Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Ngomong-ngomong soal tahanan para penjahat, pemerintah
Norwegia mengambil memilih opsi kedua; memanusiakan penjahat agar tak mengulang
tindakan mereka di masa depan melalui penjara bernama Halden. 

Tempat ini
merupakan penjara dengan tingkat keamanan tinggi (high-security prison) yang
menampung ratusan orang. Di sana pemerkosa, pembunuh, sampai perampok hidup berdampingan. The Guardian mencatat, Halden yang dekat dengan perbatasan Swedia ini kali
pertama beroperasi pada 2010. Biaya pembangunannya senilai 1,3 miliar krona
Norwegia (setara £138 miliar pada 2012).

Jessica Benko dalam “The Radical Humaneness of Norway’s
Halden Prison” yang dimuat di The New York Times mengatakan nggak ada gulungan
kawat tajam yang dipasang di muka penjara seperti yang umum ditemui atau pagar
listrik. Nggak ada juga menara berawak penembak jitu yang siap menarik pelatuk jika
ada tahanan yang mencoba kabur.

Bagi siapapun yang akrab dengan penjara, catat Jessica,
Halden bakalan tampak asing. Penjara ini bahkan memiliki fasilitas yang modern
dan lengkap. Belum lagi suasananya yang tenang dan damai. Pokoknya nggak ada
kesan seram seperti penjara lain. 

Bukan cuma itu, Amelia Gentleman bercerita dalam “Inside
Halden, The Most Humane Prison in the World” yang terbit di The Guardian,
bangunan dalam Halden mirip dengan hotel khas Skandinavia, lo. Desain minimalis yang
tersusun dari deretan interior memanjakan mata. Semuanya tertata rapi.

“Arsitekturnya memang tidak seperti penjara lain,” kata Are
Høidal, Direktur Halden. “Kami ingin menciptakan suasana yang tidak terlihat
seperti penjara. Kami ingin menciptakan normalitas. Kami hendak menekankan
bahwa kehidupan di dalam tembok harus sebaik mungkin dengan kehidupan di luar.”


Lalu bagaimana dengan kondisi di dalam sel? Jawabannya:
mengesankan! Setiap sel dilengkapi dengan televisi layar datar, kamar mandi
dengan shower dan handuk putih besar nan lembut, lemari es, meja, papan tulis,
serta jendela besar yang memungkinkan tahanan melihat pemandangan hutan di luar
kamar. 

Mengutip Al Jazeera, masing-masing sel nggak memiliki sekat besi seperti
halnya ruang tahanan pada umumnya. Istimewa banget kan? Høidal bahkan mengklaim
kondisi ruang tahanan di Holden lebih keren dibanding kamar hotel di Oxford
Street, London. Wah, wah!

Kegiatan para parapidana di sini juga tampak menyenangkan. Begitu
pintu sel dibuka pukul 07.30 pagi, mereka mengikuti pendidikan, pelatihan, dan
permainan. Setelah itu, pintu sel kembali ditutup pukul 8.30 malam. Høidal pengin
membuat mereka “nggak agresif serta lebih bahagia.” 

Berbagai kegiatan yang bisa mereka ikuti antara lain lokakarya
keterampilan, sesi diskusi, bermain musik, kompetisi olahraga, sampai memasak. Uniknya,
dalam mengikuti kegiatan, narapidana bakal diberi kompensasi uang sebanyak 53 Krona per hari (1 Krona = Rp 1.600-an). &nbsp;

Meski tampak santai, bukan berarti nggak diawasi ya. Ada sekitar
340 petugas lapas yang siap berjaga-jaga. Tapi nggak semuanya sipir. Ada yang
jadi guru dan petugas kesehatan. Mereka semua melewati proses seleksi yang
nggak sebentar, lo. Mereka harus menyelesaikan kursus setingkat pendidikan di
universitas selama dua tahun. Selain itu, mereka didorong menguasai pemahaman
tentang HAM, etika, dan hukum. 

Di sini, mereka nggak sekadar bekerja menurut jobdesk-nya. Mereka
juga dituntut untuk berbaur dengan tahanan, berkomunikasi dengan mereka,
memberikan nasihat, serta mendampingi maupun mendoktrin tahanan agar nggak
kembali melakukan kejahatan. Yap, mereka juga harus menjadi motivator,
pendidik, sekaligus panutan bagi para narapidana.

Jadi, jangan heran jika kamu bisa melihat petugas lapas dan
narapidana bisa mengobrol dengan santai sambil ngopi. Jangan kaget juga kalau
ada tahanan yang bebas berjalan dari satu gedung ke gedung lain tanpa diikuti
sipir. Ini terjadi karena adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Duh,
sulit dipercaya ya? 

“[Di Halden] Anda bisa percaya kepada sebagian besar
tahanan,” kata Lasse Andresen, petugas senior di Halden, dikutip Al Jazeera.
“Tapi, memang ada beberapa yang tidak bisa Anda percaya karena ada yang salah
dalam kepala mereka.”

Jer basuki mawa beo, kata orang Jawa. Semua pekerjaan
besar ini juga membutuhkan dana yang nggak sedikit. Operasional di Halden
mencapai sekitar 3.000 Krona (£ 320) tiap harinya. Uang segitu tentu lebih besar
dibanding biaya operasional penjara lain yang cuma butuh 2.000 Krona. Jika di
Inggris biaya pertahun untuk operasional penjara sebesar £ 45.000, di Holden
menyentuh £ 116.000.

Kamu mungkin berpikir bahwa dengan biaya sebesar itu dan
fasilitas yang sebagus itu, para narapidana nggak merasa dipenjara. Tapi bagi narapidana
bernama Kent, penjara tetaplah penjara. Lelaki yang dihukum tiga tahun akibat
melakukan serangan kekerasan ini menyebut Halden “telah merenggut
kebebasannya.” “Yang terburuk adalah ketika waktu sudah malam, pintu sel sudah
ditutup, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah duduk di sebuah kamar. Itulah yang
selalu jadi waktu-waktu sulit,” akunya. 

Bukan cuma Kent, seorang napi kasus penyelundupan narkoba menyatakan bahwa banyak orang yang mengira tinggal di Halden serasa seperti
tinggal di hotel bintang lima. Namun, menurutnya, “Penjara adalah penjara.
Mereka mengurungmu.” 

Gudrun Molden, salah satu arsitek perancang Halden
mengungkapkan meski model Halden jauh lebih layak dibanding penjara-penjara
Norwegia lainnya, tapi esensi “penjara sebagai medium hukuman” nggak serta
merta hilang begitu saja. 

“Tentu saja Halden tetap mengambil kebebasan mereka. Ini
disimbolkan lewat dinding-dinding yang berdiri tegak di seluruh bangunan Halden,”
tegasnya. 

Ryan Berger dalam makalahnya berjudul “Kriminalomsorgen: A
Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway” (PDF) mengungkapkan
bahwa perlakuan terhadap narapidana di Halden sepenuhnya difokuskan untuk
rehabilitasi dan membantu mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. 

Pada dasarnya, sistem hukum di Norwegia mengedepankan proses
rehabilitasi dibanding hukuman. Paradigma ini kentara tatkala Norwegia meniadakan
hukuman mati bagi warga sipil sejak 1902 dan menghapuskan hukuman seumur hidup
pada 1981. Sebagai gantinya, tahanan dikurung maksimal selama 21 tahun. 

Nah, rupanya perubahan jenis dan masa hukuman nggak dirasa
cukup. Pada 1998, Kementerian Kehakiman Norwegia meninjau ulang metode dan
tujuan Dinas Pemasyarakatan (Correctional Service), dan menyimpulkan bahwa
proses hukuman narapidana harus terdiri dari pendidikan, pelatihan kerja, dan
proses terapi. 

Hampir satu dekade kemudian, pada 2007, pemerintah kembali
mengevaluasi kesimpulan yang ada. Hal yang ditambahkan ialah reintegrasi
narapidana selepas mereka bebas. Negara merasa perlu membantu narapidana
mengasah kemampuan mereka agar bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di
masyarakat. Selain itu, konsensus 2007 juga menegaskan bahwa pemerintah,
bekerjasama dengan lembaga lainnya, akan menyediakan jaminan sosial, kesehatan,
pendidikan, hingga dana pensiun bagi narapidana. 

Hasilnya, Halden yang berstatus penjara pertama yang
dibangun selepas keputusan itu tersebut, otomatis nggak luput menerapkan
butir-butir konsensus di atas. Jadilah setiap aspek pembangunan penjara
dirancang untuk mengurangi tekanan psikologis, mereduksi konflik, meminimalisir
friksi antar penghuni, serta fokus pada tahapan rehabilitasi maupun reintegrasi
masyarakat, sesuai dorongan reformasi hukum pemerintah.

Satu penelitian, seperti yang dikutip Berger dalam makalahnya,
menyebutkan bahwa kebijakan pendekatan hukum yang manusiawi (lewat penjara
maupun masa tahanan) berandil dalam mengubah perilaku tahanan usai bebas. Dalam
penelitian yang dilakukan dalam rentang 2005 hingga 2009 dan melibatkan 22.000
tahanan tersebut mengatakan sebanyak 40 persen tahanan di Norwegia punya
prospek lebih baik mendapatkan pekerjaan usai bebas dan memiliki kemungkinan 46
persen lebih kecil untuk kembali melakukan tindak kejahatan. 

Bukan cuma itu, pendekatan manusiawi di penjara macam Halden
juga berkontribusi dalam menurunkan angka kejahatan secara keseluruhan. Usai pendekatan
itu diterapkan, tingkat kejahatan di Norwegia, mencapai 20 persen (saja). Angka
ini kecil dibanding negara Nordik lain (Swedia, Finlandia, Islandia, Denmark)
yang rata-rata tingkat kejahatannya mencapai 24 persen dan 31 persen. 

“Kami tidak berpikir bahwa memperlakukan mereka dengan keras
akan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Kami tidak berpikir tentang
balas dendam dalam sistem penjara Norwegia. Kami lebih fokus pada rehabilitasi.
Bangunan inilah yang bisa menjadikan mereka lebih 'lembut.'"

Hm, Norwegia memang beda ya. Kira-kira kamu ikhlas nggak
kalau penjahat diperlakukan manusiawi seperti di Halden, Millens? (Tir/IB21/E07)

Inibaru.id – Pendapat ini pastinya mengundang perdebatan. Sebagian orang
mungkin berpendapat penjahat seharusnya diperlakukan sesuai kejahatannya. Nggak
ada yang namanya maaf ataupun kesempatan kedua. &nbsp;Penjahat dianggap berada pada level rendah
sehingga nggak layak hidup di tengah masyarakat.

Sementara, sebagian yang lain mengatakan bahwa memperlakukan
para penjahat secara manusiawi dapat mereduksi niat jahat yang masih tertanam
di pikiran mereka. Para pelanggar hukum ini perlu disadarkan bahwa mereka
merupakan manusia yang masih punya martabat sehingga nggak boleh lagi merugikan
pihak lain.

Konon, salah satu cara ampuh untuk menurunkan angka kejahatan bukanlah dengan memperkeras bentuk untuk menimbulkan efek jera, melainkan dengan memperlakukan para penjahat secara manusiawi.&nbsp;

Fasilitas Lengkap di Penjara Halden, Sel Paling Manusiawi di Dunia

Potongan video lainnya juga memperlihatkan Ferdian yang
sedang melakukan&nbsp;push up dan jalan merangkak.

Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya
memastikan bahwa video yang beredar tersebut benar adanya. Diduga, para tahanan nggak suka dengan perilaku Ferdian Cs sehingga melakukan perundungan tersebut.

“Itu terjadi karena tahanan nggak suka terhadap&nbsp; kelompok ini karena memberikan bantuan berisi
sampah. Mereka nggak suka, sehingga tahanan ini melakukan bully kepada Ferdian
Cs,” ujarnya.

Dia pun menambahkan bila tersebarnya video tersebut karena
ada dua orang yang memasukkan ponsel ke dalam sel sehingga aksi tersebut bisa
menyebar luas di media sosial. Akibat hal ini, pihaknya kini memperketat kunjungan tamu.

“Sekarang kita akan perketat di tahanan nggak menerima
kunjungan tamu, besuk, dan nggak menerima makanan dari luar kecuali mako (yang
disediakan Mapolres) itu sendiri,” ujar Ulung.

Respon lain pun hadir dari Rohman Hidayat selaku kuasa hukum
tiga tersangka video prank. Dia mengaku akan melaporkan kejadian perundungan
terhadap Ferdian Cs ke Komnas HAM.

“Kita akan segera membuat surat permohonan perlindungan ke
Komnas HAM. Dengan beredarnya video tersebut, itu mengindikasikan bila di rumah
tahanan nggak aman, sebab ada perundungan dan penganiayaan,” kata Rohman,
Minggu(10/5/2020).

Menurut Rohman, perundungan yang menimpa Ferdian
Cs sudah di luar batas dan nggak manusiawi. Padahal, dengan tertangkapnya Ferdian oleh
petugas kepolisian, sebenarnya sudah cukup karena para tersangka ini juga akan menjalani proses hukum.

Sayangnya, rencana Rohman untuk segera mendatangi Komnas HAM terhalang status PSBB yang diterapkan secara ketat di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dia pun memutuskan untuk mengirim surat terlebih dahulu.

“Kita akan melaporkan ke Komnas HAM sesegera mungkin. Apakah
memungkinkan kita ke Komnas HAM seperti sekarang? Yang jelas akan kita surati
dulu,” ujar Rohman.

Meski sebal dengan aksi prank Ferdian Paleka yang merendahkan,&nbsp;sebaiknya kamu nggak mendukung perundungan, ya Millens.&nbsp;

(Cnn/MG31/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id – Youtuber
asal Bandung, Ferdian Paleka, dkk telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran
nama baik akibat konten prank yang dia unggah. Sehari setelah masuk bui, video yang
memperlihatkan Ferdian sedang dikerjai oleh tahanan lain pun menghebohkan media sosial.

Dalam video tersebut, sosok Ferdian terlihat sudah digunduli dan
hanya mengenakan pakaian dalam. Dia kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Nggak hanya
itu, para tahanan meminta Ferdian dkk untuk mengikuti perintah dengan meniru
kalimat yang diucapkan perekam video.

‘Ngomong ‘halo guys’ dong,” ucap salah satu perekam video
tersebut.

Baru beberapa hari mendekam di penjara, Ferdian Paleka menjadi korban perundungan oleh tahanan lainnya. Video bullying&nbsp;yang didapatnya viral di media sosial. Kuasa hukumnya pun melaporkan kasus ini ke Komnas HAM.

Di-bully&nbsp;di Penjara, Kuasa Hukum Ferdian Paleka Lapor Komnas HAM

“Jadi kami mencari kolega korban, keluarga korban, kemudian
minta izin dari RT, RW, lurah, camat sampai walikota, Polsek, Polres, Polda,
Koramil, sampai Kodam, dan kami tembuskan juga ke Mabes TNI,” &nbsp;kata Koordinator PMS-HAM Yunantyo Adi
Setiawan.

Ternyata di sana ditemukan nama-nama korban yang diduga
berjumlah 24 orang. Delapan di antaranya Darsono, Doelkhamid, Joesoef, Moetiah,
Sachroni, Soekandar, Soerono, dan Soesatjo. Para korban ini dibunuh tanpa ada
tindak lanjut hukum yang jelas.

PMS-HAM pada awalnya ingin melakukan penggalian makam, tapi
niat tersebut nggak mendapat respon dari KOMNAS HAM. Lalu dipilihlah opsi
pemasangan nisan. PMS-HAM juga melakukan dialog dengan Pemuda Pancasila dan
Front Pembela Islam (FPI) agar nggak terjadi penolakan.

Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, acara pemasangan
nisan di makam Plumbon itu akhirnya dilakukan pada 1 Juni 2015. Acara ini
melibatkan Pemerintah Daerah, pimpinan Perhutani Kendal. Polri/TNI, tokoh
lintas agama, warga, dan elemen masyarakat sehingga berlangsung dengan lancar. 

“Intinya waktu itu kita resmikan dengan doa bersama lintas
agama bersama warga bahwa tempat itu mulai 1 Juni 2015 menjadi tempat terbuka
sebagai upaya kemanusiaan terhadap korban itu,” ujar Yunantyo.

Perjuangan itupun akhirnya mendapat pengakuan. The
International Center for the Promotion Human Rights (CIPDH) sebuah organisasi
di bawah UNESCO menetapkan makam Plumbon sebagai situs memori pelanggaran HAM
berat. Penetapan itu diberikan setelah CIPDH-UNESCO meminta materi makam
Plumbon pada Yunantyo pada 1 Mei 2019.

Bersama dengan kuburan massal Priaranza del Bierzo (Spanyol)
dan Space for Memory and for the Promotion and Defense of Human Rights
(Argentina), Makam Plumbon di Indonesia menjadi kategori situs persekusi
politik.

Akhirnya, setelah menunggu sekian lama ya, Millens! Semoga keadilan selalu berpihak
pada korban. (MG26/E06)

Inibaru.id - Kompleks
kuburan massal korban tragedi G30S yang terdapat di Kampung Plumbon, Mangkang,
Kecamatan Tugu Semarang kini ditetapkan oleh CIPDH-UNESCO sebagai situs pelanggaran HAM berat. Pada&nbsp; awalnya makam tersebut digunakan sebagai
tempat mencari nomor togel oleh warga sekitar tahun 1980-an silam.

Pascareformasi tepatnya pada 2000, mantan Sekretaris Jenderal Gerwani
dan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) Sulami melakukan
identifikasi makam tersebut yang diduga berisi kerangka para korban pembunuhan
massal 1965.

Melansir Historia,
Senin (20/1), tindak lanjut dari identifikasi dilakukan oleh Perkumpulan
Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia (PMS-HAM) pada 2014. Mereka
meneliti identitas para korban yang dimakamkan di tengah hutan jati itu selama
7,5 bulan.

Makam Plumbon ditetapkan oleh CIPDH-UNESCO sebagai situs memori pelanggaran HAM berat. Makam tersebut berisi para korban tragedi berdarah G30S yang kasusnya masih menjadi polemik dan diperdebatkan hingga sekarang.

CIPDH-UNESCO Tetapkan Makam Plumbon Semarang Sebagai Situs Memori Pelanggaran HAM Berat

Inibaru.id - Kasus HAM yang terjadi di Indonesia terbilang masih tinggi nih, Millens. Bila dirata-rata, setiap tahun ada enam ribu lebih kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM. Jumlah fantastis itu baru yang terdata lo, masih banyak juga kasus yang nggak terdata karena korban enggan melapor.
Berdasarkan aduan yang diterima Komnas HAM pada 2016, pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM adalah oknum kepolisian. Sebanyak 2.290 berkas aduan dari total 7.188 berkas diduga dilakukan oleh aparat berseragam itu.
Baca juga: <a href="/infografik/e-commerce-yang-semakin-komersial" target="_blank">E-commerce yang Semakin Bertumbuh</a> <a href="/infografik/kekerasan-terhadap-perempuan-masih-menjadi-catatan-besar-akhir-tahun" target="_blank">Kekerasan terhadap Perempuan (Masih) Jadi Catatan Besar Akhir Tahun</a>
Beberapa peristiwa pelanggaran HAM pada tahun itu yang perlu digarisbawahi di antaranya, kekerasan di Senggang, Manokwari, Papua, penggusuran infrastruktur, kerusuhan berbau SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara, hingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada pelayanan transportasi.
Substansi dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi didominasi pada proses penyidikan atau penyelidikan. Sementara, penangkapan tidak sesuai ketentuan dan disertai kekerasan masing-masing ada di posisi kedua dan ketiga. Intimidasi dan tindak kekerasan juga menjadi substansi pelanggaran yang dilakukan polisi.
Pada 2017, lagi-lagi oknum kepolisian kembali menjadi pihak yang disinyalir paling banyak diadukan. Selama Agustus saja ada 215 berkas pengaduan yang melibatkan pihak kepolisian. Selain itu, pihak-pihak seperti pemerintah pusat hingga lembaga pendidikan pun tak luput menjadi pihak yang diadukan.
Baca juga: <a href="/infografik/urbanisasi-akar-masalah-picu-lonjakan-mudik" target="_blank">Urbanisasi Akar Masalah Picu Lonjakan Mudik</a> <a href="/hits/tentang-sengketa-palestina-melly-goeslaw-turun-tangan" target="_blank">Ketika Melly Goeslaw Bertemu Anak-anak Palestina</a>
Kasus HAM memang tidak ada hentinya, Millens. Kasus yang dulu-dulu belum selesai, ada lagi kasus yang baru. Untuk itu, Tim Inibaru.id mengajak sobat Millens agar tidak melakukan pelanggaran HAM karena kita semua punya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati. Semoga pelapor dapat segera mendapat keadilan ya!
*Sumber data: 1. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2016 2. Laporan Bulanan Sidang Parpurna Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Bulan Januari-Agustus 2017
(IF)

Setiap tahun Komnas HAM menerima ribuan aduan pelanggaran HAM. Banyak pihak yang dilaporkan, salah satunya aparat kepolisian.

Pelanggaran HAM di Sekitar Kita

Inibaru.id - Pemerintah Indonesia memperoleh nilai total indeks demokrasi tertinggi secara konsisten dari tahun ke tahun dibandingkan negara-negara di ASEAN.
&ldquo;Berdasarkan laporan Dewan HAM PBB, pada 2016, nilai total indeks Demokrasi Indonesia tertinggi di negara-negara rumpun ASEAN. Indonesia (6,97 persen), Filipina (6,94 persen), Malaysia (6,54 persen), Singapura (6,38 persen), Thailand (4,97 persen),&rdquo; ujar Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Theofransus Litaay dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis seperti dilansir Antaranews (19/10/2017).
Baca juga:&nbsp;<a href="/hits/uniknya-indonesia-dari-naturalisasi-hingga-pulang-bawa-rumah" target="_blank">Uniknya Indonesia, dari Naturalisasi hingga Pulang Bawa Rumah</a>
Menurut Theofransus, Dewan HAM PBB memberikan apresiasi melalui laporan kelompok kerja Universal Periodic Review pada 2017 terhadap kinerja pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pada April 2017, hampir 42 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya di 101 pemilihan langsung di tingkat lokal. Keseluruhan pemilihan tersebut diselenggarakan dengan cara yang bebas, inklusif, dan damai. Proses demokratis tersebut memperkuat posisi HAM dalam DNS Indonesia.
Namun, lanjut Theofransus, ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Salah satunya penyelesaian HAM masa lalu.
&ldquo;Penyelesaian HAM masa lalu, menjadi bagian dari program pemerintah dengan instansi yang berwenang termasuk Kejaksaan Agung,&rdquo; kata dia.
Bersebalikan dengan catatan bagus bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09 turun 2,73 poin dibandingkan dengan indeks pada 2015, yakni 72,82.
&ldquo;Tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang,&rdquo; kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto pada pertengahan bulan September 2017 seperti dilansir Tempo.co (15/9/2017).
Baca juga:&nbsp;<a href="/hits/mengejutkan-separuh-penduduk-ri-tak-hafal-indonesia-raya" target="_blank">Mengejutkan, Separuh Penduduk RI Tak Hafal Indonesia Raya</a>
Kecuk mengatakan IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, juga lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel dan 28 indikator.
Dari variabel-variabel tersebut, didapat nilai indeks tiap-tiap aspek. Hasilnya, aspek kebebasan sipil adalah 76,45, aspek hak-hak sipil 70,11, serta aspek lembaga demokrasi 62,05. &ldquo;Ketiga aspek IDI mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi,&rdquo; katanya. (EBC/SA)

Indeks Demokrasi kita terbaik se-ASEAN. Tapi penyelasaian kasus HAM masa lalu masih jadi pekerjaan rumah pemerintah.

Indeks Demokrasi Kita, Menurun tapi Tertinggi di ASEAN

Inibaru.id - Keputusan pembubaran ormas HTI secara sepihak oleh pemerintah tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat. Bahkan banyak yang menganggap keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI ini terkesan tergesa-gesa dan tanpa mekanisme.
Salah satu tanggapan terkait rencana pemerintah membubarkan HTI datang dari Kendardi, Ketua Setara Institut. Menurutnya sebelum melakukan pembubara ormas, Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memulai langka-langkah yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
&ldquo;Peringatan pertama sampai ketiga harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya. Namun jika langkah administratif sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai,&rdquo; jelas Hendardi di Jakarta, Senin (8/5).
Selain itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin meminta publik menghormati langkah hukum yang sedang diambil pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Lukman Hakim mengatakan pembubaran HTI masih akan diproses melalui jalur pengadilan. Ia memastikan HTI tetap dapat menggunakan hak pembelaan di pengadilan.
"Aparat dan masyarakat tak boleh main hakim sendiri. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI sama sekali tidak boleh terjadi," tandas Lukman Hakim dalam pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (9/5).
Hal senada juga diungkapkan oleh Wapres JK dalam menanggapi rencana pembubaran ormas ini. Ia memastikan pemerintah tetap menempuh jalur hukum melalui pengadilan terkait pembubaran HTI. Karena itu, ia mengajak semua pihak menunggu proses hukum tersebut.
"Seperti juga yang Anda baca, prosesnya itu nanti lewat hukum, pengadilan. Saya bicara sebelumnya juga dengan Pak Wiranto juga. Bahwa itu prosesnya (pembubaran HTI) proses hukum," pungkas Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/5). (NA)

Pembubaran Ormas HTI Tuai Banyak Kritikan

inibaru.id -&nbsp;Hak perempuan memang telah diatur di banyak regulasi di Indonesia. Namun tak dimungkiri jika ada sejumlah regulasi yang justru memojokkan perempuan. Belum lagi implementasi hak-hak tersebut masih minim eksekusi.
Maka tak ayal jika kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Pada 2017, sejumlah lembaga advokasi dan konseling mencatat ribuan kasus pelanggaran dan pengabaian hak perempuan. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti kekerasan seksual dan penghilangan nyawa.
Pada 7 maret lalu Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2017 dengan mengumpulkan data dari beberapa instansi. Dari catatan tersebut diketahui ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016.
Di posisi tertinggi dengan jumlah 5.784 kasus adalah jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lebih spesifik adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu kasus kekerasan dalam pacaran dengan total kasus 2.171 ada di urutan kedua. Disusul pada urutan ketiga dengan kasus kekerasan terhadap anak perempuan dengan total kasus 1.799. Ada begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sayangnya, implementasi atas UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan pengentasan kekerasan seksual terhadap perempuan seakan masih terhalang tembok yang tinggi. Dalam Jurnal Konstitusi pada 2015 Dede Kurnia pernah menulis bahwa perempuan kerap menerima KDRT atas dasar beberapa asumsi. Masih adanya hukum-hukum yang masih bias gender ditambah lagi dengan adanya persepsi tertentu dalam benak pelaku membuat perempuan sulit mendapatkan haknya.
Berbelitnya akses mendapat hak dalam proses pengaduan maupun pelaporan korban kekerasan masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Belum lagi adanya kriminalisasi korban dan aparat hukum yang tidak sensitif korban lantaran pandangan yang patriarkis. Seperti yang pernah diungkapkan oleh LBH Apik dalam satu siaran pers, bahwa perempuan sebagai korban kekerasan harus menanggung secara mandiri semua biaya proses hukum termasuk visum dan mencari saksi ahli, tempat yang aman baginya, serta mendanai kesehatannya sendiri, fisik maupun psikologis. Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi. Negara seolah tutup mata terhadap hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam pelecehan dan kekerasan. Adanya penerapan atas sejumlah hak bagi perempuan, yang diatur dalam hukum di Indonesia diabaikan. Akhirnya hal itu berdampak pada rentannya perempuan terhadap kasus kekerasan. (HA)
&nbsp;

Hak perempuan memang telah diatur di banyak regulasi di Indonesia. Namun tak dimungkiri jika ada sejumlah regulasi yang justru memojokkan perempuan. Belum lagi implementasi hak-hak tersebut masih minim eksekusi.