Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi berpesan kepada menteri dan pihak terkait agar aktif memasarkan KITB secara terus-menerus. 

“Saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marves, kepada Menteri Investasi dan semua menteri terkait, serta direksi, agar aktif terus memasarkan kawasan ini,” katanya.

Jokowi menjelaskan bahwa kawasan industri ini akan dibangun seluas 4.300 hektare, yang akan menciptakan peluang kerja bagi sekitar 250 ribu pekerja.

“Sekarang, total dalam perencanaan 4.300 hektare yang nantinya akan menampung industri dan pabrik-pabrik, membuka lapangan kerja untuk kurang lebih 250 ribu pekerja,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Jokowi, sudah ada 18 perusahaan yang berinvestasi di KITB dengan total investasi sekitar Rp14 triliun, yang dapat menampung sekitar 19 ribu pekerja.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mengambil keputusan dengan cepat untuk menarik investor asing.

“Jika kita tidak mengambil keputusan cepat dan melaksanakan keputusan itu dengan cepat, peluang itu pasti akan hilang,” ujarnya.

Jokowi melihat adanya tantangan dan kesempatan besar bagi Indonesia untuk maju, karena banyak perusahaan luar negeri yang ingin merelokasi industrinya ke negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi rendah, dan stabilitas politik yang bagus.

“Saya melihat banyak keinginan untuk merelokasi industri, membangun pabrik baru di negara dengan pertumbuhan ekonomi baik, inflasi rendah, stabilitas ekonomi dan politik yang bagus. Indonesia saat ini banyak dilirik oleh para investor,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya karena Indonesia berhasil naik peringkat ke-27 dalam indeks daya saing global atau World Competitiveness Index, berkat berbagai indikator seperti efisiensi pemerintahan dan kesiapan infrastruktur.

“Kita patut bersyukur, saat ini World Competitiveness Index kita naik ke peringkat 27, karena banyak indikator, dari performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi pebisnis Indonesia, hingga kesiapan infrastruktur,” tambahnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada 18 perusahaan yang berinvestasi di KITB dengan nilai investasi mencapai Rp14,8 triliun, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 250 ribu orang.

“KITB ini sudah menarik 18 perusahaan, dan kami menargetkan lapangan kerja hingga 250 ribu orang dalam waktu paling lama 10 tahun. Saat ini, dari 18 perusahaan tersebut, sudah menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 19 ribu orang, dengan total investasi lebih dari Rp14 triliun,” jelas Bahlil.

Semoga makin banyak pencari kerja yang terserap di sini ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang pada Jumat (26/7/2024) sore.

Dalam acara tersebut, Nana Sudjana duduk bersebelahan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Bersama dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta pihak terkait, mereka menekan sirine sebagai tanda peresmian KITB.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah dibuka dan diresmikan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada Jumat (26/7/2024). Diperkirakan kawasan industri itu dapat menyerap 250 ribu pekerja.

Diresmikan Jokowi, Kawasan Industri Terpadu Batang Bakal Serap 250 Ribu Pekerja

“Begitu banjir rob ini bisa dikendalikan, kita yakin bahwa para investor akan lebih nyaman untuk ke Kota Semarang dan juga wilayah Jateng,” tuturnya.

Proyek ini mencakup pembangunan dua kolam retensi di sisi barat dan timur, masing-masing dilengkapi dengan rumah pompa, serta tanggul sepanjang 3,6 kilometer di kedua sisi.

Nana Sudjana menambahkan bahwa Jawa Tengah menarik minat banyak investor, baik domestik maupun internasional, berkat kawasan industrinya yang tersebar di beberapa daerah. Beberapa kawasan industri utama di Jawa Tengah meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang.

“Kita sudah komunikasi dengan pemodal asing, dan mereka akan berinvestasi di Jateng. Ke depan Jateng akan tumbuh berkembang menjadi daerah yang maju,” ucapnya.

Presiden Jokowi menargetkan proyek ini selesai pada Agustus 2024, dengan biaya mencapai Rp386 miliar. Dia Menurutnya progres pembangunan proyek tersebut sudah terlihat nyata dan saat ini biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan mencapai Rp386 miliar.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu yang juga ikut menemani Jokowi menyatakan, proyek ini telah menjadi harapan bagi masyarakat Kota Semarang, terutama warga Tambak Lorok. Proyek tersebut mencakup penataan kampung nelayan dan pengembangan kampung wisata bahari, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya tarik daerah tersebut.

Semoga pembangunan ini bisa lekas rampung dan masyarakat nggak lagi hidup dalam ancaman rob ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, mendampingi Presiden RI Joko Widodo untuk memeriksa proyek pengendalian banjir dan rob di Tambak Lorok, Kota Semarang, pada Senin (17/6/2024).

Proyek yang dikelola oleh Kementerian PUPR ini bertujuan untuk menata kawasan kampung nelayan pesisir dan telah mencapai progres 85%. 

Nana Sudjana mengungkapkan bahwa selesainya proyek ini akan meningkatkan iklim investasi di Semarang dan Jawa Tengah, dengan menekan resiko banjir dan rob. 

Proyek pengendalian banjir dan rob di Tambak Lorok Semarang diperkirakan selesai pada Agustus 2024. Saat ini proses pembangunan sudah berjalan 85% dan menelan anggaran Rp386 miliar.

Capai 85%, Proyek Pengendalian Banjir di Tambak Lorok Ditaksir Rampung Agustus 2024

Salat Iduladha di Simpanglima berlangsung khusyuk dan tertib, dengan KH Zainuri Ahmad, pengasuh Ponpes Nurul Qur’ani Semarang, sebagai imam, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari sebagai khatib.

Seusai salat, Jokowi dan Nana Sudjana menyapa masyarakat dan menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Jokowi memberikan seekor sapi jenis simental dengan berat sekitar 1.250 kg, yang akan disembelih pada hari Selasa (18/6/2024) di Islamic Center.

“Ada amanah dari Presiden, sapi ini untuk disembelih dan dibagikan. Ini pengalaman pertama menyembelih sapi sebesar ini,” kata Ketua Yayasan Masjid Baiturrahman, Ahmad Darodji, setelah menerima secara simbolis kurban sapi dari Jokowi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memberikan dua ekor sapi jenis simental sebagai kurban tahun ini. Seekor sapi bernama Manggala dengan berat hidup 832 kg diserahkan kepada panitia kurban Masjid Raya Baiturrahman Semarang, dan seekor lagi bernama Sambara dengan berat hidup 775 kg diserahkan kepada panitia Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. 

Saat ini, sapi kurban dari Pj Gubernur Jateng sudah berada di Islamic Center Semarang dan akan disembelih pada Selasa (18/6/2024).

“Semua daging kurban akan dibagikan kepada lebih dari seribu masyarakat, termasuk yatim piatu yang akan menerima secara langsung, serta yang menukar kupon di Baiturrahman,” ujar Darodji. 

Buat kamu yang tinggal di sekitar Simpanglima dan MAJT, kebagian daging kurban dari Presiden nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Presiden RI Joko Widodo menunaikan salat Iduladha di kawasan Simpanglima, Kota Semarang, pada Senin (17/6/2024).

Dalam pelaksanaan salat Iduladha tersebut, Jokowi dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berada di barisan depan, bersama pejabat lainnya seperti Menteri PUPR, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jateng, Kajati Jateng, Kabinda, dan Sekda Jateng Sumarno. Sementara Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, berada di shaf perempuan bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, dan Penjabat Ketua TP PKK Jateng Shinta Nana Sudjana.

Tahun ini, Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Simpanglima Semarang. Seusai salat, Jokowi menyerahkan kurban berupa sapi yang dinamakan Manggala dan Sambara kepada panitia Masjid Baiturrahman dan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).&nbsp;

Presiden Jokowi Salat Id di Semarang Lanjut Serahkan Manggala dan Sambara

Karena itu, Blora berhasil menyabet penghargaan&nbsp;Digital Government Award 2024. Acara yang diselenggarakan di Istana Negara itu dihadiri Presiden Joko Widodo.

Bupati Blora Arief Rohman berharap pencapaian ini dapat menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora, untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital.

“Ayo sesarengan mbangun (bersama-sama membangun) sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik” tegas bupati, usai penyerahan penghargaan Digital Government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Dalam acara tersebut, terdapat 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 se-Indonesia. Dari Jawa Tengah, ada 22 kabupaten yang terpilih, termasuk Kabupaten Blora.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan SPBE yang mudah, cepat, murah, dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan bahwa SPBE harus mempermudah, bukan mempersulit masyarakat.

“Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” ucap Jokowi.

Presiden menegaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi agar seluruh layanan dapat terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

“Satu data untuk semua. Jangan bilang data ini milik lembaga ini, data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi-aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi,” lanjutnya.

Semoga prestasi Kebupaten Blora ini menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan pelayanan digitalnya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id –&nbsp;Digitalisasi di sektor birokrasi pemerintah daerah tentu nggak bisa dihindari. Kini, semua pemerintahan daerah telah beralih ke administrasi elektronik. Meski belum menyeluruh, namun hal ini sudah menjadi satu kemajuan yang menggembirakan.

Kabupaten Blora juga menjadi salah satu pemerintahan daerah yang mengaplikasikan teknologi digital dalam penyelenggaraannya. Bahkan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Blora mengalami peningkatan signifikan dari 416 kabupaten se-Indonesia. Nilainya naik dari 2,06 pada 2022 menjadi 3,27 pada 2023.

Pemerintah Kabupaten Blora menerima penghargaan Digital Government Award 2024 atas prestasinya meningkatkan indeks SPBE secara signifikan.

Indeks SPBE Naik Signifikan, Kabupaten Blora Terima Penghargaan

Di sisi lain, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670 orang. Namun, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk.

Artinya, Indonesia masih kekurangan sebanyak 29.179 dokter spesialis. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat sekitar 2.700 lulusan dari 24 fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.

Selain itu, distribusi dokter spesialis di Indonesia juga nggak merata, dengan sekitar 59% di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertekad mengatasi masalah distribusi dokter yang tidak merata, masalah yang belum terselesaikan selama 79 tahun.

Kemenkes merumuskan kebijakan rencana untuk 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.

Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, diperlukan lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis. Namun, dengan pendekatan berbasis rumah sakit, pemenuhan dokter spesialis dapat dipercepat dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.

“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.

Dari segi kualitas, dokter spesialis yang lulus dari program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di luar negeri.

Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.

“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi.

Semoga program ini bisa menghasilkan lulusan dokter berkualitas sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan pada Senin (6/5). Acara peluncuran tersebut digelar di RSAB Harapan Kita, Jakarta.

Program ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki rasio dokter yang rendah, yaitu hanya 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia.

Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia hanya sebanyak 156.310 orang. Namun, untuk mencapai target rasio 1 dokter umum per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan sebanyak 124.294 dokter umum. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat sekitar 12.000 lulusan dari 117 fakultas kedokteran di Indonesia.

Keberadaan dokter sangat vital untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sayangnya, rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia masih sangat kurang.

Jokowi Resmikan&nbsp;Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Beberapa bahan pokok  mengalami penurunan harga dan ada juga yang masih mengalami peningkatan harga.

"Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Saya lihat di sini baik,” ujar Jokowi di Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Jokowi juga mengungkapkan masih ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah beras yang berdasarkan peninjauannya mengalami kenaikan harga di pasar tersebut.

“Yang sedikit naik beras, yang lain-lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun, daging ayam (turun) juga, telur (turun) juga. Saya kira baik, beras saja yang sedikit naik,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut memberikan bantuan sosial kepada para pedagang yang ada di Pasar Grogolan Baru. Bukan cuma itu, Presiden dan Ibu Iriana juga berbelanja sejumlah dagangan yang dijajakan para pedagang di Pasar Grogolan Baru.

Hm, kalau beras di pasar kotamu gimana, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul&nbsp;Harga Beras di Pekalongan Masih Naik.

Inibaru.id - Salah satu agenda yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika berkunjung ke suatu daerah adalah memantau harga-harga bahan pokok di pasar.

Seperti yang dilakukannya di Kota Pekalongan hari ini, Rabu (30/8/2023). 

Di sana, Jokowi mengecek harga kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Dia mengatakan harga sejumlah komoditas pangan di Kota Pekalongan cukup baik. 

Harga kebutuhan pokok di Pekalongan yang mengalami kenaikan adalah beras. Sementara itu, harga bawang merah turun.

Di Pekalongan, Harga Beras Naik, Bawang Merah Turun

Jokowi menjelaskan kebutuhan rumah dipengaruhi adanya 700 hingga 800 ribu kartu keluarga (KK) baru di Indonesia per tahunnya. Perekonomian Indonesia yang makin berkembang dan membaik juga ikut berperan.

Mantan Gubernur Jakarta ini mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten berada di atas 5 persen dalam kurun waktu 7 kuartal berturut.

Indonesia masuk di antara tiga negara G20 yang ekonominya bisa tumbuh di atas 5 persen.

"Di G20 yang tumbuh di atas 5 persen cuma Indonesia, India, dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Yang lain maaf, saya gak bisa sebutkan nanti tersinggung," jelas dia.

Dengan berbagai kondisi ini, sektor properti hingga konstruksi bisa terus berkembang. Jenis sektor tersebut dinilai mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi global.

"Saya senang di tengah perlambatan ekonomi global sektor properti real estate dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh dan tahan banting dan semakin kompetitif," beber dia. 

Semoga ada solusi dari pemerintah ya biar akses untuk memiliki rumah semakin mudah. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Memiliki sebuah rumah mungkin baru menjadi impian bagi sebagian masyarakat. Maklum, harga tanah semakin menanjak dan biaya pembangunan yang nggak murah menjadi sebabnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih ada kekurangan pasokan rumah atau backlog hingga 12,1 juta unit.

"Kebutuhan kita itu masih sangat besar, karena backlog di Indonesia masih 12,1 juta. Ini adalah opportunity yang bisa dikerjakan seluruh anggota REI," ujar Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) REI 2023, di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (9/8).

Presiden Joko Widodo membeberkan bahwa Indonesia masih kekurangan 12,1 juta unit rumah.

Indonesia Kekurangan 12,1 Juta Unit Rumah

Lebih lanjut diungkapkan Bey, Presiden santap siang bersama
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Praktikno, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI
Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pelaksana
harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Seluruh rombongan
dipastikan dalam kondisi baik.&nbsp;

O ya, sebagai informasi, Pasukan Pengamanan Presiden
(Paspampres) telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) jika terjadi hal
yang nggak dinginkan. Karena itu, Presiden tetap melanjutkan kegiatannya di
Papua secara normal. 

"Saat ini kegiatan masih berjalan normal. Sepanjang
jalan aktivitas masyarakat normal," jelas dia. 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
menyatakan pusat gempa berada di laut 42 km Barat Laut Kabupaten Jayapura,
Papua. Adapun lokasi tepatnya berada di 2.40 Lintang Selatan, 140.07 Bujur
Timur di kedalaman 28 kilometer. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11.25 WIB.

Syukurlah keadaan RI 1 baik-baik saja ya, Millens. Kalau
ada yang menyebarkan berita sebaliknya berarti itu hoaks! (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Kondisi Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dipastikan aman ketika gempa magnitudo 5,0 mengguncang Jayapura, Papua, hari
ini Jumat (7/7). Diketahui saat itu, Presiden tengah melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Jayapura. &nbsp;

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin menyampaikan Presiden tengah makan siang di rumah makan, Jalan
Koti, Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, ketika gempa terjadi. Disebut
Bey Presiden dan rombongan nggak merasakan guncangan tersebut. &nbsp;

"Tidak terasa ada gempa, dan saat makan siang tidak ada
yang merasakan juga," ujar Bey saat dikonfirmasi, Jumat (7/).

Papua diguncang gempa magnitudo 5 ketika Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan kerja ke sana. Lalu bagaimana kondisi presiden?

Gempa Guncang Papua, Bagaimana Kondisi Presiden?

Nah untuk itu, Presiden Jokowi membeberkan
beberapa upaya dalam peta jalan itu. Salah satunya dengan meningkatkan
produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare. 

"Melalui perbaikan praktik agrikultur berupa
pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut,"
tulis Presiden Jokowi dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2023, Minggu (18/6). 

Rencananya, Presiden Jokowi akan menambah area lahan baru
perkebunan tebu seluas 700 ribu hektare. Sebagai informasi, lahan ini bersumber
dari perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.

Berikutnya, bakal meningkatkan efisiensi, utilisasi, dan
kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen. Yang terakhir,
pemerintah bakal meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu
paling sedikit sebesar 1,2 juta kilo liter. 

Asal kamu tahu, Presiden menargetkan pencapaian swasembada
gula untuk kebutuhan konsumsi diwujudkan paling lambat pada 2028. Sedangkan
pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri bisa diwujudkan paling
lambat pada 2030.

Hm, kamu optimistis nggak nih kalau Indonesia bisa
mewujudkan swasembada gula 5 tahun yang akan datang, Millens? (Siti
Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Strategi
Presiden Jokowi Percepat Swasembada Gula Nasional.

Inibaru.id – Dalam rangka mewujudkan percepatan
swasembada gula nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan peta
jalan. Bukan cuma untuk swasembada gula nasional tapi juga penyiapan bioetanol
sebagai bahan bakar nabati.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan
Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Presiden Joko Widodo berencana mewujudkan swasembada gula nasional paling lambat pada 2028 nanti. Untuk itu, menurutnya, perbaikan praktik agrikultur diperlukan.

Perbaikan Praktik Agrikultur Bisa Wujudkan Swasembada Gula Nasional

"Tentu dengan terbitnya regulasi tersebut adalah gerak mundur. Kita mundur kembali ke belakang, kita sudah betul dulu menghentikan tambang ekspor dan impor luar negeri, dengan adanya itu laut kita rusak,”&nbsp;ujar Parid dalam wawancara dengan Metro TV pada Rabu (31/5/2023).

Dia juga mengkritik penggunaan teknologi canggih, yang menurutnya nggak menjamin bahwa kegiatan pengerukan pasir nggak akan merusak ekosistem laut.

Menurut Parid, kegiatan ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Dia memberikan contoh pulau di Kodingareng (Makassar) yang mengalami kerusakan setelah menggunakan teknologi GPS, sehingga nelayan di sana nggak lagi dapat melaut.

"Sebelumnya pakai teknologi GPS, pulau di Kodingareng (Makassar) juga rusak, para nelayan tidak (lagi) bisa melaut,” ungkap Parid.

Parid meminta pemerintah untuk segera mencabut regulasi ini. Selain itu, ia juga mengharapkan agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan dan penyelamatan laut dari dampak krisis iklim.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait kebijakan ekspor pasir laut ini agar dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dapat dihindari atau diminimalisasi.

Hm, sepertinya kebijakan ekspor pasir laut ini memang perlu ditelaah lagi ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi Laut, yang membuka kembali izin ekspor pasir laut.

Pemerintah membuka kran ekspor pasir laut. Padahal aktivitas ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan.