“Secara nominal harga memang naik, tapi secara riil tetap terjangkau. Kenaikan harga selalu terkejar oleh pertumbuhan pendapatan,” ujar I Dewa Gede Karma Wisana, peneliti CISDI sekaligus Direktur Lembaga Demografi FEB UI.

Situasi ini tidak lepas dari kompleksitas struktur cukai yang berlaku saat ini. Dengan delapan lapisan tarif, pasar rokok di Indonesia memiliki rentang harga yang lebar. Celah ini dimanfaatkan melalui fenomena downtrading, ketika perokok beralih ke produk yang lebih murah, terutama Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Health Economics Research Associate CISDI, Zulfiqar Firdaus, menilai rendahnya tarif cukai SKT menjadi salah satu titik lemah utama. Kondisi ini membuat upaya pengendalian konsumsi tidak berjalan optimal.

Padahal, sensitivitas masyarakat terhadap harga sebenarnya cukup tinggi. Riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan keterjangkauan rokok sebesar 10 persen dapat menurunkan konsumsi hingga 7,7 persen.

Artinya, kebijakan harga tetap menjadi instrumen penting, selama dirancang dengan tepat.

Simulasi yang dilakukan dalam riset ini memperkuat temuan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif saja tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktur. Skenario paling optimal adalah menyederhanakan lapisan cukai dari delapan menjadi enam, serta menaikkan tarif SKT sebesar 20 persen, lebih tinggi dibandingkan SKM yang diusulkan naik 10 persen.

Dalam dua tahun, skenario ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp63 triliun, menurunkan prevalensi merokok sebesar 1,6 persen, serta mencegah sekitar 292 ribu kematian dini akibat rokok.

“Hasil ini menegaskan bahwa desain kebijakan sama pentingnya dengan besaran tarif. Simplifikasi, terutama pada SKT, menjadi kunci,” kata Dewa.

Meski demikian, reformasi cukai rokok bukan perkara sederhana. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menyebut kebijakan ini sebagai agenda yang krusial sekaligus rentan, karena dampaknya baru terasa dalam jangka panjang.

Karena itu, ia menekankan pentingnya proses deliberasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan, peneliti, hingga media.

Sementara itu, Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, mengingatkan bahwa beban ekonomi akibat konsumsi rokok terus membesar. Pada 2019 saja, nilainya diperkirakan mencapai Rp410 triliun.

Jika tidak segera ditekan, angka tersebut berpotensi terus menumpuk dan menjadi hambatan serius menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mengakui bahwa sejumlah target dalam RPJMN 2025-2029, termasuk reformasi CHT, belum berjalan sesuai harapan. Meski arah kebijakan sudah tercantum, implementasi fiskal dinilai belum sepenuhnya mengarah ke sana.

Berangkat dari berbagai temuan tersebut, CISDI mendorong tiga langkah utama.

Pertama, memastikan harga rokok benar-benar semakin tidak terjangkau, dengan kenaikan yang melampaui inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mempercepat reformasi CHT melalui peta jalan yang jelas dan berkelanjutan. Ini mencakup kenaikan tarif secara konsisten, penyederhanaan struktur tarif, serta intervensi khusus pada SKT melalui kenaikan cukai yang lebih agresif.

Ketiga, memperkuat regulasi non-fiskal. Mulai dari perluasan Kawasan Tanpa Rokok, penerapan kemasan standar tanpa identitas merek, pelarangan total iklan dan promosi, hingga penerapan sistem pelacakan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Pada akhirnya, persoalan rokok bukan sekadar soal pilihan individu, tetapi juga soal bagaimana kebijakan publik membentuk lingkungan yang menentukan pilihan itu.

Dan setelah satu dekade, riset ini memberi satu pesan yang cukup jelas: tanpa reformasi yang lebih berani dan terstruktur, rokok akan tetap mudah dijangkau, dan dampaknya akan terus kita tanggung bersama. (Ike/ E01)

Inibaru.id - Setiap tahun, harga rokok memang tampak naik. Namun di balik angka-angka itu, ada satu hal yang nyaris tak berubah: keterjangkauannya.

Riset terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Johns Hopkins University (JHU) menunjukkan bahwa sepanjang 2010 hingga 2024, kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia belum cukup kuat menekan konsumsi. Kenaikan tarif yang selama ini dilakukan ternyata masih tertinggal dari laju peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, rokok tidak pernah benar-benar menjadi mahal.

Temuan ini terlihat jelas melalui indikator Relative Income Price (RIP), yang membandingkan harga rokok dengan tingkat pendapatan. Selama satu dekade terakhir, angka RIP rokok di Indonesia stagnan di kisaran 3 persen. Artinya, untuk membeli 100 batang rokok, masyarakat hanya perlu mengalokasikan sekitar 3 persen dari pendapatan tahunan mereka.

Riset CISDI menemukan bahwa selama 10 tahun terakhir kenaikan cukai rokok belum mampu menurunkan keterjangkauan maupun konsumsi, sehingga diperlukan reformasi struktur dan tarif yang lebih komprehensif.

Riset CISDI: Satu Dekade Berlalu, Harga Rokok Tetap Murah, Reformasi Cukai Diperlukan

"Kata Mbah-Mbah kita dulu, pohon-pohon besar ada penunggunya, biasanya genderuwo. Jangankan menebang, orang pun takut mendekat," kata Sumanto.

Strategi 'Wingit' yang Selamatkan Lingkungan

Sumanto menduga kalau mitos ini sebenarnya cara cerdas nenek moyang kita buat melindungi pohon dari tangan jahil. Karena orang takut menebang, pohon tersebut bisa tumbuh menjulang sampai ratusan tahun. Dampak ekologisnya? Tentu saja cadangan air di bawah pohon tersebut tetap terjaga dengan baik.

"Mungkin kesan angker atau wingit ini sengaja dibuat agar pohon tetap lestari, tidak ada yang mengganggu," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Berbeda dengan pohon komersial seperti jati atau sengon yang bakal ditebang saat sudah besar, pohon-pohon "angker" inilah yang jadi kunci keberadaan sumber mata air atau sendang. Inilah yang ingin direplikasi Sumanto melalui gerakan tanam pohonnya.

Melalui gerakan Jogo Kali, Sumanto ingin membangun "pabrik air" alami yang bakal dinikmati 5 hingga 10 tahun ke depan. Para relawan di setiap desa pun dikerahkan buat patroli rutin mengecek bibit-bibit yang sudah ditanam.

"Setiap hari muter sambil olahraga juga, supaya sehat," ujar Sumanto soal pola perawatan pohon oleh relawan.

Aksi ini mendapat sambutan hangat dari warga, termasuk Anggota DPRD Karanganyar, Suyono, dan Kepala Desa Kwadungan, Joko Raharjo. Selain bakal bikin suhu udara desa lebih sejuk, penanaman ini diharapkan jadi warisan berharga buat generasi mendatang.

Jadi, meskipun sekarang pohon-pohon yang ditanam masih kecil, nanti kalau sudah besar dan rimbun, jangan sampai ada yang jahil menebang ya. Siapa tahu nanti bakal ada "penunggu" yang jaga sumber air desa kita! (Ike P/E01)

Inibaru.id – Gerakan Jogo Kali Merawat Bumi yang digagas Ketua DPRD Jateng Sumanto kembali berlanjut. Kali ini, aksinya menyambangi Desa Kwadungan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (18/4/2026). Ada hal unik yang disentil Sumanto saat mengajak relawan dan petani menanam pohon penyimpan air yaitu mitos soal pohon besar yang "angker".

Pohon-pohon raksasa macam beringin, preh, atau bulu sering kali dikaitkan dengan cerita mistis seperti sarang Genderuwo. Tapi, bagi Sumanto, cerita horor ini justru jadi "benteng" alami bagi kelestarian alam.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menyebut mitos pohon besar sarang hantu punya dampak positif bagi ekologi, yakni mencegah penebangan liar. Melalui gerakan "Jogo Kali", ia kini menanam pohon penyimpan air agar sumber mata air desa kembali melimpah di masa depan.

Sisi Positif Mitos Genderuwo; Cara Leluhur Jaga Pohon Raksasa Biar Sumber Air Tetap Awet

"Desa Gempolan ini punya potensi durian yang sudah terkenal se-Karanganyar. Orang banyak yang cari durian enak ke sini. Warga fokus ke potensi itu saja untuk terus dikembangkan," ujar Sumanto saat acara Temu Tani Desa di Gempolan, belum lama ini.

Politikus PDI Perjuangan ini pengin warga Gempolan naik kelas. Jangan cuma tanam pohon terus nunggu buahnya jatuh, tapi harus mulai mikirin budidaya yang modern. Sumanto punya ide keren. Menurutnya, warga bisa gandeng pihak universitas buat riset dan rekayasa pertanian.

Siapa tahu, lewat sentuhan ilmu pengetahuan, bisa lahir varietas durian baru yang lebih legit, dagingnya tebal, dan bijinya kecil.

"Ibaratnya desa ini sudah punya brand sebagai penghasil durian enak. Bisa komunikasi dengan pihak kampus. Harapannya nanti ada rekayasa pertanian, intensifikasi, dan pengembangan durian lokal yang bagus," jelasnya.

Biar makin hits, Sumanto juga usul supaya warga rajin bikin Festival Durian. Cara ini dinilai paling ampuh buat menarik perhatian wisatawan dan para pecinta durian dari luar kota buat datang langsung ke kebunnya.

Nggak cuma soal jualan buah, ini juga buka peluang buat bikin wisata agro. Bayangkan kalau kamu bisa makan durian langsung di bawah pohonnya sambil menikmati udara segar pedesaan. Pasti seru banget, kan?

"Potensi usaha lain yang juga bisa jadi peluang adalah wisata agro. Ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga," tambah Sumanto.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Suyono, juga berharap dengan infrastruktur yang makin oke, ekonomi warga Gempolan bisa makin "wangi" seharum bau duriannya.

Gimana nih? Siap nge-war durian di Desa Gempolan akhir pekan ini? (Ike P/E01)

Inibaru.id – Buat kamu pemburu durian sejati, nama Desa Gempolan di Kecamatan Kerjo, Karanganyar, pasti sudah nggak asing lagi. Nah, potensi "emas hijau" ini ternyata dapat perhatian serius dari Ketua DPRD Jateng, Sumanto. Ia mengajak warga setempat buat nggak cuma jadi penonton, tapi beneran memaksimalkan potensi desa mereka sebagai sentra durian unggulan.

Menurut Sumanto, durian Gempolan itu punya brand yang sudah kuat banget. Orang sudah tahu kalau mau cari durian enak di Karanganyar, ya larinya ke Gempolan.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Desa Gempolan Karanganyar untuk serius menggarap potensi durian lokalnya. Nggak hanya soal budidaya, ia menyarankan warga menggandeng universitas dan menggelar festival tahunan agar durian Gempolan naik kelas menjadi komoditas wisata agro.

Sumanto Dorong Desa Gempolan Jadi 'Surga' Durian: Jangan Cuma Tanam, Harus Inovasi!

Konstruksinya pun terbilang unik. Jung Jawa tidak menggunakan paku besi, melainkan pasak kayu sebagai pengikat antar bagian kapal. Dindingnya dibuat berlapis dari kayu tebal, menciptakan struktur yang kuat untuk menghadapi perjalanan laut jarak jauh.

Ukuran dan ketangguhannya membuat kapal ini tidak hanya digunakan untuk perdagangan, tetapi juga sebagai armada militer pada masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Majapahit. Dalam skala besar, jung menjadi bagian penting dalam ekspansi kekuasaan sekaligus distribusi logistik.

Selain catatan tertulis, jejak kejayaan maritim ini juga dapat dilihat melalui relief kapal di Candi Borobudur. Gambaran kapal besar yang mengarungi gelombang laut menunjukkan bahwa tradisi pelayaran di Nusantara telah berkembang sejak masa yang jauh lebih awal.

Pada masa kejayaannya, Jung Jawa tidak hanya dikenal karena ukurannya, tetapi juga karena jangkauan pelayarannya. Kapal ini digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian, hewan ternak, hingga barang-barang bernilai tinggi seperti rempah dan hasil hutan. Kapasitasnya yang besar membuatnya menjadi tulang punggung distribusi perdagangan antarwilayah di Nusantara dan sekitarnya.

Namun, ukuran besar itu juga membawa konsekuensi. Jung Jawa tidak selalu mudah bermanuver, terutama di perairan sempit atau dalam situasi yang membutuhkan pergerakan cepat. Seiring berkembangnya teknologi kapal dari bangsa Eropa yang lebih lincah dan adaptif, keunggulan jung perlahan mulai tergeser.

Memasuki masa kekuasaan Mataram, perubahan kebijakan politik turut memengaruhi aktivitas maritim. Penutupan pelabuhan dan penghancuran kapal di wilayah pesisir disebut dalam berbagai sumber populer sebagai salah satu faktor yang mempercepat hilangnya tradisi kapal besar. Situasi ini semakin diperkuat ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membatasi produksi kapal dengan ukuran besar.

Seiring waktu, Jung Jawa tidak lagi ditemukan di perairan Nusantara. Yang tersisa hari ini hanyalah jejaknya, dalam catatan sejarah, dalam relief, dan dalam ingatan tentang masa ketika Nusantara tidak sekadar dilintasi jalur perdagangan, tetapi menjadi bagian penting yang menggerakkannya.

Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa laut bukanlah sesuatu yang asing bagi Nusantara. Ia pernah menjadi ruang hidup, ruang kuasa, sekaligus ruang yang membentuk peradaban. (Admin/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum kapal-kapal Eropa menguasai lautan, Nusantara pernah memiliki armada yang membuat bangsa asing tercengang. Namanya Jung Jawa.

Sebagai wilayah kepulauan, Nusantara sejak lama telah menjadi jalur penting perdagangan dunia. Komoditas, terutama rempah-rempah dari kawasan timur seperti Maluku, didistribusikan melalui pelabuhan-pelabuhan strategis menuju pusat perdagangan seperti Malaka. Aktivitas ini bukan hanya membentuk jaringan ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya teknologi perkapalan yang maju.

Dari kebutuhan itulah, Jung Jawa berkembang. Kapal ini dikenal sebagai salah satu kapal terbesar pada masanya. Dalam berbagai rangkuman sejarah yang ditulis oleh National Geographic Indonesia dan Good News From Indonesia, jung digambarkan sebagai kapal berukuran besar yang mampu mengangkut ratusan orang sekaligus membawa muatan dalam jumlah besar.

Jung Jawa menjadi pengingat bahwa Nusantara pernah menguasai lautan dengan kapal raksasa dan jaringan dagang luas, sebelum kejayaannya perlahan hilang ditelan perubahan zaman.

Jung Jawa, Jejak Kapal Raksasa Penguasa Laut Nusantara

1. Pantai Nusa Dua yang
Ramah Anak

Pantai Nusa Dua dikenal
dengan kondisi pantainya yang relatif lebih tenang dibandingkan kawasan lain di
Bali. Ombak yang tidak terlalu besar membuat area ini aman untuk aktivitas
bermain air bersama anak-anak. Selain itu, kawasan ini dikelola dengan baik
sehingga lingkungan terasa rapi dan bersih. Jalur pedestrian yang tertata juga
memudahkan untuk berjalan santai sambil menikmati suasana pantai tanpa
terganggu lalu lintas kendaraan.

2. Bali Safari & Marine
Park untuk Wisata Edukatif

Bali Safari & Marine
Park menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang ingin mendapatkan pengalaman
edukatif selama liburan. Tempat ini memberikan kesempatan untuk melihat
berbagai satwa dari dekat dalam habitat yang dirancang menyerupai asal aslinya.

Selain safari journey
menggunakan kendaraan khusus, tersedia juga pertunjukan hewan yang memberikan
wawasan tambahan secara interaktif. Aktivitas ini tidak hanya menghibur, tetapi
juga memperkaya pengetahuan tentang dunia satwa.

3. Ubud Monkey Forest
dengan Nuansa Alam

Kawasan Ubud Monkey Forest
menghadirkan suasana yang berbeda dengan dominasi hutan alami yang teduh.
Tempat ini menjadi rumah bagi ratusan monyet ekor panjang yang hidup bebas di
area konservasi. Selain berinteraksi dengan satwa, pengunjung juga dapat menikmati
arsitektur pura yang berada di dalam kawasan hutan. Jalur setapak yang tertata
membuat aktivitas berjalan kaki terasa nyaman sambil menikmati udara yang
sejuk.

4. Waterbom Bali untuk
Aktivitas Bermain Air

Waterbom Bali menjadi salah
satu taman air yang sering masuk dalam daftar kunjungan keluarga. Wahana yang
tersedia cukup beragam, mulai dari seluncuran dengan tingkat tinggi hingga area
bermain santai untuk anak-anak. Fasilitas yang lengkap serta pengelolaan yang
rapi membuat pengalaman bermain air terasa lebih menyenangkan. Tempat ini cocok
dijadikan agenda utama untuk mengisi satu hari penuh dengan aktivitas yang
variatif.

5. Garuda Wisnu Kencana
dengan Landmark Ikonik

Garuda Wisnu Kencana atau
GWK Cultural Park menawarkan pengalaman wisata budaya dalam skala yang lebih
besar. Patung Garuda Wisnu Kencana yang megah menjadi daya tarik utama,
sekaligus sebagai salah satu ikon Bali.

Selain menikmati
pemandangan, area ini juga sering mengadakan pertunjukan seni yang bisa
disaksikan oleh pengunjung. Ruang terbuka yang luas membuat aktivitas berjalan
dapat dilakukan dengan nyaman dan santai sehingga tetap nyaman untuk keluarga.

6. Pantai Jimbaran untuk
Menikmati Suasana Sore Hari

Pantai Jimbaran dikenal
sebagai tempat yang ideal untuk menikmati suasana sore hingga malam hari. Area
pantainya relatif landai dengan suasana yang lebih tenang. Salah satu daya
tarik utama di Jimbaran adalah deretan restoran seafood yang berada di tepi pantai.
Menikmati hidangan sambil melihat matahari terbenam menjadi aktivitas yang
sederhana namun berkesan. Aktivitas ini cocok sebagai penutup hari setelah
menjelajahi berbagai destinasi di Bali.

7. Desa Penglipuran dengan
Suasana Tradisional

Desa Penglipuran menawarkan
pengalaman berbeda melalui suasana pedesaan Bali yang masih terjaga
keasliannya. Tata ruang desa yang rapi dan bersih memberikan kenyamanan saat
berjalan kaki menyusuri area permukiman.

Rumah-rumah tradisional
yang seragam menghadirkan nuansa khas yang sulit ditemukan di tempat lain.
Selain itu, suasana yang tenang membuat kunjungan terasa lebih santai sehingga
cocok untuk mengimbangi aktivitas wisata yang padat.

Dengan beragam pilihan destinasi yang ada, Bali tetap
menjadi tempat yang fleksibel untuk berbagai gaya liburan keluarga. Setiap
lokasi memiliki karakter yang berbeda sehingga itinerary dapat disesuaikan
dengan preferensi dan durasi perjalanan. Untuk mempermudah perencanaan,
pemesanan tiket dan kebutuhan perjalanan bisa dilakukan melalui Traveloka agar
perjalanan menjadi lebih praktis dan terorganisir. (Ike/E01)

Inibaru.id - Bali selalu menjadi pilihan
yang relevan untuk liburan keluarga karena memiliki kekayaan alam, budaya, dan
fasilitas wisata yang lengkap. Dari pantai hingga taman rekreasi, setiap
sudutnya memberikan pengalaman yang bisa dinikmati berbagai usia. Perjalanan
pun semakin mudah direncanakan dengan akses penerbangan yang beragam.

Di Traveloka, Anda dapat
memesan <a href ="https://www.traveloka.com/id-id/flight/route/Medan-Jakarta.KNO.JKTA" rel="dofollow">tiket pesawat Medan - Jakarta termurah</a>, <a href ="https://www.traveloka.com/id-id/flight/route/Yogyakarta-Bali-Denpasar.YKIA.DPS" rel="dofollow">tiket pesawat Jogja Bali</a> atau
rute-rute lainnya sesuai kebutuhan. Dengan kemudahan pemesanan tiket, liburan
keluarga ke Bali dapat berlangsung dengan nyaman. Berikut ini beberapa spot
favorit di Bali yang layak masuk dalam itinerary liburan keluarga.

Dengan ragam destinasi dari pantai yang indah, wisata edukatif, hingga pengalaman budaya yang autentik, Bali selalu jadi pilihan tepat untuk liburan keluarga yang seru, nyaman, dan penuh kenangan.

Spot Favorit Bali, Wajib Masuk Daftar Itinerary Liburan Keluarga

"Aturan ini telah memicu penurunan dana transfer pusat ke Jawa Tengah sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini memaksa kita untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah," katanya.

Nggak cuma soal dana pusat, sektor otomotif juga lagi bikin dahi mengkerut. Tren orang pindah ke kendaraan listrik ternyata punya sisi lain yaitu pajak yang masuk ke kantong daerah jadi lebih kecil. Belum lagi penjualan motor dan mobil konvensional yang lagi lesu.

"Kondisi ini secara langsung menekan penerimaan PKB dan BBNKB. Pada tahun 2025 saja, pajak daerah Jateng terkontraksi sekitar 19,5 persen," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sumanto pun menagih strategi konkret dari setiap OPD, BLUD, hingga BUMD. Dia nggak mau mereka cuma setor angka target tanpa ada cara jelas buat menagih tunggakan pajak yang menumpuk.

"Bagaimana mengurai tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang nominalnya masih sangat besar agar tidak menjadi piutang macet yang persisten," tambahnya.

Meski ada kabar suram di sektor pajak, Sumanto mengapresiasi kinerja retribusi daerah tahun 2025 yang sukses tembus 123,05 persen. Dia berharap layanan publik terus ditingkatkan biar warga nggak malas bayar retribusi.

Selain itu, ia juga mengingatkan soal dividen dari BUMD agar tetap seimbang antara menyumbang PAD dan kebutuhan modal usaha.

"Kita harus memastikan keberlanjutan fiskal agar program prioritas pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur tetap berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat Jawa Tengah," tandasnya.

Sebagai informasi, Rakor ini jadi langkah awal buat nyusun RKPD 2027. Dengan modal pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 5,37 persen dan angka kemiskinan yang turun ke 9,39 persen di tahun 2025, Sumanto optimis Jateng bisa tetap tangguh meski anggaran lagi diketatin. (Ike P/E01)

Inibaru.id – Kabar kurang sedap datang dari anggaran daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Jawa Tengah dipastikan turun drastis sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov nggak cuma pasrah, tapi harus lebih mandiri dan kreatif mencari sumber cuan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini ditegaskan Sumanto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Tahun 2027 di Surakarta, Selasa (7/4/2027). Menurutnya, pengurangan anggaran dari pusat ini merupakan efek dari Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov Jateng untuk lebih mandiri mencari sumber pendapatan daerah setelah dana transfer dari pusat dipotong Rp1,5 triliun. Tantangan ini makin berat seiring lesunya sektor pajak otomotif akibat pergeseran ke kendaraan listrik.

Dana Pusat Anjlok Rp1,5 T, Sumanto Minta Pemprov Jateng Kreatif Cari Duit Sendiri

Salah satunya adalah Hadi, warga Kabupaten Semarang. Dia terpaksa melakukannya karena kondisi keuangan keluarganya sedang kurang baik.

"Ekonomi lesu banget dalam beberapa tahun belakangan. UMKM di bidang makanan saya sedang berat banget. Ditambah dengan pajak kendaraan yang malah semakin mahal ini, kayaknya terpaksa saya nggak bayar dulu tahun ini. Uangnya perlu diprioritaskan untuk hal yang lebih mendesak," ucap Hadi pada Sabtu (14/2/2026).

Tapi, sebenarnya apa sih opsen pajak yang bikin banyak warga Jawa Tengah sampai heboh dan bahkan ada yang memilih nggak membayar pajak kendaraan bermotornya? Yuk simak dulu penjelasannya, Gez.

Jadi begini, di Jawa Tengah, opsen pajak ditetapkan pemerintah setempat per 5 Januari 2025. Opsen sendiri bisa dianggap sebagai pungutan tambahan bagi wajib pajak. Karena sifatnya yang berupa pungutan tambahan inilah, bikin biaya pajak kendaraan bermotor jadi lebih mahal dari sebelumnya, deh.

Memangnya semahal apa? Ternyata sampai 66 persen dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan.  Sudah kerasa kan tambahan biayanya cukup signifikan?

Lalu, buat apa sih sampai opsen pajak ini kok diberlakukan di tengah beratnya kondisi ekonomi belakangan ini? Kalau menurut media sosial Bapenda Jateng, nantinya opsen pajak ini bakal masuk kas daerah dan nantinya digunakan bagi kabupaten/kota mempercepat kemandirian fiskalnya. Intinya sih, opsen pajak dari masyarakat ini bakal disimpan di kas provinsi gitu.

"Kalau yang saya baca tujuannya gitu ya? Biar pendapatan daerah juga meningkat. Tapi sayangnya, masih banyak jalan rusak, pelayanan administrasi juga belum maksimal. Makanya kita menyayangkan kalau pajak kendaraan sampai naik, tapi kondisi jalan juga masih gitu-gitu saja," ketus Hadi.

Belum jelas bakal separah apa isu boikot pajak kendaraan di Jawa Tengah nantinya gara-gara isu opsen pajak ini. Kalau kamu sendiri, bakal tetap memilih membayar pajaknya juga atau nggak, nih? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Meski tahun 2025 lalu juga berlaku, opsen pajak yang diberlakukan bagi warga Jawa Tengah yang membayar pajak kendaraan bermotornya kembali bikin kehebohan pada tahun ini. Maklum, hal ini bikin biaya pajak kendaraan bermotor jadi lebih mahal dari tahun sebelumnya.

Saking hebohnya, di media sosial banyak warganet yang menyerukan boikot pajak kendaraan di Jawa Tengah. Di lapangan sendiri, ada beberapa warga yang memutuskan untuk nggak membayar pajak karena merasa biayanya memberatkan kondisi finansialnya dan keluarganya.

Besaran opsen pajak yang cukup besar bikin biaya pajak kendaraan makin majal.

Mengenal Opsen Pajak yang Bikin Banyak Warga Jawa Tengah Resah Bayar Pajak Kendaraan

Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat lalu membayar pajak berjalan tahun ini (2025).


Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka PKB dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan. 


“Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak PKB dan dendanya, tetapi dengan batas waktu. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan,” Luthfi di kantornya&nbsp; pada Senin 24 Maret 2025. 


Dengan adanya program tersebut, masyarakat merasa diringankan pajaknya, sementara Pemprov Jateng tetap peroleh pendapatan dari sektor tersebut. 


Luthfi menyatakan telah melakukan rapat dengan lintas sektor untuk sosialisasi program tersebut. Di antaranya dengan kepala daerah, Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, hingga Jasa Raharja.


Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jateng, Triadi menambahakan, sebagai bentuk dukungan ke Pemprov Jateng, instansi tersebut menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun-tahun sebelumnya.


Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, menambahkan, potensi PKB di Jateng ada sekira 12 juta obyek kendaraan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 juta unit kendaraan belum dibayarkan pajaknya. 


“Capaian pendapatan PKB triwulan pertama 2025, sudah mencapai 20 persen,” kata dia. 


Pihaknya terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak, salah satunya melalui program relaksasi pembebasan tunggakan dan denda, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai salah satu mitra pembayaran PKB Pemprov Jateng, dan lainnya. (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk warganya. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyatakan, program ini berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025 mendatang. Program itu menyasar kepada wajib pajak yang belum menyalurkan pembayaran PKB dalam periode sekian tahun ke belakang. 


Kemudahan itu dilandaskan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah. Penerapan relaksasi pajak berlandaskan pergub tersebut diharapkan akan merangsang penyaluran piutang PKB sekira Rp2,8 triliun di Jateng. 


Sebagai langkah untuk mengatasi relaksasi pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jateng menghapus denda pajak kendaraan bermotor.

Pemprov Jateng Hapus Tunggakan Pajak dan Denda, Ini Batasan Waktunya

Lantas, dokumen-dokumen apa sih
yang harus kamu siapkan?

Kalau sudah siap, kamu tinggal melakukan cara-cara berikut ini di minimarket. Simak baik-baik, ya!

O ya, ada hal yang harus kamu
perhatikan, yaitu pembayaran pajak kendaraan di minimarket hanya bisa dilakukan jika sistemnya juga online.
Jadi, pastikan untuk menanyakan hal tersebut kepada kasirnya terlebih dahulu
ya.

Selain itu, pengesahan STNK
kendaraan usai melakukan pembayaran paling lama adalah 30 hari usai melakukan
pembayaran. Jangan lupa untuk melakukannya agar STNK yang kamu pegang nggak
bermasalah, ya?

Hm, meskipun bisa bayar pajak
kendaraan di minimarket, tetap ada tahapan di mana kamu harus tetap datang ke
kantor Samsat, ya? Ya, senggaknya ini lebih baik karena memangkas proses mengantre yang lama di kantor Samsat. Betul nggak?&nbsp;(Kom/IB09/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Dulu, membayar pajak kendaraan
sering jadi aktivitas yang cukup menyita waktu. Apalagi jika ada banyak orang
yang mengantre di loket kantor Sistem Administrasi Manunggal (Samsat). Apalagi, Samsat yang hanya buka di hari kerja membuatmu harus rela
cuti untuk mengurusnya.

Zaman sudah berubah, dan kamu
nggak perlu lagi melakukan kegiatan yang cukup merepotkan tersebut. Sekarang kamu bisa membayar pajak di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Caranya
pun nggak ribet. Siapkan saja dokumen-dokumen yang diperlukan dan
uang tunai ya, Millens.

Kamu nggak harus mengantre lama lagi di Kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan. Kini, kamu bisa melakukannya di minimarket. Bagaimana caranya, ya?

Langkah Mudah Bayar Pajak Kendaraan di Minimarket

Tujuannya tentu saja agar pemilik kendaraan tetap taat untuk
melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan. Kalau sampai bermasalah, tentu
saja data kepemilikan kendaraan tersebut bisa hilang dan akhirnya mereka bakal
kerepotan lagi untuk mengurusnya.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyayangkan
tingginya jumlah kendaraan yang nggak diurus pajaknya. Soalnya, jumlah
kendaraan di jalan raya cenderung terus meningkat.

“Di sisi lain, negara justru berpotensi kehilangan
penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan,” jelas
Rivan, Jumat (17/6/2022).

Untungnya sih, sudah ada landasan hukum jika memang
peraturan menghapus registrasi kepemilikan kendaraan yang nggak bayar pajak ini
benar-benar diterapkan, yaitu, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ).

Meski begitu, sebelum benar-benar diterapkan, nantinya bakal
ada sosialisasi terlebih dahulu kok. Jadi ya, bakal ada proses pemblokiran atau
penghapusan data kendaraan bermotor dulu jika nggak melaksanakan pengesahan
STNK, membayar pajak, atau membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
(SWDKLLJ) sekurang-kurangnya dua tahun.

Sosialisasinya bakal bertahap yaitu lewat media
seperti televisi, media sosial, webinar, dan juga flyer. Setelah itu, bakal ada
sosialisasi yang melibatkan pakar atau pengamat transportasi. Yang terakhir,
dari pihak pemerintah daerah yang bakal melakukannya.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri ternyata juga
mengeluarkan rencana penghapusan biaya Bea Balik Nama (BBN II) serta
penghapusan denda progresif untuk kepemilikan kendaraan. Bahkan, sejumlah
daerah sudah menerapkan pemutihan pajak kendaraan demi membantu para pembayar
denda wajib pajak yang telat atau nggak membayar. Daerah-daerah tersebut adalah
Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah,
Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Hayo, kendaraan kamu nggak telat bayar pajak kan, Millens? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Database
DASI – Jasa Raharja hingga Desember 2021 mengungkap fakta mengejutkan kalau ada
40 juta kendaraan yang ternyata belum bayar pajak. Jumlah ini sangat banyak karena mencapai 39 persen dari
total 103 juta kendaraan yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. Lantas, apa
yang bakal dilakukan pada kendaraan-kendaraan tersebut ya?

Ternyata, Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (Samsat) Nasional sudah mengeluarkan wacana untuk memperketat aturan
penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang nggak melakukan
registrasi ulang sekurangnya dua tahun usai masa berlaku STNK-nya habis.

Ada 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan di Tanah Air yang nggak bayar pajak. Hal ini membuat pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru berupa menghapus data registrasi kepemilikan kendaraan tersebut. Nah, lo, bisa tambah repot lo kalau telat.

Duh! 40 Juta Kendaraan Nggak Bayar Pajak, Apa Dampaknya?

Inibaru.id &ndash; Salah satu hal yang cukup sering dilakukan masyarakat sebelum Lebaran adalah mengganti kendaraan. Sebagai contoh, warga DKI Jakarta cukup sering melakukannya sebelum melakukan mudik. Jika kamu juga melakukannya, pastikan untuk memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan lama agar tidak sampai menyebabkan pajak progresif.
Laman Kompas, Selasa (14/5/2019) menulis, jika kamu nggak melakukan pemblokiran STNK pada kendaraan lamamu yang sudah dipegang orang lain, kamu bisa dikenakan pajak progresif karena memiliki cukup banyak kendaraan pribadi.
Kebijakan tentang pajak progresif ini ada dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, kendaraan sepeda motor atau mobil akan dikenakan pajak progresif jika alamat pemilik sama dengan alamat wajib pajak.
Kasubdit Regident Polda Metro Jaya AKBP Sumardji menyarankan warga DKI yang baru saja menjual mobil atau sepeda motor untuk segera memblokir STNK. Cara untuk melakukannya cukup mudah yakni hanya dengan mendatangi Samsat dan membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan mengisi formulir permohonan blokir kendaraan.
Setelah mengisi formulir, kamu tinggal mengikuti prosedur yang berlaku dan STNK lama pun terblokir sehingga kamu nggak akan terkena pajak progresif.
Berlaku pula di Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberlakukan hal yang sama bagi warganya yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Ketentuan kendaraannya adalah roda dua minimal 196 cc, sedangkan roda empat setara dengan jeep, minibus, sedan, dan mikrobus.
Aturan tentang pajak progresif ini tercantum pada Pergub Nomor 58 Tahun 2018. Besaran tarif yang diberlakukan yakni:
<ol style="text-align: left;">
<li>Kendaraan pertama, besaran pajak 2 persen.</li>
<li>Kendaraan kedua, besaran pajak 2,5 persen.</li>
<li>Kendaraan ketiga, besaran pajak 3 persen.</li>
<li>Kendaraan keempat dan seterusnya, besaran pajak 3,5 persen.</li>
</ol>
Sobat Millens apakah berencana mengganti kendaraan menjelang lebaran? Kalau iya, jangan lupa blokir STNK-mu ya. (IB09/E04)

Jika kita baru saja menjual kendaraan lama dan menggantinya dengan kendaraan baru, pastikan untuk memblokir STNK lama, ya. Begini alasannya.
