Inibaru.id – Selama puluhan tahun guru sejarah mengajari para muridnya tentang Belanda yang menjajah Nusantara selama 350 tahun. Namun, agaknya narasi ini akan segera direvisi, sebagaimana disebutkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Menurutnya, sejarah itu keliru.
Fadli mengatakan, saat ini Kementerian Kebudayaan tengah menggodok perubahan sejarah, khususnya berkaitan dengan lamanya waktu penjajahan Belanda di Tanah Air. Menurutnya, nggak benar kalau seluruh wilayah Indonesia dijajah hingga selama itu.
Kalau dipikir-pikir, narasi sejarah yang ada saat ini memang agak janggal. Sedikit informasi, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang menjadi jalan masuk Belanda ke Nusantara baru berdiri pada 1602. Hampir mustahil membayangkan Belanda langsung bisa menguasai negeri ini saat itu juga.
Kita pun tahu bahwa buku-buku sejarah yang kita baca menyebutkan bahwa perlawanan para bumiputera masih berlangsung hingga abad ke-19. Maka, fakta bahwa Indonesia merdeka pada 1945 menunjukkan bahwa penjajahan di negeri ini nggak mungkin dilakukan Belanda selama 350 tahun.
“Nggak ada itu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Banyak daerah melakukan perlawanan seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro. Ada yang perlawanannya puluhan, sampai ratusan tahun," tuturnya pada Selasa (6/5/2025).
Tak Ada Revisi untuk Pemberontakan PKI

Dalam revisi narasi sejarah yang tengah digodok Kementerian Kebudayaan itu, Fadli mengaku ingin lebih menonjolkan bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat alih-alih lamanya waktu penjajahan. Nantinya, revisi itu akan dibukukan.
Sementara itu, berkaitan dengan kontroversi narasi sejarah berkaitan dengan "pemberontakan" Partai Komunis Indonesia (PKI), Fadli mengungkapkan nggak akan ada narasi apa pun yang akan direvisi, baik untuk insiden G30S PKI pada 1965 maupun Pemberontakan Madiun pada 1948.
“Yang Madiun 48 kan memang jelas pemberontakan dan difasilitasi Belanda. Korban-korbannya banyak kiai dari pihak Nahdlatul Ulama. Kalau yang 1965 juga sudah jelas, dinyatakan sendiri oleh mereka, kok. Jadi nggak perlu diubah. Justru jangan membelokkan sejarah,” terang Fadli.
Yang pasti, biar buku sejarah yang direvisi nantinya akurat, pengerjaannya melibatkan 100 sejarawan, Millens. Proyek ini dipimpin oleh Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Profesor Susanto Zuhdi.
Buku sejarah edisi revisi diperkirakan bakal selesai pada Agustus atau September 2025. Setelah itu, buku-buku tersebut bakal didistribusikan ke sekolah-sekolah di Tanah Air.
Meski melibatkan banyak pihak yang memang kompeten di bidang sejarah, tentu saja hal ini memicu kontroversi. Kalau menurut kamu, adakah narasi sejarah lain yang seharusnya juga direvisi? (Arie Widodo/E10)