Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Semangat mereka luar biasa. Harapannya bisa terus masif melakukan sosialisasi, sehingga terbentuk kesadaran penuh untuk mencegah korupsi,” ujarnya dalam Dialog Publik Sinergi Pencegahan Korupsi di TVRI Jateng.

Dia menekankan, penyadaran perlu diarahkan terutama bagi mereka yang memiliki kuasa. Tanpa integritas, kekuasaan bisa membuat orang semena-mena. “Jangan sampai ada rasa adigang, adigung, adiguna. Pencegahan korupsi bisa dilakukan lewat penyadaran yang terus-menerus,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Sumanto juga nggak menutup diri dari kritik. Menurutnya, DPRD justru harus siap dikoreksi agar nggak terjebak pada sikap lupa daratan. Karena itu, DPRD Jateng menguatkan fungsi legislasinya dengan sistem berbasis transparansi, seperti e-planning yang membuat penganggaran setiap dinas bisa dipantau secara terbuka.

Senada, Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPK Wawan Wardiana, menegaskan strategi pemberantasan korupsi kini lebih banyak difokuskan pada pencegahan. Trisula KPK, katanya, meliputi efek jera lewat penindakan, pencegahan berbasis teknologi, dan pendidikan antikorupsi dari bawah hingga atas.

Sekda Jateng, Sumarno, menambahkan pesan Gubernur agar pelayanan publik di setiap level harus dijalankan dengan integritas, tanpa titipan-titipan. “Dari kelurahan hingga provinsi, tidak boleh ada lagi kata titip,” tegasnya.

Lebih dari sekadar jargon, semua ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah kerja bersama. Dari penyuluh sukarela, DPRD, hingga pemerintah daerah, semua punya peran menjaga Indonesia tetap bersih dan berintegritas. Semoga makin banyak pejabat yang dengan kesadaran penuh menghindari korupsi demi rakyat ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Bicara soal pemberantasan korupsi, nggak cukup hanya dengan aksi penindakan. Kesadaran masyarakat jadi fondasi utama agar budaya antikorupsi benar-benar mengakar. Hal inilah yang disoroti Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, ketika mendukung keberadaan Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Sumanto, langkah para penyuluh ini patut diapresiasi. Bayangkan, sudah ada 630 orang yang rela turun tangan, bekerja sukarela tanpa digaji, hanya demi menyebarkan nilai integritas.

Menurut Sumanto, peran penyuluh yang bekerja sukarela tanpa digaji patut diapresiasi karena mampu menumbuhkan kesadaran publik untuk mencegah praktik korupsi.

DPRD Jateng Dukung Penyuluh Antikorupsi Nasional, Dorong Kesadaran Kolektif

Namun doa itu nggak berjawab. Nggak lama berselang, Presiden Prabowo meneken pemecatan Noel. Nggak ada kompromi, nggak ada proteksi sekalipun dia pernah jadi relawan presiden. Kepala Negara ingin menunjukkan pesan jelas. Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi akan ditinggalkan.

Di luar gedung KPK, publik pun mulai berkomentar. Ada yang menyayangkan kejatuhan seorang mantan aktivis. Ada pula yang menyebut, inilah bukti bahwa kursi kekuasaan bisa menguji integritas siapa pun.

Di sisi lain, sikap Prabowo dianggap sebagai alarm dini bagi kabinetnya untuk nggak coba-coba menyeleweng. Sejak awal, Presiden memang kerap mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja bersih. Kali ini, peringatannya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata.

"Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegak hukum," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Sabtu (23/8/2025).

Ironi Noel mungkin akan jadi pelajaran bahwa perjalanan dari jalanan menuju istana bisa singkat, tapi jatuh dari kursi kekuasaan ternyata lebih cepat lagi.

Kini, publik menunggu, apakah langkah Prabowo ini hanya akan dikenang sebagai sebuah episode, atau benar-benar jadi tonggak komitmen serius memberantas korupsi di pemerintahannya? Gimana menurutmu, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id – Ada ironi yang nggak bisa dilewatkan dari kisah Immanuel Ebenezer, atau Noel. Dulu, dia dikenal sebagai aktivis jalanan yang lantang membela keadilan. Kini, dia disebut-sebut terjerat dalam pusaran korupsi, sampai harus kehilangan kursi empuknya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Jumat (22/8/2025) sore, setelah KPK mengumumkan status tersangkanya, Noel masih sempat berujar, “Saya berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.” Pernyataan yang terdengar seperti permintaan terakhir sebelum akhirnya digiring ke mobil tahanan.

Dulu dikenal sebagai aktivis 1998 yang vokal, kini Immanuel Ebenezer atau Noel harus menanggung ironi: terjerat kasus korupsi dan kehilangan kursi wakil menteri hanya dalam sekejap.&nbsp;

Hikayat Noel; Dari Jalanan Juang hingga Jatuh dari Kursi Kekuasaan

"Lucu! Kan harusnya itu tugas mereka? Kok saya juga yang harus bayar!" Ungkapnya kesal melalui layanan pesan instan, Kamis (17/7/225).

Dia kemudian bercerita bahwa uang perusahaannya ditilap pegawai selama bertahun-tahun. Ketika mediasi buntu, dia memilih jalur pidana. Keinginannya jelas. Dia pengin mantan karyawannya yang telah korupsi itu kapok dan mengembalikan duit perusahaan. Nyatanya, untuk menempuh jalur hukum begitu sulit meski bukti-bukti kuat. Polisi baru mau kerja jika diberi pelicin. Para jaksa yang berjanji bakal membantu juga nyatanya nggak jauh beda.&nbsp;

"Uang minta duluan, tapi kerja nol besar," katanya.

Kasus seperti ini mungkin sudah sering kita dengar. Korupsi kerap dianggap sebagai “penyakit sosial” yang menular. Tapi apakah benar, jauh sebelum seseorang mencicipi kekuasaan, otaknya memang sudah membawa benih perilaku koruptif? Neurosains menjawabnya nggak sesederhana itu.

Berdasarkan kajian ilmu saraf terkini, korupsi ternyata bukan takdir. Ia bukan “cacat bawaan” dalam otak manusia. Namun, otak memang menyimpan potensi untuk condong pada perilaku tidak etis, apalagi ketika lingkungan mendukung dan iming-iming keuntungan pribadi terlalu menggiurkan.

Pertarungan Dalam Otak: Antara Imbalan dan Kendali Diri

Saat seseorang dihadapkan pada godaan korupsi, otak sebenarnya memicu pertarungan diam-diam. Di satu sisi, ada sirkuit penghargaan yang melepaskan zat kimia menyenangkan setiap kali berhasil “menang” dalam transaksi gelap. Di sisi lain, ada sistem pengendalian diri dan penilaian moral yang berusaha menarik rem.

Namun, setiap keberhasilan korupsi memperkuat jalur saraf yang memicu rasa puas. Semakin sering dilakukan, semakin kuat jalur itu terbentuk. Pada titik tertentu, rem moral bisa rusak, dan otak jadi terbiasa mengambil jalan pintas.

Sayangnya, sirkuit yang semestinya bertugas menahan dorongan sesaat dan mengarahkan kita pada rencana jangka panjang seperti menjaga reputasi atau merawat karier malah terhambat. Otak jadi sibuk mengejar kepuasan instan, tanpa peduli akibatnya.

Budaya dan Tekanan Sosial Menyulut Korupsi

Otak manusia juga sangat responsif terhadap lingkungan sosial. Jika hidup di tengah budaya yang permisif terhadap korupsi, maka perilaku itu akan tampak wajar. Ini bukan omong kosong. Eksperimen klasik dari Solomon Asch menunjukkan bahwa orang cenderung mengikuti kelompok, bahkan ketika tahu kelompok itu salah.

Bayangkan jika budaya menyuap, menilep, atau "bagi-bagi jatah" dianggap lumrah di lingkungan kerja. Otak akan menyesuaikan diri, dan mekanisme alarm moral bisa rusak permanen.

Lambat laun, sensitivitas terhadap perilaku korup akan melemah. Hati nurani jadi bisu. Yang muncul justru rasionalisasi: “Semua orang juga begitu”, “Gue cuma ikut arus”, atau “Kalau nggak gitu, bisa nggak makan”.

Lebih jauh, penelitian neurosains juga mengungkap, makin lama seseorang berada di lingkar kekuasaan, makin lemah jaringan pengendali dirinya. Otak jadi lebih fokus pada tujuan pribadi dan makin sulit memproses dampak etis atau sosial dari perbuatannya.

Kurangnya empati ini jadi akar persoalan. Karena tanpa empati, kita tak bisa merasakan derita orang lain akibat keputusan kita. Ini sebabnya, banyak pejabat korup tampak nggak merasa bersalah.

Harapan Masih Ada: Norma Etika dan Kontrol Sosial

Kabar baiknya, korupsi bisa dicegah. Caranya? Bangun konteks sosial yang sehat. Lingkungan kerja atau komunitas yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan etika bisa memperkuat jaringan pengendali diri dalam otak.

Memberi sanksi sosial yang efektif juga penting. Bukan semata mengandalkan hukum, tapi membangun budaya malu dan rasa tanggung jawab yang nyata.

Sebab, sebagaimana otak bisa “diprogram” untuk jadi korup, ia juga bisa dilatih untuk menolak godaan.

Jadi, bukan soal manusia dilahirkan korup atau nggak. Tapi apakah lingkungan tempat ia tumbuh dan bekerja mendukung etika, atau justru menormalisasi kebusukan?

Kalau kamu, bagaimana cara melatih otak agar tetap waras dan jujur, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Di tengah derasnya arus pemberitaan soal skandal demi skandal, satu pertanyaan klasik kembali mengemuka; Apakah manusia memang secara alami cenderung korup?

Pertanyaan ini cukup mengusik lantaran beberapa hari yang lalu, Iwan, seorang kenalan saya mengaku dimintai sejumlah uang oleh petugas kepolisian agar mereka mau "bergerak" sesuai SOP.

Apakah manusia memang ditakdirkan untuk korup? Neurosains membuktikan, godaan korupsi bukan berasal dari “bakat jahat”, melainkan hasil benturan antara sistem penghargaan dalam otak dan tekanan sosial yang membentuknya.

Benarkah Manusia Secara Alami Cenderung Korup? Neurosains Punya Jawabannya

Secara hukum, mengembalikan hasil korupsi nggak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. Pengampunan tanpa proses hukum yang jelas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan.

Jika pelaku korupsi dimaafkan begitu saja, ini berisiko menjadi preseden buruk, di mana pelaku lain merasa dapat melakukan kejahatan serupa dengan hanya mengembalikan hasilnya jika tertangkap.

Secara etika, memaafkan tanpa pertanggungjawaban penuh atas tindakan yang dilakukan dapat mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat. Pengampunan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk toleransi terhadap tindakan korupsi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan nggak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga para korban, yaitu masyarakat yang haknya dirampas oleh tindakan tersebut.

Langkah yang lebih bijak adalah memastikan bahwa pelaku korupsi tetap menjalani proses hukum yang adil, meskipun mereka telah mengembalikan hasil kejahatannya. Pengembalian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, tetapi bukan sebagai alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Selain itu, diperlukan reformasi sistemik untuk mencegah korupsi, termasuk penguatan pengawasan dan pendidikan anti-korupsi.

Memaafkan pelaku korupsi yang mengembalikan hasil korupsinya secara diam-diam tanpa melalui proses hukum bukanlah langkah yang bijak.

Tindakan ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi.

Kalau kamu mau nggak memaafkan para koruptor meski sudah mengembalikan apa yang diambilnya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Korupsi adalah tindakan yang merugikan negara, masyarakat, dan moralitas bangsa. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mengembalikan hasil kejahatannya secara diam-diam dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman atau diterima kembali oleh masyarakat. Namun, apakah memaafkan pelaku korupsi dalam situasi semacam ini merupakan langkah yang bijak?

Korupsi nggak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan terhambat, menyebabkan kerugian yang sulit diukur secara materiil. Selain itu, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam. Dengan demikian, pengembalian hasil korupsi saja tidak cukup untuk menghapus dampak yang telah terjadi.

Memaafkan koruptor tanpa dihukum, emang boleh?

Bijakkah Memaafkan Pelaku Korupsi yang Mengembalikan Hasil Korupsi Secara Diam-Diam?

"Perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang oleh mantan narapidana korupsi," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (2/10).

Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan penuntutan pidana pencabutan hak berpolitik biasanya diminta dalam persidangan untuk terdakwa kasus rasuah yang berlatar belakang politikus. Nah, hukuman itu bisa memaksa eks koruptor untuk nggak lagi berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia.

"Seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," ucap Ali.

Hukuman itu pun baru berlaku jika hukuman penjara eks koruptor telah rampung. Jadi, kata Ali, jeda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politiknya sangat lama.

Dia berpendapat, hukuman itu bisa memaksimalkan efek jera. KPK menilai vonis itu sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan. 

"Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan, telah menyalahgunakan kepercayaan publik," tutur Ali.

Wah, setuju nggak dengan hukuman ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Mungkin salah satu hal yang bikin masyarakat gemas dengan hukum di Indonesia adalah para mantan napi korupsi yang bisa mencalonkan diri kembali sebagai caleg.

Memang, hingga saat ini nggak ada aturan resmi yang melarangnya. Tapi kok rasanya agak menyebalkan jika melihat orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi maju lagi dan mengatasnamakan diri wakil rakyat.

Karena itu, sebagian pihak menilai hukuman pencabutan hak berpolitik penting untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, mereka  bakal terus menuntut pejabat yang terlibat kasus rasuah dengan pidana tambahan itu.

Lantaran banyak pejabat negara yang juga eks napi koruptor kembali melakukan kesalahan yang sama, pembatasan hak politik bagi mereka dirasa perlu.

Maksimalkan Efek Jera, Pembatasan Hak Politik Eks Koruptor Dinilai Penting

Menurut Alex, membengkaknya ongkos kampanye dikarenakan
calon kepala desa membagi-bagikan duit ke warga. Tujuannya nggak lain dan nggak
bukan agar warga memilihnya saat hari pencoblosan. Nah, setelah terpilih, dia
akan berupaya untuk balik modal kampanye dengan melakukan korupsi.

"Akhirnya muncul sosok pemimpin yang tidak memiliki
kapasitas dan integritas," ucap Alex. Diperkirakan Alex, biaya politik
untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia berkisar Rp20 sampai Rp30
miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya?

Itupun, kata dia, belum terjamin bakal menang. Bahkan, calon
kepala daerah masih wajib mencari dana tambahan jika mau bikin kampanye lebih
masif untuk menggaet suara lebih banyak. Nggak jarang, mereka meminta bantuan
sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit. 

Apakah ini gratis? Tentunya nggak ya. Pasti ada yang namanya
balas budi ketika calon kepala daerah itu terpilih. 

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung
diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek
pembangunan nantinya," tandas Alex. 

Hm, jadi jelas ya kenapa banyak kepala daerah yang melakukan
korupsi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Mahalnya ongkos dalam kontestasi pemilu
disebut menjadi biang kerok maraknya tindak korupsi yang dilakukan kepala
daerah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik
dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah
yang korupsi? Itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Itu akar
masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa
(4/7). 

Sudah menjadi rahasia umum jika menang pilkada bukan perkara murah. Calon kepala daerah harus merogoh kocek dalam-dalam buat kampanye. Banyaknya modal yang harus direlakan ini membuat mereka mengambil jalan pintas agar bisa balik modal.

Ongkos Kampanye Mahal Dituding Jadi Sebab Korupsi

Adapun pertimbangan pemotongan masa tahanan itu, kata hakim,
Pinangki telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki anak berusia empat tahun.
Selain itu, Pinangki juga perempuan yang harusnya dilindungi dan diperlakukan
secara adil. Hm, beberapa pertimbangan ini sempat membuat publik heboh.

Gaya hidup “wah” Pinangki sebelum terseret kasus suap juga menyita
perhatian. Dia diketahui sering plesiran ke luar negeri, termasuk ketika
melakukan operasi hidung di New York Center for Plastic Surgery, sebuah klinik
kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS). 

Dia juga memiliki BMW tipe SUV X5 yang akhirnya disita
setelah penangkapannya. Bukan cuma itu, Pinangki juga memiliki beberapa properti
mewah.&nbsp; Terus, kira-kira berapa ya gaji
dan tunjangan (take home pay) jaksa Pinangki selama menjadi PNS di Kejaksaan
Agung (Kejagung)?

Ketika masih berstatus sebagai PNS, gaji pokok PNS Pinangki diatur
dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Sama dengan pejabat eselon golongan IV PNS
lainnya, gaji per bulan yang dia peroleh sebesar Rp 3.044.300 sampai yang
tertinggi Rp 5.901.200. 

Sementara itu, besaran tunjangan kinerja atau tukin di
Kejaksaan Agung mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020.
Tunjangan di Kejaksaan ini berdasarkan kelas jabatan. 

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur
dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Nah, dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Jaksa Pinangki masuk
dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterima sebesar Rp 4.595.150
per bulan. 

Sebagai informasi nih, selain tunjangan kinerja dan gaji
pokok PNS tadi, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya
antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji. Tunjangan
berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan
makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan
dinas.

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pinangki tahun lalu, harta kekayaannya sebesar Rp 6,8 miliar atau
tepatnya Rp 6.838.500.000. 

Sebagian besar berbentuk tanah dan bangunan. Totalnya, Rp 6
miliar. Tanah dan bangunan ini berada di Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Kota Bogor. 

Harta lainnya adalah berupa mobil, yaitu Nissan Teana
(2010), Toyota Alphard (2014), dan Daihatsu Xenia (2013). Kalau ditotal, nilai dari
kendaraan yang dimilikinya sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Pinangki tercatat mempunyai
jenis harta kas senilai Rp 200 juta. 

Kekayaan ini meningkat jauh jika dibandingkan ketika
Pinangki masih menjabat sebagai Jaksa di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cibinong. Dalam pelaporan tanggal 10 April 2008 tersebut,
jumlah total kekaayaan Pinangki adalah Rp 2,7 miliar.

Harta tersebut terdiri atas Rp 2,09 miliar harta nggak
bergerak, yaitu bangunan dan tanah, harta bergerak berupa mobil senilai Rp 460
juta, serta giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 128,17 juta. Disebutkan pula,
Pinangki nggak memiliki utang.

Wah, banyak juga ya, Millens harta Pinangki. Bikin geram, nggak, nih? (Kom/IB21/E07)

Inibaru.id – Sejak beberapa hari terakhir, nama Pinangki
Sirna Malasari tengah disorot publik Tanah Air. Terkait kasus yang menjeratnya,
Pinangki telah resmi dipecat secara nggak hormat sebagai PNS sekaligus jaksa. Dia terbukti
bersalah karena menerima suap dari Djoko Tjandra ketika masih menjadi buronan.

Putusan terhadap Pinangki sudah inkrah alias berkekuatan
hukum tetap. Namun tetap saja publik masih kecewa karena hukuman penjara
Pinangki justru dapat diskon, dari 10 tahun menjadi 4 tahun.

Kerap pamerkan gaya hidup mewah, berapa ya gaji dan harta mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari?

Mengintip Besaran Gaji dan Kekayaan Pinangki

Meski banyak masyarakat yang puas pada putusan ini, tetap saja keputusan
hakim sangat mengejutkan. Bagaimana nggak, sebelumnya, jaksa hanya menuntut
hukuman penjara seumur hidup pada satu terdakwa, yakni Harry Prasetyo. Terdakwa
Hendriswan hanya dituntut penjara 20 tahun. Sementara Syahmirwan hanya dituntut
18 tahun kurungan. Sepertinya hakim memiliki pertimbangan lain yang
membuat mereka dijatuhi hukuman yang sangat berat.

Sayangnya, meski mendapatkan hukuman penjara yang berat, mereka nggak
mendapatkan hukuman denda. Padahal, jaksa menuntut denda sebesar Rp 1 miliar subsider
6 bulan penjara.

Apa alasan hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara maksimum
pada mereka? Ternyata, para mantan bos Jiwasraya ini dianggap terbukti
melanggar Pasal ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat 1
ke-1 KUHP.

Selain menghukum mantan bos Jiwasraya, pemerintah juga melakukan
tindakan lainnya untuk mengatasi masalah di BUMN ini. Pada Senin (5/10/2020)
lalu, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan dana Penyertaan Modal Negara
(PMN) sebanyak Rp 22 triliun bagi Jiwasraya. Dana ini diberikan untuk
menyelesaikan masalah yang membelit Jiwasraya.

“Terkait Jiwasraya, bedakan dua hal. Pertama, menyelamatkan nasabahnya
yang merupakan warga negara Indonesia. Kedua, manajemen yang lalai baik sengaja
atau tidak sengaja harus disanksi,” ucap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang
Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystalin pada Senin (5/10).

Kalau menurut kamu, apakah hukuman ini memang pantas diberikan kepada
mantan-mantan bos dari PT Asuransi Jiwasraya, nih, Millens? (Kon/IB09/E05)

Inibaru.id – Nggak tanggung-tanggung, Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan hukuman paling berat bagi
tiga eks bos PT Asuransi Jiwasraya. Mereka dinyatakan bersalah dan harus
mendekam di penjara seumur hidup!

Ketiga orang yang divonis tersebut adalah mantan Direktur Utama PT
Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Harry Prasetyo,
serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Ketiga eks bos Jiwasraya dihukum penjara seumur hidup. Padahal, tuntutan jaksa lebih rendah. Apa penyebabnya?

Tok! Tiga Eks Bos Jiwasraya Divonis Penjara Seumur Hidup!

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kudus M Tamzil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/7/2019). Tamzil diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Kabupaten Kudus.
&ldquo;Kami sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi, setelah dilakukan pengecekan lapangan terhadap bukti-bukti awal, KPK segera melakukan tindakan cepat,&rdquo; jelas Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam keterangan tertulis.
Selain Tamzil, dalam OTT ini KPK juga menangkap delapan orang lainnya. Mereka adalah staf dan ajudan Tamzil serta calon kepala dinas setempat. Mereka dibawa KPK usai menjalani pemeriksaan secara beruntun di rumah dinas Bupati Kudus.
&ldquo;Sembilan orang sudah ditangkap, mereka staf dan ajudan Bupati serta calon kepala dinas setempat,&rdquo; ungkap Basaria seperti ditulis laman Kompas, Jumat (26/7).
Saat ini, pihak KPK juga telah mengamankan sejumlah uang yang diduga akan mereka gunakan dalam kasus ini.
&ldquo;Tim KPK sudah mengamankan sejumlah uang. Untuk jumlahnya masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan.&rdquo;
KPK juga dikabarkan telah menyegel ruang kerja sekaligus rumah dinas Bupati Kudus yang berlokasi di belakang Pendopo Pemkab Kudus. Di pintu rumah juga ditempel stiker bertuliskan &ldquo;Masih dalam pengawasan KPK&rdquo;.
Tindakan cepat KPK ini patut dipuji nih, Millens. Semangat terus untuk memberantas korupsi di Indonesia! (IB18/E04)

KPK menangkap Bupati Kudus M Tamzil serta delapan orang lainnya dalam OTT yang digelar pada Jumat (26/7/2019).  Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dan menyegel rumah dinas Bupati.

OTT Bupati Kudus, KPK Amankan Sejumlah Uang dan Segel Rumah Dinas

Inibaru.id &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan nomor telepon aduan bagi warga untuk melaporkan adanya jual-beli jabatan, khususnya untuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019. Surat tersebut pun sudah ditandatangi Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnata Brata dengan tembusan Gubernur Jakarta Anis Baswedan. 
"Apabila saudara mengetahui adanya dugaan pemberian atau permintaan sesuatu atau janji untuk menduduki jabatan tertentu agar melaporkannya kepada lnspektorat Provinsi DKI Jakarta atau lnspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi," kata Michael yang tertulis dalam edaran tersebut seperti ditulis Medcom.id, Sabtu (2/3).
Bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI yang mengalami tindakan penyalahgunaan wewenang oleh panitia seleksi akan dicatat sebagai korban pemerasan. Namun bagi ASN yang nggak melaporkan dan apabila di kemudian hari terverifikasi melakukan tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelaku penyuapan. Hmm.
Pelapor bisa menghubungi Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Provinsi DKI Jakarta di kantor Inspektorat DKI Jakarta dan seluruh kantor Inspektorat Pembantu.
Inspektorat juga membuka layanan aduan di nomor berikut:
- Tingkat provinsi: WA/SMS (081387000112), telepon (0213822963)
- Jakarta Timur: WA/SMS (089646586260)
- Jakarta Selatan: WA/SMS (081380358890)
- Jakarta Pusat: WA/SMS (081211552121)
- Jakarta Barat: WA/SMS (0821 19545306)
- Jakarta Utara: WA/SMS (081296757473)
- Kepulauan Seribu: WA/SMS (081287821182)
Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui Balai Warga di laman jakarta.go.id, SMS di nomor 08111272206, dan email ke dki@jakarta.go.id atau inspektorat@jakarta.go.id. Inspektorat akan melindungi dan merahasiakan identitas pelapor. Gimana pendapatmu,&nbsp;Millens? (IB07/E05)

Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, Pemprov DKI Jakarta membentuk layanan aduan masyarakat. Pemprov DKI-pun menjamin kerahasiaan data diri pelapor. 