Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

“Nantinya bakal berdampak pada jutaan ASN,” ungkap Azwar
Anas terkait dengan peraturan ini sebagaimana dilansir dari Kompas,
Jumat (16/2/2024).

Asal kamu tahu saja, biasanya pangkat PNS hanya terjadi pada
1 April dan 1 Oktober saja per tahun. Nah, dalam aturan baru, usulan kenaikan
pangkat bisa diajukan pada Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, serta
Desember.

Tapi, ada catatan pada naiknya frekuensi naik pangkat PNS
ini, yaitu hanya bisa terjadi jika lewat proses pengusulan. Selain itu,
periodisasi kenaikan pangkat ini juga nggak bakal diberlakukan untuk kenaikan
pangkat anumerta atau pengabdian. Selain itu, yang dimaksud dengan kenaikan
pangkat enam kali dalam aturan ini adalah periode usulannya saja, bukannya
secara harafiah berarti dalam setahun PNS bisa naik pangkat enam kali dalam
setahun.

Proses penetapan apakah seorang PNS naik pangkat atau nggak
juga nantinya bakal dilakukan secara digital, tepatnya lewat Sistem Informasi
ASN (SIASN). Dalam sistem itulah, kinerja para PNS bisa dinilai. Jika dalam
penilaian kinerja periodik PNS tersebut dianggal layak pangkat, maka pengusulan
kenaikan pangkat pun bisa dilakukan.

Asal kamu tahu saja nih, Millens, per September 2022
lalu, ada lebih dari 3,9 juta orang PNS dari total lebihd ari 4,3 juta aparatur
sipil negara (ASN) negara. Semoga saja dengan adanya aturan kenaikan
periodesasi kenaikan pangkat ini, kinerja mereka jadi semakin membaik deh dalam
melayani masyarakat. Setuju? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pegawai negeri sipil
(PNS) Indonesia, nih. Soalnya, mulai 2024, sudah ada peraturan yang
memungkinkan kenaikan pangkat PNS enam kali dalam setahun. Jumlah ini jauh
lebih tinggi dari peraturan sebelumnya yang hanya memungkinkan kenaikan pangkat
PNS hanya dua kali dalam setahun.

Perubahan ini diungkap langsung oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Menurutnya,
hal ini sudah sesuai dengan salah seorang program prioritas dari Kementerian yang
dia pimpin.

Omong-omong, aturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan
Pangkat PNS. Aturan ini memang dibuat sebagai perwujudan program prioritas dari
Kementerian tersebut sehingga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kepala BKN
Nomor 16 Tahun 2023 yang baru diterbitkan pada Oktober 2023. Dalam aturan yang
disebut terakhir, dijelaskan tentang seperti apa Periodisasi Kenaikan Pangkat
PNS.

Dulu hanya dua tahun, kini periodesasi kenaikan pangkat PNS bisa sampai 6 kali dalam setahun. Seperti apa ya penjelasannya?

Mulai 2024, Kenaikan Pangkat PNS Enam Kali Setahun

Di Kerajaan Medang abad IX contohnya, dari berbagai prasasti
yang ditemukan, kerajaan ini punya sekitar 328 Mangilala Drwhya Haji. Namun &nbsp;pada masa Majapahit, hanya tersisa sekitar 125
jabatan.

Lalu apa saja sih macam-macam golongan Mangilala Drwhya Haji?

1. Para penarik pajak: bertanggung jawab mengumpulkan pajak
dari rakyat. Diantaranya yaitu: misra
paramirsa, pangulang, pinta palaku, skar tahun, tandas ning mas, turun-turun,
tutan, dan wulu-wulu.

2. Pengelola perjudian: bertanggungjawab terkait masalah
perjudian. Jabatan ini diisi oleh juru
judi, juru legel, lebeleb, leca, dan malandang.

3. Pengrajin: merupakan orang-prang yang membuat kerajinan
yang dibagi menjadi pengrajin (menciptakan barang dari kayu), tukang (membuat
barang dari besi dan sejenisnya), dan pande (membuat barang dari logam).

4. Pejabat keagamaan: mengurus segala hal terkait keagamaan
seperti memimpin upacara&nbsp; kegamaan atau
mengajar kegamaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: air haji, tapa haji, amhat, kawur hyang,
makudur, pinghai, tirwan, dan watu walang.

5. Administrator: mengatasi masalah protokoler dan
administrasi seperti juru tulis, penasihat raja, atau juru perang.

6. Seniman: kelompok ini bertugas memberikan hiburan pada
keluarga kerajaan dnegan berbagai kesenian. Mereka adalah aluwarak, magindung (pesinden), mabika
(penari), mapadahi (penabuh
gendang), pinglai (penabuh gendang),
hingga juru banyol.

7. Tentara kerajaan,&nbsp;yang terdiri atas: &nbsp;anglingan (prajurit kereta perang), juru salit (ahli tangkis atau kepala tentara), magalah (prajurit bersenjata tombak), makitran (bertugas berkeliling istana), mamanah (prajurit bersenjata panah), palawang (penjaga pintu gerbang), purug (tentara kerajaan),
tapukan (tetara berseragam lengkap), upihan
(ahli taktik untuk mengatur sesuatu).

8. Pelayan atau budak: bertugas melayani semua kebutuhan
raja dan keluarganya dari urusan mencuci, mengurus bantal, urusan makan, urusan
pakaian, tukang pijat, urusan perbekalan, dan pembawa tandu.

9. Pengurus pertanian dan peternakan: tentu bertugas
memelihara tanaman dan hewan milik raja. Berbagai posisi untuk masalah ini
biasanya punya tugas masing-masing yang spesifik seperti membersihkan tanaman
atau bahkan menjaga tanaman.

10. Perdagangan dan transportasi: bertugas mengawasi
perdagangan sebagai salah satu sumber penghasilan kerajaan. Mereka juga
bertugas mengatur kelancaran transportasi perairan yang juga mendukung
aktivitas perdagangan.

11. Paranormal: berurusan dengan masalah supranatural dan
pennentuan hari baik seperti peramal dan dukun.

12. Penderita cacat: para penghuni istana yang menderita
cacat tubuh namun belum jelas apa tugasnya. Mereka biasanya adalah orang yang
nggak&nbsp; mampu berjalan, bungkuk, kerdil,
atau menderita cacat tertentu.

Itulah &nbsp;berbagai
bidang Mangilala Drwhya Haji yang
masih dibagi dalam berbagai jabatan. Mereka masih bisa dijumpai di
Keraton Surakarta pada 1830-an.&nbsp; Pada masa
pemerintahan Pakubuwono X, jumlah abdi dalem ini berusia 10-30 tahun yang
digaji sesuai dengan usia.

Nah, itulah kira-kira berbagai jabatan Mangilala Drwhya Haji yang membantu memperkuat kedudukan dan
kekuasaan seorang raja. Kini jabatan para abdi negara tentu lebih bekembang dan
sesuai dengan kebutuhan ya, Millens! (Kek/IB27/E03)

Inibaru.id – Prasasti-prasasti di Indonesia nggak jarang diawali dengan larangan bagi Mangilala Drwhya Haji agar nggak masuk ke daerah tertentu yang ditetapkan
sebagai daerah sima atau daerah perdikan yang bebas pajak.

Mangilala Drwhya Haji
ini mengacu pada petugas pemungut pajak pada masa lampau. Namun, para ahli
kemudian menyimpulkan istilah tersebut sebagai abdi dalem keraton. Pemaknaan ini
didukung bukti ditemukannya kata Mamita
Drwhya Haji di Bali yang berarti lembaga yang keberadaanya ditentukan dan
dibiayai oleh penguasa.

Bertugas melayani raja beserta keluarga, Mangilala Drwhya Haji ini kemungkinan
tinggal di ibukota kerajaan. Mereka akan mendapat&nbsp; gaji yang berasal dari kas kerajaan. Para abdi
dalem yang berasal dari rakyat yang bekerja untuk raja ini berfungsi memperkuat
kedudukan dan kekuasaan seorang raja.

Jika kini Pegawai Negeri Sipil membantu jalannya pemerintahan, dahulu sudah ada&nbsp;Mangilala Drwhya Haji&nbsp;yang memperkuat kedudukan dan kekuasaan seorang raja. Lalu apa saja macam-macam jabatan dan tugas mereka?&nbsp;&nbsp;

Macam-Macam Jabatan PNS Pada Zaman Kerajaan Kuno

“Ya untuk semua K/L dengan standar biaya yang diterapkan Menkeu,”
ungkap Askolani.

Kebijakan ini rencananya akan berlaku mulai awal 2021.
Sayangnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi PNS. Sehingga tenaga honorer dan
pegawai outsourching yang ada di instansi pemerintah nggak bisa mendapatkan
fasilitas yang sama.

Meski begitu, besaran anggaran pulsa ini masih dalam proses
penetapan oleh Menteri Keuangan.

“Sekarang masih dalam proses penetapan Menteri Keuangan,
nanti dilihat persisnya ya,” jelas Askolani.

Bergulirnya wacana kebijakan ini mendapat berbagai respon. Pemerintah
hendaknya mengalokasikan anggaran pulsa untuk tenaga honorer, guru, dosen,
serta tenaga medis di tengah pandemi virus corona.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari
Universitas Trisakti mengatakan bahwa pemerintah juga harus membedakan besaran
anggaran pulsa bagi calon penerima. Dirinya mengatakan bahwa para guru di
perbatasan harusnya mendapatkan anggaran yang lebih besar.

Trubus juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan data calon penerima, tingkat ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitasnya supaya pelaksanaan
kebijakan ini bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Refirm of Economic
(Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian anggaran pulsa pada PNS bisa
menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang nggak menerima. Karenanya, dia
menyarankan agar pemerintah nggak menerapkan kebijakan ini secara pukul rata.

“Saya kira dalam situasi seperti sekarang memang perlu
dipilah instansi dan golongan beberapa saja yang membutuhkan anggaran pulsa
ini, jadi tidak perlu dipukul rata ke semua PNS. Adapun untuk kecenderungan kecemburuan
bisa saja terjadi,” ungkap Yusuf.

Terkait kebijakan ini, bagaimana pendapatmu, Millens? (Det/IB27/E05)

Inibaru.id – Mulai awal 2021 seluruh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di instansi pemerintah dikabarkan bakal mendapatkan pulsa sebesar Rp 200
ribu per bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk menopang penerapan flexible working space (FWS) di tengah
pandemi virus corona.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri keuangan RI kini tengah
menetapkan alokasi anggaran pembelian pulsa bagi PNS di seluruh kementerian
atau lembaga (K/L). Hal ini juga diamini oleh Dirjen Anggaran Kementerian
Keuangan Askolani. Dirinya mengatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh PNS
di kementerian atau lembaga.

Menteri Keuangan tengah menggodok kebijakan yang mengatur pemberian anggaran pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di kementerian atau lembaga. Lalu apa tanggapan para ahli terkait kebijakan ini?

PNS Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu Per Bulan, Begini Tanggapan Pengamat

“Kan dibagi dua nih 1,6 juta (PNS tenaga administrasi) itu ada yang
daerah maupun di pusat. Kalau di pusat tetap di pusat, tapi dikembangkan untuk
jabatan-jabatan fungsional yang memang dibutuhkan di pusat,” kata teguh pada
Minggu (3/8).

PNS yang akan dikirim untuk mengisi kekosongan tenaga di
desa adalah para tenaga administrasi yang kini bekerja di daerah.

“Nah yang di daerah ini, nanti yang tenaga-tenaga
administrasi yang potensial ini setelah dididik dan sebagainya, punya kapasitas
bagus, mereka bisa dikirim ke daerah-daerah yang kekurangan formasi itu. Nah itulah
mereka fungsinya di situ, rencananya seperti itu,” bebernya.

Lebih jelasnya, Teguh mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyaring PNS tenaga
administrasi di daerah yang punya kapasitas untuk menjadi tenaga fungsional di
desa-desa. Hal ini dikarenakan para PNS tenaga administrasi di daerah merupakan
lulusan SMA, bahkan ada yang lebih rendah dari itu.

Namun begitu, PNS yang dipindahkan ke desa-desa juga akan
punya tugas yang sama yaitu sebagai tenaga administrasi.

“Nah ini juga perlu kita lihat mana yang punya potensi dan
mana yang tidak, ya tetap sebagai tenaga administrasi,” pungkas Teguh.

Nah bagimu para abdi negara, siap nggak dengan kebijakan
satu ini?&nbsp;(Det/IB27/E05)

Inibaru.id – Sebuah berita mengejutkan bagi Pegawai Negeri
Sipil datang dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dikabarkan bahwa Kementerian
PAN-RB tengah menjaring 1,6 juta PNS tenaga administrasi yang berpotensi
dialihkan sebagai tenaga fungsional untuk ditempatkan di desa-desa.

Hal ini tentu menjadi perbincangan hangat bagi para PNS.
Namun ternyata ada beberapa kriteria lo di balik pemindahan ini. Plt Deputi
Sumber Daya manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjanarko mengungkapkan
bahwa PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat akan tetap ditugaskan di
pusat.

Kabar bahwa tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindahkan ke desa-desa ternyata benar adanya. Namun nggak semua bakal terimbas kebijakan ini kok. Lalu apa saja kriterianya?

PNS dengan Kriteria Ini Bakal Dipindah ke Desa

Ditutupnya penerimaan tersebut berkaitan
dengan perintah Presiden Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat
perizinan. Langkah tersebut dinilai mampu memangkas anggaran cukup besar. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penghematan yang baru-baru ini memang diungkap oleh pemerintah.

"Tahap ini kami target selesai akhir tahun," lanjut Tjahjo.

Sebelum informasi ini diungkap, pemerintah juga telah menunda pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Formasi Tahun 2019. Kelanjutan seleksi tahap tersebut dijadwalkan akan digelar setelah pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan Formasi Tahun 2020. Rencananya, tes
SKB paling cepat baru bisa digelar pada Agustus 2020.

Faktor lain yang membuat penerimaan PNS akhirnya nggak diadakan selama dua tahun adalah kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski sudah masuk fase new normal, realitanya jumlah kasus positif dan meninggal di Indonesia masih tinggi dan sulit untuk diturunkan. Padahal, tes penerimaan PNS biasanya membuat banyak orang berkumpul.

Keputusan yang disampaikan oleh
Tjahjo Kumolo itu diambil pada Rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS
formasi tahun 2019 yang berlangsung Selasa (19/5) melalui video conference.&nbsp;

Melihat fakta ini, sebaiknya kamu menunda dulu deh hasrat untuk mendaftar jadi PNS untuk sementara waktu. Carilah pekerjaan lain. Hitung-hitung nyari pengalaman atau bahkan pekerjaan yang nggak kalah keren, ya Millens!&nbsp;

(Kum/IB28/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id
- Pemerintah memberikan informasi terkait dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Sayangnya, kabar yang disampaikan nggak begitu bagus. Hingga dua tahun ke depan, penerimaan PNS kecuali untuk sekolah kepolisian dan militer nggak dibuka.

Hal itu disampaikan oleh Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo
di Gedung DPR pada Senin (6/7/2020). Dia menyebut penerimaan PNS hanya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja.

"Rekrutmen CPNS juga perlu kita
data. Dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram.
(Misalnya) Akpol (Akademi Polisi), Akmil (Akademi Militer) yang lain tetap di
2021," ujarnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk nggak membuka penerimaan PNS selama dua tahun. Apa saja ya faktor-faktor tersebut?

Siap-Siap Cari Kerja yang Lain, Penerimaan PNS Ditutup Dua Tahun

Besarnya potongan gaji diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 25
Tahun 2020 sebesar 3 persen. Rinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan
0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan (pemberi kerja).

Untuk pekerja yang nggak masuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, nggak perlu bingung. Tetap bisa kok mengikuti program ini dengan menjadi peserta mandiri Tapera.
Sayangnya, bagi peserta pekerja mandiri, keseluruhan iuran Tapera sebesar 3
persen harus ditanggung sendiri.

Dana yang nantinya telah terkumpul akan ditingkatkan
nilainya lewat manajemen investasi guna meningkatkan aset BP Tapera. Peserta bisa
menggunakan dana ini untuk keperluan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Dana mulai dapat digunakan setelah menjadi anggota minimal 12 bulan.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja atau
perusahaan serta peserta pekerja mandiri yang nggak mengikuti aturan. Sanksi bagi perusahaan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan
izin usaha. Sementara itu, bagi peserta pekerja mandiri ancamannya berupa sanksi administratif

Kepesertaan Tapera akan berakhir ketika peserta meninggal
dunia, peserta nggak lagi memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut, dan pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau pekerja mandiri yang memasuki usia 58 tahun. 

Ketika masa kepesertaan
berakhir, bisa mendapat pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat
utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga
perumahan, atau investasi lainnya yang terjamin keamanannya

Pelaksanaan Tapera secara resmi akan berlaku pada 2021
nanti. Pada tahap pertama, Tapera berlaku bagi PNS, polisi, dan tentara. Tahap
kedua nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Setelahnya, Tapera akan memberlakukan tahap terakhir yang bisa diikuti oleh pekerja swasta atau peserta mandiri.

Kamu setuju dengan adanya Tapera ini atau malah nggak, nih, Millens?&nbsp;(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Program Perumahan untuk Rakyat ternyata benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera). Badan Pengelola (BP) Tapera jugas sudah dibentuk untuk memastikan program ini berjalan lancar.

Tapera disiapkan untuk menyediakan dan menghimpun dana murah
jangka panjang demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi
peserta sebagaimana tertulis pada Pasal
37 ayat 1 PP tersebut.

Pasal 7 PP itu menyatakan, dana Tapera didapat dari gaji
pekerja yang dipotong. Golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi pejabat negara, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri (termasuk prajurit siswa TNI), pekerja
BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta.

Pada 2021, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan resmi beroperasi. Program ini dibuat pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dana Tapera diambil dari gaji, baik untuk peserta yang bekerja di sektor publik atau swasta. Bagaimana rinciannya ya?

Jokowi Sahkan PP Tapera, Gaji Karyawan Akan Dipotong Demi Permudah Miliki Rumah

"Sesuai dengan instruksi
Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan Eselon I serta Eselon
II tidak dibayarkan. Namun untuk seluruh ASN, TNI, Polri, dan lainnya untuk
Eselon III ke bawah, atau pejabat yang setara dengan Eselon III ke bawah juga
tetap dibayarkan," jelas Sri Mulyani.

Selain para ASN aktif, golongan
pensiunan juga tetap memperoleh THR. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan
Covid-19 bagi kelompok yang rentan terdampak. 

"Pensiunan juga tetap
mendapatkan THR sesuai yang didapatkan pada tahun lalu. Pensiunan merupakan
kelompok yang mungkin rentan terdampak virus corona," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia itu melanjutkan, pejabat negara yang terdiri dari Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan II, serta pejabat fungsional yang
setara eselon I dan II nggak akan mendapatkan THR tahun ini.

"Namun seperti Presiden,
Wapres, para Menteri, DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah pejabat negara tidak
mendapat THR," tandas Sri Mulyani.

Kebijakan pembayaran THR ini
diberlakukan di tingkat Pusat dan Daerah. Saat ini, pemerintah tengah
melakukan revisi PP yang mengatur pelaksanaan THR terbaru tersebut. Rencananya, revisi ini akan diimplementasikan sebelum Lebaran 2020.

Menurut kamu, kebijakan ini sudah
sudah tepat atau nggak nih,&nbsp;Millens? Semoga pandemi corona bisa segera usai sehingga perekonomian dapat kembali normal, ya! (MG26/E07)

Inibaru.id –
Pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditetapkan sebagai efek dari pandemi corona yang membuat
belanja negara melonjak sedangkan penerimaan terus menurun.

Melalu video press conference setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa
(14/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan THR tetap akan diberikan
kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri golongan Eselon III ke bawah. THR yang
diberikan meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tanpa tunjangan kinerja
(tunkin).

Pemerintah memutuskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN golongan Eselon III ke bawah dan pensiunan akan tetap dibayarkan meski jumlahnya berkurang.

Sri Mulyani: Pemberian THR Hanya untuk ASN Golongan Eselon III ke Bawah

Pertimbangan untuk membatalkan pencairan THR dan gaji ke-13 dilakukan lantaran
pendapatan negara menurun tahun ini. Penanganan virus corona juga memaksa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup banyak. Hal ini membuat defisit APBN nggak bisa dihindari.

Belanja negara akan mengalami lonjakan sebesar Rp 102,9
triliun dari target APBN 2020 yang nilainya Rp 2.540,4 triliun. Hal ini
mengakibatkan defisit APBN 2020 yang ditargetkan sebesar 1,76 persen
(Rp 307,2 triliun) melebar hingga 5,07 persen (Rp 853 triliun) dari PBD.

“Dengan outlook
belanja melebihi APBN, defisit diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau
meningkat dari Rp 307 triliun jadi Rp 853 triliun,” ujar dia.

Pandemi corona juga mempengaruhi pendapatan negara. Dibandingkan dengan realisasi
tahun lalu, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 10 persen.&nbsp; Bahkan, penerimaan pajak di bawah
pengelolaan Ditjen Pajak tahun ini akan turun 5,9 persen. 

Penurunan disebabkan oleh lesunya pertumbuhan ekonomi dan penurunan harga minyak global. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengguyur insentif pajak bagi dunia usaha demi menghadapi pandemi corona yang semakin parah.&nbsp;Selain itu, penerimaan bea cukai juga akan turun sebesar 2,2 persen sebagai dampak adanya stimulus pembebasan bea masuk bagi 19 industri.

“Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor
yang mengalami penurunan sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya
tumbuh, namun kontraksi,” terang Sri.

Meski begitu, Sri Mulyani belum memberi kepastian lebih
lanjut apakah THR dan gaji ke-13 bagi para abdi negara itu akan ditunda, dipangkas,
atau malah benar-benar ditiadakan. 

Kalau peniadaan THR dan gaji ke-13 diterapkan, semoga para
abdi negara bisa menerimanya dengan lapang dada, ya, Millens.
(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Pandemi
corona yang terjadi di Indonesia membuat lesu sektor keuangan negara. Mengantisipasi
hal ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk
pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat
beban negara yang meningkat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin
(5/4/2020) dalam video conference
bersama Komisi XI DPRI RI.

Pemerintah sedang mengkaji ulang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS tahun ini. Hal ini disebabkan oleh beban keuangan negara yang membengkak akibat penanganan covid-19.

Dampak Corona, THR dan Gaji Ketigabelas PNS Terancam Ditiadakan

Inibaru.id &ndash; Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR sepakat untuk menghapus tenaga honorer secara bertahap. Kesepakatan ini didapatkan dari rapat yang dilakukan di ruang rapat Komisi II Gedung DPR RI pada Senin (20/1/20).
Kompas, Selasa (21/1) menulis, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo menyebut keputusan ini didasari oleh tidak perlunya lagi pegawai yang jenisnya tidak diatur oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Isi dari UU tersebut hanya menyebut dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK.
&ldquo;Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,&rdquo; ucap Arif.
Para pegawai honorer ini juga digaji dari anggaran yang seharusnya untuk barang dan jasa, bukannya untuk pembiayaan SDM. Hal ini dianggap nggak sesuai dengan UU.
&ldquo;Untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan yang non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini,&rdquo; terang pihak Kementerian PAN-RB.
Khusus untuk sistem penggajian pegawai PPPK, akan segera diatur pihak Kementerian PAN-RB agar kesejahteraan mereka bisa dijamin. Hanya saja, menurut anggota Fraksi PDI-P, Endro, banyak Pemerintah Daerah yang bingung untuk menentukan besaran anggaran gaji PPPK dalam APBD-nya. Anggota Fraksi Demokrat, M. Muraz bahkan menyarankan pekerja honorer diangkat menjadi PNS saja.
&ldquo;Payung hukum ini perlu secepatnya supaya mereka tidak honorer lagi,&rdquo; ucap Endro.
Hanya saja, anggota Fraksi PAN, Mitra F, menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS bisa menyebabkan masalah baru, khususnya dalam hal kebutuhan daerah pada kuota tenaga PNS.
&ldquo;Ini kendala daerah karena kekurangan tenaga PNS sehingga yang bekerja jadinya tenaga honorer. Saya sepakat penting untuk memperhatikan pegawai K-2, upgrade status honorer menjadi PNS,&rdquo; saran Mitra.
Semoga saja ada solusi terbaik agar para tenaga honorer ini bisa mendapatkan status dan kesejahteraan yang lebih baik, ya Millens! (IB09/E06)

Tenaga honorer ternyata nggak memiliki payung hukum apapun. Hal ini membuat pemerintah dan DPR akan menghapusnya. Lantas, bagaimana nasib para tenaga honorer di masa depan?

Pemerintah dan DPR Setuju Menghapus Tenaga Honorer, Gimana Nasib Mereka Selanjutnya?

Inibaru.id &ndash; Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang isinya akan mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (AI). Menurut anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, pernyataan ini merupakan hanya sindiran saja.
Kompas, Jumat (29/11/19) menulis, Dedi menganggap Jokowi berkata demikian karena ingin pegawai negeri memiliki produktivitas tinggi.
&ldquo;Artinya Pak Jokowi mengarahkan PNS harus memiliki produktivitas yang tinggi. Itu semacam menyindir, masa kerjanya kalah sama robot,&rdquo; kata Dedi.
Dedi menyebut banyak PNS, khususnya yang ada di eselon III dan IV yang tidak produktif. Padahal, anggaran yang dikeluarkan bagi mereka cukup besar. Dia juga menyebut jumlah pegawai golongan III menandakan masalah gemuknya birokrasi di Indonesia.
Hal ini membuat PNS di kelompok administrasi jumlahnya sangat banyak namun hasilnya nggak nampak. Sementara itu, di kelompok teknis justru kekurangan pegawai.
Dedi juga menyoroti nggak adanya ahli teknis atau aplikatif di kantor-kantor pemerintahan seperti ahli listrik, ahli bangunan, ahli taman, dan lain-lain. Sebagian besar pegawai ditempatkan di pos administrasi. Hal ini membuat pekerjaan teknis diserahkan ke pihak ketiga yang bisa memicu pemborosan anggaran.
&ldquo;Apalagi misalnya Dia nggak punya ide inovasi, maka nyaris mati. Fungsi dan perannya hanya sekadar serap anggaran, bukan berpikir membangun inovasi,&rdquo; lanjutnya.
Dedi kemudian mengusulkan pembangunan organisasi perangkat daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi. Konsep ini memang akan membuat eselon III dan IV dihapus, baik itu di pusat ataupun di daerah karena penggabungan kelembagaan. Konsep ini juga akan membuat orang-orang yang nggak lagi mumpuni akan diberi tawaran pensiun atau hal-hal lainnya seperti mutasi.
Nggak hanya perombakan konsep birokrasi, Dedi juga mengusulkan pengukuran kinerja PNS dengan pendekatan produksi layaknya yang diberlakukan perusahaan. Bonus hanya akan diberikan di akhir tahun sesuai dengan produktivitas pegawai.
&ldquo;Sekarang yang berlaku adalah PNS dapat beberapa bonus akhir tahun, mulai gaji ketigabelas, keempatbelas, yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas,&rdquo; pungkasnya.
Millens setuju nggak dengan usulan Dedi Mulyadi ini? (IB09/E06)

Anggota DPR-RI, Dedi Mulyadi mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau robot. Menurutnya hal ini hanya sindiran bagi produktivitas para PNS.