Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

"Memang tadi dari pagi sudah mendapat pertanyaan dari media soal kebocoran data di KPU. Jadi, saya sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan bagaimana mengantisipasinya,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan adanya kebocoran DPT saat ini dan tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Budi Arie menegaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi masalah keamanan IT KPU bersama instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyatakan bahwa dugaan kebocoran harus dianggap sebagai peringatan untuk memperkuat keamanan data dan menjaga sistem dengan lebih baik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Kementerian Kominfo telah meminta klarifikasi kepada KPU setelah mengetahui dugaan kebocoran pada Selasa malam. KPU diberi waktu 3 hari untuk merespons.

"Jadi kami belum bisa masuk, perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Pada saat ini terlalu prematur untuk menetapkan apapun sebelum kami mendapatkan klarifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU yaitu PSE harus memberikan respon tiga hari setelah kami minta klarifikasi," ungkapnya.

Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini sedang mengumpulkan data dan melakukan penelusuran awal, sementara belum dapat menyimpulkan hasil pengauditan mendalam. Meskipun ada kemiripan format data yang bocor dengan data DPT KPU, asal data tersebut masih harus dianalisis lebih mendalam.

Kementerian Kominfo berharap dapat mendapatkan informasi lebih detail dari KPU terkait dugaan kebocoran. Budi Arie menekankan pentingnya menghindari saling menyalahkan dan menekankan bahwa dugaan ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk menjaga keamanan data.

Komisi I DPR RI, melalui Wakil Ketua Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti dugaan kebocoran data DPT dan menekankan bahwa pengelola data pribadi, termasuk KPU, harus memberikan penjelasan dan jaminan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Aparat penegak hukum juga diminta untuk menyelidiki peretas dan penjual data pribadi tersebut.

Duh, sampai kapan ya kasus kebocoran seperti membayangi masyarakat Indonesia, Millens?&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Meski sudah ada Undang-Undang mengenai perlindungan data, kasus kebocoran masih saja terulang di lembaga negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini, diduga terjadi kebocoran data DPT.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memerintahkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan untuk menyelidiki dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kominfo tengah menelusuri kasus kebocoran data diduga berisi DPT. Kecurigaan ini muncul lantaran adanya kecocokan data. Untuk itu, Kominfo menunggu respons KPU dalam 3 hari.

Kominfo Selidiki Kasus Kebocoran Data DPT, KPU Wajib Respons 3 Hari

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
yang sudah memakai nomor urut 3 juga mendapati capres-cawapres yang mereka
dukung, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut serupa.

Yang bikin sebagian orang heran, semua tim pendukung capres
dan cawapres seperti sudah siap betul dengan nomor yang akan mereka dapatkan.
Begitu nomor sudah ditentukan, mereka langsung memamerkan atribut nomor-nomor
tersebut dan memamerkannya ke semua orang.

Sebagai contoh, tim pendukung Anies-Muhaimin langsung
memamerkan papan gabus dengan tulisan AMIN lengkap dengan angka 1, capres- cawapres Prabowo-Gibran menempelkan nomor 2 pada dada pakaian dan alat peraga berbentuk jari dengan bentuk angka 2, sementara pasangan Ganjar-Mahfud membawa kipas
kecil dengan warna hitam lengkap dengan angka 3.

Terkait dengan fenomena ini, pihak KPU mengaku hal tersebut
bukan sesuatu yang aneh. Dia memastikan kalau nggak ada setingan apapun
terkait dengan nomor urut tersebut.

“Nggak ada,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana dilansir
dari Kompas, Selasa (14/11/2023).

Meskipun tim pendukung ketiga cawapres seperti sudah menyiapkan
atribut nomor urut semenjak sore alias sebelum nomor urut capres-cawapres
ditentukan, hal itu juga bukan sesuatu yang aneh karena mereka pasti sudah
menyiapkan ketiga nomor sebelumnya dan tinggal memakai yang sesuai dengan nomor
yang didapat kemudian.

“Adanya kan cuma nomor 1, 2 dan 3. Kan pasangannya pas antre
dan ngambil nomornya disaksikan banyak orang. Jadi nggak bisa diprediksi,”
lanjut Hasyim.

Yap, bukan hal aneh jika kemudian kebetulan nomor urut
capres-cawapres sama dengan nomor dari partai-partai pengusungnya. Yang
penting, kita nanti menyikapi Pemilu dan Pilpres 2024 ini dengan kepala dingin
dan nggak perlu sampai terjadi perdebatan panas di media sosial seperti pemilu-pemilu
sebelumnya, ya, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Ada yang unik dari penentuan nomor urut
calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi
Pemilihan Umum (KPU) semalam, Selasa (14/11/2023). Nomor urut capres yang
didapat oleh tiga pasangan sama dengan parpol pengusungnya.

Pasangan yang kali pertama mendeklarasikan diri jadi capres-cawapres adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh
nomor urut 1. Nah, partai yang dipimpin Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) juga punya nomor urut yang sama.

Capres-Cawapres dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengalami hal serupa. Partai pengusung utama dari pasangan
ini yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra, juga sudah ditetapkan memakai nomor
2 untuk Pemilu 2024 mendatang.

Sesaat setelah ketiga pasangan mendapatkan nomor urut capres-cawapres, mereka langsung memakai atribut yang menandakan nomor yang didapat. Yang lebih menarik, nomor yang didapat sama dengan nomor partai pengusungnya.&nbsp;

Nomor Urut Capres Ternyata Sama dengan Parpol Pengusung

Pemeriksaan kesehatan akan mencakup fungsi organ tubuh dan tes rohani untuk menilai kemampuan calon dalam menjalankan tugas sebagai presiden. Selain itu, pemeriksaan bebas narkoba juga akan dilakukan, dengan kerjasama antara KPU dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Hasyim menjelaskan bahwa tim dokter atau pemeriksa yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan menentukan apakah bakal calon presiden dan wakil presiden layak untuk menjalankan tugas kepemimpinan.

Keputusan hasil pemeriksaan akan menjadi acuan bagi KPU dalam proses selanjutnya.

Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri akan dimulai pada 19 Oktober 2023 dan berakhir pada 25 Oktober 2023. Saat ini, satu pasangan calon, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, telah menyatakan kesiapannya untuk mendaftar ke KPU. 

Pasangan ini diusung oleh partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS. Sedangkan pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, masih belum memiliki pendamping calon wakil presiden.

Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pesta demokrasi kita berlangsung damai ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden.

Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI menjelaskan bahwa syarat mutlak bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar adalah kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara.

"Untuk rumusan mampu itu indikator sehat jasmani dan rohani seperti apa, KPU sudah koordinasi bersama berbagai macam pihak, dengan Kemenkes, tim dokter yang dianggap ahli dan juga kami masuk kepada pemilu terakhir yaitu Pemilu 2019," ungkap Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (16/10).

KPU telah merumuskan indikator sehat jasmani dan rohani dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak. Kira-kira apa saja tesnya?

Apa Saja Tes Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Sebenarnya, pembukaan RKDK bagi parpol sudah dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2022 dan akan berakhir pada 27 November 2023 atau sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2024. Idham berharap sembilan partai politik lainnya segera membuat RKDK.

"Tolong segera membuka rekening dana kampanye, kami akan segera memfasilitasi. Mohon suratnya diserahkan kepada kami," kata Idham.

Sembilan partai politik nasional yang belum membuka RKDK adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Idham menjelaskan bahwa RKDK berfungsi sebagai tempat untuk mengelola seluruh penerimaan dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye, termasuk oleh calon anggota legislatif. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut Idham, KPU akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga negara yang berwenang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan korupsi untuk menggunakan Sidakam guna memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Sembilan Partai Telah Buka Rekening Dana Kampanye.

Inibaru.id - Untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, setiap peserta pemilu termasuk partai politik (parpol) bakal menerima dana bantuan dari pemerintah. Untuk itu, mereka wajib membuka rekening khusus.

 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa baru terdapat sembilan partai politik yang sudah membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) untuk Pemilu 2024. Idham menyampaikan hal ini saat uji publik tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), yang salah satunya berkaitan dengan dana kampanye pemilu.

"Pertama-tama, terdapat Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat," papar Idham di Jakarta, pada Sabtu (27/5/2023).

Sebanyak 9 partai politik telah membuka rekening dana kampanye dari pemerintah. Sementara itu, 9 lainnya masih ditunggu.

Sembilan Partai Buka Rekening Dana Kampanye, KPU: Sisanya Ditunggu

Lantas, apa sih yang bikin Partai Prima sampai mengajukan
gugatan yang memberikan efek menghebohkan ini? Ternyata, partai ini nggak
terima setelah dinyatakan KPU nggak lolos jadi partai politik calon peserta
Pemilu 2024. Mereka mengaku sudah memenuhi semua persyaratan untuk verifikasi
administrasi dan menuding Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU jadi
penyebab kegagalan tersebut.

Sebelum menggugat KPU di PN Jakarta Pusat, Partai Prima
sudah meminta keadilan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Tapi, keduanya nggak mengabulkan gugatan partai tersebut.

“Kami menilai KPU, pihak yang menyelenggarakan pemilu sudah
melanggar hukum dan mengebiri hak politik rakyat,” ucap Ketua Umum Prima Agus
Jabo Priyono sebagaimana dilansir dari CNN,
Kamis (2/3/2023).

Meski mendapatkan ganti rugi Rp500 juta lewat putusan PN
Jakpus tersebut, Partai Prima masih belum puas. Mereka ingin KPU diaudit
sebelum kembali menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Kalau
nggak, menurut mereka pemilu tahun depan akan bermasalah.

Putusan PN Jakpus ini memang bikin heboh. Tapi, bukan
berarti Pemilu 2024 nanti pasti akan ditunda. Soalnya, pihak KPU nggak menerima
begitu saja putusan tersebut. Mereka memastikan diri akan mengajukan banding.

“KPU akan upaya hukum banding. Nantinya ada kasasi juga. Ini
sengketa gugatan melawan hukum ya, bukan sengketa partai politik” tegas Ketua
KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana dilansir dari Kontan, Jumat (3/3).

Selain menunggu hasil tahapan hukum yang dijalani KPU
berikutnya, sejumlah pihak juga menyebut nggak semudah itu Pemilu 2024 ditunda.
Hal ini diungkap oleh Bawaslu.

“Penundaan pemilu nggak mungkin hanya karena putusan
Pengadilan Negeri. Apalagi putusannya perdata,” terang anggota Bawaslu Puadi
sebagaimana dinukil dari Kumparan,
Kamis (2/3).

Dia pun memastikan bahwa jika ada pihak yang pengin menunda
pemilu, mau nggak mau harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya, pada
Pasal 22E ayat 1 dan Ayat 2, diungkap bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Mengubah UUD 1945 nggak mudah dan harus melalui tahapan yang sangat panjang.

“Kalau ingin menunda pemilu ya harus mengubah UUD. Di UU
Pemilu juga nggak ada penundaan pemilu, adanya pemilu susulan dan pemilu lanjutan,”
terangnya.

Hal yang sama diungkap Anggota Dewan Penasihat Peneliti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Merujuk pada
pasal yang sama pada UUD 1945, dia menyebut Pemilu 2024 nggak bisa begitu saja
ditunda.

“PN memerintahkan pemilu ditunda itu pelanggaran terbuka
terhadap amanat konstitusi,” ungkap Titi sebagaimana dikutip dari TVonenews, Kamis (2/3).

Meski bikin heboh, ternyata nggak serta merta
Pemilu 2024 pasti ditunda ya, Millens?&nbsp;Kita lihat saja nanti bagaimana hasil banding KPU.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata Partai
Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bikin
geger banyak pihak. Soalnya, PN Jakpus juga meminta KPU untuk nggak melanjutkan
sisa tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan pada Kamis (2/3/2022)
lalu, PN Jakpus menghukum KPU untuk nggak lagi melanjutkan sisa tahapan Pemilu
2024 selama dua tahun, empat bulan, dan tujuh hari sejak putusan dikeluarkan.
Jika merunut hal ini, artinya KPU baru bisa melanjutkan tugas tersebut pada
Juli 2025 nanti, Millens.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. KPU diminta untuk memberikan ganti rugi senilai Rp500 juta dan nggak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Apakah hal ini berarti Pemilu 2024 pasti ditunda?

Heboh Gugatan Partai Prima Dikabulkan PN Jaksel, Pemilu 2024 Pasti Ditunda?

Bertempat di Kantor KPU, dia mengatakan,&nbsp;sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, kelompok pertama adalah parpol peserta Pemilu 2019 yang
lolos parliamentary threshold (PT); sedangkan kelompok kedua adalah yang nggak lolos.

"Kelompok ketiga barulah partai politik baru,” ujarnya, Senin (1/8/2022).

Untuk kelompok pertama, parpol cukup mendaftar dan melakukan verifikasi
administrasi. Partai yang termasuk dalam golongan ini yaitu PDI Perjuangan dengan
PT 22 persen, Gerindra 13 persen, Golkar 12 persen, Nasdem 10 persen, PKB 10
persen, Demokrat 9,3 persen, PKS 8,9 persen, dan PPP 3,3 persen. 

Berbeda dengan kelompok pertama, partai yang termasuk golongan kedua dan ketiga wajib
melalui proses administrasi dan verifikasi faktual. Partai yang termasuk kelompok kedua antara lain Partai
Garuda, Partai Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB, dan PKPI. Cukup familiar di telinga, bukan?

Nah, untuk kelompok ketiga, sebagian di antaranya bisa jadi kamu sudah pernah dengar, tapi nggak semuanya. Mereka adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, Partai Gelombang
Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Pelita, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima),
dan Partai Rakyat. 

Untuk pemanasan, hapalin nama-nama partainya dulu deh, Millens. Sebagai calon pemilih yang bijak pada Pemilu 2024 nanti, kamu harus memulainya dengan mengenal mereka. Nggak kenal maka nggak sayang, kan?&nbsp;(IB20/E03)

Inibaru.id - Pemilihan
Umum (Pemilu) masih tahun depan. Namun, vibes-nya sudah kerasa belakangan ini ya, Millens!&nbsp;Yap, terlebih pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 mendatang sudah mulai dibuka.

Mulai 1 Agustus hingga dua minggu ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran yang dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, pengelompokan itu didasarkan pada keikutsertaan parpol pada Pemilu 2019.

KPU mulai membuka pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024. Pendaftaran parpol itu dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;

KPU Resmi Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Hasil rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli
Kurnia tersebut disepakati pula oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu
Abhan,&nbsp; Plt Ketua DKPP Muhammad, serta
Mendagri Tito Karnivan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saan mendesak agar pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam
Perppu tersebut akan dijelaskan terkait instrumen penundaan Pilkada. Sebab DPR
dan pemerintah nggak mungkin merevisi UU Pilkada di tengah situasi seperti saat ini.

Saan melanjutkan, jadwal terkait pelaksanaan Pilkada
serentak berikutnya masih belum dibahas. Hal ini akan dibahas kemudian setelah
situasi membaik bersama Komisi II, Mendagri, dan KPU.

“Soal waktunya kapan itu
nanti akan dibicarakan lagi dengan Komisi II DPR, bersana Mendagri dan KPU,”
ucapnya.

Dalam rapat bersama antar lembaga tersebut, setidaknya ada
empat poin yang disepakati:

Pertama, demi
mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Komisi II DPR
setuju dengan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Kedua, Pilkada
lanjutan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah, KPU, dan
DPR.

Ketiga, Komisi II
DPR mendesak pemerintah menyiapkan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) atas kesepakatan penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak
2020.

Keempat, Dana
Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai, berdasarkan permintaan dari Komisi
II DPR dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Semoga Covid-19 ini dapat segera
berlalu dan berbagai agenda bisa berjalan lancar ya,&nbsp;Millens! (Kom/MG26/E06)

Inibaru.id – Wabah
corona (COVID-19) yang tengah menjadi pandemi global membuat berbagai agenda penting ditunda, salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020. Senin (30/3/20), pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri&nbsp; Tito Karnivan bersama Komisi II DPR sepakat
menunda Pilkada tahun ini sampai waktu yang belum ditentukan.

“Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020
yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan
lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang sedianya akan digelar pada tahun ini bakal ditunda hingga waktu yang belum ditentukan akibat wabah corona. Keputusan ini disepakati dalam rapat DPR dan pemerintah pada Senin (30/3).

Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda Oleh Pemerintah dan DPR Akibat Corona

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin sebagai presiden dan wakil persiden terpilih. Penetapan ini dilakukan KPU usai menjalani berbagai tahapan Pilpres 2019. Apa sajakah fakta menarik dari proses penetapan ini?
Laman Kompas, Senin (1/7/2019) menulis ada lima fakta menarik dalam acara penetapan ini. Berikut adalah beberapa di antaranya.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Diadakan pada Minggu (30/6).</li>
</ol>
Acara penetapan Jokowi-Ma&rsquo;ruf sebagai paslon terpilih diadakan pada Hari Minggu (30/6) dalam rapat pleno terbuka yang diadakan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
&ldquo;Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Profesor Dr (HC) KH. Maruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,5 persen dari total suara sah yang masuk secara nasional untuk periode 2019-2024,&rdquo; ucap Ketua KPU, Arief Budiman.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Dihadiri elite pemerintahan dan partai politik</li>
</ol>
KPU mengundang berbagai elite partai politik (parpol) dan dari kementerian atau lembaga lainnya untuk hadir di acara ini. Beberapa tokoh yang hadir adalah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra, and Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir. Dari kubu 02, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PAN Eddy Suparno juga datang.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Prabowo &ndash; Sandi nggak datang</li>
</ol>
Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo &ndash; Sandiaga tidak datang ke rapat pleno ini. Mereka hanya mengirim Juru Bicara Direktoran Advokasi Badan Pemenangan nasional (BPN) Habiburokhman. Habiburokhman sempat menjabat tangan Jokowi dan Maruf dan menerima salinan surat keputusan KPU tentang penetapan capres dan wapres terpilih.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Jokowi-Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat bersatu kembali</li>
</ol>
Dalam sambutannya, Jokowi meminta masyarakat kembali bersatu dan nggak lagi terbelah membela 01 dan 02.
&ldquo;Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan,&rdquo; ucap Jokowi.
Sementara itu, Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat nggak lagi tidak bertegur sapa antar tetangga, teman, atau keluarga hanya karena perbedaan pilihan politik.
&ldquo;Indonesia negara yang besar. Nggak bisa hanya dibangun satu, dua atau sekelompok orang. Mari kita bersatu kembali,&rdquo; pinta Ma&rsquo;ruf.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Jawaban Jokowi saat ditanya kapan bertemu Prabowo</li>
</ol>
Saat ditanya wartawan tentang rencana untuk bertemu Prabowo, Jokowi justru memberikan jawaban yang mengambang.
&ldquo;Tanyakan dulu ke Pak Prabowo, kapan mau bertemu Jokowi,&rdquo; ucapnya.
Jokowi juga menyebut belum membahas tentang ajakan kubu oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan.
&ldquo;Masih perlu waktu. Saya harus bicara dulu dengan Koalisi Indonesia Kerja,&rdquo; katanya.
Kalau menurut Millens, sebaiknya apakah kedua kubu ini bersatu dalam pemerintahan demi membangun bangsa atau nggak? (IB09/E 04)

Minggu (30/6/2019), KPU menetapkan Jokowi-Maruf sebagai Capres-Cawapres terpilih setelah menjalani proses Pemilu 2019. Berikut adalah fakta-fakta menarik dari acara tersebut.

5 Fakta Menarik Proses Penetapan Jokowi-Ma’ruf Sebagai Paslon Terpilih

Inibaru.id &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) kemarin.
MK pun memberikan penjelasan mengenai ditolaknya dalil-dalil yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Berikut adalah beberapa penjelasan tersebut.
DPT 17,5 Juta Invalid
Kubu 02 menyebut ada dugaan daftar pemilih tetap (DPT) yang invalid sejumlah 17,5 juta orang. Namun, MK menyebut nggak ada bukti yang kuat untuk membuktikannya. MK mengatakan pemohon nggak bisa menunjukkan di TPS mana saja DPT yang invalid ini berasal.
Penggelembungan Suara
Kubu 02 juga menuduh adanya indikasi penggelembungan suara saat proses perhitungan suara pada 17 April 2019. Penggelembungan suara ini disebut-sebut mencapai 16,7 juta hingga 30,4 juta suara. Sekali lagi, MK menyebut dalil ini nggak memiliki bukti yang kuat.
&ldquo;Analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Hal ini berarti dalil tidak beralasan hukum,&rdquo; ucap hakim MK Manahan Sitompul.
Kesalahan Situng
BPN menyebut Situng KPU pada Pemilu 2019 mengindikasikan kecurangan. Hanya saja, MK menyebut Situng nggak bisa dijadikan basis data penentuan suara sah. Hal ini disebabkan oleh proses rekapitulasi berjenjang dan selalu diputus dalam rapat pleno secara terbuka di setiap tingkatan daerah hingga ke tingkat nasional. Kesalahan data pada situng lebih sering terjadi karena salah tulis dan tidak mengubah data suara C1 rapat pleno sama sekali.
Perhitungan Suara Versi BPN
Kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang 52 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari KPU, Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul 55,5 persen suara. MK menyebut klaim BPN tidak ditunjang dengan bukti yang cukup seperti bukti rekapitulasi lengkap di seluruh TPS.
&ldquo;Dalil pemohon tidak jelas di mana terjadi perbedaan hasil perhitungan suara. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah,&rdquo; ucap Hakim Arief Hidayat.
Dukungan Kepala Daerah untuk Jokowi-Ma&rsquo;ruf
Tim 02 menyebut ada peran kepala daerah yang menunjukkan dukungannya pada pasangan 01. Kendati begitu, MK menyebut permasalahan ini sudah ditangani Bawaslu. MK hanya mengadili perkara pemilu yang nggak ditangani lembaga lainnya.
Kalau menurut Millens, berbagai pertimbangan MK ini apakah sudah menjelaskan dengan gamblang tentang hasil Pilpres tahun ini? (IB09/E04)

Dalil-dalil yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ditolak MK seluruhnya. Apa sajakah dalil-dalil tersebut?

Dalil Gugatan Prabowo-Sandiaga Ini Ditolak MK

Inibaru.id &ndash; Badan Pemenangan nasional (BPN) kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara pilpres KPU. Pada Selasa (21/5/2019) dini hari, KPU menetapkan Pilpres 2019 dimenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.
&ldquo;Saya, Azis Subekti dan rekan saya, Didi Hariyanto yang merupakan saksi BPN 02 menolak hasil pilpres. Penolakan ini adalah pernyataan bahwa kami tidak akan menyerah dalam melawan ketidakadilan, kecurangan, kebohongan, kesewenang-wenangan, dan tindakan apapun yang mencederai demokrasi,&rdquo; ucap Azis saat menghadiri rapat pleno KPU dilansir dari laman Detik, Selasa (21/5).
Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman menyebut rapat pleno yang diadakan KPU dilakukan setelah proses rekapitulasi suara secara nasional yang terdiri dari 34 Provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) selesai dilakukan.
KPU menyebut total suara sah di pemilu tahun ini mencapai 154.257.601. Khusus untuk Pilpres, pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf mendapatkan 85.607.362 suara atau sekitar 55,50 persen dari suara sah total. Sementara itu, pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.650.239 suara atau sekitar 44,50 persen dari suara sah total.
Hal yang berbeda justru diungkap Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf. Pengumuman KPU ini dianggap sebagai bukti Jokowi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia.
&ldquo;Hasil rekapitulasi menjadi pengakuan bahwa Pak Jokowi memang pilihan terbaik bagi Indonesia untuk lima tahun ke depan,&rdquo; ucap Wakil Ketua TKN, Arsul Sani.
Arsul juga menyebut margin keunggulan Jokowi cenderung menjauh dari Prabowo jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 menandakan hasil kerja Jokowi-JK diakui masyarakat.
&ldquo;Margin keunggulan lebih besar dibandingkan dengan saat Pilpres 2014. Sekarang hampir 11 persen,&rdquo; jelasnya.
Kalau menurut Millens, sikap BPN yang menolak hasil rekapitulasi KPU ini benar nggak sih? (IB09/E04)

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi KPU yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Mereka menganggap hasil rekapitulasi itu mengandung kecurangan.