Harus diakui, pendidikan adalah salah satu cara untuk mengakselerasi kualitas suatu bangsa, baik kualitas ekonomi, hidup, maupun budaya. Hakikat pendidikan adalah ilmu, dan buku adalah salah satu sumber ilmu, sehingga wajar jika Millan Kundera menyebutkan buku sebagai kunci untuk menjatuhkan sebuah bangsa. Dengan kata lain, menilai kekuatan dan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan dengan melihat kualitas pendidikan di negara tersebut. Sebut saja negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menurut The Social Progress Imperative; Korea Selatan, Jepang, Finlandia, Inggris, Kanada. Kelimanya masuk dalam negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), artinya memiliki standar ekonomi yang mapan yang dibuktikan oleh tingginya Indeks Pembangunan Manusia di negara tersebut.
Sayangnya, yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Pengurangan dana pendidikan dan transfer dana daerah sebesar 20 persen dari APBN tahun 2017 silam menjadi salah satu bukti bahwa aktivitas pembangunan di Indonesia tidak disertai oleh peningkatan kualitas manusia, terutama manusia di daerah. Sedangkan saat semua orang sibuk berbicara tentang pembangunan, maka sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilannya adalah bagaimana dampak dari pembangunan tersebut terhadap “manusianya”.
Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia boleh berbangga mencetak prestasi masuk dalam negara G-20, namun juga harus intropeksi karena menurut UNICEF masih ada sekitar 2,5 juta anak yang tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menangah Pertama (SMP). Begitupun data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten, lebih dari 2 juta anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sebuah fakta yang miris jika melihat pembangunan besar-besaran di ibu kota. Tak hanya itu, data jumlah persebaran anak yang dapat melanjutkan sekolah ternyata masih terpusat di wilayah Jawa dan kota besar di luar pulau Jawa, seperti Medan, Padang, Palembang, Makassar, dan Pontianak. Hal ini semakin memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia, baik sarana-prasarana, guru, maupun infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju sekolah. Lantas, bagaimana kabarnya saudara kita di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang untuk mengenyam pendidikan, mereka harus bertaruh keselamatan bahkan nyawa. Apa iya ini hanya sebatas faktor ekonomi atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?
Kondisi akses mobilitas menuju sekolah yang cukup memprihatinkan ini didukung dengan kondisi fasilitas gedung, jumlah tenaga dan gaji guru, buku dan perpustakaan yang sangat sederhana. Salah satu media cetak lokal mewartakan warga Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo yang berjumlah sekitar 3000 jiwa mayoritas hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan berprofesi sebagai petani. Selain tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang menengah, fasilitas sekolah yang minim, dan akses jalan yang sulit membuat mereka lebih menyarankan anak-anaknya untuk kerja di sawah.
Potret gambaran ketimpangan tersebut kiranya bisa menjadi bahan intropeksi bagi pemerintah untuk melihat masalah hingga ke akar-rumput. Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah berjalan sejak tahun 2015 memang telah membantu lebih dari 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia, namun ada baiknya pemerintah juga melihat sisi lain yang bisa dimaksimalkan, yaitu budaya lokal. Penyamarataan perilaku atau standar pendidikan antara pusat dan daerah adalah sebuah kebijakan menegasikan potensi lokal dan hal ini jelas tidak sesuai dengan slogan nasional “kebhinekaan” Indonesia. Setidaknya ada dua penyebab utama, kenapa penyamarataan standar justru akan memperbesar jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Pertama, setiap daerah dan wilayah memiliki keunikannya masing-masing. Jika mayoritas masyarakat Wonosobo mata pencahariannya adalah petani, maka kenapa sekolah tidak dikhususkan untuk mendidik anak-anak agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan wilayahnya di sektor pertanian. Jika Kalimantan Tengah merupakan produsen hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia dengan luas wilayah mencapai 10 juta hektar, maka kenapa sekolah-sekolah di Kalimantan tidak dikhususkan untuk menciptakan bibit-bibit, manusia unggul yang mampu menciptakan peluang melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam bidang kehutanan. Lain lagi dengan wilayah Sulawesi yang dikenal dengan keindahan dan keragaman biota lautnya. Bukankah masing-masing wilayah memiliki potensi yang berbeda? Lantas kenapa semua harus disandarkan pada sebuah aturan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan setempat? Jangan salahkan manusia lokal yang tertinggal, namun periksa lagi, apa yang salah dengan sistem yang ada. Menciptakan sistem sesuai dengan kebutuhan dan potensi alam dan budaya yang ada di wilayah setempat merupakan cara yang ditempuh oleh Finlandia, Belanda, Irlandia, Jepang dan Korea Selatan dalam menciptakan manusia-manusia unggul melalui jalur pendidikan.
Jika pemerintah mampu melihat akar permasalahan ini dan mengadopsi solusi berdasarkan potensi wilayah, maka masalah kedua, yaitu “local mind-set” (pemikiran kedaerahan) justru akan berbalik menjadi kekuatan, bukan kekurangan. Karena masyarakat daerah cenderung berpikir “lebih baik saya bekerja dan menghasilkan uang, daripada belajar tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan”. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi kemampuan non-akademik (soft-skill) mereka untuk memaksimalkan potensi wilayah masing-masing. Bukankah gabungan dari setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia daerah justru akan memberikan dampak akumulatif yang signifikan dalam segala hal, termasuk pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Sehingga perlahan tapi pasti, masalah penyerapan tenaga kerja daerah dengan sendirinya akan terminimalisir.
Melihat dua masalah tersebut, maka setidaknya terdapat dua solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, digitalisasi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat terelakkan. Masyarakat, dimana pun mereka berada senang dengan segala sesuatu yang cepat dan praktis. Disini teknologi memainkan perannya sebagai “pemangkas” administrasi, kebijakan, bahkan dana. Pendidikan berbasis digital sekarang menjadi salah satu langkah disrupsi yang dilakukakn oleh generasi milenial melalui perangkat teknologi, sehingga penyebarannya tak terbatas ruang dan waktu. Inovasi ini terbukti berhasil diterima baik oleh teman-teman di daerah karena hampir setiap mereka menggunakan perangkat teknologi. Karena faktanya hanya akan ada 2 pihak, yaitu yang mendisrupsi dan terdisrupsi, maka jika tidak ingin menjadi pihak yang tereliminasi, pemerintah sebaiknya mengadopsi dan berkolaborasi dengan para distruptor yang tengah berinovasi dengan konsep digitalisasi pendidikan. Selain itu, upaya ini juga dapat meminimalisir dana dan memaksimalkan kemerataan
Kedua, pendidikan berbasis budaya lokal. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan lebih dari 300 etnik dan 1300 suku yang berbeda. Tak hanya itu, karakteristik wilayah, alam dan keunikan lokal pun berbeda. Maka keberagaman potensi ini dapat dilihat sebagai modal dasar dalam membentuk kualitas kemampuan non-akademik (soft skill) manusia. Batas dan standar umum boleh saja ditetapkan oleh pusat, namun menyamaratakan potensi manusia Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah sebuah kebijakan yang patut dikaji ulang keefektifannya dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Perbedaan potensi alam dan wilayah hakikatnya adalah modal besar Indonesia untuk meningkatkan kearifan budaya lokal. Dengan merajut setiap keunikan di masing-masing wilayah melalui jalur pendidikan, maka sejatinya pemerintah tengah menyatukan kepingan mozaik Indonesia dengan membangun manusianya.
(Artikel ini ditulis oleh : Sherly Annavita)
