Inibaru.id - Harga beras terus merangkak naik di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025 menunjukkan, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah menjadi 214 kabupaten/kota, dari sebelumnya 200 daerah pada pekan ketiga Agustus.
Melihat tren ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disiapkan Bulog.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Operasi Pasar hingga Akhir Tahun
Pemerintah bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar lewat penyaluran beras SPHP. Targetnya, 1,3 juta ton beras bisa digelontorkan hingga Desember 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis operasi pasar ini bakal berdampak signifikan. “Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin penurunan harga akan terus menerus terjadi,” ucapnya.
Senada, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan seluruh jajaran Bulog di daerah telah dikerahkan untuk mengawal penyaluran beras SPHP. Gudang-gudang Bulog di tingkat kabupaten hingga kecamatan dipastikan siap melayani permintaan daerah.
Sasar Masyarakat Kurang Mampu
Tak hanya soal distribusi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya tepat sasaran. Pemda diminta aktif berkoordinasi dengan Bulog agar beras SPHP benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak lonjakan harga.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan inflasi akibat harga beras bisa ditekan, sekaligus meringankan beban rumah tangga yang tengah menghadapi mahalnya bahan pokok.
Semoga ada solusi jangka panjang biar masyarakat nggak lagi khawatir dengan harga beras yang selalu naik ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)