Inibaru.id – Jeritan para pedagang di sejumlah pasar di Indonesia ditanggapi pemerintah. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dipastikan akan meneken Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berisi media sosial seperti TikTok Shop dilarang jualan di Indonesia.
Peraturan yang dimaksud adalah Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
“Dalam aturan ini, social commerce nantinya hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa, nggak boleh transaksi langsung bayar. Jadi perannya mirip TV ya, kan di TV boleh ada iklan, tapi nggak boleh jualan, nggak bisa terima uang. Tugasnya lebih ke promosi,” terang laki-laki yang kerap disapa Zulhas tersebut sebagaimana dikutip dari Detik, Senin (25/9).
Mendengar hal tersebut, pihak Tiktok Shop yang akan terdampak dengan peraturan ini langsung angkat bicara. Meski mengaku akan tetap menghormati keputusan pemerintah, Tiktok mengklaim peraturan tersebut akan memberikan dampak pada 6 juta UMKM serta 7 juta kreator affiliate yang selama ini sudah aktif dan menjalankan bisnisnya di Tiktok Shop.
“Kami harap pemerintah mempertimbangkan kembali peraturan ini karena akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang sudah memakai platform kami,” ujar Kepala Komunikasi TikTok Indonesia Anggini Setiawan sebagaimana dilansir dari Republika, Senin (25/9/2023).
Anggini juga mengaku sudah banyak mendengar keresahan dari penjual lokal yang selama ini memakai Tiktok Shop untuk berjualan.
“Padahal, social commerce seperti kami muncul sebagai solusi bagi para UMKM untuk meningkatkan traffic dan penjualan toko online-nya,” keluh Anggini.
Apa yang diklaim TikTok bertentangan dengan anggapan Zulkifli Hasan dan pemerintah. Zulhas menganggap keberadaan mereka membuat pembeli di Indonesia bisa mendapatkan barang-barang impor dengan harga murah alias crossborder. Ini tentu membuat banyak penjual di toko fisik jadi sepi. Menurut pemerintah, jika hal ini dibiarkan akan membuat UMKM dalam negeri bisa hancur.
Benarkah Melindungi UMKM?
Terkait dengan perbedaan pendapat ini, Direktur Indonesia Development And Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono angkat bicara. Meski menyebut niatan pemerintah baik untuk melindungi UMKM, bisa jadi peraturan ini nggak akan efektif karena bertentangan dengan arah perkembangan teknologi.
Menurutnya, perkembangan teknologi akan sulit dilawan. Sederhananya, sebelum social commerce seperti Tiktok Shop muncul, masyarakat sudah mulai meninggalkan toko fisik dan beralih ke toko online.
Alih-alih melarang social commerce, dia lebih menyarankan pemerintah untuk memastikan social commerce dan e-commerce mematuhi sejumlah regulasi seperti pajak, pembatasan produk impor, hingga memastikan produk yang dijual sudah mendapatkan sertifikat halal, POM, dan lain-lain.
“Kalau ada regulasi yang tepat, persaingannya tentu akan sehat, asalkan tentu saja pengawasan dari pemerintah berjalan dengan baik,” ucap Yusuf sebagaimana dilansir dari Cnn, Selasa (26/9).
Kalau kamu, setuju nggak dengan peraturan baru dari pemerintah yang melarang social commerce seperti Tiktok jualan, Millens? (Arie Widodo/E10)
