Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut, indeks tersebut merupakan bentuk refleksi kelembagaan untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik.

“Partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada,” ujar Afifuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (18/10/2025).

IPP 2024 menitikberatan pengukuran berdasarkan lima dimensi utama; yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye dan sosialisasi, pendidikan pemilih (Sosdiklihparmas), serta tingkat partisipasi pemilih (voter turnout).

Pendekatan holistik ini dirancang agar demokrasi nggak hanya dipahami dari sisi prosedural, melainkan juga kualitas interaksi politik antara masyarakat, penyelenggara, dan peserta pilkada. Hasilnya, empat provinsi masuk kategori participatory, yakni Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27).

Keempat wilayah tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih substansial, di mana warga nggak hanya datang ke TPS, tetapi juga aktif mengawal proses demokrasi di daerahnya.

Sementara itu, 31 provinsi (83,8 persen) masuk kategori engagement, menunjukkan partisipasi prosedural yang stabil, dan 38 kabupaten (7,5 persen) masih berada pada kategori involvement, menandakan perlunya peningkatan literasi dan pendidikan politik di tingkat lokal.

Pada tingkat pilgub, dimensi registrasi pemilih mencatat skor tertinggi, yakni 71,82 persen. Ini menjadi bukti keberhasilan sistem administrasi KPU dalam menjamin hak pilih yang inklusif.

Namun, dua dimensi lain, yakni pencalonan (65,16) dan Sosdiklihparmas (60,97), masih menghadapi hambatan struktural dan budaya untuk mendorong keterlibatan politik masyarakat sejak tahap awal.

Meski demikian, KPU menilai tren partisipasi pemilih menunjukkan konsistensi kesadaran elektoral yang semakin menguat di berbagai daerah.

Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz menegaskan, kehadiran IPP 2024 bukan sekadar laporan teknis, melainkan peta jalan untuk membangun demokrasi lokal yang berkelanjutan.

“Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke TPS, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga,” ujar Mellaz. "Indeks ini dapat menjadi acuan bagi KPU daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, untuk merancang strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok marginal dan pemilih pemula.

Sementara, Afifuddin menegaskan, masa depan demokrasi Indonesia nggak hanya bergantung pada jumlah pemilih yang hadir, tapi juga seberapa dalam warga memahami makna keterlibatan mereka.

"Melalui IPP 2024, kami berharap arah demokrasi nasional tumbuh lebih berakar pada rakyat, dengan partisipasi yang sadar, kritis, dan bermartabat. Indeks ini menjadi bukti bahwa KPU tidak hanya menjalankan pemilu, tetapi juga membangun masa depan demokrasi yang lebih bijak, dalam, dan berintegritas; dengan rakyat sebagai jantungnya,” tutupnya.

Sepakat dengan klaim dari KPU ini, Gez? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Tujuannya, untuk memperluas makna partisipasi politik masyarakat di Tanah Air.

KPU mengatakan, IPP 2024 nggak hanya diukur dari jumlah kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga dari kedalaman keterlibatan warga dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menjadi langkah baru KPU untuk menilai kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Tak hanya mengukur jumlah pemilih yang datang ke TPS, indeks ini menilai sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam seluruh proses pilkada.

Luncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024, KPU: Demokrasi Bukan Sekadar Angka

Ide ini sontak memancing pro dan kontra banyak pihak.
Apalagi, sebenarnya pemilihan kepala daerah secara langsung baru mulai
dilakukan pada Juni 2005 alias setelah era reformasi. Sebelumnya, sejak
Indonesia merdeka sampai Orde Baru, kepala daerah selalu dipilih oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Setia Budhi
Rangkasbitung Tardi Setiabudi memberikan contoh pada Pilkada Serentak 2020, pemerintah
sampai menganggarkan dana sebesar Rp15 triliun. Saat itu pula, muncul 600 kasus
politik uang. Meski begitu, menurut Tardi, bukan berarti berbagai masalah jika
menyelenggarakan Pilkada Serentak ini menandakan bahwa kepala daerah sebaiknya
dipilih DPRD saja.

“Mengembalikan mekanisme ke DPRD berarti meyerahkan kendali itu ke tangan segelintir elit dan meninggalkan rakyat yang seharusnya memiliki
proses politik tersebut,” tulis Tardi sebagaimana dilansir dari Detik,
Senin (16/12).

Hal sama diungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political
Review Iwan Setiawan. Dia dengan tegas menyebut jika sampai sistem pemilihan
kepala daerah balik ke era Orde Baru, maka hal ini menandakan kemunduran
demokrasi di Indonesia. 

“Bagi saya, kalau pemilihan kepala daerah lewat DPRD lagi, artinya
kemunduran demokrasi. Nilai demokrasi tertinggi ya saat rakyat bebas memilih
atau menentukan langsung siapa pemimpinnya,” ucap Iwan sebagaimana dilansir
dari Tempo, Senin (16/12).

Ada juga kekhawatiran bahwa dengan membuat kepala daerah
dipilih oleh anggota DPRD, kepala daerah nantinya hanya merasa bertanggung jawab
ke anggota DPRD alih-alih ke masyarakat. Artinya, kebijakan yang mereka buat
nantinya nggak akan berpihak ke masyarakat, deh. Lebih dari itu, pemilihan
kepala daerah lewat DPRD belum tentu bisa mengatasi masalah money politic.

Melihat pendapat dari para pakar ini, sepertinya memang ide
untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD bukan ide yang baik. Alangkah
baiknya pemerintah memperbaiki sistem demokrasi kita terlebih dahulu, khususnya
dalam hal pengawasan politik uang, pendidikan politik ke masyarakat, hingga
pengaturan sistem kampanye agar biaya politik nggak terlalu mahal bagi siapapun
kandidatnya. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini
melontarkan ide yang kontroversial, yaitu mengembalikan pemilihan kepala
daerah lewat DPRD, bukannya, lewat pemilihan umum sebagaimana yang dilakukan
pada Pilkada Serentak 2024.

Ide ini dia lontarkan saat menghadiri perayaan ulang tahun
Partai Golkar yang ke-60 di Bogor. Menurut Prabowo, ide ini muncul karena
sistem pemilihan langsung menghabiskan biaya yang sangat mahal.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang
menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ucapnya pada Kamis
(12/12/2024) malam tersebut.

Usai dilontarkan Presiden Prabowo, ide mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD langsung disambut banyak pro dan kontra. Bagaimana pendapat para pakar terkait ide ini, ya?

Isu Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Ide Positif atau Kemunduran Demokrasi?&nbsp;

Lantas, apa yang bikin partisipasi warga untuk mencoblos di
Pilkada 2024 cukup rendah? Terkait hal ini, Inibaru.id
mewawancarai sejumlah orang yang nggak ikut nyoblos pada Rabu (27/11) lalu.
Salah satunya adalah Hayati, seorang pegawai kantoran yang lokasinya dekat
dengan Lawang Sewu, Kota Semarang. Pada hari pencoblosan, dia mengaku nggak
tertarik untuk mencoblos di kampung halamannya, Batang, Jawa Tengah.

“Aku udah cek-cek siapa saja calon pemimpin baik itu di
tingkat kabupaten atau provinsi. Nggak ada yang menarik buat aku. Kayaknya juga
bakal gini-gini aja, nggak bakal ada perubahan berarti. Aku juga males pulang
karena hari Kamis dan Jumat kan harus kerja lagi. Daripada capek bolak-balik
mending istirahat di kos saja,” ucap Hayati, Kamis (28/11).

Alasan hampir serupa diungkap rekan Hayati, Surya. Tapi,
beda dengan Hayati yang nggak pulang kampung, Surya tetap balik ke Solo sejak
Selasa (26/11) sore dan kembali ke Semarang pada Kamis (28/11) pagi untuk
bekerja. Dia nggak tertarik untuk nyoblos meski tempat pemungutan suara (TPS)
hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya.

“Jujur saja sudah skeptis dengan politik dan pemerintahan.
Mau ada gimmick dekat dengan rakyat
atau pemimpin muda sekali pun, sudah nggak pengaruh. Aku kemarin cuma pulang
untuk bertemu keluarga saja,” cerita Surya yang juga nggak tertarik dengan
banyaknya iming-iming promo Pilkada 2024 bagi yang mencoblos.

Alasan berbeda diungkap Yani yang tinggal di Kabupaten
Semarang namun masih ber-KTP Kota Semarang. Dia sebenarnya pengin mencoblos dan
datang ke Kota Semarang, tapi urung melakukannya karena waktu yang mepet dan
justru meyakini jagoannya bakal kalah di Pilkada ini setelah mengobrol dengan
banyak rekan-rekannya dari luar daerah.

“Kampanyenya paslon lain yang nggak aku ikuti lebih gencar, sampai ada pasar murahnya juga di dekat tempatku tinggal. Teman-teman dari daerah lain
juga bilang pasti menang yang ini. Nyatanya memang terbukti menang telak sih. Jadi aku malah nggak buang-buang waktu buat nyoblos kemarin,” ceritanya yang
mengaku nggak menyesal tidak ikut memilih kemarin.

Yap, realitanya jika di Pilpres lalu kita bahkan bisa
mengantre untuk menunggu giliran mencoblos, pada Pilkada 2024, banyak orang
mengaku nggak perlu sampai mengantre. Artinya tingkat partisipasinya memang
lebih rendah. Kalau kamu sendiri, ikutan nyoblos nggak kemarin, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Di
balik keriuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, jika dirasakan, kehebohannya
nggak seperti Pilpres 2024 lalu. Bahkan, Hal ini diamini oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang menyebut sejauh ini, tingkat partisipasi Pilkada 2024 memang
cukup rendah, yaitu di bawah 70 persen dari total jumlah pemilih yang berhak
untuk nyoblos.

Memang, data ini masih sementara dan bisa berubah. Namun,
pihak KPU menyebut angka ini cenderung nggak bakal berubah jauh sehingga bisa
dipastikan angka partisipasi Pilkada 2024 lebih rendah dari Pilpres 2024.

“Memang kalau dilihat sekilas, secara nasional rata-rata kurang
lebih di bawah 70 persen,” ucap Komisioner KPU August Meliaz sebagaiana
dilansir dari CnnIndonesia, Jumat
(29/11/2024).

KPU Menyebut angka partisipasi Pilkada 2024 sejauh ini nggak sampai 70 persen alias lebih rendah dari Pilpres 2024. Apa saja penyebabnya, ya?

Partisipasi Pilkada 2024 Rendah, Ini Alasan Mereka yang Memilih Nggak Nyoblos

Artinya, PKPU yang bakal diketuk palu memang merujuk pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. FYI
aja nih, putusan MK nomor 60 memastikan bahwa threshold alias ambang batas pencalonan kepala daerah turun dari 20
persen jadi 7,5 persen pada suara pemilihan legislatif lalu.

“Amar Putusan MK Nomor 60 jadi rujukan hukum penyusunan
Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) huruf d, dan pasal-pasal terkait dalam Rancangan
PKPU Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” ucap Idham sebagaimana dinukil dari Antara, Sabtu (24/8).

Di sisi lain, putusan MK nomor 70 mengatur syarat usia calon
kepala daerah diambil saat tanggal penetapan pasangan calon (paslon). Putusan ini
pun jadi rujukan isi Pasal 15 dalam draft PKPU tesebut yang intinya adalah
calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan
calon bupati/wali kota dan calon wakil bupati/wakil wali kota harus berusia
paling rendah 25 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terhitung
sejak penetapan paslon.

“Jadi begini, pas tanggal 27-29 Agustus atau saat
pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia, bakal memakai PKPU yang
didalamnya sudah memasukkan materi-materi dari Putusan MK,” terang Ketua KPU RI
Mochammad Afifuddin pada Kamis (22/8) lalu di Kantor KPU Jakarta.

Selain dua hal krusial yang jadi perdebatan sengit banyak
pihak dalam beberapa hari belakangan, dalam PKPU juga terungkap aturan kampanye
di perguruan tinggi yang juga sebelumnya diubah dalam Putusan MK.

Meski draft PKPU sepertinya sesuai dengan yang dituntut publik,
kita harus terus mengawal agar PKPU ini benar-benar diketuk palu sehingga
berlaku pada Pilkada 2024 ini, ya, Millens. Apalagi, pada Senin (26/7) nanti, KPU bakal melakukan rapat dengar pendapat dulu dengan DPR. Yuk terus kawal!&nbsp;(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah
aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota pada Kamis (22/8/2024) lalu
menargetkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membatalkan revisi UU
Pilkada, kini warga menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk
membuat Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan MK. Nah, belakangan ini
muncul draf PKPU yang merujuk Putusan MK tersebut di media sosial.

Keberadaan draf PKPU untuk keperluan Pencalonan Kepala
Daerah Pilkada 2024 ini sudah muncul sejak Sabtu (24/8) pagi. Di saat banyak
warganet yang pengin memastikan apakah draft tersebut benar atau nggak, anggota
KPU Idham Holik memastikan bahwa draft tersebut memang benar, Millens.

PKPU memang belum ketuk palu. Tapi, KPU membenarkan draft PKPU yang bocor di media sosial memang dibuat sesuai dengan putusan MK. Seperti apa ya detailnya?

KPU Benarkan Draf PKPU Merujuk Putusan MK

Nah, biar kamu bisa fokus mantengin
debat capres untuk mengetahui seperti apa pandangan para capres di tema
yang dibahas, ketahui dulu yuk rincian dari 6 segmen yang dimaksud.

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Segmen
1

Pada segmen ini, moderator akan
membacakan tata tertib. Setelah itu, masing-masing capres bakal diminta untuk
memaparkan visi-misi dan program-programnya. Setiap capres bakal diberi waktu 4
menit.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Segmen
2 dan 3

Moderator akan memberikan
kesempatan kepada 11 panelis untuk melontarkan 18 pertanyaan terkait dengan
pendalaman visi dan misi para capres. Nggak hanya berinteraksi dengan para
moderator, nantinya para capres juga bisa saling berinteraksi dan saling
menyanggah, Millens.

“Ya, pada segmen 2 dan 3 bakal ada
pertanyaan dan interaksi antar-pasangan calon,” jelas Komisioner KPU August
Mellaz sebagaimana dilansir dari Cnn, Selasa (12/12).

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Segmen
4 dan 5

Pada segmen ini, para capres akan
melakukan tanya jawab dan melakukan interaksi di antara mereka.

“Segmen 4 dan 5 tentang tanya jawab
dan tanggapan. Jadi ada lontaran pertanyaan dari satu pasangan calon lalu
ditanggapi oleh pasangan calon yang lain,” lanjut August.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Segmen
6

Pada segmen ini, masing-masing
capres bakal menyampaikan pernyataan penutupnya.

Setelah debat hari ini,
bakal dilanjutkan dengan debat-debat berikutnya. Berikut adalah jadwal dari
debat-debat tersebut:

a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Debat
kedua (cawapres) pada Jumat (22/12) dengan tema Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi
Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD,
Infrastruktur, dan Perkotaan.

b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Debat
ketiga (capres) pada Minggu (7/1/2024) dengan tema Pertahanan, Keamanan,
Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Debat
Keempat (cawapres) pada Minggu (21/1/2024) dengan tema Pembangunan
Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat
dan Desa).

d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Debat
Kelima (capres) pada Minggu (4/2/2024) dengan tema Kesejahteraan Sosial,
Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM,
dan Inklusi.

Gimana, sudah siap belum
menonton debat capres nanti malam? Pastikan kamu memperhatikan seperti apa
pandangan mereka pada tema yang dibahas sehingga kamu bisa menentukan mana
pilihan yang menutumu terbaik, Millens. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Yang ditunggu-tunggu
banyak orang akhirnya tiba juga. Malam nanti, Selasa (12/12/2023), sesi pertama
Debat Capres – Cawapres 2024 akan digelar. Debat ini jadi pembuka rangkaian 5
debat yang akan diadakan sampai Februari 2024 nanti, Millens.

Asal kamu tahu saja, pada Debat
Capres Pilpres 2024 nanti malam, tema yang diusung adalah Pemerintahan, Hukum,
HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan
Kerukunan Warga.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Hasyim Ansy’ari, nantinya acara debat bakal berlangsung selama 150 menit
alias 2,5 jam. Tapi, nantinya sesi khusus debatnya hanya akan berlangsung 120
menit. Nah, selama 2 jam itu, ada 6 segmen yang harus dilalui para calon
presiden. Sisa 30 menit bakal digunakan untuk waktu istirahat dan pariwara.

Malam nanti, Selasa (12/12/2023), sesi pertama debat capres untuk Pilpres 2024 digelar. Apa saja tema yang dibahas dan seperti apa ya rincian acara debatnya? Yuk simak baik-baik!

Tema dan Rincian Segmen Debat Capres 2024 Malam Ini

Inibaru.id &ndash; Pemilu 2019 mendatang dipastikan akan diikuti 14 partai politik (parpol) yang telah lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Minggu (18/2/2018), ke-14 parpol tersebut juga telah mendapatkan nomor urut setelah mengikuti pengundian di kantor KPU Jakarta.
Seperti ditulis Kompas.com, Minggu (18/2), para tokoh politik terkemuka Tanah Air turut hadir dalam perhelatan akbar tersebut. Sejumlah ketua umum datang mewakili partainya di pengundian nomor urut ini.
Para ketua umum seperti Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), Zulkifli Hasan (PAN), Airlangga Hartanto (Golkar), Muaimim Iskandar (PKB), Oesman Sapta Odang (Hanura), Sohibul Iman (PKS), dan Romahurmuziy (PPP) turut hadir dalam pengambilan nomor urut yang bakal digunakan dalam Pilpres dan Pileg 2019 itu.
Baca juga: <a href="/pilkada/demokrat-dapat-nomor-urut-14-ahy-demokrat-s14p" target="_blank">Demokrat Dapat Nomor Buncit, AHY: Demokrat S14P!</a> <a href="/pilkada/mendapat-nomor-urut-peserta-pemilu-tiga-megawati-pdip-metal" target="_blank">Dapat Nomor Urut 3, Megawati: Banteng Metal!</a>
Tiga ketua partai pendatang baru pada Pemilu 2019 mendatang juga turut hadir, antara lain Grace Natalie (Partai Solidaritas Indonesia), Tommy Soeharto (Partai Berkarya), Harry Tanoesoedibjo (Perindo), dan Ahmad Ridha Sabana (Partai Garuda).
Sementara, dua ketua umum parpol yang tidak hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
SBY diwakili Hinca Panjaitan selaku Sekretaris Jenderal bersama putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono selaku Komandan Satuan Tugas bersama (Kogasma). Adapun Surya Paloh digantikan Johnny G Plate selaku Sekretaris Jenderal Nasdem.
Baca juga: <a href="/pilkada/punya-paslon-terbanyak-kpu-kudus-adakan-deklarasi-kampanye-damai" target="_blank">Punya Paslon Terbanyak, KPU Kudus Adakan Deklarasi Kampanye Damai</a> <a href="/pilkada/kampanye-pilkada-serentak-dimulai-perhatikan-aturan-ini" target="_blank">Kampanye Pilkada Serentak Dimulai, Perhatikan Aturan Ini!</a>
Berikut adalah nomor urut parpol yang akan berlaga pada Pemilu 2019. Jangan salah nomor ya, Millens, karena sejumlah parpol memang memiliki lambang atau simbol gambar yang hampir sama!
Nomor urut 1: PKB
Nomor urut 2: Partai Gerindra
Nomor urut 2: PDI-P
Nomor urut 4: Partai Golkar
Nomor urut 5: Partai Nasdem
Nomor urut 6: Partai Garuda
Nomor urut 7: Partai Berkarya
Nomor urut 8: PKS
Nomor urut 9: Partai Perindo
Nomor urut 10: PPP
Nomor urut 11: PSI
Nomor urut 12: PAN
Nomor urut 13: Partau Hanura
Nomor urut 14: Partai Demokrat
&nbsp;
(AW/GIL)

Dalam pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2019, hampir seluruh ketua umum parpol hadir mengikuti acara, kecuali ketua umum dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem.