Inibaru.id - Pemerintah Indonesia memperoleh nilai total indeks demokrasi tertinggi secara konsisten dari tahun ke tahun dibandingkan negara-negara di ASEAN.
“Berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, pada 2016, nilai total indeks Demokrasi Indonesia tertinggi di negara-negara rumpun ASEAN. Indonesia (6,97 persen), Filipina (6,94 persen), Malaysia (6,54 persen), Singapura (6,38 persen), Thailand (4,97 persen),” ujar Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Theofransus Litaay dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis seperti dilansir Antaranews (19/10/2017).
Baca juga: Uniknya Indonesia, dari Naturalisasi hingga Pulang Bawa Rumah
Menurut Theofransus, Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan kelompok kerja Universal Periodic Review pada 2017 terhadap kinerja pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pada April 2017, hampir 42 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya di 101 pemilihan langsung di tingkat lokal. Keseluruhan pemilihan tersebut diselenggarakan dengan cara yang bebas, inklusif, dan damai. Proses demokratis tersebut memperkuat posisi HAM dalam DNS Indonesia.
Namun, lanjut Theofransus, ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Salah satunya penyelesaian HAM masa lalu.
“Penyelesaian HAM masa lalu, menjadi bagian dari program pemerintah dengan instansi yang berwenang termasuk Kejaksaan Agung,” kata dia.
Bersebalikan dengan catatan bagus bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09 turun 2,73 poin dibandingkan dengan indeks pada 2015, yakni 72,82.
“Tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto pada pertengahan bulan September 2017 seperti dilansir Tempo.co (15/9/2017).
Baca juga: Mengejutkan, Separuh Penduduk RI Tak Hafal Indonesia Raya
Kecuk mengatakan IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, juga lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel dan 28 indikator.
Dari variabel-variabel tersebut, didapat nilai indeks tiap-tiap aspek. Hasilnya, aspek kebebasan sipil adalah 76,45, aspek hak-hak sipil 70,11, serta aspek lembaga demokrasi 62,05. “Ketiga aspek IDI mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi,” katanya. (EBC/SA)
