Inibaru.id - Empat provinsi di Indonesia, yakni Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Surabaya telah lebih dulu mengimplementasikan program Kartu Pra Kerja. Program dengan anggaran Rp 20 triliun ini ditargetkan bisa menjangkau 5,6 juta orang tahun ini. Mereka yang diprioritaskan untuk menikmati program ini adalah korban PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak virus corona.

Meski sudah resmi dibuka, laman resmi Kartu Pra Kerja masih belum bisa diakses. Tampilan awal pada laman bertuliskan 'error' sejak pagi tadi. Belum ada keterangan dari Kemenko Perekonomian terkait hal ini.

Di tengah wabah virus corona, pemerintah telah merancang skema khusus untuk program Kartu Pra Kerja. Para penerima program ini akan mendapat Rp 650.000 hingga Rp 1 juta setiap bulan. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama empat bulan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijiono Moegiarso mengatakan bahwa skema awal akan digunakan jika kondisi dan situasi sudah membaik. Hal ini berarti, jika nantinya pandemi corona berakhir, para penerima Kartu Pra Kerja akan mendapatkan total insentif Rp 650.000 dan biaya pelatihan sebesar Rp 5 juta.

Sementara itu, BP Jamsostek berkomitmen untuk menanggung para pekerja yang terkena PHK di sektor formal. Mereka akan mendapatkan insentif sebesar Rp 1 juta selama tiga bulan.

"Pekerja yang terkena PHK pada sektor formal, yang ikut dalam kepesertaan BP Jamsostek, pemerintah juga menyiapkan skema bagi mereka yang ter-PHK yaitu melalui pembiayaan dari BP Jamsostek berupa bantuan pelatihan dan insentif yang diberikan selama tiga bulan, dengan total insentif Rp 3 juta, dan biaya pelatihan Rp 2 juta,” jelas Susiwijiono.

Program ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya yang terkena dampak pandemi Covid-19. Semoga situs Kartu Pra Kerja segera bisa diakses ya, Millens. (Kum/MG27/E07)