Inibaru.id – Per Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB nanti, pemerintah secara resmi memulai larangan ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein alias bahan baku minyak goreng. Tapi, apakah dengan adanya larangan ini, harga minyak goreng bisa kembali murah?
Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto juga menyebut tiga kode HS minyak goreng sawit nggak boleh diekspor, yakni HS 1511.90.36, 11511.90.37, serta 1511.90.39.
“Jadi sekali lagi ditegaskan yang dilarang RBD palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Jangka waktu larangan ekspor sampai minyak goreng menyentuh target 14 ribu secara merata di seluruh Indonesia,” terang Airlangga, Selasa (26/4/2022).
Meski punya tujuan yang baik, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru pesimis kebijakan pemerintah bisa menekan harga minyak goreng hingga Rp 14 ribu per liter. Soalnya, harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional masih tinggi. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah ini juga dianggap melawan arus dan nggak populer bagi para produsen minyak goreng.
“Kalau harga CPO tidak turun, maka harga turunannya, RBD palm olein yang setengah jadi atau minyak goreng yang produk jadi tetap akan mahal. Sulit tekan harga ke Rp 14 ribu kalau CPO masih mahal,” tegas Khudori di hari yang sama.
Di sisi lain, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga menyebut produsen minyak goreng akan mencari celah dari larangan ini sehingga nggak akan membuat harga minyak goreng belum tentu bisa turun di pasaran Tanah Air.
“Ketika ekspor DBD dilarang dan CPO tidak, ya mereka (produsen minyak goreng) bisa saja langsung jual CPO-nya ke luar. Apalagi pembeli kita seperti India, dia lebih suka beli dalam bentuk CPO ketimbang produk hilirnya. Lalu, apa ada jaminan perusahaan bakal maksimal mengalirkan CPO-nya di dalam negeri untuk diproses menjdai RBD menjadi minyak goreng?” terang Heri.
Senada dengan Heri, peneliti Indef lainnya Nailul Huda menyebut harga keekonomian minyak goreng ada di angka Rp 20 ribu per liter. Sementara itu, harga di pasaran mencapai Rp 25 ribu per liter. Baginya, kebijakan pemerintah masih belum bisa memaksa produsen membanjiri bahan baku minyak goreng ke pabrik-pabrik serta pasaran.
“Masalahnya adalah para pemain besar ini tidak mau menggelontorkan barangnya ke pasar,” ungkap Huda.
Huda pun menyarankan pemerintah kembali menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Tapi nggak langsung Rp 14 ribu per liter, melainkan bertahap dengan harga Rp 16 ribu sampai Rp 20 ribu per liter. Selain itu, pemerintah bisa menetapkan batas wajib seberapa banyak komoditas minyak goreng di pasar domestik sampai 20 persen.
Dia juga meminta pemerintah lebih tegas dengan memberlakukan ancaman pencabutan izin lahan hak guna usaha (HGU) pada pengusaha-pengusaha sawit yang dianggap nggak mau diajak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng ini.
“Cabut saja HGU perusahaan yang terlibat mafia minyak goreng. Otomatis mereka kehilangan asetnya, bukan cuma pangsa ekspornya,” saran Huda.
Kalau menurutmu, mungkin nggak sih harga minyak goreng kembali murah, Millens? (Cnn/IB09/E05)
