Inibaru.id – Kabar kurang sedap datang dari anggaran daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Jawa Tengah dipastikan turun drastis sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov nggak cuma pasrah, tapi harus lebih mandiri dan kreatif mencari sumber cuan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini ditegaskan Sumanto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Tahun 2027 di Surakarta, Selasa (7/4/2027). Menurutnya, pengurangan anggaran dari pusat ini merupakan efek dari Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
"Aturan ini telah memicu penurunan dana transfer pusat ke Jawa Tengah sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini memaksa kita untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah," katanya.
Efek Mobil Listrik ke Pajak Daerah
Nggak cuma soal dana pusat, sektor otomotif juga lagi bikin dahi mengkerut. Tren orang pindah ke kendaraan listrik ternyata punya sisi lain yaitu pajak yang masuk ke kantong daerah jadi lebih kecil. Belum lagi penjualan motor dan mobil konvensional yang lagi lesu.
"Kondisi ini secara langsung menekan penerimaan PKB dan BBNKB. Pada tahun 2025 saja, pajak daerah Jateng terkontraksi sekitar 19,5 persen," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sumanto pun menagih strategi konkret dari setiap OPD, BLUD, hingga BUMD. Dia nggak mau mereka cuma setor angka target tanpa ada cara jelas buat menagih tunggakan pajak yang menumpuk.
"Bagaimana mengurai tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang nominalnya masih sangat besar agar tidak menjadi piutang macet yang persisten," tambahnya.
Baca Juga:
Konsisten Nguri-uri Budaya, Sumanto Diganjar Gelar 'Satriyo Pelestari Budaya Ringgit Purwo'Pertahankan Prestasi Retribusi
Meski ada kabar suram di sektor pajak, Sumanto mengapresiasi kinerja retribusi daerah tahun 2025 yang sukses tembus 123,05 persen. Dia berharap layanan publik terus ditingkatkan biar warga nggak malas bayar retribusi.
Selain itu, ia juga mengingatkan soal dividen dari BUMD agar tetap seimbang antara menyumbang PAD dan kebutuhan modal usaha.
"Kita harus memastikan keberlanjutan fiskal agar program prioritas pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur tetap berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat Jawa Tengah," tandasnya.
Sebagai informasi, Rakor ini jadi langkah awal buat nyusun RKPD 2027. Dengan modal pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 5,37 persen dan angka kemiskinan yang turun ke 9,39 persen di tahun 2025, Sumanto optimis Jateng bisa tetap tangguh meski anggaran lagi diketatin. (Ike P/E01)