Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut, indeks tersebut merupakan bentuk refleksi kelembagaan untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik.

“Partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada,” ujar Afifuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (18/10/2025).

IPP 2024 menitikberatan pengukuran berdasarkan lima dimensi utama; yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye dan sosialisasi, pendidikan pemilih (Sosdiklihparmas), serta tingkat partisipasi pemilih (voter turnout).

Pendekatan holistik ini dirancang agar demokrasi nggak hanya dipahami dari sisi prosedural, melainkan juga kualitas interaksi politik antara masyarakat, penyelenggara, dan peserta pilkada. Hasilnya, empat provinsi masuk kategori participatory, yakni Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27).

Keempat wilayah tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih substansial, di mana warga nggak hanya datang ke TPS, tetapi juga aktif mengawal proses demokrasi di daerahnya.

Sementara itu, 31 provinsi (83,8 persen) masuk kategori engagement, menunjukkan partisipasi prosedural yang stabil, dan 38 kabupaten (7,5 persen) masih berada pada kategori involvement, menandakan perlunya peningkatan literasi dan pendidikan politik di tingkat lokal.

Pada tingkat pilgub, dimensi registrasi pemilih mencatat skor tertinggi, yakni 71,82 persen. Ini menjadi bukti keberhasilan sistem administrasi KPU dalam menjamin hak pilih yang inklusif.

Namun, dua dimensi lain, yakni pencalonan (65,16) dan Sosdiklihparmas (60,97), masih menghadapi hambatan struktural dan budaya untuk mendorong keterlibatan politik masyarakat sejak tahap awal.

Meski demikian, KPU menilai tren partisipasi pemilih menunjukkan konsistensi kesadaran elektoral yang semakin menguat di berbagai daerah.

Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz menegaskan, kehadiran IPP 2024 bukan sekadar laporan teknis, melainkan peta jalan untuk membangun demokrasi lokal yang berkelanjutan.

“Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke TPS, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga,” ujar Mellaz. "Indeks ini dapat menjadi acuan bagi KPU daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, untuk merancang strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok marginal dan pemilih pemula.

Sementara, Afifuddin menegaskan, masa depan demokrasi Indonesia nggak hanya bergantung pada jumlah pemilih yang hadir, tapi juga seberapa dalam warga memahami makna keterlibatan mereka.

"Melalui IPP 2024, kami berharap arah demokrasi nasional tumbuh lebih berakar pada rakyat, dengan partisipasi yang sadar, kritis, dan bermartabat. Indeks ini menjadi bukti bahwa KPU tidak hanya menjalankan pemilu, tetapi juga membangun masa depan demokrasi yang lebih bijak, dalam, dan berintegritas; dengan rakyat sebagai jantungnya,” tutupnya.

Sepakat dengan klaim dari KPU ini, Gez? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Tujuannya, untuk memperluas makna partisipasi politik masyarakat di Tanah Air.

KPU mengatakan, IPP 2024 nggak hanya diukur dari jumlah kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga dari kedalaman keterlibatan warga dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menjadi langkah baru KPU untuk menilai kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Tak hanya mengukur jumlah pemilih yang datang ke TPS, indeks ini menilai sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam seluruh proses pilkada.

Luncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024, KPU: Demokrasi Bukan Sekadar Angka

"Memang tadi dari pagi sudah mendapat pertanyaan dari media soal kebocoran data di KPU. Jadi, saya sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan adanya kebocoran DPT saat ini dan tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Budi Arie menegaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi masalah keamanan IT KPU bersama instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyatakan bahwa dugaan kebocoran harus dianggap sebagai peringatan untuk memperkuat keamanan data dan menjaga sistem dengan lebih baik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Kementerian Kominfo telah meminta klarifikasi kepada KPU setelah mengetahui dugaan kebocoran pada Selasa malam. KPU diberi waktu 3 hari untuk merespons.

"Jadi kami belum bisa masuk, perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Pada saat ini terlalu prematur untuk menetapkan apapun sebelum kami mendapatkan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU yaitu PSE harus memberikan respon tiga hari setelah kami minta klarifikasi," ungkapnya.

Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini sedang mengumpulkan data dan melakukan penelusuran awal, sementara belum dapat menyimpulkan hasil pengauditan mendalam. Meskipun ada kemiripan format data yang bocor dengan data DPT KPU, asal data tersebut masih harus dianalisis lebih mendalam.

Kementerian Kominfo berharap dapat mendapatkan informasi lebih detail dari KPU terkait dugaan kebocoran. Budi Arie menekankan pentingnya menghindari saling menyalahkan dan menekankan bahwa dugaan ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk menjaga keamanan data.

Komisi I DPR RI, melalui Wakil Ketua Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti dugaan kebocoran data DPT dan menekankan bahwa pengelola data pribadi, termasuk KPU, harus memberikan penjelasan dan jaminan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Aparat penegak hukum juga diminta untuk menyelidiki peretas dan penjual data pribadi tersebut.

Duh, sampai kapan ya kasus kebocoran seperti membayangi masyarakat Indonesia, Millens?&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Meski sudah ada Undang-Undang mengenai perlindungan data, kasus kebocoran masih saja terulang di lembaga negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini, diduga terjadi kebocoran data DPT.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memerintahkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan untuk menyelidiki dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kominfo tengah menelusuri kasus kebocoran data diduga berisi DPT. Kecurigaan ini muncul lantaran adanya kecocokan data. Untuk itu, Kominfo menunggu respons KPU dalam 3 hari.

Kominfo Selidiki Kasus Kebocoran Data DPT, KPU Wajib Respons 3 Hari

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
yang sudah memakai nomor urut 3 juga mendapati capres-cawapres yang mereka
dukung, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut serupa.

Yang bikin sebagian orang heran, semua tim pendukung capres
dan cawapres seperti sudah siap betul dengan nomor yang akan mereka dapatkan.
Begitu nomor sudah ditentukan, mereka langsung memamerkan atribut nomor-nomor
tersebut dan memamerkannya ke semua orang.

Sebagai contoh, tim pendukung Anies-Muhaimin langsung
memamerkan papan gabus dengan tulisan AMIN lengkap dengan angka 1, capres- cawapres Prabowo-Gibran menempelkan nomor 2 pada dada pakaian dan alat peraga berbentuk jari dengan bentuk angka 2, sementara pasangan Ganjar-Mahfud membawa kipas
kecil dengan warna hitam lengkap dengan angka 3.

Terkait dengan fenomena ini, pihak KPU mengaku hal tersebut
bukan sesuatu yang aneh. Dia memastikan kalau nggak ada setingan apapun
terkait dengan nomor urut tersebut.

“Nggak ada,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana dilansir
dari Kompas, Selasa (14/11/2023).

Meskipun tim pendukung ketiga cawapres seperti sudah menyiapkan
atribut nomor urut semenjak sore alias sebelum nomor urut capres-cawapres
ditentukan, hal itu juga bukan sesuatu yang aneh karena mereka pasti sudah
menyiapkan ketiga nomor sebelumnya dan tinggal memakai yang sesuai dengan nomor
yang didapat kemudian.

“Adanya kan cuma nomor 1, 2 dan 3. Kan pasangannya pas antre
dan ngambil nomornya disaksikan banyak orang. Jadi nggak bisa diprediksi,”
lanjut Hasyim.

Yap, bukan hal aneh jika kemudian kebetulan nomor urut
capres-cawapres sama dengan nomor dari partai-partai pengusungnya. Yang
penting, kita nanti menyikapi Pemilu dan Pilpres 2024 ini dengan kepala dingin
dan nggak perlu sampai terjadi perdebatan panas di media sosial seperti pemilu-pemilu
sebelumnya, ya, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Ada yang unik dari penentuan nomor urut
calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi
Pemilihan Umum (KPU) semalam, Selasa (14/11/2023). Nomor urut capres yang
didapat oleh tiga pasangan sama dengan parpol pengusungnya.

Pasangan yang kali pertama mendeklarasikan diri jadi capres-cawapres adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh
nomor urut 1. Nah, partai yang dipimpin Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) juga punya nomor urut yang sama.

Capres-Cawapres dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengalami hal serupa. Partai pengusung utama dari pasangan
ini yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra, juga sudah ditetapkan memakai nomor
2 untuk Pemilu 2024 mendatang.

Sesaat setelah ketiga pasangan mendapatkan nomor urut capres-cawapres, mereka langsung memakai atribut yang menandakan nomor yang didapat. Yang lebih menarik, nomor yang didapat sama dengan nomor partai pengusungnya.&nbsp;

Nomor Urut Capres Ternyata Sama dengan Parpol Pengusung

Pemeriksaan kesehatan akan mencakup fungsi organ tubuh dan tes rohani untuk menilai kemampuan calon dalam menjalankan tugas sebagai presiden. Selain itu, pemeriksaan bebas narkoba juga akan dilakukan, dengan kerjasama antara KPU dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Hasyim menjelaskan bahwa tim dokter atau pemeriksa yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan menentukan apakah bakal calon presiden dan wakil presiden layak untuk menjalankan tugas kepemimpinan.

Keputusan hasil pemeriksaan akan menjadi acuan bagi KPU dalam proses selanjutnya.

Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri akan dimulai pada 19 Oktober 2023 dan berakhir pada 25 Oktober 2023. Saat ini, satu pasangan calon, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, telah menyatakan kesiapannya untuk mendaftar ke KPU. 

Pasangan ini diusung oleh partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS. Sedangkan pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, masih belum memiliki pendamping calon wakil presiden.

Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pesta demokrasi kita berlangsung damai ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden.

Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI menjelaskan bahwa syarat mutlak bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar adalah kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara.

"Untuk rumusan mampu itu indikator sehat jasmani dan rohani seperti apa, KPU sudah koordinasi bersama berbagai macam pihak, dengan Kemenkes, tim dokter yang dianggap ahli dan juga kami masuk kepada pemilu terakhir yaitu Pemilu 2019," ungkap Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (16/10).

KPU telah merumuskan indikator sehat jasmani dan rohani dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak. Kira-kira apa saja tesnya?

Apa Saja Tes Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Sebenarnya, pembukaan RKDK bagi parpol sudah dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2022 dan akan berakhir pada 27 November 2023 atau sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2024. Idham berharap sembilan partai politik lainnya segera membuat RKDK.

"Tolong segera membuka rekening dana kampanye, kami akan segera memfasilitasi. Mohon suratnya diserahkan kepada kami," kata Idham.

Sembilan partai politik nasional yang belum membuka RKDK adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Idham menjelaskan bahwa RKDK berfungsi sebagai tempat untuk mengelola seluruh penerimaan dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye, termasuk oleh calon anggota legislatif. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut Idham, KPU akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga negara yang berwenang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan korupsi untuk menggunakan Sidakam guna memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Sembilan Partai Telah Buka Rekening Dana Kampanye.

Inibaru.id - Untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, setiap peserta pemilu termasuk partai politik (parpol) bakal menerima dana bantuan dari pemerintah. Untuk itu, mereka wajib membuka rekening khusus.

 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa baru terdapat sembilan partai politik yang sudah membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) untuk Pemilu 2024. Idham menyampaikan hal ini saat uji publik tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), yang salah satunya berkaitan dengan dana kampanye pemilu.

"Pertama-tama, terdapat Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat," papar Idham di Jakarta, pada Sabtu (27/5/2023).

Sebanyak 9 partai politik telah membuka rekening dana kampanye dari pemerintah. Sementara itu, 9 lainnya masih ditunggu.

Sembilan Partai Buka Rekening Dana Kampanye, KPU: Sisanya Ditunggu

Lantas, apa sih yang bikin Partai Prima sampai mengajukan
gugatan yang memberikan efek menghebohkan ini? Ternyata, partai ini nggak
terima setelah dinyatakan KPU nggak lolos jadi partai politik calon peserta
Pemilu 2024. Mereka mengaku sudah memenuhi semua persyaratan untuk verifikasi
administrasi dan menuding Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU jadi
penyebab kegagalan tersebut.

Sebelum menggugat KPU di PN Jakarta Pusat, Partai Prima
sudah meminta keadilan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Tapi, keduanya nggak mengabulkan gugatan partai tersebut.

“Kami menilai KPU, pihak yang menyelenggarakan pemilu sudah
melanggar hukum dan mengebiri hak politik rakyat,” ucap Ketua Umum Prima Agus
Jabo Priyono sebagaimana dilansir dari CNN,
Kamis (2/3/2023).

Meski mendapatkan ganti rugi Rp500 juta lewat putusan PN
Jakpus tersebut, Partai Prima masih belum puas. Mereka ingin KPU diaudit
sebelum kembali menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Kalau
nggak, menurut mereka pemilu tahun depan akan bermasalah.

Putusan PN Jakpus ini memang bikin heboh. Tapi, bukan
berarti Pemilu 2024 nanti pasti akan ditunda. Soalnya, pihak KPU nggak menerima
begitu saja putusan tersebut. Mereka memastikan diri akan mengajukan banding.

“KPU akan upaya hukum banding. Nantinya ada kasasi juga. Ini
sengketa gugatan melawan hukum ya, bukan sengketa partai politik” tegas Ketua
KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana dilansir dari Kontan, Jumat (3/3).

Selain menunggu hasil tahapan hukum yang dijalani KPU
berikutnya, sejumlah pihak juga menyebut nggak semudah itu Pemilu 2024 ditunda.
Hal ini diungkap oleh Bawaslu.

“Penundaan pemilu nggak mungkin hanya karena putusan
Pengadilan Negeri. Apalagi putusannya perdata,” terang anggota Bawaslu Puadi
sebagaimana dinukil dari Kumparan,
Kamis (2/3).

Dia pun memastikan bahwa jika ada pihak yang pengin menunda
pemilu, mau nggak mau harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya, pada
Pasal 22E ayat 1 dan Ayat 2, diungkap bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Mengubah UUD 1945 nggak mudah dan harus melalui tahapan yang sangat panjang.

“Kalau ingin menunda pemilu ya harus mengubah UUD. Di UU
Pemilu juga nggak ada penundaan pemilu, adanya pemilu susulan dan pemilu lanjutan,”
terangnya.

Hal yang sama diungkap Anggota Dewan Penasihat Peneliti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Merujuk pada
pasal yang sama pada UUD 1945, dia menyebut Pemilu 2024 nggak bisa begitu saja
ditunda.

“PN memerintahkan pemilu ditunda itu pelanggaran terbuka
terhadap amanat konstitusi,” ungkap Titi sebagaimana dikutip dari TVonenews, Kamis (2/3).

Meski bikin heboh, ternyata nggak serta merta
Pemilu 2024 pasti ditunda ya, Millens?&nbsp;Kita lihat saja nanti bagaimana hasil banding KPU.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata Partai
Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bikin
geger banyak pihak. Soalnya, PN Jakpus juga meminta KPU untuk nggak melanjutkan
sisa tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan pada Kamis (2/3/2022)
lalu, PN Jakpus menghukum KPU untuk nggak lagi melanjutkan sisa tahapan Pemilu
2024 selama dua tahun, empat bulan, dan tujuh hari sejak putusan dikeluarkan.
Jika merunut hal ini, artinya KPU baru bisa melanjutkan tugas tersebut pada
Juli 2025 nanti, Millens.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. KPU diminta untuk memberikan ganti rugi senilai Rp500 juta dan nggak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Apakah hal ini berarti Pemilu 2024 pasti ditunda?

Heboh Gugatan Partai Prima Dikabulkan PN Jaksel, Pemilu 2024 Pasti Ditunda?

Bertempat di Kantor KPU, dia mengatakan,&nbsp;sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, kelompok pertama adalah parpol peserta Pemilu 2019 yang
lolos parliamentary threshold (PT); sedangkan kelompok kedua adalah yang nggak lolos.

"Kelompok ketiga barulah partai politik baru,” ujarnya, Senin (1/8/2022).

Untuk kelompok pertama, parpol cukup mendaftar dan melakukan verifikasi
administrasi. Partai yang termasuk dalam golongan ini yaitu PDI Perjuangan dengan
PT 22 persen, Gerindra 13 persen, Golkar 12 persen, Nasdem 10 persen, PKB 10
persen, Demokrat 9,3 persen, PKS 8,9 persen, dan PPP 3,3 persen. 

Berbeda dengan kelompok pertama, partai yang termasuk golongan kedua dan ketiga wajib
melalui proses administrasi dan verifikasi faktual. Partai yang termasuk kelompok kedua antara lain Partai
Garuda, Partai Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB, dan PKPI. Cukup familiar di telinga, bukan?

Nah, untuk kelompok ketiga, sebagian di antaranya bisa jadi kamu sudah pernah dengar, tapi nggak semuanya. Mereka adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, Partai Gelombang
Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Pelita, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima),
dan Partai Rakyat. 

Untuk pemanasan, hapalin nama-nama partainya dulu deh, Millens. Sebagai calon pemilih yang bijak pada Pemilu 2024 nanti, kamu harus memulainya dengan mengenal mereka. Nggak kenal maka nggak sayang, kan?&nbsp;(IB20/E03)

Inibaru.id - Pemilihan
Umum (Pemilu) masih tahun depan. Namun, vibes-nya sudah kerasa belakangan ini ya, Millens!&nbsp;Yap, terlebih pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 mendatang sudah mulai dibuka.

Mulai 1 Agustus hingga dua minggu ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran yang dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, pengelompokan itu didasarkan pada keikutsertaan parpol pada Pemilu 2019.

KPU mulai membuka pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024. Pendaftaran parpol itu dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;

KPU Resmi Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Hasil rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli
Kurnia tersebut disepakati pula oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu
Abhan,&nbsp; Plt Ketua DKPP Muhammad, serta
Mendagri Tito Karnivan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saan mendesak agar pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam
Perppu tersebut akan dijelaskan terkait instrumen penundaan Pilkada. Sebab DPR
dan pemerintah nggak mungkin merevisi UU Pilkada di tengah situasi seperti saat ini.

Saan melanjutkan, jadwal terkait pelaksanaan Pilkada
serentak berikutnya masih belum dibahas. Hal ini akan dibahas kemudian setelah
situasi membaik bersama Komisi II, Mendagri, dan KPU.

“Soal waktunya kapan itu
nanti akan dibicarakan lagi dengan Komisi II DPR, bersana Mendagri dan KPU,”
ucapnya.

Dalam rapat bersama antar lembaga tersebut, setidaknya ada
empat poin yang disepakati:

Pertama, demi
mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Komisi II DPR
setuju dengan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Kedua, Pilkada
lanjutan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah, KPU, dan
DPR.

Ketiga, Komisi II
DPR mendesak pemerintah menyiapkan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) atas kesepakatan penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak
2020.

Keempat, Dana
Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai, berdasarkan permintaan dari Komisi
II DPR dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Semoga Covid-19 ini dapat segera
berlalu dan berbagai agenda bisa berjalan lancar ya,&nbsp;Millens! (Kom/MG26/E06)

Inibaru.id – Wabah
corona (COVID-19) yang tengah menjadi pandemi global membuat berbagai agenda penting ditunda, salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020. Senin (30/3/20), pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri&nbsp; Tito Karnivan bersama Komisi II DPR sepakat
menunda Pilkada tahun ini sampai waktu yang belum ditentukan.

“Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020
yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan
lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang sedianya akan digelar pada tahun ini bakal ditunda hingga waktu yang belum ditentukan akibat wabah corona. Keputusan ini disepakati dalam rapat DPR dan pemerintah pada Senin (30/3).

Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda Oleh Pemerintah dan DPR Akibat Corona

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin sebagai presiden dan wakil persiden terpilih. Penetapan ini dilakukan KPU usai menjalani berbagai tahapan Pilpres 2019. Apa sajakah fakta menarik dari proses penetapan ini?
Laman Kompas, Senin (1/7/2019) menulis ada lima fakta menarik dalam acara penetapan ini. Berikut adalah beberapa di antaranya.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Diadakan pada Minggu (30/6).</li>
</ol>
Acara penetapan Jokowi-Ma&rsquo;ruf sebagai paslon terpilih diadakan pada Hari Minggu (30/6) dalam rapat pleno terbuka yang diadakan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
&ldquo;Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Profesor Dr (HC) KH. Maruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,5 persen dari total suara sah yang masuk secara nasional untuk periode 2019-2024,&rdquo; ucap Ketua KPU, Arief Budiman.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Dihadiri elite pemerintahan dan partai politik</li>
</ol>
KPU mengundang berbagai elite partai politik (parpol) dan dari kementerian atau lembaga lainnya untuk hadir di acara ini. Beberapa tokoh yang hadir adalah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra, and Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir. Dari kubu 02, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PAN Eddy Suparno juga datang.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Prabowo &ndash; Sandi nggak datang</li>
</ol>
Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo &ndash; Sandiaga tidak datang ke rapat pleno ini. Mereka hanya mengirim Juru Bicara Direktoran Advokasi Badan Pemenangan nasional (BPN) Habiburokhman. Habiburokhman sempat menjabat tangan Jokowi dan Maruf dan menerima salinan surat keputusan KPU tentang penetapan capres dan wapres terpilih.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Jokowi-Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat bersatu kembali</li>
</ol>
Dalam sambutannya, Jokowi meminta masyarakat kembali bersatu dan nggak lagi terbelah membela 01 dan 02.
&ldquo;Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan,&rdquo; ucap Jokowi.
Sementara itu, Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat nggak lagi tidak bertegur sapa antar tetangga, teman, atau keluarga hanya karena perbedaan pilihan politik.
&ldquo;Indonesia negara yang besar. Nggak bisa hanya dibangun satu, dua atau sekelompok orang. Mari kita bersatu kembali,&rdquo; pinta Ma&rsquo;ruf.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Jawaban Jokowi saat ditanya kapan bertemu Prabowo</li>
</ol>
Saat ditanya wartawan tentang rencana untuk bertemu Prabowo, Jokowi justru memberikan jawaban yang mengambang.
&ldquo;Tanyakan dulu ke Pak Prabowo, kapan mau bertemu Jokowi,&rdquo; ucapnya.
Jokowi juga menyebut belum membahas tentang ajakan kubu oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan.
&ldquo;Masih perlu waktu. Saya harus bicara dulu dengan Koalisi Indonesia Kerja,&rdquo; katanya.
Kalau menurut Millens, sebaiknya apakah kedua kubu ini bersatu dalam pemerintahan demi membangun bangsa atau nggak? (IB09/E 04)

Minggu (30/6/2019), KPU menetapkan Jokowi-Maruf sebagai Capres-Cawapres terpilih setelah menjalani proses Pemilu 2019. Berikut adalah fakta-fakta menarik dari acara tersebut.

5 Fakta Menarik Proses Penetapan Jokowi-Ma’ruf Sebagai Paslon Terpilih

Inibaru.id &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) kemarin.
MK pun memberikan penjelasan mengenai ditolaknya dalil-dalil yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Berikut adalah beberapa penjelasan tersebut.
DPT 17,5 Juta Invalid
Kubu 02 menyebut ada dugaan daftar pemilih tetap (DPT) yang invalid sejumlah 17,5 juta orang. Namun, MK menyebut nggak ada bukti yang kuat untuk membuktikannya. MK mengatakan pemohon nggak bisa menunjukkan di TPS mana saja DPT yang invalid ini berasal.
Penggelembungan Suara
Kubu 02 juga menuduh adanya indikasi penggelembungan suara saat proses perhitungan suara pada 17 April 2019. Penggelembungan suara ini disebut-sebut mencapai 16,7 juta hingga 30,4 juta suara. Sekali lagi, MK menyebut dalil ini nggak memiliki bukti yang kuat.
&ldquo;Analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Hal ini berarti dalil tidak beralasan hukum,&rdquo; ucap hakim MK Manahan Sitompul.
Kesalahan Situng
BPN menyebut Situng KPU pada Pemilu 2019 mengindikasikan kecurangan. Hanya saja, MK menyebut Situng nggak bisa dijadikan basis data penentuan suara sah. Hal ini disebabkan oleh proses rekapitulasi berjenjang dan selalu diputus dalam rapat pleno secara terbuka di setiap tingkatan daerah hingga ke tingkat nasional. Kesalahan data pada situng lebih sering terjadi karena salah tulis dan tidak mengubah data suara C1 rapat pleno sama sekali.
Perhitungan Suara Versi BPN
Kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang 52 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari KPU, Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul 55,5 persen suara. MK menyebut klaim BPN tidak ditunjang dengan bukti yang cukup seperti bukti rekapitulasi lengkap di seluruh TPS.
&ldquo;Dalil pemohon tidak jelas di mana terjadi perbedaan hasil perhitungan suara. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah,&rdquo; ucap Hakim Arief Hidayat.
Dukungan Kepala Daerah untuk Jokowi-Ma&rsquo;ruf
Tim 02 menyebut ada peran kepala daerah yang menunjukkan dukungannya pada pasangan 01. Kendati begitu, MK menyebut permasalahan ini sudah ditangani Bawaslu. MK hanya mengadili perkara pemilu yang nggak ditangani lembaga lainnya.
Kalau menurut Millens, berbagai pertimbangan MK ini apakah sudah menjelaskan dengan gamblang tentang hasil Pilpres tahun ini? (IB09/E04)

Dalil-dalil yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ditolak MK seluruhnya. Apa sajakah dalil-dalil tersebut?