Meski begitu, ada dugaan bahwa Candi Angin adalah salah satu
peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Soalnya, hanya sekitar 500 meter dari candi
tersebut, ada Candi Bubrah yang disebut-sebut sebagai peninggalan Kerajaan
Kalingga.

Terdapat sebuah mitos yang dipercaya masyarakat terkait
dengan kedua candi tersebut. Konon, yang membangun adalah Resi Wigoyotoso.
Ceritanya, pada zaman dahulu, Resi Wigoyotoso datang ke Desa Tempur untuk
membangun candi. Ajaibnya, batu-batu andesit yang dipakai untuk membangun candi
datang sendiri ke lokasi dan membentuk sendiri bangunan kedua candi
tersebut.

“Jika dilihat dari bentuk dan bahan yang digunakan, ada
kemungkinan candi-candi ini dibuat sebelum Candi Borobudur. Terkait dengan
untuk apa pembangunan candi ini, sayangnya masih diteliti,” terang Kasi Budaya
dan Pendidikan Luar Sekolah P&amp;K Jepara Wendar Arinugroho sebagaimana
dilansir dari TICjepara.

O ya, terkait dengan penamaan Candi Angin, hal ini
disebabkan oleh bentuk bangunannya yang masih kokoh walau diterpa angin
pegunungan yang dikenal cukup kencang. Selain itu, ada sejumlah ahli
supranatural yang meyakini bahwa pada bagian bawah candi ini ada pusaran angin
tersembunyi. Candi ini juga diperkirakan berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa
Angin pada zaman dahulu.

Misteri lain yang belum terkuak terkait dengan candi ini
adalah adanya dugaan bahwa masih banyak bagian candi yang belum tersingkap
akibat terpendam di bawah tanah. Diduga, ada sumur batu di dalam punden berundak
yang masih terpendam. Air pada sumur itu disebut-sebut nggak akan kering
meski kemarau panjang datang.

Hm, jadi penasaran ya seperti apa sih Candi Angin yang
misterius ini. Kalau kamu kebetulan sedang ada di Jepara, nggak ada salahnya lo
mengunjunginya agar tahu seperti apa sih candi ini. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kamu
tahu nggak kalau di Jepara
ada candi namanya Candi Angin? Berlokasi di Desa Tempur, Kecamatan
Keling, candi ini memang kurang populer karena letaknya yang ada di ketinggian
1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) sekaligus cukup jauh dari keramaian.
Dari pusat kota Jepara saja, jaraknya sekitar 54 kilometer, Millens.

Candi ini masih menyimpan misteri yang belum terkuak hingga
sekarang. Misteri tersebut adalah belum diketahui kapan candi ini dibangun.
Belum jelas pula siapa orang yang membangunnya atau pemimpin yang memerintahkan
pembangunannya.

Di Jepara, ada sebuah candi di ketinggian 1.200 mdpl yang menyimpan sejumlah misteri hingga sekarang. Nama candi tersebut adalah Candi Angin.

Misteri Candi Angin Jepara yang Belum Terpecahkan Hingga Sekarang

Siapa sajakah yang tergabung dalam aliansi ini? Mereka adalah&nbsp;LRC-KJHAM Semarang, LBH Semarang, LBH APIK Semarang, Yayasan SPEKHAM, Sammi Institut, PKBI Jawa Tengah, PKBI Kota Semarang, IPPI, Yayasan Setara, KOPRI Jawa Tengah, KOPRI UIN Walisongo Semarang, Kohati UIN Walisongo Semarang, WKRI, Komunitas Perempuan Harapan Kita, Komunitas Dewi Sinta, Girls Up Diponegoro, PBHI, PATTIRO, Walhi Jawa Tengah, SPRT Merdeka, eLsa Semarang, SG Sekartaji.

Selain cacat, mereka juga menilai pembentukan Raperda ini nggak partisipatif. Maksudnya adalah dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda, nggak melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung yaitu perempuan, terutama kelompok perempuan rentan.

Kelompok perempuan rentan ini meliputi perempuan korban kekerasan, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan yang hidup dalam kawasan rob dan banjir, perempuan yang hidup dalam kawasan rawan bencana alam, perempuan pekerja, perempuan yang hidup dalam konflik ekstrimisme, dan sebagainya.

“Karena proses penyusunan dan pembahasan Raperda tersebut tidak melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung yaitu perempuan, terutama kelompok perempuan rentan,” ungkap&nbsp;Perwakilan dai LRC KJHAM Nihayatul Mukarromah dengan nada kecewa.

Proses pembentukan Raperda ini juga dinilai sangat tertutup dan nggak transparan. Hal ini tentu nggak sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menilai Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan belum bisa menyelesaikan permasalahan, maka Aliansi Organisasi Peduli Perempuan Kota Semarang menuntut kepada Ketua Pansus dan Pimpinan DPRD Kota Semarang untuk melakukan beberapa hal berikut ini.

Semoga tuntutan dan suara hati Aliansi Organisasi Peduli Perempuan Kota Semarang didengar dan dipertimbangkan oleh DPRD Kota Semarang. Semoga setiap perempuan memiliki rasa aman karena adanya perda yang melindungi mereka dari segala hal yang membahayakan. (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Setelah melewati banyak perjuangan, kini DPRD Kota Semarang&nbsp;sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Raperda ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, sebagaimana dalam Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/16 tahun 2022, dan Raperda ini adalah Raperda inisiatif DPRD.

Sayangnya, hal yang harusnya menjadi kabar baik ini masih memiliki kekurangan di sana-sini.&nbsp;Raperda tersebut dinilai cacat dalam prosedur pembentukan dan substansi. Hal tersebut disampaikan oleh Aliansi Organisasi Peduli Perempuan Kota Semarang.

Aliansi Organisasi Peduli Perempuan Kota Semarang menilai bahwa&nbsp;Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan nggak partisipatif, transparan, menutup akses perempuan rentan, dan nggak menyelesaikan masalah di Kota Semarang.

Raperda Perlindungan Perempuan di Semarang Dianggap Belum Representatif

“Neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus di bulan ini, di tengah risiko global yang masih tinggi karena adanya penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia. Artinya resiliensi Indonesia masih terjaga dengan baik dan ini harus tetap kita pertahankan bahkan kita tingkatkan”, ujar Febrio, Senin (18/9).

Meskipun ekspor pada bulan Agustus 2023 mengalami kontraksi sebesar 21,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena penurunan ekspor di semua sektor, pertumbuhan volume ekspor non-migas masih mencapai 9,5% dalam periode Januari hingga Agustus 2023.

Perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan beberapa negara ASEAN. Ini mengindikasikan bahwa dampak perlambatan ekonomi global sedang dirasakan secara luas.

Ke depannya, Indonesia diharapkan tetap mempertahankan tren positif dalam kinerja ekspor-impor, walaupun dalam skala yang lebih moderat. Hal ini akan dipengaruhi oleh harga komoditas yang moderat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Selain itu, upaya berkelanjutan dalam hilirisasi sumber daya mineral diharapkan akan terus meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor nasional.

Febrio Kacaribu menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif pemerintah, seperti mendorong hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor, dan diversifikasi mitra dagang utama, untuk menghadapi dampak penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global.

“Dampak penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, terutama dari negara mitra dagang utama Indonesia, mulai dirasakan khususnya pada kinerja perdagangan. Untuk itu, Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah antisipatif dengan terus mendorong keberlanjutan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, dan diversifikasi mitra dagang utama”, tutup Febrio.

Dengan demikian, meskipun tantangan ekonomi global masih ada, Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan stabilitas dan kinerja ekspor yang kuat.

Semoga surplus perdagangan ini bisa dirasakan oleh rakyat ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus sebesar USD3,12 miliar pada bulan Agustus 2023. Akumulasi surplus sepanjang Januari hingga Agustus 2023 mencapai USD24,34 miliar, menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mencatat surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut.

Ini terjadi di tengah risiko global yang terus meningkat, seperti penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, keberhasilan ini menandakan bahwa resiliensi ekonomi Indonesia tetap kuat.

Indonesia berhasil mengantongi surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut. Ini terjadi ketika dunia ekonomi dunia tengah gonjang-ganjing.

40 Bulan Berturut-Turut, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus

Harga yang begitu mencengangkan ini bukannya tanpa alasan. Ada beberapa penyebab kenapa harga buah di negeri asal Tsubasa ini bisa begitu gila-gilaan. Berikut adalah beberapa alasan tersebut!

Ada kala ketika buah menjadi barang pelengkap untuk momen atau perayaan tertentu di Jepang. Nggak sekadar pelengkap, buah tersebut bahkan menjadi penyempurna, misalnya sebagai hadiah pernikahan.
Di sana, buah adalah tanda penghormatan
untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Karena dianggap sebagai penyempurna, orang Jepang memperlakukan buah dengan cara yang sangat baik. Sayur adalah sumber nutrisi kaya gizi yang dikonsumsi sehari-hari. Sementara, buah memiliki nilai yang lebih tinggi, sehingga orang rela merogok kocek dalam-dalam untuknya.

Buah-buahan yang dijual di swalayan umumnya memiliki penampilan yang sempurna. Artinya, yang tersedia pastilah barang pilihan. Selain itu, buah tersebut juga dikemas dengan cara terbaik agar kondisinya tetap baik dan terkesan mewah. Inilah yang bikin harganya mahal.

Karena kebutuhan buah berkualitas tinggi di Jepang cukup
banyak, mau nggak mau para petani menanam buah dengan kualitas
terbaik agar buahnya laku di pasaran, mulai dari pengendalian hama, pengaturan suhu,
hingga penakaran nutrisi yang tepat.

4. Aturan pemerintah yang menguntungkan petani

Selain faktor kebutuhan pasar akan buah berkualitas, harga
buah yang mahal di Jepang juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang melakukan pengendalian harga agar menguntungkan petani. Kebijakan ini membuat petani bersemangat dan harga jual buah stabil.

Melihat faktor-faktor ini, sangat wajar jika harga buah di Jepang sangat mahal. So, kalau kamu sedang berada di Jepang, cek harga dulu kalau mau beli buah, ya!&nbsp;(Arie Widodo/E03)

Inibaru.id – Buah-buahan bisa menjadi produk mewah di Jepang.&nbsp;Kamu
pasti pernah mendengar berita tentang ini, bukan? Sebagai contoh, sebuah melon ukuran normal di sana harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Bahkan, yang lebih mencengangkan, bingkisan anggur yang biasa digunakan sebagai kado pernikahan bisa dijual seharga 550 ribu yen, lo! Kalau dikalibrasi ke dalam rupiah, harga anggur itu bisa untuk beli 2-3 sepeda motor anyar atau sekitar Rp76 juta.

Buah seperti melon, ceri, atau anggur bisa dibanderol lebih mahal dari sepeda motor; mengapa harga buah di Jepang bisa sangat mahal?

Lebih Mahal dari Sepeda Motor; Mengapa Harga Buah di Jepang Mahal?

Setelah mendayung sekitar empat kilometer, peserta aksi berhenti di dekat tambak udang yang masih beroperasi. Mereka lalu membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan "#savekarimunjawa dari tambak udang dan tongkang batu bara" dan "#bikinaksimu untuk #pukulmundurkrisisiklim".


Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakaria menyebut, tambak udang mulai dibangun di kawasan taman nasional sejak tahun 2016. Limbah tambak udang yang dibuang langsung ke laut inilah yang kemudian banyak diresahkan warga.


"Masyarakat Karimunjawa sempat menolak (pendirian tambak udang). Kami khawatir terumbu karang, rumput laut, dan biota laut lainnya terancam dengan limbah yang langsung dibuang ke laut," kata lelaki yang akrab disapa Bang Jack tersebut.


Secara keseluruhan jumlah tambak udang di Karimunjawa saat ini mencapai 39 titik. Rata-rata satu tambak udang di sana memiliki luasan 6-36 petak.


Selepas membentangkan spanduk sekitar tiga puluh menit, peserta aksi berpindah tempat menuju Pantai Cemara. Di pantai pasir putih itu banyak ditemukan lumut-lumut yang diduga berasal dari limbah tambak udang.


"Dulu pantai ini bersih. Semenjak ada tambak udang, mulai bermunculan lumut-lumut yang mengotori Pantai Cemara," keluh warga Kemujan, Eko Hartanto.

Selain Pantai Cemara, lelaki yang akrab disapa Eko itu mengatakan Pantai Sarina turut tercemar limbah tambak udang. Akibat pencemaran tersebut, warga yang berenang di dua pantai di atas sering mengalami gatal-gatal.


"Seperti herpes dan paling parah sampai keluar nanah. Itu susah sembuhnya. Pakai antibiotik atau salep gatal-gatal tidak ampuh," imbuhnya.


Limbah tambak udang juga turut mematikan ikan-ikan kecil yang hidup di bibir pantai. Eko khawatir jika hal itu dibiarkan bisa merusak ekosistem laut.


"Mereka (pemilik tambak udang) tidak punya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Dampak buruknya mulai terasa setelah dua tahun. Jadi, limbah itu kan keluarnya ketika penambak membersihkan kolam. Sisa-sisa makanan udang itu lama-kelamaan jadi lumut," terangnya.

Menurut Eko, Pemerintah Kabupaten Jepara dinilai lamban dalam menangani pencemaran tersebut. Bahkan kajian sample lumut-lumut hitam yang mengotori dua pantai yakni Cemara dan Sarina belum diberitahu ke masyarakat.


"Padahal Peraturan Daerah tentang Rencana dan Tata Ruang (RTRW) 2023-2043 yang isinya melarang aktivitas penambakkan udang di Karimunjawa sudah disahkan. Tapi sampai sekarang tambak udang masih ada dan belum ada sanksi apapun," beber Eko.


Sementara itu, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko mengaku secepatnya bakal berkoordinasi dengan tim terpadu. Dia juga bakal melaporkan pencemaran lingkungan oleh tambak udang ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi Indonesia.


"Kawasan Karimunjawa salah satu objek wisata berskala nasional. Jadi kami tidak bisa memberikan keputusan sendiri. Pemda tidak tinggal diam dan sudah melakukan langkah-langkah hukum yang humanis," tandas Edy Sujatmiko.


Semoga persoalan tambak udang yang mencemari lautan segera menemui titik terang ya Millens!&nbsp;Jangan sampai banyak korban yang terdampak di masa yang akan datang. (Fitroh Nurikhsan/E10)

Inibaru.id - Masyarakat Karimunjawa, Kabupaten Jepara turut memperingati "Global Climate Strike 2023" dengan cara membentangkan spanduk raksasa di laut pada Selasa (19/9/2023). Sederet tuntutan menjadi tujuan mereka.

Pukul 09.00 WIB, para peserta aksi sudah berkumpul di tepi Pantai Bunga Jambe Desa Kemujan. Mereka yang berjumlah puluhan orang itu mulai mengenakan pelampung lalu berduyun-duyun mendayung kayak (perahu kecil) menuju tengah laut.


Oya, aksi ini merupakan gabungan dari berbagai elemen komunitas seperti Lingkar Juang Karimunjawa, Greenpeace Indonesia dan lainnya. Mereka resah dengan keberadaan tambak udang yang diduga telah mencemari lingkungan.


Pada peringatan 'Global Climate Strike 2023' warga Karimunjawa beserta pegiat lingkungan menyuarakan protes terhadap tambak udang yang diduga telah mencemari ekosistem laut.

Spanduk 'Save Karimunjawa' Mejeng di Laut; Protes Pencemaran Lingkungan

Hal ini diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Kata dia, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan hoaks, disinformasi, malinformasi di ruang digital.

“Kita akan diskusi dengan banyak pihak untuk mendiskusikan mana yang hoaks, mana yang mengandung narasi-narasi radikalisme,” jelasnya di Jakarta Selatan, Rabu (9/8).

Bahkan, Menteri Budi Arie juga berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran hingga konten radikalisme menjelang Pemilu 2024.

“Nanti saya bertemu dengan Kementerian Agama juga mendiskusikan ini. Kalau perlu kita juga blokir. Langkah-langkah blokir supaya ruang publik ini lebih sehat dari hoaks, dari konten-konten yang memecah belah bangsa,” tegas dia.

Esensi pelaksanaan pemilu, menurut Kominfo adalah menyatukan sesama anak bangsa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi. Karena itu, semua pihak memiliki peran untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat.

“Sudah semua kita lakukan pendekatan termasuk langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kesejukan di ruang digital atau sosial media kita,” tandasnya.

Jadi, yuk bantu Kominfo menjaga stabilitas sosial menjelang pemilu dengan nggak percaya berita hoaks apalagi menyebarkannya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Merayakan pesta demokrasi nggak selalu mulus. Ada saja pihak nggak bertanggungjawab yang merongrong untuk menghancurkannya.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menjaga ruang digital agar Pemilihan Umum Serentak 2024 berlangsung dengan bersih dari berbagai informasi hoaks dan radikalisme. 

Menjelang pemilu 2024, Kominfo bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran berita hoaks.

Kolaborasi Kominfo Cegah Hoaks Jelang Pemilu

“Jadi memang kita lagi kaji fenomena perkembangan baru ini.
Tapi di satu sisi juga kita mau masyarakat juga harus dilindungi jangan sampai
S-Commerce ini jadi ajang penipuan. Prinsipnya perlindungan terhadap konsumen
dan juga menumbuhkan daya kreativitas masyarakat juga tidak boleh mati,”
tegasnya dalam Konferensi Pers Pernyataan Menkominfo tentang Pemberantasan Judi
Online di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Dia juga menyatakan kajian lebih lanjut dibutuhkan agar langkah
yang diambil tepat dan nggak merugikan banyak pihak. Menurutnya, Pemerintah nggak
langsung melakukan pelarangan. Nantinya &nbsp;akan
dikaji apakah ada aturan yang dilanggar atau nggak. Termasuk dengan melibatkan
kementerian dan lembaga lain.

“Diupayakan tidak mematikan kreativitas masyarakat dalam
membangun usaha. Seperti ada masyarakat yang memproduksi dan melakukan jual-beli
takjil secara online melalui WhatsApp dalam komunitas terbatas. Praktik
transaksi seperti itu membutuhkan kajian dan regulasi yang bijaksana,”
ungkapnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Semuel A. Pangerapan menjelaskan saat ini ada dua bentuk S-Commmerce, yakni
yang difasilitasi oleh platform digital dan pribadi.

“Yang difasilitasi platform digital, pengaturannya masuk
dalam regulasi E-Commerce. Namun, yang S-Commerce pribadi ini yang sedang
dikaji,” tuturnya.

Agar lebih aman, Dirjen Semuel mengingatkan masyarakat agar
jeli dalam bertransaksi dengan menggunakan S-Commerce pribadi. Ini penting agar
masyarakat terhindar dari penipuan.

"Untuk S-Commerce pribadi inilah masyarakat juga harus
jeli. Kadang-kadang pembayarannya pun tidak melalui platform. Itu yang perlu
masyarakat pahami dan selalu check and recheck apakah orang ini trusted nggak.
Kalau tidak nanti tertipu," jelasnya.

Hm, menurutmu pemerintah harus melakukan apa nih untuk
melindungi para konsumen S-Commerce ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id –Nggak bisa ditampik bahwa media sosial
bisa membawa cuan bila dimanfaatkan untuk berbisnis. Yap, masyarakat bisa
mengiklankan produknya melalui media sosial miliknya dan melakukan transaksi. Nah,
fenomena jual beli melalui media sosial ini disebut Social Commerce (S-Commerce).

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hal terpenting dalam
menyikapi praktik S-Commerce yaitu dengan meminimalkan peluang terjadinya
penipuan.

Media sosial bisa menjadi celah terjadinya penipuan. Maka dari itu, konsumen harus berhati-hati.

Marak Fenomena S-Commerce, Konsumen Harus Hati-Hati

“Misalnya kalau ada kasus kekerasan seksual, kalau seorang
perempuan mendapatkan kekerasan seksual. Jadi kita siapkan aplikasinya,” tutur
Usman Kansong.

Langkah kedua adalah menciptakan regulasi khusus yang
diharapkan dapat memperkuat peran Kementerian Kominfo dalam upaya pencegahan
TPKS melalui kampanye dan literasi.

“Komunikasi publik yang dilakukan dalam konteks pencegahan
atau literasi (terkait TPKS). Dalam tataran regulasi itu yang dilakukan oleh
Kominfo,” imbuhnya.

Selain mengenai regulasi, Kementerian Kominfo telah
melakukan dua tindakan nyata untuk pencegahan TPKS sejak Mei 2023, sesuai
dengan beberapa rencana aksi yang telah disiapkan.

Adapun langkahnya yaitu melakukan kampanye untuk menciptakan
lingkungan yang aman dari kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan,
termasuk pesantren yang belakangan ini seringkali menjadi tempat munculnya
kasus tersebut.

“Ada beberapa hal yang kita lakukan penguatan komitmen
penguatan komitmen kita dulu, ASN, Polri, TNI dalam mencegah dan melaporkan
tindak pidana kekerasan seksual,” jelas Dirjen IKP Kominfo.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga memperkuat komitmen
media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk media online, untuk
pencegahan dan pelaporan TPKS dengan menerapkan kode etik jurnalistik. Upaya
ini bertujuan untuk melindungi korban karena beberapa media massa telah melampaui
atau melanggar kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus kekerasan
seksual.

“Banyak pelaporan kekerasan seksual itu melampaui atau
melanggar kode etik jurnalistik, misalnya menyebutkan identitas korban,” ungkap
Usman Kansong.

Lebih lanjut, Dirjen IKP Kominfo juga mengungkapkan bahwa
pihaknya memperkuat upaya pencegahan dalam ranah mengasuhan anak dengan
melibatkan pemerintah daerah.

”Artinya rencana dan aksi mendukung (UU TPKS) sudah kita
lakukan,” tandasnya. 

Semoga dengan adanya langkah-langkah ini kekerasan seksual
bisa dicegah ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) telah mengambil dua langkah untuk mendukung Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Jadi UU TPKS ini sedang dibuatkan PP-nya, Peraturan
Pemerintah dan Kominfo mengajukan dua pasal terkait dengan PP ini,” ungkap
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman
Kansong saat acara Diskusi Memahami Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan
Seksual) yang digelar RRI, di Jakarta, Selasa melansir infopublik
(18/7/2023).

Langkah pertama yang diambil adalah pembuatan aplikasi untuk
pelaporan, dengan tujuan memungkinkan korban kasus kekerasan seksual untuk
melaporkan peristiwa tersebut secara langsung tanpa harus pergi ke kantor
polisi atau instansi terkait. Dengan aplikasi ini, kasus tersebut dapat
langsung ditangani oleh pihak berwenang.

Sebagai komitmen untuk mendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kominfo mengambil dua langkah penting.

Dua Langkah Kominfo untuk Dukung UU TPKS

Kemampuan Paypal tersebut otomatis bisa memudahkan siapa saja untuk melakukan transaksi
antarnegara. Apalagi, proses pencairan saldonya ke rekening bank di Indonesia juga
nggak ribet.

Walau nggak bisa dianggap sebagai
solusi bagi banyak pengguna PayPal di Tanah Air, Kominfo memutuskan untuk
membuka sementara blokiran ke PayPal. Tujuannya, agar masyarakat bisa
mencairkan uangnya dari PayPal dan memindahkannya ke rekening bank. 

“Pembukaan ini sifatnya
sementara, memberi kesempatan bagi masyarakat pengguna PayPal untuk bisa segera
bermigrasi ke sistem layanan keuangan lainnya,” ungkap Direktur Jenderal
Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangarepan, Minggu
(31/7/2022).

Nah, sebelum PayPal diblokir
kembali pada Jumat (5/8) besok, kamu bisa kok melakukan berbagai hal ini untuk
mencairkan uang Paypal ke rekening bank-mu. Simak baik-baik, ya!

Begitulah tahapan untuk mencairkan uangmu melalui paypal, ya. Perlu kamu tahu, penarikan saldo dari Paypal ke rekening bank di Indonesia kurang dari Rp 1,5 juta, akan aada biaya penarikan sebesar Rp 16 ribu. Kalau saldomu di atas itu, malah nggak ada biaya penarikan.&nbsp;

Jadi, kalau kamu adalah freelancer yang mempunyai klien orang luar negeri dan sistem pembayarannya menggunakan Paypal, segera cairkan uang-uangmu, ya!&nbsp;(Kom/IB09/E10)

Inibaru.id – Pemblokiran sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) Lingkup Privat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
masih jadi pro dan kontra warganet di Indonesia. Salah satu yang paling
dipersoalkan adalah pemblokiran PayPal, salah satu platform pengiriman uang
yang digunakan oleh pekerja lepas atau freelancer
dari Indonesia.

Banyak freelancer dari Indonesia yang memakai PayPal untuk mendapatkan bayaran
dari klien luar negeri karena kemampuannya mengakomodasi 56 mata uang asing.
Selain itu, platform ini juga bisa menyimpan saldo dalam 25 mata uang.

Pemblokiran PayPal membuat para freelancer kebingungan untuk mencairkan uang yang mereka dapat dari luar negeri. Menyikapi hal itu, Kominfo membuka sementara akses PayPal agar freelancer bisa memindahkan uang ke rekening bank.

Buka Sementara Blokiran PayPal, Ini Cara Cairkan Uangmu

Pratama nggak asal tuding. Dia
melihat potensi ini di Pasal 9, Pasal 14, dan 36 Permenkominfo Nomor 5 Tahun
2020. Pada Pasal 36 ayat 1 misalnya, disebutkan kalau PSE Lingkup Privat diminta
untuk menyediakan akses lalu lintas data dan informasi pengguna sistem
elektronik atau subscriber information jika memang diminta oleh aparat penegak
hukum secara resmi.

Hal ini tentu bertentangan dengan
sistem enkripsi end to end yang
selama ini diterapkan oleh WhatsApp. Soalnya, lewat konsep ini, hanya pengirim
dan penerima pesan yang bisa membaca pesan.

Meski bisa menghilangkan privasi
pengguna WhatsApp dan Gmail, Pratama sebenarnya punya jalan tengah terkait
aturan PSE yang kontroversial. 

Menurutnya, pemerintah atau aparat baru boleh
mendapatkan akses membuka informasi dari WhatsApp dan Gmail hanya untuk
penyelidikan hukum. Hal ini sudah diberlakukan di banyak negara.

“Ada masukan sebagai jalan
tengah, permintaan membuka informasi untuk keperluan penyelidikan tersebut
harus lewat pengadilan,” saran Pratama.

Hal serupa juga diungkap oleh
peneliti dari Lembaga Studi &amp; Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira.
Melalui Twitter Space, dia menyebut aturan PSE memungkinkan Permenkominfo
mendapatkan informasi apapun dari Google dan WhatsApp.

Selain itu, dia juga menganggap
aturan dari Permenkominfo ini punya potensi menjadi pasal karet di masa depan. Bagaimana nggak, dalam aturan tersebut, masih ditemukan diksi yang nanggung dalam hal
pemblokiran konten.

Ya, diksi seperti “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban
umum” memiliki makna yang ambigu . Batasan dari diksi-diksi tersebut nggak jelas dan belum tentu
sama pada setiap orang.

Melihat banyaknya kontroversi
dari aturan PSE ini, Pratama pun mendorong masyarakat, khususnya yang nggak
setuju dengan aturan ini untuk segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Dia juga meminta Kominfo
untuk melakukan perbaikan terhadap aturan ini sehingga tujuan asli dari aturan
PSE ini benar-benar didapat tanpa memicu kontroversi.

Wah, pemerintah memang harus segera meredakan keresahan atau ketakutan masyarakat ini, ya? Kan nggak enak jika pesan-pesan yang bersifat pribadi ternyata bisa diakses oleh orang lain.&nbsp;(Det,Cnn/IB09/E10)

Inibaru.id – Chairman dari Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication
&amp; Information System Security Research Centger (CISSReC) Pratama Persadha menyebut
aturan Penyelenggara Sistem Elelektronik (PSE) Lingkup Privat memungkinkan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa mengintip chat WhatsApp dan
surat Gmail penggunanya di Indonesia.

“Dengan Permenkominfo PSE ini,
pemerintah bisa meminta dan melihat informasi yang dibutuhkan untuk keperluan
penyelidikan, meskipun data tersebut dienkripsi (red: diamankan),” ujar Pratama, (Selasa (26/7/2022).

Aturan PSE Lingkup Privat yang penuh kontroversi ternyata memungkinkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengintip Chat WhatsApp dan isi surat Gmail. Bukankah hal ini melanggar privasi pengguna?

Bikin Resah, PSE Lingkup Privat Mungkinkan Kominfo Akses WhatApp dan Gmail

“Batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik itu
domestik maupun asing, melalui sistem online
single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli
2022,” ungkap Dedy di Gedung Kominfo Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Omong-omong ya, PSE adalah portal, situs, atau aplikasi
dalam jaringan internet yang disediakan untuk mengoperasikan penawaran atau
perdagangan barang dan jasa, layanan transaksi keuangan, materi atau muatan
digital berbayar, menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan komunikasi,
layanan mesin pencari, dan pemrosesan data pribadi, Millens. Karena itulah, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram,
dan sejumlah layanan internet lainnya masuk dalam kategori tersebut.

Imbauan ini sudah diatur dalam&nbsp;Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang
mengaturnya. Jadi, kalau sampai imbauan ini nggak diindahkan sampai tanggal
tersebut, maka PSE Lingkup Privat bakal diblokir.

Omong-omong ya, per Kamis (23/6), setidaknya ada 4.607 PSE
yang sudah melakukan pendaftaran. Dari jumlah tersebut, hanya 74 PSE asing dan
ada 4.533 PSE lokal. Kamu bisa mengeceknya di pse.kominfo.go.id.

Sayangnya, dari daftar tersebut, sejumlah PSE yang banyak
digunakan oleh orang Indonesia seperti&nbsp;
Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, atau bahkan YouTube, Twitter,
Netflix, Telegram, dan Zoom belum terdaftar, lo. Hal ini pun membuat banyak pengguna khawatir layanannya bakal diblokir.

Dedy pun menjelaskan soal isu ini. Dia memastikan bahwa usai
20 Juli, nantinya Kominfo bakal segera melakukan identifikasi dan koordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait. Misalnya, kalau PSE yang dimaksud
berplatform gim, maka Kominfo bakal segera melakukan koordinasi dengan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Setelah pengecekan dan berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait, maka kami kemudian akan mengomunikasikan dengan
PSE tersebut untuk bisa memberikan penjelasan ‘mengapa kok belum mendaftar’?”
lanjut Dedy.

Kalau alasannya kurang bisa diterima oleh Kominfo, bisa saja
nantinya bakal dilakukan pemblokiran. Meski begitu, hal ini nggak akan langsung
dilakukan pada 20 Juli mendatang.

Dedy optimistis kalau PSE-PSE populer ini bakal segera
melakukan pendaftaran sehingga hal tersebut nggak bakal sampai terjadi, Millens.

“Kami juga berkomunikasi dengan mereka. Kami optimistis bahwa
PSE-PSE yang besar yang tadi ditanyakan itu akan taat kepada peraturan ini dan
sedang melakukan proses pendaftaran,” pungkas Dedy.

Hm, kamu khawatir nggak nih, platform media sosialmu bakal kena blokir?&nbsp;(Kom/Kominfo/IB09/E05)

Inibaru.id – Belakangan
ini muncul isu bahwa mulai 20 Juli 2022 nanti, sejumlah layanan internet yang
paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Google, Facebook, WhatsApp, dan
Instagram bakal diblokir di Indonesia. Apakah hal ini memang bakal benar-benar
terjadi?

Isu ini sudah diluruskan Juru Bicara Kementerian
Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi. Dia menyebut hal
ini muncul karena Kominfo mengimbau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Lingkup Privat yang eksis di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri ke
Kominfo.

Sejumlah layanan internet populer seperti Instagram, Google, Facebook, WhastsApp, kabarnya bakal diblokir di Indonesia mulai 20 Juli 2022. Apa masalahnya ya?

Mulai 20 Juli, Google, Facebook, WhatsApp, dan Instagram Bakal Diblokir di Indonesia?

Apa sih MUX itu? Kalau menurut Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 6/2021, adalah lembaga penyiaran yang
menyediakan siaran televisi digital terrestrial. Per akhir April 2021 lalu,
dipastikan ada tujuh MUX yang bakal menyediakan Set Top Box gratis ke
masyarakat. 

Ketujuh MUX yang bakal menyediakannya adalah MNC Group yang mengelola Global TV dan RCTI, SCM
Group yang mengelola SCTV dan Indosiar, Media Group yang mengelola Metro TV,
VIVA Group yang mengelola TVOne dan ANTV, Trans Media yang mengelola Trans TV
dan Trans 7, Rajawali TV, serta Nusantara TV.

Lantas, apa itu Set Top Box atau STB? Alat ini bisa
mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara sehingga bisa disiarkan di TV
Analog. Alat ini juga mampu mendukung Digital Video Broadcasting Second Generation
Terrestrial (DVB-T2).

“Jadi kalau TV bapak ibu masih TV tabung atau TV analog, TV
layar datar tapi yang lama, itu bisa digunakan dengan STB ini,” ungkap Staf
Khusus Menkominfo Niken Widiastuti, Kamis (9/6/2022).

Jadi, kalau kamu sudah memasang STB, maka kamu nggak
perlu memakai antena parabola. Antena lama UHF kamu tetap bisa dipakai kok.

“Sebanyak 6,7 juta unit (STB) akan diberikan secara gratis
kepada rumah tangga miskin. Siapa yang memberikan? Penyelenggara MUX. Apabila
ada kekurangan Kominfo akan menambahkan,” tambah Niken.

Jadi ya, ada kriteria orang yang boleh mendapatkan STB
gratis, yaitu:

Mekanisme yang bakal dilakukan dalam pembagian STB gratis
adalah sebagai berikut:

Omong-omong ya, Millens
ASO tahap 1 sudah dimulai sejak 30 April 2022 lalu dan bakal dilakukan di 166
kabupaten/kota di Indonesia. Nantinya, tahap 2 bakal dilakukan pada 25 Agustus
2022 dan terjadi di 110 kabupaten/kota. Sementara itu, tahap tiga baru dimulai
pada 2 November 2022 pada 63 kabupaten/kota.

Apakah kamu juga berminat untuk mendapatkan Set Top Box
gratis, Millens? (Wik, Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Kamu
tahu sendiri kan kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara
bertahap menghentikan siaran TV analog dan mulai menggantinya ke TV digital.
Program ini dikenal dengan Analog Switch Off atau ASO.

Warga pun membutuhkan Set Top Box untuk dapat mengubah
siaran TV analog ke digital. Untungnya, kamu masih bisa lo mendapatkannya secara
gratis. Soalnya, pihak Kominfo dan penyelenggara multipleksing (MUX)
menyediakannya.

Kamu belum dapat Set Top Box gratis untuk mengubah TV Analog jadi TV Digital? Begini lo mekanisme untuk mendapatkannya. Simak baik-baik, ya!

Cara Mendapatkan Set Top Box Gratis untuk TV Digital

Ketersediaan jaringan infrastruktur dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Sulawei
Utara turut membantu kegiatan sehari-hari di pelabuhan tersebut. Hal itu
dilontarkan oleh salah satu nelayan Jonly Luntungan.

“Kalau mau jual nggak perlu lari-lari.
Semuanya sudah ada di hp. Tinggal menghubungi saja,” ungkapnya.&nbsp;

Sejauh ini Pemerintah juga terus berupaya
mengembangkan infrastruktur jaringan internet agar memastikan sektor perikanan terus
berkembang. Menurut Audy Pangemanan, sekertaris daerah Kota Bitung, saat ini dari
14 perusahan ikan pengalengan, tujuh di antaranya ada di Bitung. Kapasitas produksi ikan mencapai angka 1440 ton per
hari.

“Yang ada ini cukup baik, tapi butuh pengembangan lagi,”
ujarnya.&nbsp;

Seusai mengulik tentang komoditas perikanan dan jaringan
internet di Bitung, Tim menuju base camp Komunitas Tuli Peduli Bitung (Kaleb). Tempat ini sederhana tapi nyaman. Pada salah satu dinding terpasang gambar petunjuk bahasa isyarat, sementara pada sisi yang lain visi dan misi Kaleb dipajang. 

Tampak beberapa anggota Kaleb sedang mengadakan pertemuan terbatas. Mereka menggunakan bahasa isyarat. Sudah lama mereka menikmati manfaat internet. Selain membantu masyarakat umum, Kaleb membuktikan kalau infrastruktur
telekomunikasi dan internet juga membantu teman-teman difabel lo.

Di komunitas ini, para anggota beri pelatihan agar menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka diajak untuk meningkatkan
literasi dan belajar berbagai keterampilan seperti pengolahan kopi, sablon, dan kriya.

&nbsp;“Harapannya internet
bisa salah satu solusi untuk mengembangkan potensi teman-teman tuli dan
difabel. Agar mereka berketerampilan berkarya untuk kota-kota mereka dan
masyarakat,” kata Christha Donna Renata, Founder Komunitas Kaleb.

Semangat maju teman-teman tuli dari Kaleb ini patut diacungi jempol. Mereka dengan serius mengikuti setiap pelatihan baik langsung maupun melalui internet.&nbsp;Pada masa pandemi seperti sekarang, manfaat internet sangat terasa.

Selain membantu kegiatan masyarakat, internet juga berperan
meningkatkan perekonomian. Seperti di Tomohon. Di sana Tim bertemu para petani kembang atau
tanaman hias.

Internet membantu petani untuk mengetahui lebih dalam soal
karakteristik bunga. Selain itu turut membantu promosi penjualan. Terutama jika
ada Tomohon International Flower Festival yang diadakan saban tahun.

Kecepatan internet di Sulawesi ini karena kini Pemerintah
menjadikan Sulawesi sebagai salah satu Provinsi yang dilalui Palapa Ring Site
paket tengah yang ada di Manado. Palapa Ring adalah proyek jaringan
interkoneksi bawah laut untuk memperlancar telekomunikasi dan internet.

Pada 2018, proyek Palapa Ring sudah merampungkan
jaringan kabel serat optik sepanjang 2995 KM. Tahun berikutnya Palapa Ring Paket
Tengah sudah menjangkau 27 Kabupaten/Kota di Provinisi Sulawesi Utara, Tengah,
Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Hebat ya?

Erwin Kontu, Walikota Manado menuturkan jika jaringan
internet saat ini sudah cukup baik. Namun memang di beberapa tempat masih blank
spot, sehingga program smart city belum optimal.

“Jadi kalau infrastruktur maksimal, nantinya program yang
akan melibatkan masyarakat ini juga nggak sia-sia,” ucapnya.

Internet bagai jembatan yang dapat saling menghubungkan. Semoga dengan berjalannya waktu internet dan telekomunikasi
di Sulawesi semakin maksimal ya, Millens.
(IB28/E05)

Inibaru.id - Pagi
belum lama muncul, namun di Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung,
Sulawesi Utara, sudah sangat sibuk. Ini adalah waktu para nelayan mendarat seraya membawa hasil tangkapannya untuk dijual kepada para
pedagang. Setelah harga pas dan ikan dilepas, giliran para pedagang yang menjual ikan-ikan ini kepada pembeli berikutnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung adalah kawasan
perikanan terbesar yang ada di Sulawesi. Di sini, ikan yang paling banyak
dijual-belikan adalah tuna dan cakalang.

Sulawesi Utara makin berjaya dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet dari Bakti Kominfo. Berbagai sektor seperti perdagangan ikan dan bunga juga semakin maju. Selain itu, internet juga memberi kesempatan yang sama bagi teman-teman tuli untuk meningkatkan keterampilannya.&nbsp;

Internet Bikin Sulawesi Utara Makin Berjaya Menuju Kota Pintar

Untuk mencapai ke sana Tim harus menyeberang dengan kapal motor dari Pelabuhan ASD Pulau Arar. Air laut biru, langit biru, dan hutan bakau asri menjadi teman menakjubkan dalam perjalanan. Menakjubkan? Tentu saja! Sepuluh menit berlalu, kapal mendekat ke dermaga tujuan. Selanjutnya, Tim mendapat sambutan yang luar biasa.

Para warga berkumpul di dermaga. Mereka menabuh tambuh dan meniup seruling. Tampak para perempuan dan anak-anak menari dengan gembira. Suasana ini benar-benar bikin Tim terharu. 

Secara demografis, Pulau Arar didiami 884 jiwa dengan total 227 kepala keluarga yang terbagi dalam 4 RT. Terdiri atas berbagai suku Moyo, Bugis, Ternate, hingga Jawa. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Melalui pelatihan yang diadakan pemerintah, tangkapan ikan yang berlimpah inilah yang kemudian diolah.

“Hasilnya kami membuat terasi, pentol ikan, dan pentol rumput laut serta makanan lainnya,” ujar Ir Samsul Arifudini, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Kabupaten Sorong.

Dia juga mengungkapkan jika Pulau Arar telah lebih berkembang semenjak masuknya internet. Jaringan internet ini dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Dengan adanya internet, masyarakat dapat mempromosikan produknya. Maka jangan heran kalau ibu-ibu di Pulau Arar sudah nggak asing lagi dengan gadget. Bahkan beberapa rumah di Pulau Arar sudah memiliki wifi sendiri. 

Hasil yang mereka peroleh dari kegiatan penjualan produk UMKM ini lumayan, lo. Mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Keren nggak tuh?  

Dari kelaziman internet itu, dampaknya pun juga dirasakan di sektor pendidikan, Millens. Meskipun berada jauh di barat Papua, para pelajar di Pulau Arar nggak kesulitan dalam melakoni sekolah daring selama pandemi. Hal itu disampaikan oleh Arifin, kepala sekolah SMP Unimuda Sorong.

“Sudah dari 2018 kami mandiri melaksanakan sekolah dengan melibatkan internet,” ujarnya.

Flashback pada UNBK 2017, para siswa harus menaiki perahu dulu untuk mendapatkan sinyal. Sekarang, hal itu nggak perlu lagi.

Agar bisa mudah dalam mengakses internet, sekolah memberikan voucher setiap hari kepada siswa. Mereka dapat tersambung dengan hot spot yang terpasang setiap 100 meter di Pulau Arar ini. Para guru juga diberi akomodasi berupa pulsa data dari Dana Bos. Dengan demikian, guru-guru yang kebanyakan tinggal di luar Pulau Arar tetap bisa berkomunikasi melalui internet ketika belajar-mengajar.

“Saya berharap, dengan bantuan jaringan internet dari Bakti ini akan lebih merata agar siswa bisa lebih baik dalam mengakses internet,” pesannya.

Perjalanan Tim masih berlanjut ya. Berada di pulau penghasil ikan, rasanya perlu banget untuk ikut menangkap ikan. Kebetulan, saat itu ada seorang warga yang ingin menangkap ikan. Uniknya, dia menggunakan cara tradisional yaitu Sero.

Alat ini berupa jaring yang ditata dan memiliki anatomi. Penempatannya nggak bisa sembarangan. Nelaya harus tahu di mana lokasi migrasi ikan agar hasil melimpah. Eh, alat ini ramah lingkungan lo. Sebagai masyarakat yang bertumpu pada laut, menjaga laut tetap sehat merupakan hal yang penting. Sepertinya, beginilah warga kampung Arar berterima kasih pada ikan dan laut. 

Salut banget ya, Millens? (IB28/E05)

Inibaru.id -&nbsp;Langit Kota Sorong hari itu cerah. Tim Bakti Untuk Negeri Ekspedisi Papua Barat berharap perjalanan mengunjungi kota terbesar kedua di Papua Barat itu lancar. Kota ini sungguh luar biasa. Selain dikaruniai bentang alam yang indah, Sorong kaya akan hasil laut. Nggak heran jika nama lain kota ini adalah Kota Ikan.

Sebagai daerah penghasil ikan, masyarakat nggak cuma menjualnya dalam bentuk mentah. Berbagai olahan ikan dibuat untuk meningkatkan nilai jualnya. Nah, salah satu tempat yang menjadi pusat pengolahan ikan di Sorong berada di Pulau Arar.

Sorong, Papua Barat terkenal dengan tangkapan ikan yang melimpah. Di salah satu pulau di kabupaten ini, Pulau Arar, berdiri UMKM-UMKM yang mengolah ikan untuk menambah nilai jual. Siapa sangka, di pulau kecil yang hanya berpenghuni sekitar 800 jiwa ini, jaringan internet sudah sangat memadai sebagai sarana promosi.&nbsp;