Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Nah, melalui diskusi publik di gedung yang berada di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, tersebut, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo mencoba mendesak&nbsp;pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT.


Ketua HMJ HKI Khozinul Asrori dalam sambutannya memaparkan,&nbsp;terhitung sejak 2015 sudah ada 4,2 juta orang berprofesi sebagai PRT. Data tersebut, lanjutnya, terus merangkak naik tiap tahun. Namun, angka sebesar itu nggak membuat mereka mendapat pengakuan sebagai pekerja.

"Mereka (PRT) belum diakui sebagai pekerja yang memiliki kepastian hukum dan sistematis," tegasnya di hadapan peserta diskusi bertajuk&nbsp;Refleksi Mahasiswa Hukum dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga yang Mengedepankan Keseteraan Gender tersebut.

Dalam diskusi terbatas yang dihadiri mahasiswa dan masyarakat umum tersebut, akademisi hukum Nur Hidayati Septiyani mengungkapkan, undang-undang yang ada saat ini mengategorikan PRT sebagai pekerjaan informal. Padahal, mereka sejatinya bisa dianggap sebagai buruh.

"PRT sudah sepantasnya menjadi profesi yang mendapatkan perlindungan hukum yang mengatur secara spesifik," papar perempuan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Jurusan HKI UIN Walisongo ini. "Alasannya, karena profesi ini rentan mengalami kekerasaan."

Setali tiga uang, inisiator diskusi publik yang berlangsung hangat ini, Septy Aisyah, juga menaruh harapan besar agar RUU PRT segera bisa mendapatkan titik terang. Menurutnya, 19 tahun penantian sudah terlalu lama. Dia berharap, mahasiswa ikut tergerak untuk menekan pemerintah terkait hal ini.

"Mahasiswa HKI harus ikut berkontribusi. Semoga tersenggaranya talkshow ini membuat kawan-kawan bersedia bergerak bersama memperjuangkan pengesahan RUU PPRT ini," tegasnya berapi-api.


Oya, dalam diskusi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, tiga praktisi yang dihadirkan, yakni anggota Komite Nasional 'Perempuan Mahardhika' Ajeng Pangesti, Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru Saeroni, dan Ketua Serikat Pekerja Rumah ‎‎Tangga (SPRT) Merdeka Semarang Nur Khasanah.

Sejauh ini, ketiga praktisi tersebut dikenal sebagai para aktivis yang konsisten menyuarakan isu RUU PPRT di Tanah Air. Jadi, mereka tahu betul permasalahan yang ada di masyarakat.

Semoga diskusi publik ini memberi pandangan baru untuk para peserta sekaligus pijalam agar perjuangan menuju pengesahan RUU PPRT nggak kehilangan asa. Kawal bareng-bareng, yuk! (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Suara publik untuk menekan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali berkumandang. Kali ini, suara keras datang dari Ruang Teater Gedung Profesor Qodri Azizi Universitas Islam Negerti (UIN) Walisongo Semarang pada Selasa, 30 Mei 2023.

Untuk diketahui, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mampu melindungi profesi pekerja rumah tangga (PRT) atau yang lebih disebut asisten rumah tangga (ART). Ketiadaan aturan tertulis ini rupanya berdampak serius bagi mereka, karena PRT menjadi rentan mengalami tindak kekerasan.

Melalui talkshow terbatas menyoal 'Perlindungan PRT' yang digelar mahasiswa UIN Walisongo Semarang, mereka kembali mencoba mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU PPRT.

Diskusi Publik 'Perlindungan PRT' di UIN Walisongo Semarang: Kapan RUU Disahkan?

Rofiah, seorang PRT asal Kota Semarang, mengaku selalu waswas melakoni pekerjaan tersebut karena minimnya perlindungan hukum yang memayungi profesinya. Karena itulah dia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bisa segera disahkan.


"Saya selalu menunggu, tapi nasib RUU PPRT ini kok sepertinya makin nggak jelas; padahal kami butuh undang-undang tertulis untuk melindungi PRT, bukan mengadalkan aturan lisan," keluh Rofiah yang ditemui Inibaru.id&nbsp;di tengah aksi International Women's Day (IWD) 2023 di Semarang, belum lama ini.

Turut serta mengikuti rangkaian IWD di depan Kantor Gubernur Jateng, Rofiah mengungkapkan, posisi PRT saat ini memang sangatlah rentan terhadap kekerasan. Perempuan paruh baya itu pun bercerita gimana tetangganya yang juga seorang PRT meninggal tersengat listrik saat bekerja, tapi diabaikan majikannya.

"Dia meninggal kesetrum, tapi majikannya nggak punya iktikad untuk bertanggung jawab. Tetangga saya juga nggak punya BPJS ketenagakerjaan," kenang Rofiah, gusar.

Selain mengalami kekerasan dan diabaikan majikan, dia menambahkan, PRT juga cukup akrab dengan upah yang kecil. Perempuan asal Kecamatan Mijen ini mengatakan, upah yang diterimanya juga cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh lebih kecil dari dibanding saat masih jadi TKW.&nbsp;

"Dulu (sewaktu menjadi TKW), upah masih bisa ditabung. Sekarang per bulan cuma Rp800 ribu; kurang banget mengingat kebutuhan pokok sekarang semakin mahal," jelasnya. "Idealnya, pengin disamakan dengan pekerja buruh yang dapat upah sesuai UMR."

Koordinator Serikat Buruh Independen Jawa Tengah Mulyono mengatakan, PRT adalah sebuah pekerjaan; patut disebut sebagai profesi. Karena itulah dia mendesak wakil rakyat untuk membuka hati dengan mengesahkan undang-undangnya, agar PRT mendapat perlindungan hukum.

"Kita butuh jasa mereka. Kami, kalangan buruh, sama dengan PRT yang menjual jasa, keringat, dan tanggung jawab yang berat. Upah harus diperhatikan, jangan semaunya sendiri. Mereka juga butuh kesejahteraan untuk keluarganya," ujar Mulyono.

Dia mengaku prihatin lantaran sampai sekarang pekerjaan sebagai PRT masih dipandang sebelah mata, padahal sudah selayaknya mereka diakui sebagai profesi yang dilindungi oleh pemerintah. Ketiadaan standar upah dan kontrak, lanjutnya, bisa sangat merugikan mereka.

"Tanpa kontrak yang jelas, kalau diberhentikan secara tiba-tiba, mereka nggak bisa mendapatkan pesangon yang menjadi hak mereka," tegasnya.

Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Nur Hasanah mengaku sangat menyayangkan sikap wakil rakyat yang nggak juga mengacuhkan para PRT yang menginginkan perlindungan hukum terhadap profesi mereka. 

"Sudah 19 tahun penantian dan masih harus menelan kekecewaan? Pedulikanlah keselamatan nyawa para PRT, karena (tanpa UU) mereka sangat mungkin menjadi korban kekerasan," papar perempuan yang akrab disapa Nur tersebut.

Menurutnya, RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang tepat untuk para PRT. Aturan tersebut juga memungkinkan mereka memiliki hubungan kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Payung hukum berarti pengakuan. Dengan begitu, pandangan orang terhadap profesi PRT pun bakal berubah ke arah yang lebih baik," kata dia.

Angka kemiskinan yang maish cukup tinggi di Jateng, lanjutnya, nggak lepas dari kecilnya upah yang diterima PRT. Secara retoris dia bertanya, bagaimana negara keluar dari kemiskinan kalau PRT yang telah mencurahkan tenaganya sepenuh hati tidak diberi upah layak, perlindungan, apalagi pengakuan?

"Kami tidak meminta dibayar setara UMR, tapi mendapatkan upah yang layak," tegas perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) itu.

Mengingat DPR RI memutuskan menunda kembali pengesahan RUU PPRT, agaknya penantian 19 tahun masih harus diperpanjang lagi. Lalu, kapan harapan dan penantian para PRT ini membuahkan hasil? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Pekerja rumah tangga (PRT) atau acap disebut asisten rumah tangga (ART) adalah para "pahlawan" yang memudahkan pekerjaan domestik kita di rumah. Namun, ketiadaan aturan resmi terkait profesi ini membuat mereka begitu rentan mengalami kekerasan dan pelecehan.

Cerita pilu kekerasan yang dialami para PRT nggak satu-dua kali saja kita dengar. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) bahkan mencatat, ada 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT saat bekerja dalam kurun 2017-2023.

Desakan agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT terus berkumandang; dengan tujuan utama agar payung hukum itu bisa lebih memanusiakan pekerja rumah tangga (PRT).

Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga dengan Mengesahkan RUU PPRT

Turut serta dalam gabungan yang menyebut diri Jaringan Perempuan itu adalah SG Sekartaji, Serikat Perempuan Pekerja Rumah Tangga, dan Persatuan Perempuan Nelayan Demak. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki sembari membentangkan spanduk dan mendendangkan yel-yel menuju "Gubernuran".

Setibanya di depan Gerbang Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan yang telah dilindungi kawat berduri, para peserta memilih membelakangi gedung. Selama beberapa menit, mereka melakukan aksi diam.

Koordinator Aksi Salsabila Dian mengungkapkan, aksi diam tersebut merupakan bagian dari pernyataan sikap para peserta. Aksi ini secara simbolis menggambarkan rasa muak dan marah yang mereka rasakan lantaran suara mereka nggak pernah didengar.&nbsp;

"Dari tahun kemarin, kami nggak pernah didengar. Karena itu kami sengaja memakai masker dengan simbol silang berwarna merah dan melakukan aksi diam sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah," ujar Salsabila kepada Inibaru.id, Rabu (8/3).

Salsabila mengatakan, ada sembilan tuntutan yang mereka lancarkan pada peringatan IWD 2023 tersebut. Salah satu tuntutan yang paling mereka garis bawahi adalah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU)&nbsp;Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"Kami mendesak&nbsp;Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera mengesahkan RUU PPRT!" tegasnya. "PPRT penting, sebab selama ini asisten rumah tangga (ART) tidak dianggap sebagai pekerjaan formal, terancam kekerasan dan ekspoitasi, serta tak punya ketentuan upah layak dan hak cuti."

Lebih lanjut, alasan para peserta aksi sangat keras menyuarakan pengesahan RUU PPRT adalah lantaran UU yang seharusnya mampu melindungi para pekerja rumah tangga itu belum juga disahkan setelah 19 tahun.


"Sangat menyayangkan. Tahun lalu, selain RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), kami juga meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Namun, yang disahkan justru RUU KHUP yang bisa dibilang banyak kontroversinya," tukas Salsabila.


Menguatkan pernyataan Salsabila, Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Nur Hasanah menyebut, dari 2017 hingga 2023 pihaknya mendata, ada 2.641 perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga mengalami kekerasan.


"Saat perempuan banyak mengalami kekerasan, negara seolah absen dan hal ini tentu tidak bisa dibiarkan," beber perempuan yang akrab disapa Nur tersebut.

Nur pun menambahkan, kalau RUU PPRT disahkan, para pekerja rumah tangga nantinya akan memiliki hubungan kerja yang lebih baik karena mereka diakui, nggak dipandang sebelah mata, dan yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan hukum.


"Di balik kesuksesan karier para artis dan pejabat itu ada jasa para ART di belakangnya. Maka, saya kira pekerjaan mereka layak dihargai lebih!" tegas Nur.

Menurutnya, selama ini para pekerja rumah tangga jarang memperoleh kesepakatan tertulis terkait pekerjaan. Upah pun nggak ada aturan standar minimum yang mampu menjamin kesejahteraan mereka.

"Kami tidak menuntut upah pekerja rumah tangga (PRT) harus UMR, tapi diupah dengan layak. Kalau memang nggak sangggup, jangan membebankan semua pekerjaan rumah tangga pada mereka," tandasnya.


Tuntutan yang masuk akal dan memang sudah seharusnya begitu! Semoga aksi diam yang mereka suarakan didengar pemerintah ya, Millens! (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Jaringan perempuan di Kota Semarang memeringati Hari Perempuan Internasional atau Internasional Women's Day (IWD) 2023 dengan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (8/3/2023). Sederet tuntutan menjadi tujuan mereka.

Dimulai sejak pukul 09.00 WIB, para peserta aksi mulai berkumpul di depan Gerbang Kampus Pleburan Universitas Diponegoro Semarang, Jalan Imam Bardjo SH, Semarang Selatan. Aksi merupakan gabungan dari berbagai elemen yang terdiri atas para mahasiswa dan aktivis.

Peringatan Internasional Women's Day (IWD) 2023 di Kota Semarang dirayakan salah satunya dengan aksi diam sebagai dukungan untuk para perempuan sekaligus ekspresi kekecewaan kepada pemerintah.&nbsp;