Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Terkait kapan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta bisa dilakukan. Kami sampaikan bahwa terkait hal ini sudah terbit pada tanggal 1 Permen Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satdik yang diselenggarakan masyarakat,” kata Nunuk dalam Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Berdasarkan data Kemendikdasmen, lebih dari 110 ribu guru swasta diangkat menjadi ASN dan dipindah ke sekolah negeri pada periode 2021–2023. Tahun ini saja, ada lebih dari 136 ribu guru PPPK yang akhirnya kembali ke sekolah asal setelah sempat mengabdi di sekolah negeri. Ketimpangan ini membuat redistribusi menjadi opsi penyelamat.

Namun, nggak sembarang guru bisa diredistribusi. Begitu juga dengan sekolah swasta penerima. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, baik dari sisi guru maupun sekolah.

Syarat Guru ASN yang Bisa Diredistribusi

- Minimal lulusan S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi.

- Punya pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b).

- Mendapat penilaian kinerja minimal predikat “baik” selama dua tahun terakhir untuk setiap unsur.

- Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba (dibuktikan surat dari RS pemerintah).

- Nggak pernah menerima hukuman disiplin sedang atau berat.

- Nggak sedang atau pernah menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

- Memiliki jenjang jabatan minimal Guru Ahli Pertama.

- Memiliki penilaian kinerja minimal “baik”.

- Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba (dibuktikan surat dari RS pemerintah).

- Nggak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat.

3. Kriteria Sekolah Swasta Penerima

Bukan cuma gurunya, sekolah swasta yang menerima juga wajib memenuhi kriteria, yaitu:

- Memiliki izin operasional dari pemerintah daerah.

- Terdaftar di Dapodik minimal selama 3 tahun.

- Melaksanakan kurikulum yang disahkan atau ditetapkan oleh Kementerian.

- Mengajar peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

- Memiliki anggaran yang lebih kecil dari kebutuhan operasional sekolah.

- Nggak menolak bantuan operasional sekolah (BOS).

- Memiliki rombongan belajar lengkap sesuai ketentuan.

Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta bukan sekadar solusi jangka pendek, Gez tapi diharapkan jadi upaya pemerataan pendidikan jangka panjang. Tentunya, pelaksanaan program ini akan terus dipantau agar tetap selaras dengan prinsip kualitas, keadilan, dan keberlanjutan.

Buat guru ASN yang akan bertugas di sekolah swasta, ini bisa jadi peluang untuk memperluas pengalaman. Buat sekolah swasta, ini saatnya memperkuat kolaborasi dengan negara. Gimana menurutmu? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Mulai November 2025, guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, akan mulai ditugaskan ke sekolah swasta melalui program redistribusi guru. Program ini bukan sekadar “pindah mengajar”, melainkan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta akibat banyaknya guru yang diangkat menjadi ASN sejak seleksi 2021.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyebut redistribusi guru ASN akan digelar dua kali setahun, yaitu April dan November. Untuk tahun ini, pelaksanaan perdana akan dimulai November 2025, sesuai dengan amanat Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 2025.

Mulai November 2025, guru ASN, baik PNS maupun PPPK akan mulai ditugaskan mengajar di sekolah swasta melalui program redistribusi. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi kekosongan guru swasta akibat banyaknya yang diangkat menjadi ASN dan dipindah ke sekolah negeri dalam beberapa tahun terakhir.

ASN Bakal Merapat ke Sekolah Swasta Mulai November 2025

Penyebabnya ternyata cukup kompleks. Ada yang bilang karena
jumlah anak usia masuk SD memang menurun. Ada juga yang menyebut persaingan
antarsekolah untuk mendapatkan murid baru terlalu ketat. Tapi yang paling
mencolok adalah adanya pergeseran preferensi orangtua dalam memilih sekolah
bagi anak-anak mereka.

Inilah yang diungkap Yani, warga Kabupaten Semarang. Ia
lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang lokasinya cukup jauh meskipun ada dua SD negeri di dekat rumahnya.

“Saya merasa SD negeri di sini kurang optimal kualitasnya. Sementara SD swasta
menawarkan fasilitas dan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Jadi, meski
bayar SPP bulanan lumayan mahal sementara jika di SD negeri malah gratis,
saya merasa lebih yakin dengan pendidikan anak saya sekarang,” ungkapnya sembari
menyebut sejumlah tetangga banyak yang mengikuti langkahnya.

Apa yang diungkap Yani sesuai dengan data Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah. Dilansir dari Kompas, Kamis (17/7/2025)
data tersebut mengungkap pertambahan murid baru di SD swasta selama lima tahun
terakhir rata-rata mencapai 17.580 siswa per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi
dibanding SD negeri yang hanya bertambah sekitar 3.600-an siswa per tahun.
Bahkan, jumlah murid baru SD swasta kini mencapai hampir lima kali lipat
dibanding SD negeri!

Alasan lain yang membuat SD negeri makin sepi adalah kondisi
fisik dan fasilitasnya. Banyak ruang kelas di SD negeri yang rusak atau nggak
layak pakai. Laboratorium sains atau komputer juga belum tentu ada. Bandingkan
dengan SD swasta yang rata-rata punya ruang komputer, kelas nyaman, dan jumlah
murid per kelas lebih sedikit.

Adelita, dosen di Makassar, mengaku lebih nyaman
menyekolahkan anaknya di SD swasta karena satu kelas hanya berisi 15 murid dan
didampingi dua guru. “Ini bikin anak lebih diperhatikan. Kalau di SD negeri,
bisa sampai 35 murid dalam satu kelas hanya dengan satu guru,” jelasnya.

Padahal, idealnya jumlah siswa per kelas adalah 28 orang,
sesuai aturan pemerintah. Tapi praktik di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Di Kabupaten Bekasi, misalnya, terkuak laporan yang menyebut ada sekolah dengan jumlah siswa per kelas mencapai
53 anak!

Berbagai kondisi ini bikin banyak orangtua semakin ragu
menyekolahkan anak di SD negeri. Mereka ingin anaknya belajar di tempat yang
memberikan perhatian lebih, fasilitas lengkap, dan suasana belajar yang nyaman. Bagi mereka, SPP mahal per bulan layak demi menjamin kualitas pendidikan buah hatinya.

Di sisi lain, pemerintah bukannya tinggal diam. Program
revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran mulai dijalankan. Beberapa
daerah juga menggulirkan BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah) untuk
membantu biaya operasional sekolah negeri. Namun, ini tampaknya belum cukup
untuk membendung semakin derasnya arus orangtua yang beralih ke SD swasta.

Fenomena ini tentu perlu jadi perhatian serius. Jika tidak
segera ditangani, jangan-jangan ke depan akan lebih banyak SD negeri yang
kekurangan murid, bahkan terpaksa tutup. Padahal, pendidikan dasar seharusnya
bisa diakses merata oleh semua kalangan, tanpa harus mengorbankan kualitas.

Sudah saatnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan
duduk bareng, menyusun strategi agar SD negeri kembali jadi pilihan utama,
bukan sekadar alternatif, karena memang menjamin pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Setuju, Gez! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai
dengan berita yang bikin geleng-geleng kepala. Di sejumlah daerah, banyak SD negeri
mengalami kekurangan murid baru. Bahkan, ada sekolah yang tidak mendapatkan satu pun siswa baru.

Di Temanggung, misalnya, ada 105 SD negeri yang melaporkan kekurangan
siswa baru. Di Boyolali, dua SD negeri sama sekali tidak menerima murid
baru. Hal nggak jauh berbeda juga terjadi di Yogyakarta, Kudus, Mojokerto, Blitar, Trenggalek,
hingga Kota Malang. Kalau dulu masalah ini hanya dianggap wajar terjadi di
daerah pelosok, sekarang bukan hal aneh melihatnya di kota-kota besar.

Terjadi pergeseran preferensi sekolah di kalangan masyarakat. Belakangan ini, semakin banyak orang tua yang memilih sekolah swasta alih-alih SD negeri untuk pendidikan anaknya. Dampaknya, banyak SD negeri kekurangan murid baru.

Fenomena Banyak SD Negeri Kekurangan Murid, Sekolah Swasta Semakin Dilirik?

“Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik
itu untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat,” ucap Hakim MK Guntur
Hamzah.

Alasan dari putusan ini adalah adanya Pasal 31 ayat 2 UUD
1945 yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar. Di sisi
lain, negara juga diwajibkan untuk membiayai warganya untuk mendapakan hal
tersebut. Dari situlah, akhirnya diputuskan sekolah dasar di jenjang SD atau
SMP.

Keputusan MK tentang sekolah gratis ini tentu saja memberikan dampak besar bagi
semua orang tua yang ada di Indonesia, khususnya yang masih memiliki anak di
tingkat SD maupun SMP. Meski belum bisa dipastikan kapan implementasi dari
aturan ini diterapkan, ada yang langsung antusias dengan hal ini seperti Ranto.

“Jadi kebayang sekolah-sekolah swasta Semarang yang dikenal
mahal tapi kualitasnya memang sangat baik bisa gratis, pasti yang daftar bakal
banyak banget,” ungkap laki-laki yang bekerja di institusi pendidikan swasta di
Kota Semarang tersebut pada Rabu (28/5).

Ranto sendiri punya dua anak. Yang pertama sudah duduk di
kelas 4 SD negeri yang sudah sejak lama gratis SPP-nya. Sementara yang satu
lagi, akan lulus TK B dan sebentar lagi akan masuk SD.

“Kalau diimplementasikan sekarang aturan sekolah gratis ini,
penginnya ya ke sekolah sekolah swasta yang dikenal berkualitas dan dulu
SPP-nya cukup mahal itu. Kalau masukin ke SD kakaknya juga nggak apa-apa karena
saya juga cukup puas dengan KBM di sana. Tapi tentu saja kalau ada yang lebih
bagus, mengapa tidak,” ungkap Ranto yang mengaku salah satu satu alasan menyekolahkan anak pertamanya di SD negeri karena faktor biaya yang gratis.

Beda dengan Ranto, Yani yang anaknya masuk SD swasta yang
cukup populer kualitasnya di Kabupaten Bandungan, Kabupaten Semarang, justru
mempertanyakan kabar ini.

“Saya nggak masalah membayar lebih di sekolah swasta karena
tahu sekolah ini menjaga kualitasnya. Sebagai orang tua, tentu pengin anaknya
sekolah di tempat yang berkualitas, bukan? Kalau nanti jadi gratis, saya malah
jadi khawatir kualitasnya bakal turun atau nggak. Apalagi, kita nggak tahu
bagaimana nanti pengaturan anggaran untuk memastikan sekolah-sekolah swasta ini gratis,”
ungkap Yani.

Terkait dengan jawaban dari pertanyaan Yani, tentu bakal
membutuhkan waktu tentang kapan aturan ini benar-benar diimplementasikan. Kalau
kamu sendiri, optimis nggak, Millens dengan terjaganya kualitas
pendidikan di sejumlah sekolah yang dulunya dikenal sangat baik jika sekolah tersebut kemudian digratiskan? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
dikeluarkan pada Selasa (27/5/2025) memastikan bahwa sekolah untuk pendidikan
dasar 9 tahun, baik itu yang berstatus swasta ataupun negeri, harus gratis
alias bebas pungutan biaya apa pun.

Putusan tersebut bernomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pengujian
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas.
Putusan ini pun memastikan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan
dengan UUD 1945 dan nggak punya kekuatan hukum mengikat cara bersyarat.

Ada orang tua yang antusias nantinya bisa mendaftar ke sekolah swasta berkualitas. Tapi, ada juga orang tua yang khawatir sekolah swasta yang dikenal baik justru berkurang kualitasnya akibat aturan sekolah gratis ini.

Tanggapan Orang Tua soal Sekolah Negeri dan Swasta Wajib Gratis

“Saya masih menunggu pengumuman PPDB nanti pada 1 Juli 2024.
Tapi saya juga sudah mencoba untuk mencari informasi tentang sekolah swasta
yang terjangkau namun berkualitas andai yang nggak diharapkan terjadi,”
ceritanya di tempat kerjanya pada Kamis (22/5/2025).

Untungnya, kekhawatiran Heru terkait dengan biaya sekolah di
sekolah swasta bisa jadi berkurang berkat adanya program yang dibuat oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Program tersebut adalah kerja sama
dengan sekolah-sekolah swasta di Jawa Tengah untuk menggratiskan biaya sekolah
bagi siswa miskin, Millens.

Nggak tanggung-tanggung, setidaknya ada 56 sekolah menengah
atas (SMA) dan 83 sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Jawa Tengah yang dilibatkan
dalam program ini. Artinya, bagi siswa miskin yang tetap pengin sekolah di SMA/SMK
swasta namun kesulitan dengan biaya sekolah, nggak perlu lagi khawatir dengan
hal tersebut.

“Biaya sekolah gratis bagi siswa sekolah swasta yang sudah
ditunjuk. Pemprov sudah mengalokasikan dana sebesar Rp2 juta per siswa,” ucap
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagaimana dinukil dari Jatengprov,
Senin (19/5).

Lantas, SMK atau SMA swasta mana saja yang ada di Kota
Semarang yang ikut dalam program ini? Berikut adalah daftarnya.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
SMA Laboratorium UPGRIS yang beralamat di Jalan
Gajah Raya Nomor 40,

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
SMA Mardisiswa yang beralamat di Jalan Sukun
Raya Nomor 45,

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
SMK Ibu Kartini yang berlokasi di Jalan Sultan Agung
Nomor 77, dan

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
SMK Bina Nusantara yang beralamat di jalan
Kemantren Nomor 5.

Di empat sekolah itulah, siswa miskin bakal gratis biaya
sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan dengan tenang.

Program yang cukup menarik dan memberikan banyak manfaat ya,
Millens. Semoga saja semakin banyak sekolah swasta atau negeri yang bisa
menampung banyak siswa miskin agar bisa meneruskan pendidikan demi meraih
cita-citanya. Setuju? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Layaknya orang tua dari keluarga kelas
menengah ke bawah pada umumnya, Heru Sulistyono pengin anaknya masuk ke sekolah
negeri agar beban biaya sekolah yang harus dia tanggung nggak begitu mahal.
Tapi, apa daya, karena banyak faktor, dia khawatir anaknya nggak lolos
penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA atau SMK negeri di Kota Semarang.

Kalau sudah begitu, mau nggak mau anaknya harus masuk
sekolah swasta. Padahal, sebagaimana sudah jadi rahasia umum, tentu ada biaya
yang harus dibayarkan jika seorang murid belajar di sekolah tersebut.

Setidaknya, 4 SMK/SMA Swasta di Kota Semarang yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Jateng demi memastikan siswa miskin bisa sekolah gratis di sana.&nbsp;

Daftar SMK/SMA Swasta di Kota Semarang yang Gratiskan Biaya Sekolah untuk Siswa Miskin

“Kami P2G menilai PPDB kini sudah melenceng jauh dari
relnya. Kemendikbudristek sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh," ucap
Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim sebagaimana dilansir dari Kompas, Senin (10/7/2023).

Lantas, apa saja sih berbagai hal yang dipermasalahkan dalam
PPDB sistem zonasi yang terjadi pada tahun ini? Berikut adalah beberapa di
antaranya.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pindahnya Domisili Murid Baru

Kalau yang ini sudah jadi rahasia umum. Banyak murid baru
yang dititipkan di kartu keluarga (KK) keluarga, rekan, atau pihak lain yang
tinggal di dekat sekolah. Saking banyaknya orang yang melakukan hal ini, murid
yang sebenarnya berasal dari lingkungan dekat dengan sekolah tersebut justru
nggak lolos.

“Masih banyak orang tua menganggap sebuah sekolah lebih
favorit dari sekolah lainnya. Mereka lalu mengincar sekolah tersebut dengan
memindahkan domisili anaknya ke keluarga dengan KK yang dekat dengan lokasi
sekolah,” cerita Salim.

Dampaknya fatal, banyak murid yang berasal dari kalangan
nggak mampu justru tidak bisa masuk sekolah di lokasi yang seharusnya dekat
dengan rumahnya. Padahal, dengan jarak lokasi yang dekat, mereka seharusnya
nggak lagi kesulitan memikirkan biaya tansportasi ke rumahnya.

“Kalau begitu, sistem zonasi justru gagal mengakomodasi
mereka. Seharusnya sistem ini memprioritaskan anak miskin di zona dekat dengan
sekolah negeri tersebut,” keluh Salim.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Muncul Praktik Pungli

P2G juga menuding sistem zonasi memunculkan praktik pungli
di sejumlah sekolah. Kasus ini terjadi di beberapa daerah seperti Bengkulu, Depok,
Bandung, Tangerang, hingga Bali.

“Modusnya menitipkan nama siswa agar bisa masuk ke sekolah
tertentu atas nama pejabat. Ini curang namanya,” kata salim.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kuota Siswa Baru Nggak Merata

Sistem zonasi membuat banyak sekolah negeri, khususnya yang
ada di kawasan perkotaan kelebihan calon peserta didik baru. Karena daya
tampungnya sedikit, pada akhirnya banyak murid baru yang nggak diterima. Pada
akhirnya, mereka yang nggak diterima tersebut mau nggak mau harus belajar di
sekolah swasta yang lebih mahal.

Ironisnya, praktik kecurangan yang terjadi pada sistem
zonasi ini juga membuat banyak sekolah negeri yang dianggap nggak favorit jadi kekurangan
murid baru. Sebagai contoh, ada 12 SMP negeri di Jepara, Jawa Tengah yang masih
kekurangan murid baru.

Semoga saja sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di
sekolah segera dievaluasi agar nggak lagi bermasalah sebagaimana yang terjadi
pada tahun ini, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam
beberapa hari belakangan, media sosial di Indonesia dipenuhi dengan protes dari
orang tua siswa yang merasa sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah Indonesia bermasalah. Saking
besarnya masalah sistem yang sudah dipakai sejak 2017 itu, banyak pihak yang
mengeluarkan kritik, termasuk dari para pendidik.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bahkan secara
terang-terangan meminta Kemendikbudristek melakukan evaluasi total atas
kebijakan ini karena justru merugikan banyak orang, khususnya siswa-siswa
berprestasi atau yang berasal dari kalangan tidak mampu yang justru kesulitan
masuk ke sekolah negeri.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri tahun ini masih tetap memakai sistem zonasi. Masalahnya, banyak praktik kecurangan yang membuatnya jadi sangat kacau dan nggak adil.