Inibaru.id – Digitalisasi di sektor birokrasi pemerintah daerah tentu nggak bisa dihindari. Kini, semua pemerintahan daerah telah beralih ke administrasi elektronik. Meski belum menyeluruh, namun hal ini sudah menjadi satu kemajuan yang menggembirakan.
Kabupaten Blora juga menjadi salah satu pemerintahan daerah yang mengaplikasikan teknologi digital dalam penyelenggaraannya. Bahkan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blora mengalami peningkatan signifikan dari 416 kabupaten se-Indonesia. Nilainya naik dari 2,06 pada 2022 menjadi 3,27 pada 2023.
Karena itu, Blora berhasil menyabet penghargaan Digital Government Award 2024. Acara yang diselenggarakan di Istana Negara itu dihadiri Presiden Joko Widodo.
Bupati Blora Arief Rohman berharap pencapaian ini dapat menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora, untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital.
“Ayo sesarengan mbangun (bersama-sama membangun) sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik” tegas bupati, usai penyerahan penghargaan Digital Government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Dalam acara tersebut, terdapat 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 se-Indonesia. Dari Jawa Tengah, ada 22 kabupaten yang terpilih, termasuk Kabupaten Blora.
Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan SPBE yang mudah, cepat, murah, dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan bahwa SPBE harus mempermudah, bukan mempersulit masyarakat.
“Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” ucap Jokowi.
Presiden menegaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi agar seluruh layanan dapat terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
“Satu data untuk semua. Jangan bilang data ini milik lembaga ini, data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi-aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi,” lanjutnya.
Semoga prestasi Kebupaten Blora ini menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan pelayanan digitalnya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)
