“Menyesuaikan suhunya. Di Parakan kan kalau pagi dingin.
Nah, pas kita ke pasar pagi-pagi, penginnya ya makan atau minum yang
hangat-hangat. Makanya dawet di sini disajikan hangat, nggak pakai es,” cerita
Nia menjelaskan story Instagramnya terkait dengan minuman yang dia coba ini di
Pasar Entho Pagi Parakan pada Minggu (6/4/2025).

Karena rumahnya berjarak nggak sampai 500 meter dari pasar kecil
yang menyajikan jajanan pasar dari pukul 06.00 sampai 10.00 WIB tersebut, Nia
mengaku sering mengonsumsi dawet hangat sejak kecil. Bisa dikatakan, setiap kali
meminumnya, dia bernostalgia dengan rasa yang biasa dia cicipi pada zaman dahulu.

“Yang unik dari dawet anget itu cendolnya nggak pakai
pewarna, jadi putih gitu. Layaknya dawet biasa, bahan utamanya cairan gula jawa
dan santan. Tapi karena disajikan hangat, pas minum rasanya jadi mirip bubur sumsum,” terang Nia.

Lebih dari itu, setiap kali menghabiskan minuman dengan
harga Rp5.000 per porsi ini, Nia nggak pernah merasakan sensasi nggak nyaman
pada tenggorokannya sebagaimana ketika mengonsumsi dawet dingin di
tempat lain yang membuatnya harus&nbsp; segera minum air putih untuk menetralisasi sensasi nggak nyaman di tenggorokan tersebut. Hm, jadi kebayang ya kesegarannya?

Selain mencicipi dawet hangat yang kini hanya bisa dia rasakan saat mudik, Nia juga membeli sejumlah jajan tradisional di Pasar Entho Pagi Parakan, termasuk di antaranya kue lumpur dan klepon yang merupakan favoritnya. Beda
dengan dawet anget yang dia minum di tempat, jajan pasar yang dibeli biasanya dimakan di rumah.

Nah, buat kamu yang melintas di Parakan pada pagi hari, boleh banget mampir sejenak ke Pasar Entho
Pagi untuk mencicipi dawet angetnya yang unik banget itu.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Karena bekerja di sebuah institusi
perbankan di Balikpapan, Kalimantan Timur, rekan saya, Nia Wardhana nggak bisa sering-sering
pulang kampung ke Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Begitu
memiliki kesempatan mudik, dia pun nggak melewatkan apa pun yang menarik dari kampung
halamannya, termasuk mencicipi "dawet anget" khas Parakan.

Yang kita tahu, dawet yang bisa dengan mudah ditemukan di pinggir jalan, di tengah pasar, atau di tempat-tempat makan, disajikan dingin dengan es. Alasannya, tentu saja karena
menyesuaikan suhu udara di Indonesia yang cenderung panas.

Tapi, kok dawet di Parakan
ini malah disajikan hangat-hangat?

Biasanya dawet disajikan dingin. Tapi di Pasar Entho Pagi Parakan Temanggung, ada dawet anget yang disajikan hangat. Seperti apa ya kesegarannya?

Bernostalgia dengan Kesegaran 'Dawet Anget' Pasar Entho Pagi Parakan

Dengan usianya yang sudah menginjak kepala tiga, wirausahawan yang tinggal di Kabupaten Temanggung itu memang menyadari bahwa giginya nggak mungkin lagi tumbuh. Karena itulah dia memutuskan untuk memasang gigi palsu.

"Kalau nggak pakai gigi palsu, kelihatan banget ompongnya, karena yang copot dua gigi seri bagian atas. Nggak pede pas ketawa, kan?" akunya.

Apa yang dirasakan Irawan tentu saja dialami banyak orang. Saat kecil, gigi yang tanggal, yang dikenal sebagai gigi susu, memang masih bisa tumbuh. Namun, hal ini berbeda dengan gigi permanen yang biasanya telah sepenuhnya menggantikan gigi susu saat kita remaja.

Saat gigi permanen tanggal, besar kemungkinan nggak akan ada lagi benih gigi yang tersedia untuk membuatnya tumbuh menjadi gigi baru. Inilah yang dialami Irawan saat giginya copot karena kecelakaan. Solusinya, tentu saja dengan membubuhkan gigi palsu.

Namun, belakangan ada sebuah riset yang memungkinkan gigi yang tanggal nggak harus digantikan dengan yang palsu. Kabar baik ini datang dari Pamela Yelick dan Weibo Zhang, dua ilmuan dari Tufts University School of Dental Medicine di Boston, AS.

Keduanya mengatakan, baru-baru ini mereka mengaku mampu menumbuhkan struktur mirip gigi manusia; yang meski belum betul-betul sempurna, tapi telah mendekati wujud gigi alami manusia. Dalam riset mereka, Yelick dan Zhang mengambil sel dari rahang babi.

Sedikit informasi, babi merupakan hewan yang selama hidupnya mampu menumbuhkan gigi berulang kali. Nah, melalui sel gigi yang belum tumbuh dalam rahang babi, kedua peneliti tersebut merekayasanya menjadi seperti gigi manusia.

"Sangat mirip (gigi)," terang Yelick Desember lalu, dikutip dari MIT Technology Review.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Stem Cell Translational Medicine&nbsp;ini ditanggapi ahli kedokteran gigi asal&nbsp;Oregon Health and Science University, Cristiane Miranda Franca, sebagai penemuan yang mengesankan.

"Gigi artifisial ini mempunyai sifat yang tak dimiliki implan (gigi) pada umumnya, yang tentu saja menjadi langkah maju bagi (perkembangan) gigi manusia; dibuat di laboratorium tapi bisa menyatu dengan gusi dan rahang," kata peneliti yang mengaku sama sekali nggak terlibat dalam riset tersebut.

Seperti kata&nbsp;Franca, tentu saja hasil penelitian ini menjadi babak baru yang menarik bagi dunia pergigian. Semoga saat beredar di pasaran, harganya cukup masuk akal ya! Ha-ha. (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Sudah tiga tahun Irawan Wijayanto memasang gigi palsu untuk menggantikan dua gigi depannya yang tanggal karena kecelakaan sepeda motor beberapa tahun lalu. Lelaki 37 tahun ini sebetulnya nggak nyaman, tapi terpaksa melakukannya agar nggak terlihat ompong saat tertawa.

"Beda rasanya (dengan gigi asli)," terang Irawan saat dihubungi via pesan singkat, Senin (7/4/2025). "Saat menggigit makanan takut lepas. Pas bicara juga nggak nyaman."

Gigi permanen yang tanggal nggak harus ditambal atau diganti dengan yang palsu, karena telah ada riset untuk menumbuhkannya kembali.

Sedang Diuji Peneliti; Menumbuhkan Kembali Gigi yang Tanggal


Sebelum melepas pengguna tol yang melakukan arus balik, Kapolri, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Kementerian Perhubungan, dan Gubernur Jateng menyapa masyarakat sembari membagi bingkisan.


Kapolri mengatakan, one way nasional dilakukan berdasarkan evaluasi bersama antara tim Kementraian Perhubungan, Jasa Marga, dengan jajaran polisi lalu lintas. Menurutnya, sejak Sabtu, 6 April 2025 malam sudah terjadi peningkatan arus kendaraan.

“Karena sudah melebihi rerata, kita putuskan pagi ini oneway nasional mulai KM 414 sampai dengan KM 70. Dilanjut contraflow dari KM 70 sampai KM 36, dan selanjutnya diatur satu lajur dari KM 36,” bebernya. 


Seandainya terjadi kemacetan, pihaknya juga akan menyiapkan alternatif lain, yaitu dengan mengurai melalui tol Cisumdawu. Bahkan, apabila diperlukan, tarif tol melalui jalur tersebut akan digratiskan. 


“Kegiatan one way nasional ini akan terus kami ikuti dinamikanya. Harapan kami, pemudik tetap hati-hati. Kami berharap mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat,” ucap Kapolri.


Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, hingga saat ini situasi di Jawa Tengah selama musim Lebaran 1446 H berjalan normal.


“Semuanya normal, bahkan meningkatkan kesejahteraan,” katanya ditemui usai acara.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Posko Terpadu Pemprov Jateng yang mencatat data dari PT Jasa Marga Semarang Batang (JSB), bahwa&nbsp; sejak 4 April 2025 pukul 06.00 WIB hingga&nbsp; 5 April 2025 pukul 05.59 WIB, jumlah kendaraaan yang melewati gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jakarta sebanyak 76.309 kendaraan. 


Volume kendaraan tertinggi terjadi pada H+3 pukul 10.00 sampai dengan 10.59 WIB, dengan 4.371 unit kendaraan. Total arus balik menuju Jakarta hingga H+4 Lebaran sebanyak 365.946 kendaraan. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id -&nbsp; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka sistem satu arah (one way) nasional, pada arus balik Lebaran 2025&nbsp; di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang pada Minggu, 6 April 2025.

Penerapan sistem one way nasional itu, mulai dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang Tol Cikampek Utama. Gunanya untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik Lebaran 2025.

Setelah arus mudik berjalan lancar, pemberlakuan One Way Nasional Arus Balik resmi dijalankan dengan dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung.

Situasi Lebaran di Jateng Berjalan Normal, One Way Nasional Sudah Berlaku

Bagi kita, ide ini mungkin aneh. Tapi, bagi warga Kota Seoul
yang terbiasa dengan kesibukan dan kerja gila-gilaan setiap hari yang bikin
mereka sulit untuk tidur dengan nyenyak, ide Megabox Gangnam ini sangat
menarik.

Banyak yang menggunakan waktu istirahat makan siang dari tempat
kerjanya untuk tidur siang di sana. Apalagi, harga tiket yang dijual murah
meriah, yaitu 1.000 won atau sekitar Rp11 ribu saja.

Sekadar perbandingan, dine-in di tempat makan sederhana di kota tersebut setidaknya menguras anggaran 5.000-6.000 won per porsi. Maka, membayar 1.000 won untuk bisa beristirahat secara maksimal tentu menjadi pilihan yang sangat menggiurkan, bukan?

Maka, nggak butuh waktu lama bagi Megabox Gangnam untuk mendapatkan peminat. Pihak pengelola bahkan mengganti 492 kursi di tujuh ruang bioskop yang tersedia dengan
kursi recliner premium demi mengimbangi permintaan yang terus naik.

“Kami juga mempertimbangkan untuk menambah kursi recliner
setelah melihat banyaknya peminat,” ungkap juru bicara Megabox sebagaimana
dinukil dari Naver, Sabtu (30/3/2025).

Salah seorang pengguna jasa ini, Lee Jun-hwan, mengaku puas karena
bisa tidur dengan nyenyak meski nggak sampai satu jam.

“Badanku rasanya enak banget setelah tidur 40-50 menitan.
Setelah bangun matanya langsung benar-benar melek dan segar,” ucap laki-laki
berusia 42 tahun tersebut.

Berbeda dengan Lee Jun-hwan yang bisa terlelap, Kim So-hyun yang mengaku nggak bisa terlelap mengatakan tetap bisa menikmati waktu istirahat di bioskop dengan maksimal karena bisa tetap rebahan sembari mendengarkan
musik yang bikin rileks.

“Aku nggak bisa benar-benar tidur. Tapi bisa rileks. Awalnya
agak ragu karena ada banyak orang nggak dikenal yang ikut program ini. Tapi
kelihatannya semua orang merasa rileks,” ucap laki-laki 26 tahun yang bekerja di sebuah
perusahaan yang nggak jauh dari Stasiun Kereta Samseong tersebut.

Apakah mengganti fungsi bioskop menjadi tempat tidur
siang yang tiketnya dijual murah membuat pihak pengelola Megabox merugi? Rupanya tidak, karena sejatinya nggak banyak orang yang menonton bioskop di jam kerja, terutama pada waktu tidur siang. Jadi, pemasukan mereka justru bertambah.

Hm, jadi kepikiran, kalau ide tidur siang di bioskop ini diterapkan di Indonesia, terutama di kota sibuk seperti Jakarta,
bakal laku juga nggak, ya? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Yang namanya beli tiket bioskop, tentu
tujuannya untuk menonton film, ya? Tapi, di Korea Selatan beda. Banyak warga
Kota Seoul yang sengaja membeli tiket bioskop cuma untuk tidur siang. Bahkan, ada bioskop yang sengaja menjual tiket untuk tidur siang, tanpa ada film yang ditayangkan.

Pihak penjual tiket bioskop yang aneh ini adalah Megabox Gangnam.
Mereka membuka sebuah program baru yang memungkinkan orang-orang bisa tidur
siang dengan nyenyak dengan memakai kursi recliner sembari&nbsp;ditemani suara alam yang menenangkan selama 2 jam. Nama programnya adalah Mega
Comma.

Pihak bioskop nggak menyalakan film sama sekali dan membiarkan pengunjung tidur siang selama sekitar 2 jam sembari mendengarkan suara alam yang menenangkan pikiran.

Nggak Hanya Nonton Film, Orang Korea Juga Tidur Siang di Bioskop

Peristiwa itu terjadi ketika para jurnalis meliput agenda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meninjau arus balik di Stasiun Tawang Kota Semarang pada Sabtu petang, 5 April 2025.

Kejadian bermula saat Kapolri menyapa seorang penumpang yang duduk di kursi roda. Kala itu sejumlah jurnalis dan humas dari berbagai lembaga mengambil gambar dari jarak yang wajar. 


Namun, salah seorang ajudan kemudian meminta para jurnalis dan humas mundur disertai aksi mendorong yang terbilang cukup kasar. 


Mengetahui hal itu, Makna Saezar segera menyingkir dari lokasi tersebut hingga dirinya berada di sekitar peron. Setiba di peron, Makna dihampiri sang ajudan. Dia kemudian mengalami kekerasan, ditempeleng atau dipukul pada bagian kepala.

Nggak berhenti di situ, ajudan tersebut juga terdengar mengeluarkan ancaman kepada beberapa jurnalis. Dia berseru, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu!"

Sejumlah jurnalis lain juga mengaku mengalami dorongan dan intimidasi fisik, salah satunya bahkan sempat dicekik. 

Tindakan tersebut menimbulkan trauma, rasa sakit hati, dan perasaan direndahkan bagi korban, serta keresahan di kalangan jurnalis lainnya yang merasa ruang kerja mereka tidak aman.


Peristiwa kekerasan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kekerasan terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi.


Organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) mengecam keras kejadian ini. Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh protokol keamanan Kapolri itu sudah menyalahi undang-undang.

Dalam permintaan maafnya, pelaku Ipda Endri didampingi Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri. Turut hadir bersama mereka antara lain Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi, serta pewarta foto Antara sekaligus korban Makna Zaesar.


Ipda Endri mengaku menyesal atas apa yang telah dia lakukan kepada Makna Saezar di Stasiun Tawang. Dia berharap ke depan bisa lebih profesional lagi dan dewasa saat bertugas.


"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang. Semoga kedepannya atas kejadian ini, bisa lebih humanis dan profesional," katanya.


Di sisi lain, Makna Zaesar sudah menerima permintaan maaf Endri, namun dia berharap tetap ada tindak lanjut secara institusi kepolisian atas insiden kekerasan yang dialami oleh jurnalis di Semarang.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengaku menyesalkan tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat proses peliputan itu.&nbsp;

Menurutnya, prosedur standar operasional dalam protokol pengamanan seharusnya tidak perlu secara emosional dan arogan. Dalam kasus ini, dia akan melakukan penyidikan. Jika terjadi pelanggaran, dia berjanji akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.


"Situasi saat kejadian sangat ramai dan penuh sesak. Kalau ditemukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.


Artanto menilai, rekan-rekan wartawan adalah mitra polisi karena selalu bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


"Ke depan, kami berharap insiden kekerasan serupa tidak akan terulang dan kemitraan dengan pers tetap terjaga," pungkasnya.

Sama-sama di lapangan dan melayani masyarakat, kerja sama antara kepolisian dan pers memang seharusnya sejajar dan fokus pada pekerjaannya masing-masing. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Seusai viral karena aksi pemukulan terhadap jurnalis, Ipda Endri Purwa Sefa mengakui kesalahan dan memohon maaf secara langsung kepada korban yang merupakan pewarta foto Antara, Makna Saezar.&nbsp;

Bertempat di Kantor Antara Jawa Tengah, Minggu (6/4/2025), permohonan maaf dilakukan secara terbuka.&nbsp;

Ipda Endri yang tadinya disebut sebagai ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ternyata merupakan anggota polisi tim pengawal pribadi. Aksi pemukulan dilakukan saat Makna melakukan peliputan tinjauan Kapolri di Stasiun Tawang.


Tim pengawal pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit bernama Ipda Endri yang melakukan pemukulan terhadap pewarta foto Antara telah meminta maaf, tapi kasusnya akan tetap diusut.

Pemukul Jurnalis Antara Sudah Minta Maaf, tapi Kasus Tetap Diusut

“Setuju” teriak anggota dewan yang bikin Puan mantap
mengetuk palu.

Pembahasan RUU TNI yang kontroversial ini cukup kilat. Menurut
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, pembahasan RUU ini baru saja diawali pada 18 Februari
2025 lalu, tepatnya setelah DPR menerima surat dari Presiden Prabowo yang
isinya terkait pembahasan dan persetujuan dari RUU TNI tersebut.

RUU TNI memang sudah disahkan oleh DPR. Tapi, sebenarnya apa
sih yang bikin RUU ini sampai jadi kontroversi? Apalagi, di media sosial,
banyak banget penolakan di sana sini.

Nah, sejumlah poin krusial dari RUU TNI terkait dengan tugas
serta kewenangan pokok TNI. Sebagai contoh, ada sejumlah jabatan sipil yang dulu
nggak bisa ditempati oleh TNI aktif, kini bisa. Ada juga pasal yang terkait
dengan bertambahnya usia pensiun.

Di Pasal 7 misalnya, dua kewenangan TNI bertambah dari 14
poin jadi 16 poin. Selain perang, kini TNI juga bisa menanggulangi ancaman
siber serta membantu, melindungi, sekaligus meyelamatkan warga negara dan
kepentingan nasional yang ada di luar negeri.

Sementara itu di Pasal 47, terkuak ada lima instansi tambahan sehingga total 14 instansi yang bisa diduduki TNI aktif. Berikut adalah
daftar instansi tersebut.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kementerian Pertahanan, termasuk di antaranya
adalah Dewan Pertahanan Nasional

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kesekretariatan Negara, termasuk dalam hal
kesekratariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Badan Intelijen Negara

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Badan Siber dan/atau Sandi Negara

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lembaga Ketahanan Nasional

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Badan SAR Nasional

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Badan Narkotika Nasional

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mahkamah Agung

10.&nbsp; Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

14.&nbsp; Kejaksaan
Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)

Terkait dengan usia pensiun, juga dibahas di Pasal 53, Millens.
Berikut adalah perubahan usia pensiun tersebut.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Bintara dan Tamtama usia pensiunnya adalah 55
tahun

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Perwira sampai pangkat kolonel usia pensiunnya
58 tahun

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Perwira tinggi bintang 1 usia pensiunnya 60
tahun

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Perwira tinggi bintang 2 usia pensiunnya 61
tahun

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Perwira tinggi bintang 3 usia pensiunnya&nbsp; 62 tahun

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Perwira tinggi bintang 4 usia pensiunnya 63
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 tahun sesuai keputusan presiden

Poin terakhir adalah tentang perwira yang sudah masuk masa
pensiun, bisa direkrut jadi perwira komponen cadangan (Komcad). Mereka bisa
dimobilisasi jika memang memenuhi syarat.

Meski ada penolakan, nyatanya RUU TNI sudah disahkan oleh
DPR RI dan berlaku mulai sekarang. Kamu sendiri, di pihak menolak atau setuju nih, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah jadi kontroversi dalam beberapa
waktu belakangan, RUU TNI resmi disahkan DPR RI pda hari ini, Kamis (20/3/2025)
usai Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR
terkait dengan RUU tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-undang atas perubahan UU Nomor 35
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan
menjadi Undang-undang?” tanya Puan.

Mengingat banyak orang yang mengungkap ketidaksetujuannya atas RUU TNI yang disahkan DPR pada Kamis (20/3/2025) ini, penasaran nggak sih apa saja poin-poin krusial yang diubah di dalamnya? Berikut kami jabarkan satu per satu, Millens.

Sejumlah Poin Krusial dalam RUU TNI yang Resmi Disahkan DPR Hari Ini

“Ada yang ragu-ragu apakah program ini bisa berhasil atau
tidak. Keraguan ini wajar karena belum pernah ada sebelumnya,” ucap Prabowo dalam
video yang dirilis kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (24/2) ini.

Selain keraguan atas pengelolaan Danantara nantinya,
Presiden Prabowo juga menepis kabar yang menyebut Danantara nantinya nggak bisa
diaudit siapa saja.

“Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya, dengan
sangat hati-hati, transparan, dan saling mengawasi. Jadi harus bisa diaudit
oleh siapa pun,” lanjut Prabowo.

Apa yang diungkap Prabowo sejalan dengan draf final
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait
dengan Danantara ini, tepatnya pada Pasal 3E ayat (3). Badan ini dipastikan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lebih dari itu, pada Pasal 3K,
terungkap bahwa pengelolaan keuangan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Millens.

Setali tiga uang dengan Presiden Prabowo, Chief Executive
Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani juga memastikan bahwa lembaga ini bisa
diaudit oleh lembaga berwenang seperti BPK dan juga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

“Nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa
(mengauditnya). Apalagi jika ada tindakan yang nggak patut atau kriminal. BPK
juga bisa,” ucap Roesan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2).

Dalam acara peresmian BPI Danantara ini pula, Presiden
Prabowo mengklaim aset dalam pengelolaan yang akan dikelola lembaga ini
mencapai 900 miliar Dollar AS. Tingginya nilai dana yang akan dikelola ini dia yakini
bakal bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Tanah Air.

Nah, khusus untuk pengelolaan gelombang pertama dari
investasi di Danantara ini nilainya 20 miliar Dollar AS (Rp300 triliun) yang
akan dipakai untuk membangun sekitar 20 proyek strategis nasional (PSN).

“Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun dalam
bentuk tabungan negara. Dana itu sebelumnya terhambat oleh inefisiensi,
korupsi, dan belanja yang nggak tepat sasaran,” klaim Prabowo.

Yap, keputusan sudah diketuk. BPI Danantara dipastikan
berjalan. Apakah kamu optimistis badan ini bakal
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Millens? (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Dibentuknya Badan Pengelola Investasi
Dana Anagata Nusantara alias BPI Danantara memicu pro dan kontra di tengah
masyarakat. Tapi, pemerintah memastikan bahwa program ini bakal tetap jalan. Bahkan,
pada Senin (24/2/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani
keputusan presiden (kepres) yang berisi struktur Dewan Penasihan dan
Pengurus BPI Danantara tersebut.

Terkait dengan banyaknya pihak yang meragukan keberhasilan
BPI Danantara dalam mengelola dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini,
Prabowo mengaku nggak mempermasalahkannya. Baginya, keraguan tersebut wajar
muncul karena program sejenis belum pernah ada di Indonesia sebelumnya.

Sempat beredar kabar yang menyebut pengelolaan investasi Danantara nggak bisa diaudit, Presiden Prabowo menjamin kalau kabar ini nggak benar karena sudah ada aturannya. Apa sih aturan tersebut?

Prabowo dan Rosan Roeslani Jamin Danantara Bisa Diaudit KPK dan BPK

“Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan perintah Presiden Prabowo
untuk menstabilkan, bahkan menurunkan harga pangan. Makanya akan diadakan
operasi pasar di seluruh Indonesia,” ucap Arief saat mengikuti Rapat Koordinasi
Terbatas di gedung Kementan pada Rabu (19/2/2025).

Karena pengin menurunkan harga pangan, otomatis harga bahan
pangan pokok strategis yang dijual dalam operasi pasar ini sudah diatur pemerintah
dan lebih murah dari harga eceran tertinggi (HET).

Yang pasti, Kementan lewat Kantor Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian (BSIP) di semua provinsi nggak akan sendirian mengurus
operasi pasar GPM ini. Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian
yang berasal dari 38 Provinsi serta 514 kabupaten atau kota di seluruh tanah
air juga terlibat. Sejumlah BUMN dan pihak swasta juga bakal ikutan
menyukseskannya, Millens.

Targetnya sih, bakal ada 70 ribu kiloliter minyak goreng MinyaKita
yang akan digelontorkan dalam operasi pasar ini bersamaan dengan gula sebanyak
50 ribu ton, bawang putih sebanyak 20 ribu ton, dan daging kerbau beku sebanyak
19 ribu ton. Lebih dari itu, 100 ribu ton beras juga akan digelontorkan Bulog
dalam program ini.

“Selain operasi pasar ini, kami juga meminta seluruh
pengusaha di bidang pangan untuk menjual harga pangan di bawah HET sesuai
dengan arahan Bapak Presiden,” tegas Menteri Koordinator Bidan Pangan Ad Interim
Andi Amran sebagaimana dinukil dari Cnnindonesia, Kamis (20/2).

Dia juga memastikan kalau pemerintah bakal benar-benar
mengawasi harga pangan hingga ke tingkat bawah. Kalau sampai ada yang menjual
harga pangan jelang dan selama Lebaran 2025 di atas HET, Satgas Pangan akan
melakukan tindakan tegas, termasuk menyegel tempat usaha yang melakukannya.

Yap, semoga saja operasi pasar GPM ini bakal benar-benar
mampu menekan harga pangan pada Ramadan kali ini, ya, Millens. (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Layaknya pada tahun-tahun sebelumnya, harga
pangan pokok strategis biasanya naik jelang Ramadan. Nah, nggak pengin kembali terjadi jelang Ramadan 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan
berupa mengadakan operasi pasar besar-besaran yang diberi nama Gerakan Pangan
Murah (GPM).

Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Badan Nasional (Bapanas)
Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, operasi pasar GPM ini bakal digelar setiap hari
dari 24 Februari sampai akhir Maret 2025 alias jelang Idulfitri 2025.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya menggelar operasi pasar Gerakan Pangan Murah (GPM) dari 24 Februari sampai akhir Maret 2025. Apa tujuannya, ya?

Operasi Pasar GPM Digelar Pemerintah Jelang dan Selama Ramadan 2025

Jika memang sebagaimana yang Presiden Prabowo ungkap, yaitu
Danantara nanti bertujuan baik agar dana pengelolaan BUMN bisa dinikmati untuk kepentingan
negara, mengapa malah jadi kontroversi? Bisa jadi disebabkan
oleh penjelasan dari pemerintah yang masih sulit dipahami masyarakat awam.

YouTuber yang kerap membahas edukasi politik Ferry Irwandi
sempat memberikan penjelasan tentang program ini dengan cukup jelas dengan
gambaran sebagai berikut.

“Biasanya, dulu BUMN jika mendapatkan dividen, sebagian akan
diberikan ke APBN dan akhirnya dipakai belanja. Tapi, karena ada Danantara,
uangnya nggak dipakai langsung untuk belanja, namun diinvestasikan dulu ke
saham, obligasi, dan bisnis-bisnis strategis lain di dalam maupun luar negeri,”
ungkap Ferry.

Menurut Ferry, kalau rencana pemerintah sukses, hasil
investasi Danantara bisa berkembang dan akhirnya membuat ketergantungan pemasukan
pemerintah dari pajak berkurang. Dampaknya, bisa bikin investor dari berbagai
belahan dunia pun bakal semakin tertarik datang ke Tanah Air.

“Tapi kalau sampai gagal bisa bikin bencana ekonomi karena berujung
pada defisit APBN dan akhirnya bikin investor semakin ogah datang ke Tanah Air,”
lanjutnya.

Nah, kekhawatiran akan kegagalan inilah yang bikin Danantara kontroversial. Apalagi, masyarakat juga belum benar-benar bisa percaya
penuh dengan orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola Danantara nantinya. Lebih dari
itu, transparansi pengelolaan Danantara juga masih belum benar-benar bisa bikin
masyarakat yakin atas program ini.

Transparansi pengelolaan inilah yang jadi perhatian
Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka khawatir pengawasan keuangan BUMN jadi
makin nggak transparan semenjak dikelola Danantara.

“BKP dan KPK nggak diberi kewenangan melakukan audit ataupun
pencegahan hukum. Implikasinya tentu potensi korupsi di BUMN yang tergabung
dalam Danantara bakal jadi semakin besar,” ucap peneliti ICW Wana Alamsyah pada
Senin (17/8).

Nggak cuma ICW, anggota Komisi XI DPR Harris Turino juga
mengkhawatirkan hal serupa, yaitu model pengawasan pengelolaan Danantara.
Padahal, uang yang diurus oleh Danantara jumlahnya banyak dan merupakan uang
negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Masa nggak boleh diperiksa BPK,” keluhnya sebagaimana dilansir
dari Tempo, Kamis (13/2).

Kekhawatiran atas
ketidaktransparanan pengelolaan Danantara inilah yang akhirnya berujung pada
munculnya ajakan menarik uang tabungan di rekening bank-bank yang masuk
Danantara. 

Yap, cukup banyak memang program
kontroversial yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan belakangan.
Kalau soal Danantara ini, kamu setuju nggak, Millens? (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain aksi demonstrasi dengan tajuk #IndonesiaGelap,
media sosial (medsos) belakangan ini juga dipenuhi dengan pro kontra terkait dengan
Danantara, sebuah program yang bakal diluncurkan Presiden Prabowo pada Senin
(24/2/2025) nanti. Bahkan, saking kontroversialnya program ini, ramai seruan di medaos untuk menarik uang dari bank BUMN. Kok, bisa?

Buat kamu yang masih awam dengan Danantara, program ini
sebenarnya bernama lengkap BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara). Intinya sih, lembaga ini bakal mengelola dana yang
diperkirakan mencapai 900 juta Dollar AS dari tujuh BUMN yaitu Bank Mandiri,
BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. 

“Semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN akan
kita konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional,” ucap Prabowo saat
menggelar rapat dengan Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Senin (17/2/2025).

Program BPI Danantara disebut-sebut Prabowo bisa jadi salah satu cara untuk bikin ekonomi Indonesia jadi semakin kuat. Tapi, mengapa program ini malah jadi bikin kontroversi, ya?

Kontroversi Danantara, Peringatan ICW, dan Isu Tarik Tabungan dari Bank BUMN

“Betul, Presiden sudah menginstruksikan kepada Menteri ESDM
untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer berjualan (tabung gas elpiji 3
kg) seperti biasa,” ucap Dasco di kompleks DPR/MPR RI Jakarta, pada Selasa
(4/2) siang.

Pihak Menteri ESDM Bahll Lahadalia juga mengamini hal
tersebut. Bahkan, dia menyebut mulai Rabu (5/2), seharusnya nggak ada lagi
antrean membeli tabung gas elpiji 3 kg di mana-mana.

“Mulai hari ini, warung eceran jadi sub pangkalan statusnya
dengan harga yang kita kontrol. Mohon maaf hari ini masih mengantre panjang.
Insya Allah besok sudah kembali normal (nggak perlu lagi mengantre),” ucap
Bahlil pada Selasa (4/2).

Nah, terkait dengan harga yang dkontrol, Bahlil juga menyebut
seharusnya harga elpiji maksimal yang dibayarkan masyarakat hanya Rp19 ribu.
Bahkan, dia menyebut harga gas melon di agen hanyalah Rp12 ribu – Rp13 ribu.

“Jadi satu tabung itu negara kasih kea gen sekitar Rp12ribu –
Rp13 ribu. Seharusnya paling mahal masyarakat mendapatkan harga elpiji Rp19
ribu. Tapi laporan yang masuk bilang elpiji 3 kg di tingkat masyarakat ada yang
sampai Rp25 ribu. Artinya nggak tepat sasaran subsidinya,” terangnya.

Lantas, bagaimana cara mengawasi harga elpiji agar tetap sesuai instruksi? Kalau soal ini, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengaku pihaknya akan melakukan pengawasan
terhadap harga eceran terteinggi (HET) elpiji 3 kg.

“Kita akan lakukan pengawasan dan jika menemukan
penyimpangan, tentu aka nada sanksi,” ucap Helfi di gedung Baresksim hari ini,
Selasa (4/2).

Yap, semoga saja pengawasan benar-benar dilakukan, jadi,
harga tabung elpiji 3 kg bisa terjangkau bagi yang memang membutuhkan. O ya,
semoga saja kita nggak kesulitan lagi membelinya dan nggak perlu sampai antre
ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Gonjang-ganjing tabung gas elpiji 3 kg
akhirnya berakhir sudah. Setelah sempat dilarang dijual di pengecer hingga
bikin antrean membeli tabung gas melon terjadi di mana-mana, Presiden Prabowo
menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali
membolehkan tabung gas elpiji 3 kg dijual di pengecer.

Pihak pertama yang mengungkap hal ini adalah Wakil Ketua DPR
RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengaku sejak Senin (3/2/2025) malam, Presiden
Prabowo sudah berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
terkait untuk menganulir peraturan yang bikin banyak masyarakat, khususnya
kalangan bawah kesulitan mencari bahan bakar untuk memasak tersebut.

Nggak hanya kembali membolehkan pengecer menjual tabung gas elpiji 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut harganya seharusnya paling mahal Rp19 ribu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Besok Nggak Lagi Antre, Harga Elpiji 3 Kg Harus Rp19 Ribu!

“Pak Presiden, Selamatkan kami dari menteri pemarah, suka
main tampar, dan main pecat,” isi pesan tersebut.

Nggak sampai hitungan jam, foto spanduk tersebut "ditemani" dengan video-video puluhan ASN dengan baju hitam yang membawa spanduk lainnya.
Isinya langsung mengritik kinerja Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang
dianggap semena-mena.

“Institusi negara, bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!”

“Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara,
bukan babu keluarga,” bunyi pesan-pesan tersebut.

Berdasarkan pengakuan salah seorang ASN berinisial NH yang ikut aksi, sang Menteri telah mengusirnya dari tempat kerja pada Jumat (17/1). Padahal, dia telah mengabdi selama 24 tahun. Menurut dia, permasalahannya pun sepele.

“Tiba-tiba pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan
di hadapan semua orang beliau mengusir saya keluar dan memerintahkan untuk pindah
ke Kemendikdasmen. Berawal dari sebuah meja di ruang tertinggi lantai 18, yang
mungkin perlu diganti karena dianggap ‘tidak mengormati’ dan lain-lain,”
ucapnya sebagaimana dinukil dari Liputan6, Senin (20/1).

Meski begitu, menurut Akurat.co, Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kemendikti
Saintek Togar Simatupang, pemberhentian ASN di instansi tersebut nggak
dilakukan secara mendadak.

“Nggak sejauh itu (pemberhentian mendadak). Ada tingkat
layanan dan mutu yang harus dijamin bagian atau individu. Opsinya juga nggak
hanya pemberhentian,” ucap Togar.

Sang menteri diketahui pergi ke luar kantor meski mobilnya
sempat diadang oleh para ASN yang melakukan aksi unjuk rasa. Yang pasti,
sebagian dari ASN yang berdemo mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.

Duh, nggak disangka, ya, sampai ada aksi demonstrasi yang
dilakukan ASN Kemendikti Saintek yang ditujukan ke Menteri Satryo Soemantri
Brodjonegoro. Semoga saja masalah ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya. (Arie
Widodo/E05)

Inibaru.id – Bulan Januari belum genap 3 minggu, Kabinet
Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga belum genap bekerja
100 hari. Tapi, selalu saja ada pembicaraan tentang kinerja mereka yang bikin
pro-kontra.

Nah, pada hari ini, Senin (20/1/2025), kehebohan muncul
karena di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), para aparatur sipil negara (ASN) menggelar aksi
demonstrasi yang ditujukan langsung kepada Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Sejak pagi, di media sosial X (dulu Twitter) berseliweran
foto-foto yang menunjukkan sebuah spanduk berukuran besar berwarna besar di depan
gedung Kementerian tersebut. Spanduk dengan warna hitam dan tulisan putih ini
memiliki pesan yang ditujukan ke Presiden Prabowo.

Hari ini, Senin (20/1/2025), ASN Kemendikti Saintek menggelar aksi demo yang isinya mengritik kinerja Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Apa saja ya tuntutan mereka?

Pemicu Demo ASN Kemendikti Saintek Atas Kinerja Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro

Di sisi lain, besaran PPN untuk barang dan jasa lainnya
bakal tetap sebagaimana pada 2022 lalu, yaitu 11 persen.

“Contohnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, yang
dipakai masyarakat papan atas, rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas
golongan menengah (yang terkena PPN 12 persen),” terang Presiden Prabowo saat
menggelar rapat di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (31/12/2024)
petang.

Dia juga memastikan bahwa barang kebutuhan pokok masyarakat
layaknya beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, jasa kesehatan, jasa
angkutan umum, rumah sederhana, angkutan umum, dan jasa pendidikan bakal terus
diberi pembebasan PPN alias PPN 0 persen, Millens.

Lantas, mengapa tiba-tiba pemerintah seperti melunak setelah
sebelumnya bersikukuh bakal menerapkan PPN 12 persen? Tekait hal ini,
pengamat ekonomi Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
menduga Presiden Prabowo nggak pengin tekadnya jadi presiden pro-rakyat justru
mengeluarkan kebijakan yang nggak berpihak kepada mereka, khususnya dalam 100
hari awal kerjanya menjadi presiden.

“Prabowo pengin menunjukkan lagi kalau dia adalah presiden
pro rakyat dan nggak mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif,” ucap Bhima
sebagaimana dilansir dari Bbc, Selasa (31/12).

Apalagi, dalam keterangan resmi sang presiden, terungkap
pula keputusan untuk merevisi aturan PPN 12 persen ini adalah bukti bahwa pemerintahannya
masih berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat dan memperhatikan
kepentingan rakyat.

“Komitmen saya selalu berpihak kepada rakyat, kepentingan
nasional, dan berjuang serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” ucap sang Presiden
di Kantor Kemenkeu.

Sayangnya, meski keputusan untuk merevisi aturan PPN 12 persen
ini cukup bikin lega banyak orang, khususnya dari kalangan menengah dan bawah, sejumlah
barang dan jasa sudah kadung naik harganya dalam beberapa minggu belakangan.
Lantas, apakah harga barang-barang itu bisa kemudian berangsur turun di
kemudian hari?

Kalau soal itu, kita lihat saja nanti seperti apa ya, Millens.
Kalau kamu sendiri, apakah cukup lega dengan keputusan pemerintah untuk
merevisi aturan PPN 12 persen ini? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Meski ada aksi demonstrasi dan berbagai
kritik bermunculan dalam beberapa bulan belakangan terkait aturan PPN 12 persen,
pemerintah sepertinya bertahan dengan sikap tetap menerapkan aturan tersebut
pada 1 Januari 2025. Namun, hanya beberapa jam sebelum tahun berganti dari 2024
jadi 2025, aturan tersebut direvisi.

Setelah mengungkapnya di media sosial Menteri Keuangan Sri
Mulyani, situs resmi Presiden RI juga merilis informasi terkait dengan revisi
penerapan PPN 12 persen tersebut. Dalam rilisan yang dikeluarkan hari ini, Rabu
(1/1/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa PPN 12 persen hanya
diberlakukan untuk barang dan jasa mewah.

Mendadak pemerintah merevisi aturan PPN 12 persen yang berlaku 1 Januari 2025 ini. Apa alasan tiba-tiba pemerintah memilih untuk berubah pikiran, ya?

Pemerintah Revisi Aturan PPN 12 Persen, Apa yang Terjadi?

Jumlah dendanya tentu disetujui jaksa agung dan nantinya
dipakai untuk menangani kasus yang menyebabkan negara merugi seperti kasus
perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

“Kewenangannya ada di aturan yang disebutkan sebelumnya dan
itu berlaku untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, dan
perpajakan, bukannya kasus tindak pidana korupsi (tipikor),” ucap Harli sebagaimana
dilansir dari Kompas, Kamis (26/12/2024).

Dia pun memberikan contoh berupa kasus kepabeanan dengan
kerugian negara atas kejahatan pada kasus tersebut yang minim dan jika
penanganan kasus terus dilakukan justru menghabiskan lebih banyak uang. Maka,
denda damai dianggap sebagai opsi yang lebih bijak.

“Soal berapa jumlah dendanya, bisa empat, lima kali dari
kerugian. Dendanya bisa menguntungkan negara. Tapi, sampai sekarang, kasus
tindak pidana ekonomi yang diselesaikan dengan denda damai belum ada karena
aturannya masih baru,” lanjut Harli.

Asal kamu tahu saja, pemerintah melalui Menkum memang sedang
berencana untuk memberikan amnesti untuk 44 narapidana. Usulan pemberian
amnesti ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo selaku kepala negara, termasuk
kepada mereka yang bermasalah dengan kasus penghinaan terhadap kepala negara
atau melanggar UU ITE.

Sayangnya, Supratman juga menyebut pelaku tipokor juga bisa
saja mendapatkan pengampunan dengan mekanisme serupa, Millens.

“Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan
pengampunan kepada koruptor karena UU kejaksaan yang baru memberikan ruang bagi
Jaksa Agung memberlakukan denda damai kepada perkara sepeti itu,” ungkap
Supratman sebagamana dilansir dari Antara, Rabu (25/12).

Kita lihat nanti ya, Millens, apakah rencana
memberikan pengampunan terhadap pelaku korupsi dengan mekanisme denda damai
bakal benar-benar diberlakukan apa nggak. Kalau kamu, setuju
nggak dengan adanya mekanisme pengampunan ini? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Pernyataan Menteri Hukum (Menkum)
Supratman Andi Agtas yang menyebut koruptor alias pelaku kasus korupsi bisa
mendapatkan pengampunan dengan denda damai jadi kontroversi. Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar sampai
memberikan penjelasan terkait dengan kasus-kasus apa saja yang bisa mendapatkan
pengampunan dengan mekanisme denda damai. Yang pasti, menurut dia, kasus
korupsi nggak termasuk.

Menurut keterangannya, sudah ada undang-undang yang mengatur
hal ini, yaitu Pasal 1 UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang kemudian diadopsi di
Pasal 35 (1) huruf K UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, diungkap
bahwa mekanisme denda damai bisa terjadi jika jaksa agung menyetujui penghentian
perkara di luar pengadilan dengan cara membayar denda.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pelaku kasus korupsi bisa diampuni dengan denda damai. Tapi, Kejaksaan Agung sendiri justru menyebut nggak bisa.