi para mitra, polemik ini menjadi pemicu bagi BGN untuk menyiapkan aturan kepemilikan SPPG yang lebih ketat agar distribusi dapur MBG lebih merata dan nggak berpusat pada segelintir pemilik modal saja. Fair enough, Gez?&nbsp;(Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi serius viralnya kabar mengenai Yasika Aulia Ramadhani, anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang disebut mengelola 41 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) belum lama ini.

Polemik tersebut mendorong BGN menyiapkan regulasi khusus agar kepemilikan SPPG nggak lagi terpusat pada sejumlah pihak saja. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan rencana itu seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Kontroversi kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yasika Aulia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat aturan baru untuk mencegah penguasaan SPPG oleh segelintir orang, mengingat pihak yang mengajukan sebetulnya masih banyak.

BGN Siapkan Aturan Baru usai Viral Kasus Anak DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG

Kebijakan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan baru ini dijelaskan bahwa secara standar, setiap SPPG dirancang hanya untuk melayani 2.500 porsi makanan bergizi per hari, terdiri atas 2.000 porsi untuk peserta didik (anak sekolah) dan 500 porsi untuk kelompok non-peserta didik atau kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan, pengaturan kapasitas ini dibuat untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sekaligus memastikan efektivitas pelayanan di lapangan.

"Standar 2.500 porsi per hari dibuat agar setiap SPPG dapat menjaga kualitas pelayanan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menambahkan, SPPG yang memiliki sumber daya manusia lebih kompeten dapat menambah kapasitasnya.

"Namun, apabila SPPG memiliki tenaga juru masak yang kompeten dan bersertifikat dari BNSP, kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga maksimal 3.000 porsi per hari," ujarnya.

Peningkatan hingga 3.000 porsi hanya diperbolehkan bagi SPPG yang memenuhi persyaratan khusus, terutama dari sisi tenaga juru masak bersertifikat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Meski kapasitas meningkat, pembagian porsinya tetap sama, yaitu maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok 3B.

Menurut Nanik, kebijakan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar dapur MBG nggak beroperasi melebihi kapasitas yang mampu ditangani fasilitas maupun tenaga kerja di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan. Karena prinsip utama program ini adalah memberi makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran," tandasnya.

Dengan aturan baru tersebut, ke depan semoga nggak ada lagi kasus-kasus yang berdampak negatif terhadap para penerima program MBG ya, Gez!&nbsp;(Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan batas maksimal kapasitas penyediaan porsi per dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah penurunan mutu dan potensi keracunan makanan.

Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, pemerintah membatasi jumlah porsi makanan harian yang dapat disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG, yakni maksimal 3.000 porsi per hari.

Berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, setiap dapur MBG hanya boleh menyiapkan hingga 3.000 porsi per hari, dengan standar pelayanan 2.500 porsi.

Cegah Penurunan Kualitas, BGN Atur Maksimal 3.000 Porsi per Dapur MBG

Kekhawatiran ini agaknya nggak hanya dialami Mae. Terlepas dari sejumlah kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di Indonesia yang diduga terjadi selepas mengonsumsi menu MBG, yang acap luput dari pemberitaan adalah, apa yang harus dilakukan orang tua saat anaknya ternyata punya riwayat alergi?

Ini penting, karena Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa MBG adalah program inklusif untuk memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara rutin. Inklusif berarti tiap anak, termasuk yang memiliki trauma, riwayat alergi, atau intoleransi makanan mendapatkan haknya.

BGN sejatinya telah menegaskan bahwa kebutuhan gizi setiap anak nggak bisa diseragamkan. Dikutip dari laman resmi mereka, BGN telah menyediakan menu makanan khusus yang disesuaikan bagi anak-anak dengan alergi, intoleransi, atau kondisi kesehatan tertentu.

“Kebutuhan gizi setiap anak tidak bisa diseragamkan. Anak dengan alergi atau intoleransi tetap berhak mendapatkan asupan bergizi yang aman tanpa membahayakan kesehatannya,” ujar Kepala Biro Hukum &amp; Humas BGN Khairul Hidayati di Jakarta, 6 September 2025 lalu.

Aturan ini secara resmi tertera dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun 2025 yang tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025; yang menyebutkan bahwa tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melakukan identifikasi tersebut.

"SPPG menjadi garda terdepan untuk melakukan identifikasi terhadap peserta didik atau penerima manfaat yang memiliki alergi, intoleransi, atau fobia terhadap bahan makanan tertentu; yang nantinya menjadi dasar penyusunan menu alternatif," terang Hida, sapaan akrab Hidayati.

Hida menegaskan, penyusunan menu alternatif itu harus tetap memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang menyesuaikan usia; tentu saja dengan menggunakan bahan yang nggak berisiko memicu reaksi tertentu pada si penerima MBG.

Misalnya, anak dengan alergi telur akan memperoleh sumber protein pengganti dari ikan atau daging. Sementara itu, jika mengalami intoleransi laktosa akan mendapatkan pilihan karbohidrat dan kalsium dari bahan pangan yang lebih aman.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, bisa menikmati manfaat dari program MBG. Tidak sekadar kenyang, tetapi juga sehat, aman, dan sesuai dengan kondisi tubuh mereka,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa&nbsp;pihak sekolah diharapkan aktif mendata kondisi kesehatan siswa, terutama terkait catatan alergi terhadap bahan pangan tertentu. Data tersebut kemudian disampaikan kepada SPPG, sehingga menu yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Nah, buat orang tua atau wali siswa, khususnya untuk yang memiliki anak dengan riwayat alergi makanan, penting untuk kamu mengetahui mekanisme pelaporan agar menu MBG yang diberikan ke buah hati bisa disesuaikan agar nggak memicu reaksi negatif.

Berikut adalah mekanisme yang bisa kamu coba untuk melakukan pelaporan riwayat alergi anak ke pihak sekolah atau SPPG:

1. Identifikasi alergi dan konsultasi medis.
Pastikan anak telah menjalani pemeriksaan atau memiliki catatan medis dari dokter yang menyatakan jenis alergi atau bahan makanan yang harus dihindari.

2. Hubungi sekolah dan pihak penyelenggara MBG.
Segera beri tahu guru kelas atau pihak administrasi sekolah jika buah hatimu memiliki riwayat alergi makanan tertentu. Jangan lupa sertakan salinan surat keterangan dokter atau pernyataan tertulis.

3. Melengkapi formulir pendataan alergi.
Tanyakan ke pihak sekolah atau SPPG terkait formulir pendataan alergi. Jika ada, segera lengkapi formulir pendataan alergi tersebut.

4. Konsultasikan mengenai menu alternatif.
BGN telah menegaskan bahwa anak dengan alergi, intoleransi, atau kondisi kesehatan khusus akan mendapatkan menu alternatif. Maka, cobalah mengonsultasikan menu alternatif apa saja yang aman untuk diberikan kepada anak.

5. Pemantauan dan komunikasi rutin.
Setelah menu disesuaikan, kamu sebaiknya tetap memantau kondisi anak dan melaporkan jika terdapat reaksi atau kendala tertentu. Terkait hal ini, pihak sekolah atau penyelenggara juga seharusnya menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua.

Untuk memastikan anak yang memiliki riwayat alergi mendapatkan manfaat optimal dari Program MBG, pelaporan dan koordinasi yang baik antara orang tua, sekolah, dan penyelenggara sangat krusial.

Kebijakan BGN sudah memfasilitasi mekanisme ini dengan mewajibkan identifikasi dan menu alternatif bagi penerima manfaat berlatar alergi atau intoleransi. Dengan pelaporan yang benar dan sistem yang mendukung, hak anak atas makanan bergizi yang aman bisa terpenuhi. Sepakat, Gez? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Mendapat kabar bahwa sekolah tempat putranya mengenyam pendidikan sekolah dasar akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Siti Maemunah justru merasa gamang. Bukan takut anaknya keracunan, tapi khawatir menu yang disajikan memicu alergi pada buah hatinya.

"Aku nggak begitu yakin, tapi beberapa kali anakku tampak gatal-gatal kalau makan telur atau udang. Belum ngecek, sih. Tapi aku khawatir. Pihak sekolah juga nggak banyak mendiskusikan tentang menu MBG ke wali murid," ungkap Mae, sapaan akrabnya, Senin (27/10/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa anak dengan alergi, intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu akan tetap mendapatkan menu MBG khusus yang aman dan sesuai&nbsp;Angka Kecukupan Gizi (AKG). Simak cara pelaporannya di sini!

Anak Punya Riwayat Alergi? Begini Cara Mendapat Menu MBG Khusus!

Berbicara dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025),&nbsp;Luthfi berharap kasus seperti keracunan yang pernah terjadi&nbsp;sebelumnya nggak terulang kembali.

“Harapan kami, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali. Karena ini program struktural, kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh,” tegas Luthfi.

Dalam rapat yang&nbsp;dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri atas mitra SPPG, ahli gizi, bupati, wali kota, serta instansi terkait di lingkungan Pemprov Jateng, Luthfi mengatakan bahwa seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk diperiksa, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Luthfi menyebutkan, Jawa Tengah saat ini telah mengoperasikan 1.596 SPPG dan ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun; termasuk jika ada kasus. Harus ada quick response (respons cepat) agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Luthfi juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat verifikasi lapangan serta memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, sertifikat itu bukan sekadar formalitas, tapi harus ada inspeksi nyata di lapangan.

"Kalau perlu, bikin posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya. "Program ini memiliki multiplier effect yang luar biasa. Selain menyehatkan anak-anak, MBG juga menggerakkan ekonomi lokal karena bahan bakunya berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah.”

Sementara itu, Kepala BGN RI Dadan Hindayana menyampaikan bahwa secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.

“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.

Dadan juga menyoroti besarnya dampak ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi BGN yang disalurkan ke Jateng mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun. Menurutnya, ini&nbsp;menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu.

Dia juga mengatakan bahwa BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Dadan meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini. Ke depan, BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kemen-LHK, dan Kemendagri, akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu.

Buat kamu yang tinggal di Jateng, terus awasi program MBG ini ya, Gez! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta agar pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat untuk memastikan keamanan pangan di wilayahnya.

Dia menegaskan bahwa keamanan pangan nggak boleh ditawar. Oleh karena itu, seluruh dapur penyedia MBG diminta untuk memperketat proses pengolahan, menjaga kebersihan, dan meningkatkan pengawasan makanan agar kejadian keracunan nggak terulang.

Gubernur Ahmad Luthfi meminta seluruh dapur penyedia program MBG di Jawa Tengah memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan nggak terulang.

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan Program MBG di Jawa Tengah Diperketat

Dia menyayangkan hal tersebut
karena realitasnya, BPOM punya banyak tenaga ahli yang memang tahu bagaimana
standar pengecekan pangan yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya kasus
keracunan. Lebih dari itu, dia juga menyayangkan hal lainnya, yaitu meski sudah
ada 13 nota kesepahaman, dalam praktiknya BPOM
nggak dilibatkan dalam dalam program ini.

“Memang, lembaga kami nggak
berwenang menjalankan makan bergizi gratis karena domainnya di Badan Gizi. Tapi, (dalam banyak hal lain) kami memang nggak dilibatkan,” lanjut Taruna.

Nggak hanya mengungkap kalau
pihaknya nggak dilibatkan dalam pengecekan pangan untuk MBG, BPOM juga
mengungkap apa saja penyebab keracunan makanan dalam program MBG yang memicu status 17 KLB di 10 provinsi selama periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025 ini.&nbsp;

Yang pertama adalah terjadinya
kontaminasi awal dari bahan mentah atau saat bahan pangan tersebut diolah. Yang
kedua adalah terjdinya perkembangan bakteri, serta yang terakhir adalah
gagalnya proses pengamanan pangan yang akan diberikan ke siswa tersebut.

“Ada juga makanan yang dimasak
terlalu singkat sehingga bikin bakteri nggak mati dan akhirnya memicu keracunan
pada anak-anak yang mengonsumsinya. Higienitas dan sanitasi dapur juga perlu
diperhatikan lagi,” lanjut Taruna.

BGN mengeluarkan instruksi agar kasus
keracunan akibat MBG nggak lagi terjadi

Selain BPOM yang menyoroti
tingginya kasus keracunan akibat MBG, pihak yang bertanggung jawab atas program
ini, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengeluarkan sejumlah instruksi yang
diharapkan bisa mencegah kasus-kasus tersebut kembali terjadi. 

“Yang pasti, proses pembuatan
makanan dan proses distribusi ke sekolah diperketat sebagai langkah korektif dan
preventif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (16/5).

BGN juga meminta dapur-dapur MBG
lebih cermat dalam memilih bahan baku, serta sebisa mungkin memendekkan jeda
antara waktu memasak dengan pendistribusian makanan ke sekolah. Lebih dari itu,
mitra MBG juga diwajibkan mengecek tampilan dan rasa dari makanan sebelum
dibagikan ke siswa.

Hm, dari semua langkah yang akan
diambil oleh BPOM dan BGN ini, apakah menurutmu nggak akan lagi ada kasus
keracunan dalam program MBG ke depannya, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kasus keracunan
dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang bertubi-tubi terjadi akhirnya
bikin pemerintah resah juga. Dewan Perwakilan Rakyat DPR) RI sampai menggelar rapat
dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta
badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui apa penyebab dari hal ini.

Sayangnya, dalam RDP tersebut, BPOM
mengaku baru dilibatkan dalam program tersebut usai kasus keracunan terus
terjadi sampai memicu dikeluarkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kami dilibatkan saat sudah ada
kejadian luar biasa,” ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam RDP yang digelar di
Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis (15/5/2025).

DPR memanggil BPOM dan BGN untuk mencari tahu apa penyebab banyaknya kasus keracunan dalam program MBG sekaligus meminta solusi demi mencegah hal tersebut kembali terjadi.

Langkah BPOM dan BGN Cegah Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang

Namun, belakangan ini terdengar kabar bahwa program ini nggak sepenuhnya gratis. kabarnya ada sekolah yang diduga melakukan pungutan liar yang bersifat wajib guna pembelian kotak makan.

Dalam video yang beredar di media sosial itu terlihat orang tua sedang melakukan rapat dengan pihak sekolah. Dalam rapat, orang tua wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa dengan harga per satu adalah Rp30 ribu.

Meski wadah atau tempat makan adalah hal yang penting untuk bisa merealisasikan Program MBG, benarkah hal tersebut dibebankan pada pihak siswa sehingga ada pungutan dari sekolah? Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan bantahan dengan tegas.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, program tersebut sepenuhnya gratis dan nggak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

“Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa (24/12/2024).

Iwan menuturkan, program makan bergizi gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga nggak ada siswa yang merasa terbebani dan terkucilkan. Dia berujar, program prioritas Prabowo Subianto itu menjadi upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” kata dia.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau agar masyarakat segera melapor apabila menemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini. Badan Gizi Nasional akan terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan.

Nah, sekarang sudah jelas ya, bahwa seperti namanya, Program MBG itu benar-benar gratis. Semoga pada pelaksanaannya nanti program ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Dari banyaknya program Pemerintah Indonesia, sepertinya ada satu program yang dinantikan kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Program unggulan dari Presiden Prabowo ini hingga sekarang masih menuai kontroversi dari banyak pihak. Di sisi lain, masyarakat penasaran akan realisasi program yang bakal mulai dijalankan pada 2 Januari 2025 ini.

Perlu kamu tahu, Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia. MBG akan diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA negeri dan swasta. Dana yang dialokasikan untuk program ini nggak main-main, yakni Rp71 triliun di tahap pertama.

Program Makan Bergizi Gratis nantinya benar-benar gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Hal ini diungkapkan langsung oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

Badan Gizi Nasional Tegaskan Program Makan Gratis Nggak Dipungut Biaya

Nantinya, Badan Gizi Nasional akan fokus mengurus pemenuhan gizi di kalangan peserta didik, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia seperti masalah stunting, anemia, dan kekurangan gizi mikro.

“Kualitas gizi generasi muda kita adalah penentu masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa anak-anak kita, mulai dari dalam kandungan hingga usia sekolah, mendapatkan asupan gizi yang tepat,” ujar Jokowi saat pembentukan Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.&nbsp;

Badan Gizi Nasional akan bertugas mengoordinasikan berbagai program gizi di tingkat nasional dan daerah, serta mengintegrasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Fokus utama badan ini adalah pada tiga kelompok prioritas, yaitu balita, ibu hamil dan menyusui, serta peserta didik di sekolah dasar hingga menengah.

Untuk balita dan ibu hamil, Badan Gizi Nasional akan memperkuat program pemantauan gizi, termasuk melalui pemberian suplemen gizi, edukasi kesehatan, dan peningkatan akses terhadap makanan bergizi. Salah satu target utama adalah menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di beberapa wilayah Indonesia.

Di sektor pendidikan, Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengimplementasikan program gizi sekolah. Program ini mencakup penyediaan makanan sehat di kantin sekolah, pengawasan gizi peserta didik, serta pendidikan gizi sebagai bagian dari kurikulum.

“Anak-anak kita harus dibiasakan dengan pola makan yang sehat sejak dini. Ini akan berdampak pada kualitas kesehatan mereka saat dewasa nanti,” kata Jokowi.

Selain itu, Badan Gizi Nasional juga akan melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus memperbarui data dan strategi gizi nasional. Pemerintah berharap, dengan adanya badan ini, penanganan masalah gizi di Indonesia bisa lebih terarah dan efektif, sehingga target-target kesehatan nasional bisa tercapai dengan lebih cepat.

Jika kita lihat program yang bakal dijalankan, tentu saja Badan Gizi Nasional ini mempunyai peran penting dalam memperbaiki kualitas SDM di Indonesia ya, Millens? Namun, keberhasilan badan ini akan sangat tergantung pada implementasi di lapangan, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Nah, hal itulah yang selama ini masih menjadi tantangan dari setiap program-program yang dicanangkan presiden. Jadi, menurutmu apakah badan ini bakal bekerja sesuai fungsinya? Semoga saja! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Untuk menjalankan badan tersebut, Jokowi telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kemarin, Senin (19/8/2024).

Pemerintah nggak main-main untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Keseriusannya itu bisa kita lihat dari lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, Badan Gizi Nasional. Apa tugas badan ini?