Beda dengan pendapat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada 17 Februari 2025 lalu yang memberikan tanggapan sinis terhadap tagar tersebut, bahkan meminta orang yang pergi ke luar negeri untuk nggak balik lagi ke Indonesia, Abdul Kadir Karding justru menganggap inisiatif warga yang pengin mencari kerja ke luar negeri sebagai hal yang bagus.

Alasannya, dia menyadari jika lapangan kerja di dalam negeri masih seret. Jadi, dia nggak mempermasalahkan jika warga, khususnya anak muda, melirik peluang kerja di luar negeri.

Ajakan ini ia sampaikan dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025). Di hadapan para mahasiswa, Karding menyampaikan data bahwa hampir satu juta warga Jawa Tengah belum terserap ke dunia kerja.

“Mahasiswa ini calon pengangguran. Daripada menunggu lama dan stres karena susah cari kerja, mending segera siapkan diri kerja ke luar negeri. Yang resmi dan aman, tentu saja,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (26/5).

Karding juga menyebut data nasional yang mengungkap ada lebih dari 70 juta warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetap. Di tengah kondisi semacam itu, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang punya keterampilan,  bisa jadi solusi nyata.

“Bukan sekadar alternatif, ini bisa jadi pilihan utama,” tegasnya.

Saat salah seorang peserta sempat mengajukan pertanyaan tentang soal minimnya lapangan kerja di dalam negeri, Karding menjawab secara blak-blakan disertai dengan kelakar.&nbsp;

“Kalau itu urusannya Menaker. Saya fokus kirim orang ke luar negeri,” katanya, disambut tawa hadirin.

Tugas Kementerian P2MI, lanjutnya, adalah memastikan jalur kerja ke luar negeri berjalan legal, aman, dan menjanjikan. Dia bahkan menyebut kerja di luar negeri bisa menjadi batu loncatan membangun karier internasional.

Menariknya, mencari kerja ke luar negeri bagi Karding nggak sekadar bicara soal ekonomi. Dia menyinggung pula aspek geopolitik dan pengaruh budaya.

“Sekarang dunia dikuasai bukan dengan senjata, tapi ide dan pengaruh. Lihat Korea Selatan dengan K-Pop-nya. Kita bisa seperti itu. Kirim PMI yang punya skill dan karakter Indonesia, biar nilai-nilai kita menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Dia bahkan meyakini bahwa lewat jalur ini, bukan tak mungkin orang Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara lain, sebagaimana Perdana Menteri Inggris saat ini berasal dari etnis India.

“Kenapa enggak? Kalau kita siapkan SDM sejak sekarang, kirim yang terbaik ke dunia, suatu hari kita juga bisa punya orang Indonesia jadi pemimpin dunia,” tutupnya penuh semangat.

Jadi, buat kamu yang masih ragu kerja ke luar negeri, mungkin sudah saatnya mulai mempertimbangkanya. Bukan lagi sekadar pilihan, layaknya kata pak menteri, mana tahu ini jadi penghidupan utama menuju masa depan yang lebih cerah.

Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jumlah pengguna warganet di Indonesia yang menyuarakan tagar #KaburAjaDulu yang bermakna mencari kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri masih sangat tinggi seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Tanah Air.

Hal ini ternyata mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Bukannya menanggapi dengan sinis, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding justru mendorong warga, khususnya anak muda, untuk nggak ragu mencari kerja di luar negeri. Apa alasannya, ya?

Dukung Generasi Muda Kerja di Luar Negeri, Abdul Kadir Karding: Asalkan Legal!

"Rumah singgah ini bagian dari janji pelayanan pemerintah. Seluruh fasilitas yang kami sediakan dapat dipakai gratis oleh yang ber-KTP Temanggung. Jika kamar kosong, silakan pakai; cukup koordinasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kontak rumah singgah yang standby 24 jam,” ujar Kepala Dinas Sosial Heri Kardono, Rabu (25/6/2025).

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, lo; mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, air minum, hingga alat kebersihan. Rumah singgah di Yogyakarta punya empat kamar yang bisa menampung sekitar 10 orang, sedangkan di Semarang tersedia tujuh kamar.

Soal pendanaan, untuk saat ini masih menggunakan skema kolaborasi antara APBD Kabupaten Temanggung dan Baznas. Namun, ke depannya, Pemkab ingin mengembangkan layanan ini jadi lebih mandiri dan permanen.

Respons masyarakat pun positif. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Temanggung, Muhammad Arifin, menyebut program ini sangat membantu warganya, terutama mereka yang sedang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit besar. Dia bahkan sudah datang langsung ke lokasi rumah singgah agar bisa memberikan informasi yang tepat ke warganya.

“Kami para kepala desa sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pemkab Temanggung. Rumah singgah ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat rentan atau keluarga pasien yang sedang dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak semua warga mampu menginap di hotel atau wisma,” ujar Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya fasilitas ini bagi pasien penyakit kronis seperti kanker yang harus bolak-balik rumah sakit.

“Biaya pengobatan saja sudah berat, belum lagi akomodasi. Rumah singgah ini sangat membantu. Harapannya, ke depan fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan, termasuk adanya pendamping atau petugas yang bisa mengarahkan warga ke rumah sakit tujuan,” tambahnya.

Arifin mengaku sudah mulai menyebarkan informasi soal rumah singgah ini ke masyarakat, mulai dari grup WhatsApp desa hingga saat kumpul-kumpul di lapangan. Dia berharap, nggak ada lagi warga Temanggung yang kebingungan saat harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar kota.

“Saya sendiri sudah datang langsung ke rumah singgah di Jogja dan Semarang, supaya kalau ada warga bertanya saya bisa arahkan. Jangan sampai ada warga Temanggung yang butuh tapi tidak tahu informasinya,” tegasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pun terus mendorong para kepala desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rumah singgah ini. Nggak cuma tempat tinggal sementara, tapi jadi wujud nyata pelayanan publik yang adil dan merata untuk seluruh warga.

Ikut lega ya dengan keberadaan rumah singgah untuk warga Temanggung ini, Millens. Mereka jadi nggak merasa sendirian saat butuh tempat singgah di kota orang. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Warga Temanggung yang tengah berjuang mendapatkan layanan kesehatan di luar kota kini punya tempat bernaung yang nyaman. Pemkab Temanggung resmi membuka rumah singgah gratis di dua kota besar, yakni Semarang dan Yogyakarta.

Rumah singgah ini bisa dimanfaatkan warga Temanggung yang tengah dirujuk ke rumah sakit besar atau yang tengah berada di luar kota dan butuh tempat istirahat sementara.

Program ini hadir berkat kerja sama apik antara Dinas Sosial Temanggung dan Baznas. Nggak main-main, rumah singgah tersebut jadi bukti konkret bahwa visi dan misi Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadia Muna soal pelayanan sosial yang inklusif bukan cuma janji manis.

Warga Temanggung kini nggak perlu bingung cari tempat tinggal sementara saat harus berobat ke Semarang atau Yogyakarta, karena sudah ada rumah singgah gratis yang disediakan pemkab setempat.

Rumah Singgah Gratis; Bukti Cinta Pemkab Temanggung untuk Warganya

Masuknya genangan rob kini nggak hanya merambah ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang hari dan kian parah pada malamnya, dengan ketinggian air bisa mencapai 50 sentimer. 


Ahli tata kota Undip Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah. 


“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang telah dikerjakan pemerintah pusat ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027. 


“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” terangnya. 


Lebih lanjut, Wiwandari mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian dari penanganan jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah. 


Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim. Menurut Wiwandari, program ini penting dilakukan, mengingat laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.


“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga di tengah permukiman warga. 


Selain itu, Pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.


Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 kilometer yang teranggarkan sebesar Rp10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan&nbsp;giant sea wall&nbsp;(tanggul laut).&nbsp;

Pembangunan jalan tol ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.
Pekerjaan fisik jalan tol juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut. 


"Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain," terangnya.


Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Banjir rob yang terjadi di bilangan Sayung, Kabupaten Demak masih terus berlangsung. Pakar tata kota dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengungkapkan, banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa ditangani dengan cepat melalui pembangunan tanggul laut.

Sedikit informasi, saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

Banjir rob Sayung yang sudah nggak tertolong dan bikin susah masyarakat. Ahli Tata Kota Undip menyarankan tanggul laut sebagai solusi utama.

Darurat Rob Sayung, Pakar Tata Kota Undip: Tanggul Laut Satu-satunya Solusi!

"Dulu mikirnya paling latar yang tersedia di tempat foto KTP yang jadi penentu. Tapi saya pernah menemukan dua KTP dari kecamatan yang sama kok latarnya beda, lalu jadi kepikiran apa perbedaannya," ucapnya pada Jumat (27/6/2025).

Nah, ternyata, dugaan Farida memang benar. Perbedaan warna latar foto KTP ini bukan sekadar pilihan visual. Ada makna dan tujuan administratif di balik warna merah dan biru yang digunakan di dokumen kependudukan resmi tersebut.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid  menjelaskan bahwa warna latar pada foto KTP sengaja dibedakan berdasarkan tahun kelahiran pemiliknya. Singkatnya, ini bagian dari sistem identifikasi data kependudukan yang rapi dan sistematis.

Menurut Farid, warna biru digunakan untuk mereka yang lahir di tahun genap seperti 1990, 1992, 1994, dan seterusnya. Sementara itu, warna merah dipakai untuk pemilik KTP yang lahir di tahun ganjil, misalnya 1991, 1993, 1995, dan sebagainya.

“Untuk latar belakang biru di KTP-el disesuaikan tahun lahir genap. Sedangkan latar belakang merah di KTP-el disesuaikan tahun lahir ganjil,” ujar Farid sebagaimana dinukil dari Kompas, Sabtu (21/6/2025).

Jadi, bukan karena suka-suka petugas atau tempat cetak KTP ya? Ada alasan fungsional di baliknya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi data kependudukan, terutama ketika data perlu diurutkan atau dicocokkan dalam sistem secara cepat.

Lebih lanjut, Farid juga menyebutkan bahwa selain dua warna itu, Disdukcapil menerbitkan KTP dengan latar belakang oranye untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Warna ini sekaligus membedakan KTP WNA dari milik WNI secara visual.

Kalau kamu baru sadar sekarang, coba deh cek lagi KTP-mu. Apakah kamu termasuk “tim merah” atau “tim biru”? Kalau ada teman WNA yang juga punya KTP, barangkali kamu bisa melihat seperti apa KTP latar fotonya yang oranye itu.

Menarik juga, ya? Ternyata hal kecil seperti warna latar foto di KTP pun ada fungsinya. Bukan sekadar gaya, tapi strategi administrasi yang simpel tapi efektif, Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sering melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan Tes Bahasa Inggris di sebuah institusi pendidikan di Kota Semarang bikin Farida menyadari ada hal unik, yaitu warna latar foto di KTP ada dua, tepatnya merah dan biru.

Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi, lambat laun, dia kepikiran apakah perbedaan latar warna foto KTP ini ada maknanya.

Bukan asal-asalan, ternyata ada makna warna latar foto di KTP yang biasanya merah dan biru. Apa ya maknanya?

Mengapa Foto KTP Berlatar Merah atau Biru? Ini Penjelasan Dukcapil!&nbsp;

 Dalam arak-arakan itu, dua siwur pusaka atau gayung sakral dibawa dengan penuh penghormatan. Masing-masing berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan nantinya digunakan untuk menyucikan empat kendi pusaka (enceh) di kompleks Makam Raja-raja Mataram Islam.

Nggak hanya itu, kirab tahun ini juga terasa lebih sakral karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan awal Tahun Baru Hijriah. Bahkan, Keraton Surakarta turut menyumbangkan dua pusaka tambahan: Tombak Kyai Agyo Budaya dan Teken Kyai Nogo Sari, sebagai simbol kekuatan menjaga budaya dan pegangan hidup.

“Kirab ini bukan semata-mata parade budaya. Di balik siwur, tombak, dan tongkat itu tersimpan filosofi luhur,” terang Widodo Supranoto, tokoh budaya dari Forum Cinta Budaya Bangsa sebagaimana dinukil dari Radarjogja, Jumat (27/6/2025).

Dia juga menambahkan, siwur yang diarak dalam tradisi ini lebih dari sekadar alat menyiram air, melainkan lambang kehidupan dan keharmonisan .

Sehari setelahnya, pada Jumat 27 Juni pagi, digelar puncak acara Nguras Enceh alias pembersihan empat gentong pusaka peninggalan Sultan Agung, pendiri Makam Imogiri. Enceh-enceh ini diyakini berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat: Aceh, Palembang, Siam (Thailand), dan Turki (Utsmaniyah). Air lama dalam kendi dikuras dan diganti dengan air baru yang dicampur air zam zam, lalu didoakan dalam suasana penuh haru.

Air bekas cucian enceh itu bahkan dipercaya membawa keberkahan. Makanya, nggak sedikit warga yang datang dari luar daerah seperti Kota Magelang, Muntilan, hingga Wonosobo. Mereka berlomba mendapatkan percikan air suci, yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan ketenangan batin.

Ketua Paguyuban Bregada Rakyat DIY Nur Sukiyo menyebut bahwa meskipun pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, esensi budayanya tetap kuat. “Justru dari kesederhanaan itu kita bisa menangkap nilai kebersamaan dan spiritualitasnya,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Jogjaprov, Jumat (27/6) .

Bisa dibilang, tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh bukan hanya soal budaya, tetapi juga refleksi batin. Ia mengajarkan masyarakat untuk merawat pusaka, menyucikan hati, sekaligus melawat sejarah. Semoga saja, kita bisa ikut serta dalam pelestarian tradisi yang sangat unik ini, ya, Millens di kemudian hari? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, ada satu tradisi yang tetap kokoh berdiri di kaki perbukitan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap awal bulan Sura yang juga menandai Tahun Baru Jawa, masyarakat setempat bersama perwakilan dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta berkumpul dalam suasana khidmat untuk menggelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh, dua ritual budaya yang tak sekadar simbol, melainkan napas panjang dari warisan spiritual Mataram Islam.

Tahun ini, prosesi Kirab Ngarak Siwur berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sejak pukul 13.00 WIB. Ratusan peserta, dari abdi dalem hingga warga biasa, berjalan bersama dari Kantor Kapanewon Imogiri menuju Terminal Pajimatan.

Pada Kamis (26/6/2025) dan Jumat (27/6/2025), digelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ya keseruan dari tradisi ini?

Menilik Tradisi di Setiap Pergantian Tahun Jawa: Ngarak Siwur dan Nguras Enceh

Menurut Nana, di TPS 10, terdapat 270 pemilih yang terdaftar. Pada pukul 10.40 WIB, sebanyak 136 pemilih telah mencoblos. Sementara itu, di TPS 016 Desa Cangkringan, dari total 270 pemilih, pada pukul 11.45 WIB, sebanyak 73% telah memberikan suara mereka.

“Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu,” tutur Pj gubernur.

Nana juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2024. Salah satu contohnya adalah lomba TPS unik yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Contohnya adalah TPS 10 Sambirejo Semarang yang mengusung konsep resepsi pernikahan. Para pemilih disuguhi suasana hajatan lengkap dengan aneka menu prasmanan. Setelah mencoblos, mereka dapat menikmati makanan khas resepsi pernikahan yang disediakan oleh petugas KPPS.

“Ini suatu hal yang menarik yang diinisiasi Wali Kota Semarang. TPS-TPS unik ini dilombakan dan diberi hadiah,” kata Nana.

Sementara itu, di TPS 016 Desa Cangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, seluruh petugas KPPS mengenakan busana adat, menciptakan kesan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Semoga Pemilu di wilayah lain juga lancar ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayahnya pada Rabu (14/2/2024). Dalam tinjauannya, terungkap bahwa proses pemungutan suara di beberapa daerah berjalan dengan lancar.

Setelah memberikan suaranya di TPS 002 Gajahmungkur, Kota Semarang, Nana melakukan peninjauan di TPS 10 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dan TPS 016 Desa Cangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa pemilu di Jawa Tengah berjalan dengan lancar. Hal ini didapatinya usai melakukan kunjungan ke beberapa TPS.

Pemilu di Jateng Lancar, Pj Gubernur: Masyarakat Antusias

Dalam konteks ini, persentase hoaks politik pada tahun 2023
mencapai 55.5%, menandakan peningkatan yang signifikan dan kembali mendominasi
topik hoaks pasca-2019. Ini menjadi perhatian serius karena masifnya hoaks
politik dapat mengganggu demokrasi, mengacaukan kejernihan informasi, dan
bahkan mengajak masyarakat menolak hasil pemilu.

Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya komprehensif untuk mencegah dan menangani hoaks guna menjaga
kedamaian Pemilu 2024.

Dalam penelitian ini, Mafindo menemukan bahwa platform
Youtube menjadi tempat paling umum ditemukannya hoaks, mencapai 44.6%, diikuti
oleh Facebook (34.4%), Tiktok (9.3%), Twitter atau X (8%), Whatsapp (1.5%), dan
Instagram (1.4%). 

“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar
bagi ekosistem periksa fakta, karena konten hoaks video cepat sekali viral
karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa
fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau
teks,” jelas Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, Kamis (1/2/2024).

Menjelang Pemilu 2024, teknologi kecerdasan buatan (AI)
turut berkontribusi dengan munculnya konten deepfake, seperti video pidato Presiden
Jokowi dalam bahasa Mandarin. 

“Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI, tidak
mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan.”

Sementara itu, Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah
(Vaya) menyebutkan bahwa hoaks pada Pemilu 2024 didominasi oleh konten video,
berbeda dengan Pemilu 2019 yang lebih banyak berupa foto atau gambar. Hal ini
menjadi tantangan bagi pemeriksa fakta, mengingat proses periksa fakta konten
video membutuhkan waktu lebih lama.

Semua kandidat presiden dan calon wakil presiden menjadi
sasaran utama hoaks politik, baik dengan narasi positif maupun negatif. Anies
Baswedan menjadi yang paling banyak disebut, dengan 206 narasi positif dan 116
narasi negatif.

Konten hoaks politik masih didominasi oleh serangan
antarpendukung kandidat, meskipun tingkat polarisasi dengan isu suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA) cenderung lebih rendah daripada Pemilu 2019.

“Namun, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu
diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,”
ujar Septiaji.

Topik hoaks yang paling sering muncul adalah
dukungan/pengakuan kepada kandidat (33.1%), isu korupsi (12.8%), penolakan
terhadap kandidat (10.7%), karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3%),
isu kecurangan pemilu (5%), dan isu SARA (3.9%). 

“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius
oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam
setelah hari-H (14 Februari 2024), dan berpotensi membuat orang menolak hasil
pemilu dan memantik keonaran. Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang
mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang
dengan gangguan jiwa), hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu
keberpihakan penyelenggara pemilu,” sambung Septiaji.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Mafindo bersama dengan
Bawaslu RI, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024, Koalisi
Cekfakta.com, dan Koalisi DAMAI, telah berkolaborasi dalam upaya monitoring,
pelaporan, dan penanganan hoaks. 

Mereka juga aktif memproduksi konten
prebunking atau pencegahan hoaks, terutama dalam bentuk video. Kolaborasi ini
diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan platform digital,
penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet, guna menghadang hoaks Pemilu
2024.

Lantaran hoaks seputar pemilu dan para kandidat capres-cawapres sudah menyebar, yuk ah lebih berhati-hati dengan berita yang kita asup. Jangan sampai berita bohong bikin penilaian kita menjadi berat sebelah. Betul nggak? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Penyebaran hoaks mendekati event besar
Indonesia, termasuk Pemilu bukanlah hal baru. Ironis memang, pemerintah seperti
sudah kehabisan akal untuk membasminya.

Bahkan, Masyarakat Antifitnah Indonesia
(Mafindo) telah mengungkapkan temuan mengkhawatirkan sebanyak 2.330 hoaks
selama tahun 2023, di mana hoaks politik mencapai 1.292, dan sebanyak 645 di
antaranya berhubungan langsung dengan Pemilu 2024. Miris ya?

Perlu dicatat bahwa jumlah hoaks politik ini dua kali lipat
lebih tinggi daripada jumlah hoaks serupa pada musim Pemilu 2019 yang hanya
mencapai 644.

Setiap kali negara kita hendak menyelenggarakan pemilu, selalu saja banyak hoaks yang tersebar. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan, berita hoaks paling banyak tersebar melalui platform youtube.

Hoaks Seputar Pemilu Mulai Menyerang, Mafindo: Terbanyak di Youtube

 Menurut Alexander, politik uang bakal selalu terjadi karena 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera. 

"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, (14/8/2023).

Bukan cuma masalah kesejahteraan, tingkat pendidikan yang masih rendah juga turut memengaruhi masih maraknya politik uang ini. Karena itu, dia berkeyakinan bahwa pemberantasan politik uang nggak cukup mengandalkan integritas calon peserta pemilu.

Dia menegaskan masyarakat yang sengsara dan berpendidikan rendah ini juga harus diberikan pemahaman yang baik akan bahayanya politik uang. Bagaimanapun, sumber uang yang digunakan nggak jarang berasal dari APBD/APBN.

Nah, jika sumber tersebut berasal dari keuangan negara, maka akan mengganggu tujuan dan alokasinya. Akibatnya, masyarakat sendiri yang bakal rugi. 

Atas dasar itu, Alexander pengin perhatian besar diberikan kepada masyarakat tersebut. Masyarakat juga harus memiliki integritas.

"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana asyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ujar Alexander.

Hm, politik uang memang nggak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Yuk mulai dari diri sendiri; tolak keras politik uang! (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Munculnya politik uang untuk kepentingan pemilu nggak bisa dimungkiri. Fenomena ini agaknya sulit dihapus.

Begitulah yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia pesimistis politik uang dapat diberantas secara menyeluruh. Tapi apa yang bikin tradisi buruk ini nggak juga hilang?

Meski orang tahu politik uang itu nggak baik, tetap saja kebiasaan ini terus muncul bahkan diterima di masyarakat. Apa yang menyebabkan hal itu?

Apa yang Bikin Politik Uang Tetap Mengakar?

"Kita mau menyukseskan agenda Pemilu Raya di 2024," ujar Basarah.

Dituturkan Ketua DPP PDIP itu, mengubah UUD 1945 bukan hal yang mudah. Agenda ini harus melibatkan banyak pemangku kepentingan hingga ketua umum parpol.

"Cara perubahan UUD itu diatur secara rigid di dalam pasal 37 UUD kita. Sehingga tidak bisa kita dilakukan secara sepihak oleh MPR tetapi juga perlu mendengarkan pendapat stakeholder atau pemangku kepentingan bangsa yang lain terutama para ketua umum parpol yang punya perwakilan di fraksi MPR," jelasnya.

Hm, kalau menurut kamu amandemen UUD 45 saat ini penting nggak nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul&nbsp;MPR Tegaskan Tak Ada Amendemen UUD Periode Sekarang.

Inibaru.id - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menampik isu upaya amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD ini dia pastikan keliru.

"Sudah kesepakatan di unsur pimpinan MPR sepertinya tidak akan ada agenda amandemen UUD 1945 pada periode ini," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/8).

Saat ini, yang terpenting, kata Basarah, ialah menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jadi, bisa dibilang Amendemen UUD nggak terlalu mendesak.

Wakil ketua MPR menampik isu yang menyatakan bahwa MPR bakal mengamandemen UUD 45. Kata dia, saat ini fokus MPR ada pada Pemilu.

Fokus Pemilu, Agenda Amandemen UUD Nggak Ada

Menurut Alex, membengkaknya ongkos kampanye dikarenakan
calon kepala desa membagi-bagikan duit ke warga. Tujuannya nggak lain dan nggak
bukan agar warga memilihnya saat hari pencoblosan. Nah, setelah terpilih, dia
akan berupaya untuk balik modal kampanye dengan melakukan korupsi.

"Akhirnya muncul sosok pemimpin yang tidak memiliki
kapasitas dan integritas," ucap Alex. Diperkirakan Alex, biaya politik
untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia berkisar Rp20 sampai Rp30
miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya?

Itupun, kata dia, belum terjamin bakal menang. Bahkan, calon
kepala daerah masih wajib mencari dana tambahan jika mau bikin kampanye lebih
masif untuk menggaet suara lebih banyak. Nggak jarang, mereka meminta bantuan
sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit. 

Apakah ini gratis? Tentunya nggak ya. Pasti ada yang namanya
balas budi ketika calon kepala daerah itu terpilih. 

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung
diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek
pembangunan nantinya," tandas Alex. 

Hm, jadi jelas ya kenapa banyak kepala daerah yang melakukan
korupsi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Mahalnya ongkos dalam kontestasi pemilu
disebut menjadi biang kerok maraknya tindak korupsi yang dilakukan kepala
daerah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik
dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah
yang korupsi? Itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Itu akar
masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa
(4/7). 

Sudah menjadi rahasia umum jika menang pilkada bukan perkara murah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam-dalam buat kampanye. Banyaknya modal yang harus direlakan ini membuat mereka mengambil jalan pintas agar bisa balik modal.

Ongkos Kampanye Mahal Dituding Jadi Sebab Korupsi

Jadi, Polri mencurigai adanya aliran dana yang berasal dari peredaran gelap narkoba yang akan digunakan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Millens.

Kombes Jayadi, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnakoba) Bareskrim Polri, mengungkapkan temuan tersebut saat pihaknya mengungkap kasus narkoba yang melibatkan sejumlah anggota legislatif. Nah lo!

Meskipun demikian, Jayadi masih irit bicara mengenai identitas anggota legislatif yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Dari hasil penangkapan anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana yang berasal dari peredaran gelap narkotika dalam kontestasi elektoral 2024," kata Jayadi pada Rabu (24/5/2023).

Oleh karena itu, Jayadi menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba menjelang Pemilu 2024. Peningkatan pengawasan ini telah disampaikan kepada jajaran pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang berlangsung di Bali dari tanggal 24 hingga 25 Mei.

"Dengan rakernis ini, kami memberikan peringatan kepada jajaran untuk meningkatkan pengawasan," tambahnya.

Hm, miris juga ya kalau hal ini memang terbukti benar. Proses yang dibuka dengan jalan kotor hanya bakal membawa benih-benih kinerja yang kotor pula. Betul nggak, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Media Indonesia dengan judul&nbsp;Polri Endus Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024.

Inibaru.id - Sudah menjadi rahasia umum bahwa maju sebagai anggota legislatif itu nggak murah. Memaparkan visi misi dengan terjun ke tengah masyarakat juga membutuhkan dana. Banyak di antara mereka ini yang harus menjual aset-aset berharganya untuk membiayai kampanye.

Mirisnya, ada yang menggunakan berbagai cara untuk membiayai pencalonannya. Mereka nekat menempuh jalan kotor untuk mengumpulkan uang.

Polisi menduga ada aliran dana gelap dari peredaran narkoba dalam kontestasi Pemilu 2024. Namun, polisi belum mau mengungkap identitas anggota legislatif yang dimaksud.

Demi Biayai Pemilu, Anggota Legislatif Diduga Jualan Narkoba

Salah satu protokol kesehatan itu diterapkan di TPS 009 Kecamatan Gajahmungkur, Semarang. Para peserta pilwakot yang hendak masuk ke dalam area pencoblosan wajib memakai masker, membawa alat tulis sendiri, mengenakan sarung tangan, menjaga jarak, dan dilarang membawa anak kecil.

Selain itu, para pemilih yang sudah mencoblos dilarang mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Sebagai gantinya, petugas KPPS-lah yang akan menuangkan tinta di jari para pemilih. Apakah ini bisa mencegah pilkada jadi klaster baru? Hm, entahlah! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Pilkada Serentak 2020 telah usai. Tahun ini, di tengah badai kritik dari pelbagai kalangan, pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tetap digelar dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, nggak terkecuali Kota Semarang.

Menggelar pilwakot dengan calon tunggal, yakni pasangan calon (paslon) Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu, protokol kesehatan yang ketat tampak menjadi prioritas bagi panitia pemilihan umum. Dalam hitung cepat, Hendi-Ita mengantongi 91,5 persen suara.

Pilkada Serentak 2020 telah berakhir. Dengan segala kritik, pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19 telah usai. Bagaimana Kota Semarang yang juga mengikuti pergelaran akbar ini melaksanakan pilwakot di tengah pandemi ini? Silakan kamu nilai sendiri!

Gelar Pilwakot di Tengah Pandemi, Gimana Solusi Kota Semarang?

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Hasil rekapitulasi itu menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.
Pasangan Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul lebih dari 16 juta suara dibandingkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
&ldquo;Jumlah suara sah yang didapatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf mencapai 85.607.362 suara. Sementara itu, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga adalah 68.650.239 suara,&rdquo; ucap komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat rapat pleno KPU yang diadakan Selasa (21/5/2019) dini hari seperti ditulis laman Detik, Selasa (21/5).
Hasil rekapitulasi Pilpres 2019 ini ditetapkan setelah rekapitulasi suara dari 34 provinsi dan 130 pemilihan luar negeri (PPLN) selesai dilakukan.
KPU juga menyebut suara sah secara nasional berjumlah 154.257.601. Dari total jumlah tersebut, Jokowi-Ma&rsquo;ruf mendapatkan 55,50 persen suara dan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50 persen suara.
Pasangan nomor urut 01 juga unggul di 21 Provinsi, yakni, Bali, Bangka Belitung, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta. Sementara itu, pasangan nomor urut 02 hanya unggul di 13 Provinsi.
Selain hasil Pilpres, KPU juga mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Setelah itu, Ketua KPU Arief Budiman mengetok palu sebagai tanda hasil rekapitulasi telah ditetapkan.
Rapat pleno pengumuman hasil Pemilu 2019 ini diadakan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi di empat provinsi terakhir. Rapat ini juga dihadiri seluruh komisioner KPU, seluruh anggota Bawaslu, dan Ketua Bawaslu. Saksi dari Jokowi-Maruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha. Sementara itu, wakil Prabowo-Sandi yang hadir adalah Ahmad Riza Patria.
Hasil Pilpres sudah ditetapkan nih, Millens. Apa harapanmu atas hasil ini? (IB09/E04)

Pasangan Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul lebih dari 16 juta suara dari Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Unggul di 21 Provinsi, Pasangan Jokowi-Ma'ruf Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2019

Inibaru.id &ndash; Nggak semua calon anggota legislatif (caleg) mampu mendulang banyak suara meski sudah melakukan kampanye dengan maksimal. Hal inilah yang dialami seorang caleg DPRD Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sayang, bukannya legowo menerima hal ini, sang caleg yang nggak disebutkan nama dan partai pengusungnya ini justru marah besar dan menutup akses dua jalan di Desa Marapokot dan Desa Nangadhero, Nusa Tenggara Timur.
Laman Kumparan, Rabu (24/4/2019) menulis, sang caleg menumpuk pasir dan bebatuan di 10 titik jalanan yang ada di dua desa tersebut. Sebanyak empat titik jalan di Desa Marapokot dan enam titik di Desa Nangadhero ditutup. Padahal, jalan-jalan tersebut adalah akses utama kedua warga desa untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
<img src="/nuploads/1/tutup%20jalan.jpg" alt="" width="600" height="337" />
<code>Salah satu titik jalan yang ditutup pasir dan batu. (Florespedia)</code>
Salah satu warga Desa Marapokot Idul Yusuf, menyebut penutupan jalan ini memang dilakukan salah seorang caleg DPRD Nagekeo dari Dapil 1 yang nggak mampu mendapatkan banyak suara.
&ldquo;Saya kenal baik dengan caleg itu. Mereka yang menurunkan material ini adalah keluarga dari salah satu calon legislatif DPRD Nagekeo,&rdquo; ungkap Idul.
Sementara itu, Ketua RT 08 Desa Nangadhero Petronela Aso menyebut penutupan jalan ini terjadi pada Selasa (23/4) pukul 17.00 WITA.
&ldquo;Saat itu kami hanya nonton karena yang menurunkan material lebih dari 10 orang. Mereka itu keluarga dari salah satu caleg DPRD Nagekeo,&rdquo; terangnya.
Kapolsek Aesesa AKP Ahmad menyebut sudah mendapatkan laporan dari warga terkait penutupan jalan ini. Dia mengaku akan segera memanggil pihak yang menutup jalan di dua desa tersebut.
&ldquo;Besok saya akan panggil agar orang-orang yang menutup jalan ini menjelaskan. Kalau material buat sumbangan pekerjaan jalan silakan, tapi kalau kecewa karena kalah politik ya saya akan tindak tegas,&rdquo; ucap Ahmad.
Nggak semua orang memang bisa mengakui kekalahan dengan legowo ya, Millens. Namun, apa tindakan itu pantas dilakukan? (IB09/E04)

Seorang calon legislatif yang gagal meraih suara banyak di Nusa Tenggara Timur disebut menutup jalan di dua desa. Tak tanggung-tanggung, 10 titik di jalanan dua desa itu ditutup dengan material pasir dan bebatuan.


Gagal Lolos di Parlemen, Caleg di NTT Ini Tutup Jalan di 2 Desa

Inibaru.id &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berduka. Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diketahui meninggal dunia saat menjalankan tugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa duka cita yang mendalam.
Tjahjo mengucapkan apresiasi pada para petugas KPPS yang telah bekerja keras menyukseskan Pemilu 2019.
&ldquo;Keluarga Besar Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyelenggara pemilu. Khususnya petugas KPPS yang telah berjuang menyukseskan salah satu agenda nasional terbesar ini,&rdquo; tulis Tjahjo dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat (19/4) kemarin.
Selain menyampaikan rasa duka kepada para petugas yang meninggal, Tjahjo juga mendoakan petugas KPPS yang sakit akibat kelelahan karena bekerja keras mengawal Pemilu sejak sebelum hari pencoblosan hingga selesainya penghitungan suara. Tjahjo menyebut tugas sebagai penyelenggara Pemilu memang sangat berat.
Berdasarkan berita yang beredar, setidaknya 14 petugas KPPS wafat saat menjalankan tugas. Sebanyak 10 orang di antaranya meninggal di Provinsi Jawa Barat. Sisanya adalah masing-masing satu orang di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Kalimantan Timur.
Petugas-petugas tersebut diketahui meninggal akibat kelelahan karena bekerja selama dua hari penuh tanpa mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain kelelahan, seorang petugas KPPS juga meninggal akibat jatuh dari sepeda motor saat akan pulang ke rumahnya untuk beristirahat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal atau jatuh sakit setelah menjalankan tugasnya.
Terima kasih kepada semua petugas KPPS. Mereka memang sudah bekerja dengan sangat luar biasa demi memastikan Pemilu berlangsung dengan lancar, ya Millens. (IB09/E04)

Sebanyak 14 petugas KPPS diketahui meninggal saat menyukseskan Pemilu. Tiga belas di antaranya meninggal karena kelelahan dan satu orang meninggal karena kecelakaan.