Inibaru.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan pada Senin (6/5). Acara peluncuran tersebut digelar di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
Program ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki rasio dokter yang rendah, yaitu hanya 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia.
Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia hanya sebanyak 156.310 orang. Namun, untuk mencapai target rasio 1 dokter umum per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan sebanyak 124.294 dokter umum. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat sekitar 12.000 lulusan dari 117 fakultas kedokteran di Indonesia.
Di sisi lain, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670 orang. Namun, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk.
Artinya, Indonesia masih kekurangan sebanyak 29.179 dokter spesialis. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat sekitar 2.700 lulusan dari 24 fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
Selain itu, distribusi dokter spesialis di Indonesia juga nggak merata, dengan sekitar 59% di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertekad mengatasi masalah distribusi dokter yang tidak merata, masalah yang belum terselesaikan selama 79 tahun.
Kemenkes merumuskan kebijakan rencana untuk 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.
Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, diperlukan lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis. Namun, dengan pendekatan berbasis rumah sakit, pemenuhan dokter spesialis dapat dipercepat dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.
Dari segi kualitas, dokter spesialis yang lulus dari program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di luar negeri.
Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi.
Semoga program ini bisa menghasilkan lulusan dokter berkualitas sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai ya, Millens! (Siti Zumrokhatun/E10)
