BerandaHits
Kamis, 19 Nov 2026 14:07

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Empat Pilar yang Diatur

Penulis:

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Empat Pilar yang DiaturAdministrator
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Empat Pilar yang Diatur

Ilustrasi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. (Chatgpt AI)

DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset yang mengatur empat pilar utama, mulai dari asas dan ruang lingkup hingga tata kelola serta pemulihan aset.

Inibaru.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab forum paripurna.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan regulasi tersebut.

Pengesahan ini menjadi akhir dari perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama 18 tahun. Habiburokhman menyebut, pembahasan intensif oleh Komisi III DPR periode ini telah berlangsung sejak September 2025.

"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Empat Pilar Utama

Setelah pengesahan, Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset memiliki empat pilar utama yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan.

"Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada 4 pilar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pilar pertama adalah Asas dan Ruang Lingkup. Ketentuan ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip proporsionalitas. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset juga diperluas, termasuk kejahatan finansial dan tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Dalam regulasi tersebut, ancaman sanksi pidana berat terhadap pelaku tindak pidana tetap dipertahankan, termasuk pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilar kedua adalah Prosedur Presisi. Pilar ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Pelaksanaannya disertai pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, pilar ketiga adalah Tata Kelola dan Transparansi. Pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan secara profesional oleh badan independen melalui sistem informasi aset. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh siklus aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan atau pengembaliannya.

Adapun pilar keempat adalah Restorasi Berkeadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban tindak pidana sekaligus perlindungan yang proporsional bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR bersama pemerintah. Pembahasan tersebut rampung pada Rabu (18/11/2026), setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan.

Habiburokhman mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal. Dia menyebut Dasco telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi.

Dengan disahkannya regulasi ini, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk mengatur perampasan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Penerapannya diharapkan dapat mendukung pemulihan kerugian sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan pihak ketiga yang beritikad baik. (Ning/E01)

Tags:

Inibaru Indonesia Logo

Inibaru Media adalah perusahaan digital yang fokus memopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop culture di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menyajikan warna-warni Indonesia baru untuk generasi millenial.

Sosial Media

Copyright © 2026 Inibaru Media - Media Group. All Right Reserved