Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

"Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan perlindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau perlindungan," ujarnya, Minggu (23/11/2025). 

OJK juga menyebut standarisasi ini penting untuk menciptakan perlakuan seragam antarbank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Tiga Status Rekening yang Perlu Dipahami Nasabah

OJK meminta bank memiliki sistem dan prosedur yang jelas untuk menentukan status setiap rekening. Bank juga wajib mengomunikasikan perubahan status ini kepada nasabah, termasuk terkait pembebanan biaya administrasi maupun bunga.

POJK ini juga mendorong bank menyediakan kanal mudah, baik digital maupun kantor fisik bagi nasabah yang ingin mengaktifkan kembali atau menutup rekening. Informasi status rekening pun harus ditampilkan secara transparan pada layanan perbankan.

Selain itu, nasabah memiliki kewajiban memperbarui data dan memberikan informasi yang akurat. Di sisi lain, bank didorong melakukan flagging pada rekening pasif serta memperkuat perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan.

Dengan adanya klasifikasi yang lebih tegas, nasabah kini diingatkan untuk lebih aktif memantau rekeningnya. Bukan hanya demi menghindari status dormant, tetapi juga untuk memastikan keamanan finansial mereka tetap terjaga.

Gimana, ada rekeningmu yang dormant juga nggak, Gez? (Siti Zumrokhatun/E95)

Inibaru.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memberi batasan lebih jelas terkait status rekening bank. Melalui POJK Nomor 24 Tahun 2025, lembaga ini menetapkan tiga kategori baru yaitu aktif, tidak aktif, dan dormant untuk memastikan pengelolaan rekening lebih transparan dan aman bagi nasabah. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya memperkecil potensi penipuan dan penyalahgunaan rekening pasif yang kerap luput dari perhatian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa aturan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola perbankan.

OJK menetapkan rekening yang berstatus dormant adalah yang tanpa kegiatan sama sekali. Jika rekeningmu dormant, kamu nggak bisa menerima atau melakukan transfer.

OJK Tetapkan Tiga Kategori Rekening, Nasabah Perlu Lebih Awas Kelola Rekening Pasif

Data Juli 2025 mencatat kredit perbankan tumbuh 7,03 persen secara tahunan (yoy) dengan kualitas aset tetap terjaga. Non-Performing Loan (NPL) berada di level 2,28 persen, sementara Loan at Risk (LaR) menurun menjadi 9,68 persen. 

Kredit investasi bahkan melonjak 12,42 persen yoy, didorong oleh sektor berbasis ekspor seperti pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri, dan jasa sosial.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 7 persen yoy ikut memperkuat likuiditas perbankan. Rasio likuiditas seperti AL/NCD dan AL/DPK masing-masing tercatat 119,43 persen dan 27,08 persen. 

Rasio tersebut jauh di atas ambang batas minimum 50 persen dan 10 persen.

Kondisi permodalan juga solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 25,81 persen pada Juni 2025.

“Hal ini menunjukkan kesiapan perbankan dalam menyerap potensi risiko yang muncul ke depannya, terutama di tengah kondisi global yang volatile,” terang Dian dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, suku bunga kredit perbankan juga menurun. Pada Juli 2025, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 7 basis poin dibanding tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif.

“OJK menilai masih terdapat ruang penurunan suku bunga kredit lebih lanjut, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global di paruh kedua 2025 dan penurunan BI Rate menjadi 5 persen per 20 Agustus 2025,” papar Dian.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penurunan bunga bergantung pada struktur biaya dana tiap bank. Sebagian bank masih mengandalkan dana mahal seperti deposito berjangka.

Untuk itu, OJK mendorong bank meningkatkan porsi dana murah agar ruang penurunan bunga kredit lebih signifikan.

Revisi Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) paruh pertama 2025 menunjukkan target lebih konservatif karena kondisi makroekonomi global.

Namun, OJK tetap memproyeksikan kinerja perbankan stabil, dengan pertumbuhan kredit moderat dan penyaluran yang berhati-hati, khususnya pada segmen berisiko tinggi.

Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) pada triwulan III-2025 menunjukkan persepsi optimis perbankan.

Proyeksi pertumbuhan DPK, penyaluran kredit, serta penurunan BI Rate diyakini mendorong laba dan memperkuat permodalan bank.

Dian juga menyoroti kondisi global pada semester I-2025 yang sempat tertekan akibat perang dagang, tarif impor AS, dan konflik di Timur Tengah. Namun, tensi mereda setelah adanya kesepakatan penurunan tarif impor, termasuk untuk Indonesia yang turun menjadi 19 persen.

Situasi geopolitik yang membaik, menurutnya, turut mendorong International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026.

Sejalan dengan itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik direvisi meningkat menjadi 4,8 persen untuk 2025–2026. Pada kuartal II-2025, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,12 persen yoy, lebih tinggi dari perkiraan 4,8 persen.

Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen tetap optimis di level 118,1, surplus neraca perdagangan berlanjut, dan cadangan devisa tetap tinggi.

“OJK selaku otoritas perbankan akan terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai potensi gangguan terhadap kinerja bank, stabilitas sistem perbankan, dan kepercayaan publik,” tegas Dian.

Semoga semua indikator ini menandakan stabilitas keuangan yang cukup untuk melindungi dana masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan ya, Gez!&nbsp; (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan kinerja perbankan diproyeksikan tetap stabil meski terjadi perlambatan pertumbuhan kredit sejalan dengan siklus ekonomi.

“Industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat dengan kinerja yang positif terhadap dinamika global yang terjadi,” ujar Dian.

OJK menegaskan sektor perbankan Indonesia tetap resiliens di tengah gejolak global. Kredit tumbuh 7,03 persen yoy, likuiditas dan permodalan solid, serta tren penurunan suku bunga diyakini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Resiliensi Perbankan Kuat, OJK Yakin Sektor Keuangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ditandatangani oleh Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E Siregar dan Sekretaris Ditjen AHU Widodo, kerja sama ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman antara Ketua Dewan Komisioner OJK dan Menteri Hukum Republik Indonesia yang diteken pada 24 Januari 2025.

“Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia serta meningkatkan validitas data badan hukum dan pemilik manfaat,” jelas Agus E Siregar, dalam keterangan resminya, Kamis (24/7).

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, jaminan fidusia atau pendelegasian wewenang pengelolaan uang berperan penting sebagai jaminan hukum. Maka, untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia harus didaftarkan.

Menurut Sekretaris Ditjen AHU Widodo, di sinilah kerja sama pertukaran data antara OJK dengan Ditjen AHU menjadi vital.

“Dengan pertukaran data yang terintegrasi, kami bisa lebih efektif memantau dan memastikan seluruh jaminan fidusia telah terdaftar sesuai UU No 42 Tahun 1999,” terangnya mewakili Ditjen AHU.

Lebih dari itu, kerja sama ini juga merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berupaya mengintegrasikan data badan hukum dengan sistem pengawasan dan perizinan di sektor jasa keuangan. Dengan begitu, setiap pengajuan perizinan usaha ngak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga ditopang oleh data yang tervalidasi secara real time.

Selain itu, kerja sama ini juga mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026, yang salah satunya adalah membangun sistem integrasi data antarlembaga untuk menutup celah penyalahgunaan badan hukum fiktif atau penyamaran pemilik manfaat dalam transaksi keuangan.

Ke depan, OJK dan Ditjen AHU berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini melalui peningkatan sistem teknologi informasi, evaluasi rutin, dan perluasan cakupan pertukaran data. Dengan fondasi data yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan sektor jasa keuangan yang bersih, sehat, dan dipercaya.

“Ini bukan hanya tentang efisiensi birokrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik dan investor terhadap sistem hukum dan keuangan kita,” pungkas Agus.

Dengan pengelolaan yang tepat, sinkronisasi OJK-Ditjen AHU semoga benar-benar mamu memperkuat pengawasan jaminan fidusia dan transparansi pemilik manfaat untuk sektor keuangan yang lebih berintegritas. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Dalam lanskap ekonomi digital dan sistem keuangan yang semakin kompleks, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI menjawab tantangan ini melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pertukaran data dan informasi pada Selasa (16/7/2025) lalu.

Untuk memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia serta meningkatkan validitas data badan hukum dan pemilik manfaat, OJK berupaya melakukan 'transparansi korporasi' melalui perjanjian berbagi data dengan Kementerian Hukum.

Transparansi Korporasi, OJK Berbagi Data dengan Kementerian Hukum RI

"Jika menunggu RUPS, kemungkinan buyback akan lebih
lama, sehingga momentumnya tidak tepat. Dengan adanya kebijakan ini,
perusahaan-perusahaan terbuka (Tbk) bisa langsung melakukan buyback untuk
menahan kejatuhan harga saham," ujar Ibrahim melansir CNN Indonesia,
Rabu (19/3).

Dia berpendapat, kebijakan ini bikin perusahaan untung karena
dapat membeli sahamnya dengan harga lebih rendah. Hal ini berpotensi
meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Namun, di sisi lain,
investor ritel justru berisiko merugi karena harga saham mereka cenderung lebih
rendah saat buyback dilakukan.

"Yang diuntungkan adalah perusahaan, terutama
manajemennya, karena bisa membeli kembali sahamnya di harga lebih murah.
Sementara yang dirugikan adalah investor, karena harga sahamnya lebih rendah ketika
buyback dilakukan," tambahnya.

Meski begitu, Ibrahim menekankan pentingnya transparansi dalam
pelaksanaan buyback biar nggak menimbulkan spekulasi negatif di pasar. Aksi ini
dinilai dapat meningkatkan permintaan saham dan berkontribusi pada pemulihan
harga saham di bursa.

Buyback sebagai Sinyal Positif bagi Pasar

Setali tiga uang dengan Ibrahim, pengamat pasar modal Hendra
Wardana melihat kebijakan ini sebagai langkah positif dalam membantu pemulihan
IHSG. Menurutnya, buyback saham sering kali menjadi indikasi bahwa emiten
menilai sahamnya undervalued dan memiliki fundamental bisnis yang kuat.

"Buyback saham memberikan fleksibilitas bagi
perusahaan untuk segera merespons tekanan pasar, yang akhirnya dapat
meningkatkan kepercayaan investor," ujar Hendra.

Dia menambahkan, buyback dapat meredam tekanan jual,
mengurangi volatilitas pasar, dan berpotensi meningkatkan harga saham karena
jumlah saham yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit.

Eits, izin buyback ini nggak lantas kembali mengerek IHSG
ya, Millens. Arah pasar juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal
lain, seperti keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI).

"Jika BI mempertahankan suku bunga, pasar kemungkinan
akan stabil. Tetapi jika BI menurunkan suku bunga, dampaknya bisa lebih positif
bagi IHSG, terutama bagi sektor properti dan perbankan yang sensitif terhadap
kebijakan moneter," jelasnya.

Meski begitu, langkah ini patut dicoba mengingat OJK pernah menerapkan
kebijakan serupa pada 2013, 2015, dan 2020.

Pernyataan ini juga diutarakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dalam konferensi pers di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (19/3).

“Opsi kebijakan ini
merupakan salah satu kebijakan yang sering dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar
modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk
menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas yang tinggi serta
meningkatkan kepercayaan investor,” ungkapnya melansir Kumparan.

Lebih lanjut, Inarno menjelaskan kebijakan buyback saham
tanpa RUPS juga harus sesuai dengan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembelian
kembali saham oleh perusahaan terbuka. Jadi, nggak bisa asal. Untuk itu pula,
OJK berkomitmen untuk mengawasi dan menevaluasi kebijakan ini.

Kalau menurutmu, seberapa signifikan kebijakan ini berdampak
pada pasar saham kali ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Sebagai respons atas anjloknya Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) hampir 7 persen pada Selasa (18/3/2025), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memberikan kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buyback saham tanpa perlu
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Langkah tersebut diambil guna menjaga
stabilitas pasar. Namun, seakan sudah bisa ditebak, kebijakan itu pun segera menuai beragam tanggapan terkait pihak
yang diuntungkan dan dirugikan.

Pengamat pasar modal, Ibrahim Assuaibi,
menjelaskan bahwa keputusan OJK bertujuan untuk mengatasi kendala waktu dalam
pelaksanaan buyback. Selama ini, buyback saham kerap tertunda karena harus
menunggu persetujuan RUPS.

OJK mengizinkan perusahaan Tbk melakukan buyback tanpa mengadakan RUPS. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan harga pasar setelah anjlok hampir 7 persen.

Izinkan Buyback Saham Tanpa RUPS, OJK: Untuk Jaga Stabilitas Pasar

Karena itu, ibu rumah tangga sangat perlu diberikan pemahaman terhadap berbagai produk dan layanan keuangan supaya nggak mudah tertipu investasi bodong.

"Jadi intinya adalah bagaimana membentengi ibu-ibu dengan pemahaman yang cukup, yang kuat. Jadi apapun modus penipuannya, ibu-ibu sudah akan tahu dan bisa melindungi keluarga dari berbagai modus penipuan tersebut," kata Friderica, Senin (21/8).

Friderica juga menyampaikan, literasi dan inklusi bagi perempuan di Indonesia termasuk dalam salah satu sasaran prioritas strategi nasional keuangan inklusif. Ini mencakup semua segmen masyarakat, tapi difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi layanan keuangan formal seperti  perempuan berpendapatan rendah, perempuan pekerja, perempuan memiliki atau pemilik UMKM, dan perempuan yang mengurus rumah tangga.

"Saya ingin ibu-ibu tidak hanya terliterasi, tidak hanya terinklusi, tapi juga memanfaatkan produk jasa keuangan untuk memberikan pemberdayaan secara finansial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga," papar Friderica.

Sebagai informasi, OJK bersama 495 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia telah memiliki sejumlah program pemberdayaan perempuan dan UMKM. Masyarakat dapat memanfaatkannya melalui 35 Kantor OJK di daerah.

Gimana, kamu tertarik ikutan juga nggak biar teredukasi? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Agar terhindar dari berbagai modus kejahatan investasi, literasi dan inklusi keuangan masyarakat perlu ditingkatkan. Nah, inilah yang sedang diupayakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelompok prioritas yang disasar melalui program edukasi keuangan ini adalah perempuan dan pelaku UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjabarkan alasan mengapa perempuan menjadi kelompok yang diutamakan. 

Kata dia, perempuan terutama seorang ibu memiliki peran penting dalam keluarga terkait pengambilan keputusan keuangan.

Untuk menghindarkan perempuan terutama ibu rumah tangga dari sasaran kejahatan investasi, OJK memberikan edukasi.

Hindarkan Perempuan dari Modus Kejahatan Investasi, OJK Edukasi IRT

“Ini bukan angka dari langit.
Alasannya, kalau kurang dari Rp 25 miliar, perusahaan ini nggak bakal bisa sustain (bertahan),” ungkap Deputi Komisioner IKNB Moch Ichsanuddin, Kamis
(4/8/2022).

Penentuan jumlah tersebut juga
sudah melalui riset dan pembahasan yang cukup intens dengan asosiasi pinjol. Hasilnya
pun dituangkan dalam peraturan OJK terbaru yang menyebut perusahaan pinjol wajib
memiliki, menguasai, sekaligus mengendalikan sistem elektronik untuk menyelenggarakan
aktivitasnya.

“Syaratnya memang cukup berat,
khususnya dalam membeli dan mengelola IT yang aman, cepat, dan gampang. Rp 2,5
miliar itu nggak bakal cukup,” jelas Ichsanuddin.

Modal sebanyak Rp 25 miliar juga
nggak hanya dipakai untuk mengurus teknologi, melainkan untuk menggaji
pegawai dan mengurus operasional lainnya. Dari seluruh perhitungan yang rinci
itulah, muncul angka Rp 25 miliar.

Hal lain yang jadi alasan mengapa
pinjol harus menyetor modal Rp 25 miliar adalah adanya kewajiban menjaga
ekuitas pinjol sebanyak Rp 12,5 miliar alias separuhnya. Dana ekuitas itulah
yang nantinya bakal dipinjamkan kepada pelanggan.

Hal itu sesuai dengan aturan yang mewajibkan modal pinjol
terbebas dari UU Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
PPT) serta nggak boleh dari pinjaman.

“Kalau di bawah Rp 12,5 miliar,
pemegang saham pun diwajibkan untuk menambahkan modal sampai mencapai batas
tersebut," kata Ichsannudin.

Selain menetapkan aturan soal
besaran modal yang harus disiapkan bagi siapa saja yang pengin mendirikan
perusahaan pinjol, OJK juga memastikan kalau evaluasi aturan penerbitan izin
usaha pinjol sedang dilakukan. Harapannya, bakal muncul aturan yang mampu
mencegah lahirnya pinjol ilegal yang berbahaya.

Meski sudah banyak yang mengaku menjadi korban pinjol ilegal, tapi seenggaknya regulasi ini bisa mengurangi lahirnya perusahaan pinjol ilegal yang baru.&nbsp;(Kom/IB09/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Kontroversi pinjaman online atau pinjol kembali
muncul. Tapi, kali ini bukan tentang pinjol ilegal yang memakan banyak
korban. Isu yang jadi pembahasan banyak pihak kali ini adalah kewajiban perusahaan pinjol&nbsp;untuk menyetor
modal paling sedikit Rp 25 miliar saat mendirikan usahanya.

Angka ini melonjak tajam dari
kewajiban sebelumnya yang hanya Rp 2,5 miliar. Meski terlihat seperti hal
yang aneh, ternyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya alasan terkait kenaikan setoran modal tersebut.

Butuh Rp 25 miliar untuk mendirikan perusahaan pinjaman online (Pinjol). Syarat itu adalah salah satu upaya mencegah munculnya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.

Wajib Setor Modal Rp 25 Miliar untuk Dirikan
Perusahaan Pinjol

Investasi
uang kripto alias cryptocurrency
sebenarnya termasuk perdagangan komoditi bursa berjangka. Masalahnya, kalau
menurut Bappebti Kemendag, uang kripto ini nggak bisa dijadikan mata uang. Jadi
ya muter-muternya soal gimana kita bisa pintar-pintar memperjual-belikannya.

Mengapa terlihat
menguntungkan? Hal ini disebabkan oleh adanya sistem tanpa batas waktu alias blockchain. Sistem ini membuat investasi
kripto nggak bisa dicurangi. Saking kuatnya sistem ini, sampai-sampai nggak
perlu otoritas pengawas layaknya OJK di Indonesia.

Lantas, kok
bisa masih memiliki risiko kalau sistemnya nggak bisa dicurangi? Jadi gini, Millens,&nbsp;banyaknya orang yang ingin ikut investasi hanya karena sedang ngetren. Meski
sepele, hal ini membuat risiko berinvestasi di kripto sama besarnya dengan
peluang mendapatkan keuntungan lo.

Kalau kamu
nggak pintar-pintar mengatur penjualan atau pembelian mata uang kripto, ya pada
akhirnya hanya akan terjebak di harga-harga yang nggak menguntungkan.
Investasimu pun jadi berantakan deh.

Satu hal yang
harus kamu perhatikan adalah, investasi ini nggak punya underlying asset. Hal ini membuatnya sulit untuk diprediksi. Bisa
jadi, mata uang kripto yang sudah kamu perkirakan bakal naik terus harganya,
tiba-tiba anjlok tak terduga sehingga memberikan kerugian.

Biar nggak
mudah merugi kalau mau ikut-ikutan investasi kripto, sebaiknya kamu menggunakan
uang lebih yang memang nggak terpakai deh. Jadi, jangan gunakan tabungan, uang yang
kamu masih butuhkan untuk sehari-hari, atau bahkan sampai menjual aset seperti
kendaraan, rumah, atau tanah.

Selain itu,
kamu harus cek dulu 229 mata uang kripto serta 13 perusahaan pedagang kripto
yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kemendag. Setidaknya, kalau berinvestasi kripto, di tempat yang sudah diawasi
oleh lembaga pemerintah, ya?

Jadi, sudah
tahu kan risiko investasi kripto? Bikin ragu atau malah bikin semakin tertarik
untuk menjalaninya, Millens? (Boo/IB09/E05)

Inibaru.id – Semenjak pandemi Covid-19 melanda dunia, banyak
orang yang berusaha untuk melakukan investasi demi mendapatkan keuntungan. Salah
satu yang dianggap menarik adalah investasi kripto. Masalahnya, sebagaimana
investasi lainnya, risiko investasi kripto juga nggak kecil, lo.

Ada banyak
alasan yang membuat orang-orang melakukan investasi kripto. Nggak hanya karena
bosan nggak ngapa-ngapain di rumah aja, uang kripto dianggap menarik dan
memberikan keuntungan layaknya saham, emas, atau bahkan reksadana. Namanya juga
sering disebut di media sosial seperti Bitcoin, Doge, Ripple, Tether, dan
lain-lain. Kabarnya, nilai uang kripto itu meningkat tajam lo beberapa waktu
belakangan.

Masalahnya,
banyak orang yang masih awam dengan investasi ini dan akhirnya sembarangan
terjun tanpa tahu risikonya. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi
di sana. Padahal, jika sampai merugi, dampaknya juga nggak main-main, lo.

Belakangan ini investasi kripto sedang ngetren. Sebelum kamu tertarik untuk ikut-ikutan, sebaiknya perhatikan berbagai risikonya, ya?

Meski Ngetren, Kenali Dulu Risiko Investasi Kripto Sebelum Ikut-ikutan

Inibaru.id - Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh&nbsp;startup fintech&nbsp;yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan diri. Hal itu sesuai dengan&nbsp;isi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo pada 29 November 2017 lalu.
Techinasia.com (30/4/2018), menulis, ada&nbsp;dua jenis&nbsp;startup fintech&nbsp;yang nggak perlu melakukan pendaftaran, yakni startup fintech&nbsp;yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan startup fintech&nbsp;yang berada di bawah kewenangan otoritas lain, seperti&nbsp;startup peer-to-peer&nbsp;(P2P)&nbsp;lending&nbsp;yang berada&nbsp;di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Manajer dari Financial Technology (Fintech) Office Bank Indonesia Saryo menjelaskan bahwa proses pendaftaran yang dimaksud dalam peraturan BI berbeda dengan proses pendaftaran yang ditetapkan OJK untuk&nbsp;startup P2P lending.
&ldquo;Untuk kami, sistemnya lebih fleksibel. Pendaftaran ini bukan syarat mutlak untuk masuk ke perizinan. Bagi startup fintech yang telah mengetahui dengan jelas apa saja izin yang harus mereka penuhi, bisa langsung mengajukan izin tanpa harus mendaftar kepada kami,&rdquo; jelasnya.
Saryo menambahkan, pendaftaran ke BI Fintech Office diperuntukkan bagi para&nbsp;startup yang mempunyai model bisnis unik, serta&nbsp;startup&nbsp;yang nggak tahu izin seperti apa yang harus mereka dapatkan. Lebih lanjut, BI Fintech Office akan mengarahkan&nbsp;izin apa saja yang harus dipenuhi.
Nah, kalau kamu sudah daftar, dalam waktu maksimal enam bulan, BI Fintech Office bakal menentukan apakah startup-mu dianggap lolos dari proses uji coba atau tidak.&nbsp;Startup&nbsp;yang lolos bisa mulai mengurus izin resmi sesuai dengan model bisnis masing-masing, sedangkan yang tidak lolos akan diminta untuk tidak memasarkan layanan dengan model bisnis atau teknologi tersebut.
Untuk memudahkan, BI Fintech Office telah menyediakan&nbsp;layanan pendaftaran secara daring (online). Para empunya startup&nbsp;hanya perlu mengunggah beberapa dokumen seperti salinan akta pendirian badan hukum, susunan pengurus, serta penjelasan singkat tentang produk, layanan, dan teknologi yang disediakan.
Setelah itu, tiap&nbsp;startup&nbsp;hanya perlu menunggu respons dari BI Fintech Office tentang status pendaftaran masing-masing. Para pemilik startup&nbsp;yang mendaftar nggak akan dipungut biaya sepeser pun untuk mengikuti proses ini, lo.
Saryo mengaku nggak memberikan batasan, semua startup bisa mendaftar. Dia&nbsp;bisa menerima&nbsp;startup&nbsp;yang produknya masih berbentuk prototipe, asalkan telah mempunyai rencana bisnis yang jelas&nbsp;sehingga BI Fintech Office bisa mudah menentukan klasifikasi.
Dengan adanya kebijakan tersebut, startup&nbsp;yang telah terdaftar bakal mendapat pengarahan terkait regulasi, serta namanya dimunculkan dalam situs BI sehingga memiliki kredibilitas lebih tinggi bila hendak bekerja sama dengan pihak lain. Itu lah keuntungan mendaftar ke BI Fintech Office.
Nah, bagi Sobat Millens yang memiliki startup fintech, yuk langsung daftarkan startup-mu ke BI. (IB12/E04)

BI mengimbau kepada seluruh startup fintech di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri ke BI Startup Office untuk mendapatkan izin menjalankan bisnis berbasis startup. Selain proses yang mudah, para startup fintech mendapat keuntungan yakni namanya dimunculkan dalam situs BI.

Ayo, Segera Daftarkan Startup Fintech-mu ke BI!

Inibaru.id &ndash; Perusahaan berbasis fintech (financial technology) kini semakin meraja sebagai salah satu industri yang berkembang pesat di era digital. Peminat bisnis ini pun semakin meningkat. Hal itu bisa terlihat dari maraknya platform jasa pinjam-meminjam via daring yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menindaklanjuti kondisi ini, OJK akan mengeluarkan aturan baru terhadap perusahaan fintech, salah satunya, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan itu nggak boleh memakai logo OJK dengan tagline "Terdaftar dan Diawasi oleh OJK".
Dilansir dari CNBC&nbsp;Indonesia, Sabtu (3/3), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bersama Redaktur Media Massa di Bandung pada Sabtu (3/3/2018).
&ldquo;OJK ini bukan lembaga jasa keuangan. Hanya perusahaan biasa saja penyedia platform yang menghubungkan antara pemodal dan peminjam. Nanti tidak boleh lagi pakai logo OJK,&rdquo; tegasnya.
Wimboh menerangkan bahwa OJK hanya memiliki kewenangan atas perusahaan Fintech pada bagian perlindungan konsumen. Hal itu karena OJK hanya mengatur dan mengawasi khusus jasa keuangan.
Perusahaan fintech&nbsp;juga dituntut Wimboh agar lebih transparan dalam melayani konsumennya. &nbsp;Dengan begitu, masyarakat bisa lebih jeli terhadap segala informasi tentang platform yang bukan termasuk jasa keuangan ini.
&ldquo;Jangan nanti minta ganti rugi ke OJK. Fintech yang harus bertanggung jawab, bukan OJK. OJK akan mengatur lebih dalam agar masyarakat tak tertipu karena kami tahu, kan, ini fintech&nbsp;hanya platform saja,&rdquo; kata Wimboh.
Sampai Februari 2018, sudah ada 36 perusahaan fintech&nbsp;yang terdaftar di OJK dengan total portofolio peminjamannya mencapai Rp 3 triliun. Namun begitu, Wimboh juga mengungkapkan, dengan jumlah fintech ini sedikit meningkatkan macetnya rasio kredit menjadi 1,2 persen dari 0,7 persen pada Desember 2017. (MEI/GIL)

Kian banyaknya perusahaan fintech yang menjadikan OJK sebagai payung legalisasi jasa keuangan yang mereka jalankan membuat lembaga pelindung konsumen itu mengeluarkan kebijakan baru: dilarang memasang logo OJK dalam operasional perusahaan itu. 