Inibaru.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menunjuk Cinta Laura Kiehl sebagai duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Aktris dan juga penyanyi itu didapuk sebagai duta pada Senin (29/7/2019).

Penobatan itu dilakukan Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dengan penyematan gelar ini, Pribudiarta berharap Cinta dapat melawan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

“Gelar yang kami berikan ini menambah kewajiban Cinta untuk melakukan sosialisasi baik di dunia nyata maupun di media sosial untuk menghindari dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Pribudiarta.

Dalam sambutannya, Cinta mengaku merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diterimanya menjadi Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

“Saya merasa sangat terhormat sekaligus bersyukur karena secara resmi telah dinobatkan menjadi Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” ujar perempuan berusia 25 tahun tersebut.

Cinta juga mengungkapkan bakal menjalankan tugas barunya dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin.

“Saya berjanji dengan sepenuh hati akan membantu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyukseskan seluruh program terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak,” ungkap Cinta seperti ditulis laman Kompas, Senin (29/7).

Pelantun lagu “Guardian Angel” tersebut menegaskan dirinya akan melawan segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak. Dia juga meminta doa dan restu dari masyarakat supaya dapat menjadi duta dan contoh yang baik bagi seluruh perempuan.

"Semoga saya dapat menjadi duta yang baik dan berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan perempuan dan anak, tentunya juga bagi Indonesia. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, mari bersama lindungi perempuan dan anak Indonesia terima kasih," pungkas Cinta Laura.

Selamat untuk Cinta Laura dengan gelar barunya! Semoga dapat menjalankan tugas baru dengan baik sehingga kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia lebih terjamin. (IB18/E04)