Inibaru.id – Penyebaran hoaks mendekati event besar Indonesia, termasuk Pemilu bukanlah hal baru. Ironis memang, pemerintah seperti sudah kehabisan akal untuk membasminya.
Bahkan, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) telah mengungkapkan temuan mengkhawatirkan sebanyak 2.330 hoaks selama tahun 2023, di mana hoaks politik mencapai 1.292, dan sebanyak 645 di antaranya berhubungan langsung dengan Pemilu 2024. Miris ya?
Perlu dicatat bahwa jumlah hoaks politik ini dua kali lipat lebih tinggi daripada jumlah hoaks serupa pada musim Pemilu 2019 yang hanya mencapai 644.
Dalam konteks ini, persentase hoaks politik pada tahun 2023 mencapai 55.5%, menandakan peningkatan yang signifikan dan kembali mendominasi topik hoaks pasca-2019. Ini menjadi perhatian serius karena masifnya hoaks politik dapat mengganggu demokrasi, mengacaukan kejernihan informasi, dan bahkan mengajak masyarakat menolak hasil pemilu.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya komprehensif untuk mencegah dan menangani hoaks guna menjaga kedamaian Pemilu 2024.
Dalam penelitian ini, Mafindo menemukan bahwa platform Youtube menjadi tempat paling umum ditemukannya hoaks, mencapai 44.6%, diikuti oleh Facebook (34.4%), Tiktok (9.3%), Twitter atau X (8%), Whatsapp (1.5%), dan Instagram (1.4%).
“Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta, karena konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks,” jelas Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, Kamis (1/2/2024).
Menjelang Pemilu 2024, teknologi kecerdasan buatan (AI) turut berkontribusi dengan munculnya konten deepfake, seperti video pidato Presiden Jokowi dalam bahasa Mandarin.
“Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI, tidak mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan.”
Sementara itu, Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah (Vaya) menyebutkan bahwa hoaks pada Pemilu 2024 didominasi oleh konten video, berbeda dengan Pemilu 2019 yang lebih banyak berupa foto atau gambar. Hal ini menjadi tantangan bagi pemeriksa fakta, mengingat proses periksa fakta konten video membutuhkan waktu lebih lama.
Nggak Pandang Bulu
Semua kandidat presiden dan calon wakil presiden menjadi sasaran utama hoaks politik, baik dengan narasi positif maupun negatif. Anies Baswedan menjadi yang paling banyak disebut, dengan 206 narasi positif dan 116 narasi negatif.
Konten hoaks politik masih didominasi oleh serangan antarpendukung kandidat, meskipun tingkat polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung lebih rendah daripada Pemilu 2019.
“Namun, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujar Septiaji.
Topik hoaks yang paling sering muncul adalah dukungan/pengakuan kepada kandidat (33.1%), isu korupsi (12.8%), penolakan terhadap kandidat (10.7%), karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3%), isu kecurangan pemilu (5%), dan isu SARA (3.9%).
“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah hari-H (14 Februari 2024), dan berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu dan memantik keonaran. Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu,” sambung Septiaji.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Mafindo bersama dengan Bawaslu RI, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024, Koalisi Cekfakta.com, dan Koalisi DAMAI, telah berkolaborasi dalam upaya monitoring, pelaporan, dan penanganan hoaks.
Mereka juga aktif memproduksi konten prebunking atau pencegahan hoaks, terutama dalam bentuk video. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet, guna menghadang hoaks Pemilu 2024.
Lantaran hoaks seputar pemilu dan para kandidat capres-cawapres sudah menyebar, yuk ah lebih berhati-hati dengan berita yang kita asup. Jangan sampai berita bohong bikin penilaian kita menjadi berat sebelah. Betul nggak? (Siti Zumrokhatun/E10)
