“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Dalam aturan tersebut, operator seluler diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan sendiri mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan.

Pilihan yang dapat diberikan antara lain akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai aturan ini membawa perubahan dalam pola layanan telekomunikasi. Jika sebelumnya mekanisme layanan lebih banyak ditentukan operator, kini pelanggan harus diberikan ruang untuk memilih.

“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons pemerintah terhadap berbagai aduan masyarakat. Meutya menyebut masih ada operator yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan MK mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.

Selain melindungi sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai layanan yang mereka gunakan.

Informasi tersebut mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi itu harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia sebelum menentukan paket yang digunakan.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait aturan tersebut.

Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi untuk memastikan operator mematuhi ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan hak pelanggan sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pengguna layanan internet seluler. Pemerintah kini melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kuota yang telah dibayar pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan dan menarik biaya tambahan, sekaligus mewajibkan penyedia layanan memberikan pilihan perlindungan kuota.

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Penelitian bertajuk From Manuscript to Digital Heritage: Preserving Nusantara Islamic Knowledge through the Digitalization of the Teungku Chik Lampaloh Manuscript (The Descendants Effort in Safeguarding Ancestor Master Piece) tersebut dipresentasikan dalam 10th International Library and Information Science Society Conference (I-LISS) 2026 di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada 26–28 Agustus 2026.

Kondisi fisik manuskrip menjadi salah satu alasan digitalisasi dilakukan. Sejumlah halaman mulai rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian telah memudar sehingga semakin sulit dibaca.

“Digitalisasi bukan hanya mengubah manuskrip menjadi bentuk digital, tetapi juga menjadi upaya menjaga pengetahuan yang terkandung didalamnya agar tetap dapat dipelajari dan diwariskan,” kata Nurrahmi, dikutip dari Kementerian Agama (Kemenag).

Selain faktor usia, bahan yang digunakan dalam penulisan manuskrip juga menjadi tantangan. Tinta berbasis besi yang lazim digunakan pada masa lalu berpotensi menimbulkan efek korosif pada kertas dalam jangka panjang.

Dengan adanya versi digital, kebutuhan untuk membuka dan menangani manuskrip asli secara berulang dapat dikurangi. Informasi yang tersimpan di dalamnya tetap bisa dipelajari tanpa harus terus-menerus menyentuh dokumen fisik.

Digitalisasi manuskrip dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

Tahap awal mencakup pemilihan manuskrip, verifikasi kepemilikan dan hak cipta, pencatatan data bibliografi, serta persiapan peralatan. Selanjutnya, manuskrip difoto dan hasil citranya diperiksa untuk memastikan kualitas dokumentasi.

Hasil tersebut kemudian dibuat menjadi file master, dilengkapi metadata, dikonversi, lalu dikemas dan didokumentasikan untuk penyimpanan jangka panjang.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembuatan salinan digital, tetapi juga mencakup aspek preservasi, pengelolaan metadata, dan penyebaran pengetahuan. Kerangka ini dinilai dapat diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum, maupun lembaga pengelola warisan budaya lainnya.

Menariknya, informasi berharga dalam manuskrip Teungku Chik Lampaloh tidak hanya terdapat pada teks utama Al-Qur’an. Catatan di tepi halaman, kolofon, anotasi, dan keterangan tambahan lainnya juga menjadi bagian penting yang dapat diteliti.

Bagian-bagian tersebut dikenal sebagai parateks. Kajian terhadap parateks manuskrip Teungku Chik Lampaloh sebelumnya dilakukan oleh tim peneliti UIN Ar-Raniry dan Al-Azhar University.

Dari catatan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai praktik keilmuan, proses pewarisan pengetahuan, jaringan ulama, hingga kondisi sosial-keagamaan masyarakat Aceh pada masa manuskrip itu ditulis.

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar upaya menyelamatkan naskah lama dari kerusakan. Langkah tersebut juga menjaga rekaman perjalanan intelektual Islam di Aceh agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Penelitian mengenai manuskrip tersebut dipresentasikan dalam I-LISS 2026 di Malaysia. Dalam forum tersebut, Nurrahmi menampilkan kondisi dan isi manuskrip melalui sebuah video serta memperkenalkan prototipe rumah digital untuk menyimpan hasil digitalisasi.

Dokumentasi manuskrip turut melibatkan Masykur dari Pedir Museum Aceh dan Abdullah Maulani dari DREAMSEA. Zubaidah,&nbsp;Sekretaris Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, juga mendampingi Nurrahmi dalam konferensi tersebut.

Presentasi penelitian mendapat apresiasi dari President I-LISS, Namtip Wipawin, serta perhatian peserta konferensi. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pustakawan, pendidik, dan profesional bidang perpustakaan serta ilmu informasi dari berbagai negara.

Melalui digitalisasi, manuskrip Al-Qur’an peninggalan Teungku Chik Lampaloh tidak hanya dipertahankan sebagai benda bersejarah. Pengetahuan dan jejak kehidupan yang tersimpan di dalamnya juga mendapat kesempatan untuk terus dibaca, diteliti, dan diwariskan lintas generasi. (Ike/E01)

Inibaru.id – Sebuah manuskrip Al-Qur’an dari Aceh yang diperkirakan berusia sekitar 180 tahun kini mulai didigitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pengetahuan yang tersimpan di dalam naskah sekaligus mengurangi risiko kerusakan pada manuskrip aslinya.

Manuskrip tersebut merupakan peninggalan Teungku Chik Lampaloh atau Syekh Abdurrahman Lampaloh, salah seorang ulama Aceh. Naskah tulisan tangan ini tidak hanya memuat teks Al-Qur’an, tetapi juga berbagai catatan yang merekam tradisi keilmuan, jaringan pengetahuan, dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pada masanya.

Digitalisasi manuskrip menjadi bagian dari penelitian Nurrahmi, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, bersama Mujiburrahman, Syamsul Rijal, Zubaidah, dan Fathin Zhafira Fauzi.

Manuskrip Al-Qur’an peninggalan ulama Aceh Teungku Chik Lampaloh yang berusia sekitar 180 tahun mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya.

Manuskrip Al-Qur’an Berusia 180 Tahun dari Aceh Mulai Didigitalisasi

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi transaksi menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Fasilitas tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta pembayaran lintas batas.

Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura tanpa harus terlebih dahulu mengonversi mata uang ke dolar AS.

“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankir.

Ia menambahkan, skema transaksi menggunakan mata uang lokal serupa juga telah diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk China dan Jepang.

Selain memberikan fleksibilitas dalam transaksi, BI menyebut kerangka LCT dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar sekaligus menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Salah satu fitur utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan penggunaan kuotasi langsung rupiah terhadap dolar Singapura. Mekanisme ini memungkinkan transaksi kedua mata uang dilakukan secara lebih langsung sehingga ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, terdapat sembilan bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara itu, di Singapura terdapat tiga bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited.

Kehadiran kerangka LCT Indonesia-Singapura menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Selain memberikan alternatif bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan keuangan bilateral sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi kawasan ASEAN. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), Senin (31/8/2026).

Pengoperasian kerangka tersebut menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dan MAS pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026.

Melalui kerangka LCT ini, transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung perdagangan kedua negara sekaligus mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.

BI dan MAS resmi mengoperasikan kerangka transaksi mata uang lokal yang memungkinkan transaksi bilateral Indonesia-Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura secara langsung tanpa perlu melalui dolar AS.

Transaksi Indonesia-Singapura Bisa Pakai Rupiah dan Dolar Singapura Tanpa US$

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

Penggagas Bisik Serayu, Rianto, menyebut Manten Gethek sebagai pertunjukan berbasis air (water-based performance) yang memvisualisasikan pernikahan simbolik antara manusia dan Serayu.

“Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan,” ungkap Rianto.

Bagi masyarakat Banyumas, Serayu memang bukan sekadar aliran air. Sungai yang berhulu di kawasan Dieng, Wonosobo, itu mengalir melewati sejumlah wilayah hingga bermuara di Samudra Hindia. Sepanjang alirannya, Serayu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, permukiman, hingga berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Kedekatan masyarakat dengan Serayu juga tercermin dalam kesenian. Salah satunya Kunclungan di Desa Plana.

Dahulu, warga yang selesai bekerja di sawah kerap turun ke Serayu untuk mandi dan beristirahat. Dari aktivitas sederhana itu lahir permainan bunyi ketika tangan ditepukkan dan digerakkan di permukaan air. Sungai pun menjadi tempat untuk bertemu, bermain, sekaligus menciptakan kesenian.

Jejak semacam itulah yang coba dihidupkan kembali melalui Bisik Serayu. Pada 2024, Kunclungan kembali dihadirkan dalam festival. Setahun kemudian, Serayu menjadi ruang ruwatan dan labuhan sekaligus tempat mengenang Blabur Banyumas, banjir besar akibat luapan Serayu pada 1861. Tahun ini, hubungan manusia dan sungai diwujudkan melalui Manten Gethek.

Festival tersebut juga mempertemukan berbagai kelompok seni, komunitas, sastrawan, serta seniman dari dalam dan luar negeri. Salah satunya kolaborasi Dewandaru Dance Company dari Jepang dengan Rianto dan Agung Gunawan dalam Kulu-kulu dan Lengger Lanang.

Rianto sendiri punya hubungan panjang dengan Serayu dan Kaliori. Lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, ia kemudian membawa kesenian Lengger Lanang hingga ke panggung internasional. Bersama istrinya, penari Jepang Miray Kawashima, Rianto mendirikan Dewandaru Dance Company di Tokyo.

Kini, pengalaman dari berbagai panggung dunia itu dibawanya kembali ke kampung halaman melalui Bisik Serayu.

Manten Gethek bukan berarti sebuah ritual lama yang sejak dahulu dilakukan persis seperti yang terlihat di Kaliori. Pertunjukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai cara baru untuk membaca simbol dan hubungan lama antara manusia dengan alam.

Gethek yang dahulu menjadi sarana menyeberangi sungai kini digunakan sebagai bagian dari prosesi menuju tengah Serayu. Sementara figur pengantin menjadi simbol hubungan yang hendak dipertautkan: manusia dan sungai.

Anggota DPR RI Siti Mukaromah yang hadir dalam festival menyebut Bisik Serayu membawa nilai yang dekat dengan falsafah Banyumas, yang menurutnya bertumpu pada Gunung Slamet, Sungai Serayu, dan karakter blakasuta.

“Gununge mulang kukuh, Serayune mulang mili, serta Blakasuta mulang jujur,” katanya.

Pegiat budaya sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, Nisa Roiyasa, juga melihat Serayu sebagai bagian penting dari ekosistem kebudayaan Banyumas. Menurutnya, Gunung Slamet dan Sungai Serayu merupakan dua ruang yang bisa terus dikembangkan bersama untuk membaca sejarah dan kebudayaan Banyumas.

“Saya berharap ke depan kedua ekosistem ini bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Pada akhirnya, Bisik Serayu tidak sedang berusaha mengembalikan masa lalu. Festival ini justru mengajak masyarakat melihat kembali kedekatan yang mungkin perlahan terlupakan: bahwa sungai pernah menjadi tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita, hingga menciptakan kesenian.

Di Kaliori, hubungan itu kembali dipertunjukkan melalui tubuh, bunyi, gethek, dan sebuah perkawinan simbolik. Kali ini, Serayu-lah yang menjadi pengantin. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tepian Sungai Serayu, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian layaknya pengantin berjalan menuju sungai, Sabtu (29/8/2026) sore. Setelah diarak dari daratan, keduanya naik gethek dan perlahan bergerak menuju tengah sungai.

Namun, siapa sebenarnya yang sedang dinikahkan?

Prosesi tersebut merupakan bagian dari Manten Gethek, pertunjukan utama dalam Bisik Serayu Festival 2026. Gethek, manusia, dan Sungai Serayu dipertemukan dalam sebuah pertunjukan yang mencoba menggambarkan kembali hubungan manusia dengan sungai.

Manten Gethek dalam Bisik Serayu Festival 2026 mempertemukan manusia, gethek, dan Sungai Serayu dalam sebuah pertunjukan simbolik untuk membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan sungai.

Saat Serayu Jadi Pengantin dalam Prosesi Manten Gethek

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR masih memiliki waktu sekitar empat hingga lima bulan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai sebelum penutupan tahun.

Menurut Puan, pembahasan tetap perlu dilakukan secara cermat mengingat RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan baru dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sejumlah regulasi lain karena substansinya relatif baru. RUU tersebut tidak sekadar merevisi atau menyempurnakan aturan yang sudah ada.

Penyusunan RUU dimulai setelah Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU pada 16 September 2025. Dalam prosesnya, DPR telah melibatkan sedikitnya 50 narasumber serta melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah dan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan.

Dari proses tersebut, DPR menemukan sejumlah persoalan dalam mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini. Di antaranya rendahnya pemulihan kerugian negara, cakupan aset yang masih terbatas, prosedur yang tersebar dalam sejumlah undang-undang, hingga pengelolaan aset sitaan dan hasil rampasan yang belum optimal.

Habiburokhman menyebut, berdasarkan data yang diterima Komisi III, pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi baru sekitar 20 persen dari total kerugian riil.

RUU Perampasan Aset nantinya mengatur sedikitnya empat jenis aset yang dapat dirampas negara, yakni aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian.

Selain itu, terdapat dua mekanisme perampasan aset yang disiapkan. Pertama, in personam, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, in rem, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

“Dua konsep tersebut kita kombinasikan. Keseimbangan kepentingan hukum dan hak konstitusional warga atas harta benda,” ujar Habiburokhman.

Meski target pengesahan telah ditetapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan legislasi.

Habiburokhman mengatakan, hingga Desember 2026 Komisi III akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah dan harmonisasi. Selanjutnya, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi.

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua atau pengesahan menjadi undang-undang.

Dengan target 15 Desember 2026, DPR memiliki waktu sekitar dua pekan sebelum penutupan tahun untuk memastikan seluruh proses legislasi selesai.

“Komisi III berkomitmen bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan UU yang efektif, berkeadilan, dan kebermanfaatan dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif,” pungkas Habiburokhman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana rampung dan disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026.

Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset akan mengikuti kalender DPR.

“Tadi sudah disampaikan menurut Kalender DPR RI paling lambat tanggal 15 Desember 2026, apakah dapat disetujui?” kata Dasco kepada peserta rapat. Pernyataan tersebut kemudian disetujui seluruh anggota yang hadir.

DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026 setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan bersama pemerintah.

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Eddy Hiariej menilai, secara ideal pembahasan beleid ini seharusnya dilakukan setelah revisi KUHAP dan KUH Perdata rampung. Meski demikian, dia tetap mendukung DPR untuk mulai membahas aturan tersebut secepat mungkin.

“Tapi kami setuju dengan Baleg bahwa kita mulai merintis dari 2025. Entah kapan selesainya, karena dalam hal ini kita harus menerima masukan dari berbagai pihak. Kita butuh meaningful participation,” ujarnya saat rapat penyusunan Prolegnas di Baleg DPR.

Pada kesempatan tersebut, Eddy mengaku kurang sepakat dengan istilah "perampasan". Dia mengatakan, yang lebih tepat dipakai adalah istilah asset recovery atau pemulihan aset, bukan “perampasan aset” seperti yang selama ini digunakan.

“(Istilah internasional) asset recovery tidak diterjemahkan sebagai perampasan aset, tapi pemulihan aset. Perampasan aset adalah bagian kecil dari pemulihan aset itu,” sebutnya.

Eddy menambahkan, ada tujuh tahapan dalam proses pemulihan aset. Dia memahami pembahasan ini secara detail karena mengaku pernah melakukan penelitian berkaitan dengan hal ini selama tiga tahun. Menurutnya, pembahasan ini cukup rumit.

“Kami pernah melakukan penelitian panjang tiga tahun tentang asset recovery dan memang tidak mudah, tepat seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua (Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan),” ungkapnya.

Eddy juga mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Menurutnya, hal ini penting karena sistem hukum di Indonesia masih berpegang pada&nbsp;model conviction-based asset forfeiture (CBAF).

"Sistem kita kan masih berpegang pada model conviction-based asset forfeiture, di mana pemulihan aset hanya dapat dilakukan melalui vonis pengadilan," sebutnya.

Dia mendorong agar ke depan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) juga bisa diterapkan dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, mekanisme inilah yang diperlukan karena nggak masuk hukum acara pidana maupun perdata.

Sedikit informasi, NCBAF atau lebih dikenal secara global sebagai NCB saja, adalah mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh negara tanpa perlu menunggu dan membuktikan kesalahan pelaku melalui proses peradilan pidana dulu.

Alih-alih fokus pada pelaku, NCB menargetkan asetnya secara perdata (in rem); menjadikannya sebagai mekanisme yang lebih cepat dan maksimal untuk mengembalikan kerugian negara, terutama dalam kasus korupsi, pencucian uang, atau kejahatan terorganisir lainnya.&nbsp;

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Target awal, pembahasan rampung pada tahun ini. Namun, menurut Ketua Baleg DPR Bob Hasan, prosesnya masih membutuhkan waktu.

“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful,” kata Bob Hasan pekan lalu.

Secara keseluruhan, Baleg DPR memutuskan 52 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan 67 RUU untuk 2026. Jumlah aturan prioritas 2025 meningkat dari rencana 41 beleid karena penambahan yang mencakup RUU Perampasan Aset, RUU Polri, revisi KUHAP, serta RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

Sementara itu, beberapa aturan penting lain seperti RUU Danantara, RUU Pemilu, RUU PPRT, dan RUU Hak Asasi Manusia, akan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Selain masuk prioritas 2025, RUU Polri dan RUU Perampasan Aset juga menjadi prioritas untuk 2026.

Semoga berjalan lancar dan seluruh rancangan aturan yang dibahas inklusif, melindungi kebenaran, dan menjangkau segala kalangan ya, Gez! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengesahkan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.

Ditetapkan dalam rapat pleno yang berlangsung pada Kamis (18/9/2025), penetapan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau yang lebih akrab disapa Eddy Hiariej.

Dalam rapat penyusunan Prolegnas 2025-2026 di Baleg DPR, Wamenkumham Eddy Hiariej menegaskan bahwa istilah RUU Perampasan Aset kurang tepat. Yang dikenal secara internasional adalah 'pemulihan' atau asset recovery. Apa bedanya?

Bukan RUU Perampasan Aset, tapi 'Pemulihan'; Apa Bedanya?

“Memang Presiden telah mengirimkan melalui Surpres RUU dan tentu juga naskah akademiknya tentang pemberantasan aset tindak pidana. Namun saat ini posisi DPR sedang masa reses dan baru akan kembali memasuki masa sidang 16 Mei,” ungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023). 

Untuk diketahui, RUU ini telah melalui proses yang panjang dan disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023 setelah diusulkan oleh PPATK sejak 2008. Wah, lama ya? 

Pembahasan RUU ini akan melalui beberapa tahap, termasuk pembuatan Daftar Isian Masalah (DIM) yang memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan karena perlu meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat akademisi dan lainnya.

Asrul juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak untuk membahas RUU Perampasan Aset dan siap menerima masukan dari banyak pihak. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembahasan RUU ini, harus berhati-hati dan tidak dapat dikebut.

"Saya sebagai anggota Komisi III DPR sudah diperintahkan oleh Plt Ketua Umum saya agar Fraksi PPP siap melakukan pembahasan dan tidak kemudian katakan lah menghalang-halangi dan lain sebagainya jadi tidak ada masalah. Namun kalau dikaitkan ini harus cepat, kalau nggak jadi sekian minggu, atau sekian bulan, ini tidak bisa begitu, tidak kemudian dikebut,” pungkas Arsul.

Pembahasan akan dilakukan melalui rapat pimpinan (Rapim) dan rapat pengganti musyawarah di Bamus dengan melibatkan Ketua DPR RI beserta para wakilnya. Pemerintah juga akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga setelah reses RUU ini lekas dibahas ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Media Indonesia dengan judul&nbsp;DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses.

Inibaru.id - Ada informasi menarik nih buat kamu yang bertanya-tanya kapan DPR bakal membahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Jadi, rencananya, setelah masa reses berakhir, DPR baru bakal membahas RUU yang telah disodorkan kepada mereka melalui Surat Presiden ini.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana nggak bisa terburu-buru karena harus hati-hati.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tidak Bisa Dikebut

"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari
pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR, dan ini
prosesnya sudah berjalan," ujar Jokowi seusai meninjau Pasar Johar Baru,
Jakarta, Rabu (5/4/2023). 

Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan negara
memiliki payung hukum guna memudahkan penyitaan aset-aset yang diduga diperoleh dari
hasil korupsi. Asal kamu tahu, selama ini jika negara hendak menyita aset para koruptor
harus didahului oleh putusan pengadilan. Hm, lama kan?

“Saya harapkan dengan UU perampasan aset itu dia akan
memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk
menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," ucap Jokowi.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sempat
menyampaikan RUU tersebut menunggu persetujuan Presiden di Kementerian
Sekretariat Negara (Setneg) untuk diserahkan kepada DPR bersama naskah
akademik. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga telah masuk dalam program
legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Semoga DPR gercep ya untuk mengesahkan RUU tentang
perampasan aset di tengah banyaknya pejabat yang pamer harta nggak wajar! Sudah
semestinya pundi-pundi yang berasal dari uang rakyat ini diselamatkan untuk membangun
Indonesia yang lebih baik. Menurutmu gimana, Millens? (Siti
Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah diterbitkan Medcom dengan judul&nbsp;Presiden Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas.

Inibaru.id – Kamu pasti setuju jika aset kekayaan
para koruptor dikembalikan kepada negara. Tenang, hal ini tengah diupayakan kok. Kenyataannya, negara tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perampasan Aset.

Saat ini Presiden Joko Widodo meminta RUU tentang Perampasan
Aset bisa segera dibahas bersama DPR. RUU itu diajukan sebagai inisiatif
pemerintah, Millens.

Gemas banget ya melihat gaya hidup hedon para pegawai pemerintah yang ternyata didapat dari hasil korupsi? Negara memang bisa saja menyita semua aset koruptor tersebut tapi harus melewati proses di pengadilan. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah sedari 2007 dibahas harus segera disahkan.