Perasaan iri dan dengki adalah bagian alami dari emosi manusia. Melihat orang lain lebih maju atau memiliki pencapaian yang lebih besar sering kali memunculkan perasaan kurang nyaman dalam diri kita. Ini adalah respons yang wajar, karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain.

Namun, yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut. Iri yang terkelola dengan baik bisa menjadi motivasi untuk berkembang, sementara iri yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi dengki, yaitu keinginan agar orang lain kehilangan apa yang mereka miliki.

Bahaya Jika Iri dan Dengki Nggak Dikendalikan

Jika rasa iri dibiarkan tumbuh menjadi kebencian, hal ini bisa membawa dampak negatif, seperti:

- Menurunkan rasa percaya diri– Terlalu fokus pada keberhasilan orang lain membuat kita lupa menghargai pencapaian sendiri.

- Memicu tindakan negatif – Dengki bisa membuat seseorang menyusun rencana buruk, seperti menyebarkan fitnah, merendahkan orang lain, atau bahkan berusaha menjatuhkan mereka.

- Merusak hubungan sosial – Perasaan iri dan dengki yang nggak terkendali bisa merusak hubungan dengan teman, saudara, atau kolega karena munculnya sikap permusuhan.

Agar nggak terjebak dalam siklus iri dan dengki yang merusak, berikut beberapa cara untuk mengelolanya:

1. Sadari Bahwa Setiap Orang Punya Perjalanan Masing-Masing – Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan bagi kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dan waktunya masing-masing.

2. Fokus pada Diri Sendiri – Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada peningkatan diri dan pencapaian pribadi.

3. Bersyukur atas Apa yang Dimiliki – Menghargai apa yang telah kita capai dapat membantu mengurangi rasa iri dan membuat kita lebih bahagia.

4. Gunakan sebagai Motivasi – Alih-alih merasa terpuruk, gunakan keberhasilan orang lain sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan sendiri.

5. Jaga Lingkungan Pertemanan yang Positif – Berada di lingkungan yang mendukung dan saling memotivasi dapat membantu kita tetap berpikir positif.

Iri dan dengki saat reuni adalah perasaan yang wajar, tetapi harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kebencian yang merusak. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. 

Lebaran dan reuni seharusnya menjadi momen penuh kebersamaan, bukan ajang untuk menumbuhkan persaingan yang nggak sehat. Hm, semoga acara kumpul-kumpulmu tetap menyenangkan sehingga menjadi acara tahunan yang dirindukan ya, Millens? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Lebaran nggak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga ajang reuni, baik di kalangan alumni sekolah maupun keluarga besar. Saat bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, perasaan campur aduk bisa muncul.

Salah satunya adalah iri dan dengki ketika melihat teman atau saudara yang terlihat lebih sukses atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Iri dan dengki adalah perasaan manusiawi, tetapi jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kebencian yang merusak. Bagaimana cara mengelolanya agar tetap positif?

Iri dan Dengki, Perasaan Manusiawi yang Harus Dikendalikan

Berdasarkan penelitian yang dipimpin
oleh Profesor Qinghua Guo dari Institute of Remote Sensing and Geographic
Information System dari Peking University ini, Tiongkok mempunyai pohon
sebanyak 142,6 miliar. Artinya, dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar orang, tiap orang di sana punya 100 pohon.

Oya, penelitian ini dilakukan untuk mengecek kondisi ekosistem
hutan di Tiongkok guna memperkirakan jumlah karbon yang nantinya diserap
oleh pohon-pohon tersebut. Perkiraan inilah yang bisa jadi patokan
Tiongkok untuk merespons perubahan iklim serta memulihkan ekosistem berkelanjutan.

“Kami juga diminta untuk membuat
peta yang detail terkait dengan distribusi pohon di Tiongkok. Bisa dikatakan,
ini adalah untuk kali pertama pemetaan kepadatan pohon di Tiongkok dilakukan,”
ujar Guo sebagaimana dinukil dari Live Science.

Lantas, bagaimana cara mereka
menghitung pohon di wilayah sebanyak ini? Selain memakai teknik Lidar360 atau pemetaan berbasis laser yang menggunakan cahaya serta pengukuran jarak, para peneliti juga memakai pesawat nirawak sejak 2015 untuk mengkover wilayah yang luas di Tiongkok.

Dari data itulah, jumlah pohon bisa
diperkirakan, lengkap dengan pemetaan lokasi di mana pohon-pohon tersebut terkumpul. Hasil dari penelitian ini kemudian dipublikasikan pada 6 Februari 2025
lalu di laman jurnal internasional Tiongkok,&nbsp;Science Bulletin.

“Meski sudah memakai Lidar360, kami
masih mengalami masalah dalam akurasi jumlah pohon karena di hutan yang padat
dan rapat, terkadang ada pohon-pohon kecil yang nggak bisa kita lihat karena
tertutup pohon yang lebih tinggi,” terang Guo mengakui kelemahan dari
penelitiannya.

Hasil penelitian ini
diharapkan bakal semakin mendukung program Great Green Wall yang dicanangkan
pemerintah Tiongkok sejak 1978 lalu. Program ini dibuat demi meningkatkan
jumlah pohon di negara tersebut. Targetnya, bakal ada 100 miliar pohon di Great Green Wall tersebut pada 2050.

Kalau di Indonesia, selain merespons perubahan iklim, pemetaan pohon ini mungkin bisa menjadi upaya untuk menyikapi maraknya pembalakan liar dan alih fungsi hutan juga, ya?&nbsp;(Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Menghitung jumlah pohon di sebuah kawasan sudah sulit, apalagi di sebuah negara? Terlebih, negara itu adalah Tiongkok yang memiliki wilayah terluas ketiga dunia dengan total&nbsp;9.326.410 kilometer persegi.

Sedikit informasi, daratan Tiongkok berukuran empat kali lipat dari luas wilayah Indonesia. Mengukur pepohonan yang tumbuh di atasnya tentu menjadi pekerjaan yang sulit.&nbsp;Namun, hal ini rupanya benar-benar bisa dilakukan oleh
ilmuwan dari negeri yang menjadi tanah kelahiran panda tersebut.

Sudah dilaporkan dalam bentuk jurnal, penelitian yang dilakukan ilmuan Tiongkok dalam upaya merespons perubahan iklim ini fokus menghitung jumlah pohon untuk memetakan serapan karbon di negaranya.

Respons Perubahan Iklim, Ilmuwan Berhasil Hitung Jumlah Pohon di Tiongkok

Iris yang diperankan oleh Sophie Tatcher&nbsp;diciptakan untuk menjadi pendamping bagi orang yang belum memiliki pasangan. Iris dibekali dengan memori yang
membuatnya seakan-akan punya kenangan, misalnya tentang pertemuannya dengan Josh (Jack Quaid) yang dia dampingi.

Iris yang nggak mengetahui jati dirinya sebagai robot kemudian dimodifikasi Josh untuk membunuh Sergei. Sergei adalah teman Josh. Dia dihabisi agar Josh bisa menguasai uang tabungannya sebesar 12
juta dollar. 

Begitu Sergei berhasil dieksekusi, barulah Josh mengatakan bahwa Iris sejatinya bukanlah manusia, melainkan sebuah
robot. Dia adalah&nbsp;robot "companion", yang dibuat sebagai pendamping manusia, dalam hal ini adalah Josh.

Iris yang jatuh cinta pada Josh tentu saja merasa
dikhianati. Terlebih, terkuak fakta bahwa nantinya Iris akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Sergei. Josh berencana melaporkan tindakan Iris
sebagai sebuah "kesalahan program" agar kematian itu nggak dicurigai pihak berwajib.

Dengan segala keterbatasan, termasuk kemungkinan
dimatikan tiba-tiba oleh alat pengendali yang dimiliki Josh, Iris berniat kabur agar
nggak dijadikan kambing hitam. Nah, perjuangan Iris melawan kesewenangan Josh
inilah yang jadi inti cerita dari film tersebut.

Lantas, apakah Iris pada akhirnya bisa terbebas dari semua
masalah ini? Kalau soal ini, kamu harus nonton sendiri ya untuk mengetahuinya.
Yang pasti, film berdurasi 97 menit ini nggak akan bikin kamu bosan karena plotnya cukup menarik.

Inilah yang membuat rating Companion di situs Rotten Tomatoes
cukup tinggi, yaitu 94 persen. Bisa dikatakan, film ini memang disukai banyak
orang.

Buat kamu yang butuh hiburan selama libur Lebaran ini, nggak
ada salahnya menonton film Companion. Selamat menikmati!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sudah ada beberapa film yang menunjukkan
tentang konflik antara manusia dan robot. Di Ex Machina (2014), misalnya,
sebuah robot melakukan aksi tipu daya ke manusia agar terbebas dari laboratorium
yang jadi lokasi pembuatannya.

Nah, pada film Companion yang dirilis pada
31 Januari 2025 lalu, situasi yang terjadi justru sebaliknya, yakni tentang sesosok robot yang dikhianati manusia. Saat ini, film besutan Drew
Hancock itu bisa kamu tonton di layanan streaming berbayar Apple TV.

Sebagaimana Ex Machina, robot dalam Companion juga berwujud dan berperilaku laiknya perempuan. Bedanya, Iris yang merupakan nama robot dalam Companion nggak menyadari bahwa dirinya adalah seorang robot.

Film Companion sebenarnya punya plot yang sederhana, yaitu konflik antara manusia dan robot. Tapi, kesederhanaan ini dikemas dengan cerita yang membuatnya seru.

Memahami Perasaan Robot yang Dikhianati Manusia dalam Film 'Companion'

Berdasarkan sejarah, roti jala merupakan adaptasi dari
kuliner India yang dikenal sebagai roti prata, Millens. Menurut Suarausu
(15/7/2022), dulu, para pedagang India yang datang ke wilayah Melayu nggak
hanya membawa barang dagangan, tapi juga budaya dan kuliner mereka.

Budaya dan
makanan inilah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, termasuk roti jala.
Jika diamati, pengaruh budaya India ini sangat kentara yaitu
penggunaan kari sebagai pendamping roti jala.

Dinamakan "roti jala" karena bentuknya yang
menyerupai jala atau jaring nelayan. Melansir Goodnewsfromindonesia
(10/3/2025), hal ini diilhami dari pekerjaan mayoritas masyarakat Melayu di
daerah pesisir kala itu.

Sementara itu, warna kuning pada roti jala menggambarkan
warna jala yang digunakan oleh nelayan di sungai Johor pada masa lalu, yang terbuat
dari benang berwarna kuning atau jingga. 

Di negeri asalnya, India, roti jala (roti prata) bercita rasa
asin. Namun, kebanyakan yang dijual di Indonesia memiliki rasa manis karena
disuguhkan bersama saus kinca. Itu sebabnya, roti jala sangat pas dijadikan
menu takjil.

Kalau tertarik mencobanya, kamu nggak harus beli kok Kamu
bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Roti jala terbuat dari campuran tepung terigu, telur,
santan, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dibentuk sehingga menyerupai pola jala atau jaring tipis. Setelah matang, roti jala
biasanya disajikan dengan kuah kari kental yang gurih atau saus kinca yang
manis.

Dengan sejarah yang kaya dan makna budaya yang dalam, roti
jala nggak hanya menjadi hidangan lezat tetapi juga simbol identitas dan
warisan kuliner masyarakat Melayu. Apa kamu juga suka makan roti jala, Millens?
Pilih rasa gurih atau manis nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Salah satu makanan yang banyak ditemukan
ketika Ramadan adalah Roti Jala. Roti jala adalah makanan khas masyarakat
Melayu yang populer di wilayah seperti Johor, Semenanjung Malaysia, Sumatra
Utara, dan Kepulauan Riau.

Hidangan ini biasanya disajikan bersama kuah kari, seperti
kari ayam atau kambing, dan sering ditemukan saat acara-acara istimewa atau
perayaan tertentu.

Hidangan ini nggak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut. Biasanya disajikan dengan kuah kari, roti jala menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Malaysia, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Roti Jala: Warisan Kuliner yang Mencerminkan Kehidupan Nelayan Melayu

“Bahkan jika dibandingkan Kamis biasanya, di luar Ruwah atau
jelang Lebaran, harga mawar bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini agak mengherankan
karena pada Kamis (20/3) lalu juga mawar hanya laku Rp10 ribu per keranjang.
Padahal, biasanya permintaan mawar meningkat untuk keperluan nyekar di
Kamis sore,” keluh Umi, salah seorang petani mawar dari Sumowono, Kabupaten
Semarang.

Layaknya kebanyakan petani di daerah tempat tinggalnya, Umi
sudah melakukan pruning dan perawatan lainnya terhadap mawar di ladangnya agar bisa mekar
maksimal sejak seminggu jelang Lebaran. Alasannya, tentu saja karena pada momen
tersebut, harga jual mawar petik bisa meningkat berkali-kali lipat dari
biasanya.

Jelang Lebaran tahun lalu, misalnya, perempuan yang bisa
membawa 7-8 keranjang mawar setiap kali menjualnya di Pasar Bunga Bandungan
bisa mendapatkan harga Rp100 ribu – Rp200 ribu per keranjang. Saking banyaknya
mawar yang mekar di ladangnya, dia bahkan bisa panen 2-3 kali dalam sehari.
Makanya, keuntungan yang dia dapatkan jelang Lebaran 2024 lalu menembus jutaan rupiah.

“Keuntungan menjual mawar ini seperti THR buat kami untuk
keperluan belanja Lebaran. Makanya, kami heran kok pada tahun ini harganya
nggak sebagus tahun lalu,” ungkap adik Umi yang membawa 6 keranjang mawar,
Khoiriyah.

Keduanya kemudian berasumsi kalau pasokan mawar pada tahun
ini jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika
pasokan barang berlebih namun permintaan sama, tentu saja harga barangnya akan
turun.

“Tahun kemarin banyak mawar yang lomot alias gagal
mekar. Mungkin karena hal itu jadi harganya tinggi. Kalau sekarang, hampir
semua orang berhasil menjadikan mawarnya mekar semua,” ungkap keduanya diamini
tetangga lainnya yang hanya mendapatkan uang Rp310 ribu untuk 7 keranjang
mawar, Yani.

Meski begitu, karena mereka juga mampu memanen banyak mawar,
setidaknya mampu mengumpulkan sejumlah uang untuk keperluan belanja Lebaran.
Makanya, meski harganya nggak sebagus tahun lalu, para petani dari Sumowono tersebut
tetap bersyukur.

Apalagi, masih ada 3 hari tersisa jelang Lebaran. Mereka
berharap ada pengepul bunga dari daerah lain yang akan berdatangan ke Pasar
Bunga Bandungan. Semakin banyak pengepul yang berdatangan, harapannya bakal bikin
permintaan meningkat dan berimbas pada harga mawar jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Semoga saja harapan tentang harga mawar ini beneran kejadian
ya, Millens. Jadi, para petani ini bisa berlebaran dengan senyum secantik
mawar yang mereka rawat selama ini. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Harapan warga Bandungan dan Sumowono
mendapatkan harga jual mawar petik yang mahal pada Kamis (27/3/2025) pagi,
pupus. Meski banyak orang sudah berdatangan ke Pasar Bunga Bandungan sejak
pukul 04.30 WIB, harga mawar yang kebanyakan dipanen sejak pukul 02.00 WIB
tersebut nggak pernah menembus Rp50 ribu per keranjang.

Padahal, hari ini sudah H-4 Lebaran. Pada tahun-tahun
sebelumnya, sejak H-5 Lebaran, harga mawar petik sudah berangsur naik dan
biasanya mulai menyentuh angka Rp70 ribuan – Rp100 ribuan per keranjang. Warga
yang mengharapkan keuntungan dari penjualan mawar untuk bisa membeli banyak
keperluan Lebaran pun mulai resah.

Hingga H-4 Lebaran, harga mawar dari tangan petani yang dijual di Pasar Bunga Bandungan hanya laku kurang dari Rp50 ribu per keranjang. Padahal, pada masa yang sama Lebaran 2024, harganya bisa jauh lebih mahal. Apa penyebabnya?

Jelang Lebaran 2025 Harga Mawar Belum Seharum Tahun Lalu, Petani Sumowono: Tetap Alhamdulillah

Kabar terkait dengan sistem EWS yang akan ditayangkan di televisi ini diungkap oleh Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo Marvels Parsaroan Situmorang. Menurutnya, sistem ini bisa terwujud berkat program Analog Switch Off (ASO) alias membuat tv di Indonesia hanya bisa menerima siaran digital.

Buat kamu yang belum tahu, sebelumnya peringatan dini disebarkan dengan SMS Blast. Meski bisa menyebarkan informasi ke banyak orang dengan cepat, masalahnya nggak semua orang di Indonesia memegang ponsel. Kaum lansia misalnya, banyak yang bahkan tetap nggak memainkannya.&nbsp;

Hal ini berbeda dengan televisi yang masih ditonton banyak orang. Setidaknya, dengan menyiarkannya di televisi, orang-orang yang nggak terjangkau SMS Blast bisa mendapatkan peringatan serupa saat menonton televisi dan bisa segera menyelamatkan diri deh.

"Jadi sistem EWS-nya memang kita kembangkan seiring dengan penggunaan TV digital. Jadi nantinya peringatan nggak hanya elwat SMS, melainkan juga lewat TV," ungkap Marvel dinukil dari Detik, Jumat (2/8/2024).

O ya, sebelumnya pemerintah memang mendapatkan hibah berupa alat peringatan dini penyiaran dari pemerintah Jepang bernama Disaster Prevention Information System (DPIS). Sejauh ini, alat ini masih diuji tim ahli sebelum benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.&nbsp;

Nah, sebelum sistem ini akhirnya bisa diterapkan di Indonesia dengan cara yang tepat, Kominfo pun memilih untuk menyiarkan peringatan dini bencana di TV digital atau TV biasa yang sudah memakai set top box (STB). Rencananya, sistem ini akan mulai diperkenalkan September 2024 nanti.

Yap, meski belum sempurna, setidaknya sistem peringatan dini di televisi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan cincin api dunia yang rawan bencana alam. Kita tunggu seperti apa implementasinya ya, Millens.&nbsp;(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id - Masih ingat nggak sistem peringatan dini bencana alias Early Warning System (EWS) di Jepang yang sangat maju sampai-sampai bisa memberitahukan informasi tentang gempa yang akan datang beberapa detik kemudian? Kita di Indonesia mungkin belum mendapatkan teknologi serupa. Tapi, setidaknya, perbaikan untuk mencapai ke arah sana sudah terlihat.

Jika di Jepang EWS langsung dikirimkan ke ponsel warganya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut sistem EWS di Indonesia akan disiarkan di televisi. Harapannya, jika terjadi bencana, warga Indonesia yang masih banyak menonton TV bisa segera menyelamatkan diri begitu melihat peringatan dini tersebut.

Jika sebelumnya sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) hanya lewat SMS Blast, kini Kominfo bakal menayangkannya di TV. Kapan ya sistem baru ini akan diterapkan?

Sistem Peringatan Dini Bencana Bakal Dimunculkan di TV!

Selain itu, Cinta Laura mengajak untuk mengurangi pemakaian air, seperti nggak mandi terlalu lama, sebagai upaya bersama dalam menjaga ketersediaan air.

“Selain itu, botol bekas atau sampah jangan dibuang sembarangan. Karena pada akhirnya, botol plastik tersebut mungkin akan sampai di sumber air yang dibutuhkan oleh orang-orang, dan akan mengontaminasi air yang mereka minum atau gunakan di keseharian mereka,” tambahnya.

Sebagai seorang yang aktif dalam berbagai aktivitas sosial, Cinta Laura juga mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan air.

World Water Forum ke-10 akan diselenggarakan di Bali pada 18–25 Mei 2024. Nah, sebagai bagian dari promosi acara tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan konser musik bertajuk "Yuk Ngabuburit Jelang World Water Forum ke-10" itu. 

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah dan dimeriahkan oleh penampilan musik dari Setia Band dan Dikta Wicaksono.

Semoga makin banyak generasi muda yang peduli krisis air bersih yang tengah terjadi ya, Millens. O ya, dari semua ajakannya Cinta Laura untuk menghemat air, mana nih yang sudah kamu lakukan? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan dan keberlanjutan air, artis Cinta Laura Kiehl telah dipilih sebagai Duta Komunikasi untuk World Water Forum ke-10. Penunjukan Cinta Laura sebagai duta komunikasi bertujuan untuk menarik perhatian generasi milenial dan Z dalam menyebarkan informasi terkait World Water Forum.

“Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam mengurangi polusi air. Semisal, jangan sampai membuang-buang air karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak punya akses ke air bersih yang layak,” jelas Cinta Laura pada acara Konser Musik bertajuk “Yuk Ngabuburit Jelang World Water Forum ke-10” di Anjungan Sarinah, Jakarta (27/3/2024).

Acara tersebut menjadi kesempatan pertamanya sebagai Duta Komunikasi World Water Forum ke-10 untuk berbicara di hadapan publik. Di hadapan hadirin, terutama generasi muda, Cinta Laura mengedukasi tentang tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga keberlanjutan air. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memilih produk sabun yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Artis Cinta Laura Kiehl ditunjuk sebagai Duta Komunikasi Wolrd Water Forum ke-10. Dalam kegiatan promosi acara tersebut, Cinta mengajak generasi muda untuk menggunakan air dengan penuh tanggung jawab.

Jadi Duta Komunikasi World Water Forum ke-10, Cinta Laura Edukasi Penggunaan Air

“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” tegasnya.

Kondisi ini telah menjadi perhatian sejak KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika yang menghasilkan Summit for Democracy Declaration, yang menekankan sembilan komitmen penting yang harus diantisipasi oleh negara-negara, termasuk perlindungan HAM, kebebasan pers, penegakan hukum, pencegahan korupsi, pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi, pemilu yang adil dan berkualitas, serta penanganan isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.

Dalam KTT Demokrasi ke-3, yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum di 40 negara, perhatian pada negara-negara berkembang menjadi topik relevan dengan tema Democracy for Future Generations.

“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” tandas Wamenkominfo.

Wamen Nezar Patria juga membagikan pengalaman Indonesia dalam Pemilu yang baru saja dilaksanakan. Dia mencatat bahwa di tengah kemajuan teknologi, tantangan utama adalah disinformasi, terutama dengan munculnya konten deepfake yang menampilkan gambar berkualitas tinggi.

Namun, hasil dari Kampanye Pemilu Damai 2024 dan peningkatan literasi digital nasional telah berhasil mengurangi persebaran konten hoaks terkait pemilu. Wamenkominfo menyatakan penurunan signifikan dalam jumlah konten hoaks pada Pemilu 2024, menunjukkan keberhasilan langkah-langkah yang telah diambil dalam menanggulangi disinformasi.

Rangkaian KTT Demokrasi ke-3 yang diselenggarakan di Korea Selatan pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2024 dihadiri oleh Wamenkominfo Nezar Patria bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Kecerdasan dan kebijakan dalam menanggapi informasi yang disebarkan jalur digital memang diperlukan. Hm, menurutmu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan di era digital , Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Masuk ke era digital bukan berarti tanpa masalah. Negara berkembang pun seperti Indonesia nggak lepas dari masalah di zaman serba digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyuarakan kesadaran akan tantangan besar yang dihadapi negara-negara berkembang di era digital, terutama terkait dengan perang melawan disinformasi seperti hoaks, perundungan daring, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Dalam High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (19/3/2024), Wamen Nezar Patria menggarisbawahi pentingnya penanganan tantangan ini secara holistik, khususnya sesuai dengan konteks negara Selatan-Selatan.

Di era digital, negara berkembang menghadapi tantangan serius. Tantangan itu berupa hoaks, ujaran kebencian, perundungan, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Deretan Tantangan Negara Berkembang di Era Digital

Boentaran menggarisbawahi bahwa kesadaran pengguna terhadap sistem informasi merupakan hal kritis yang harus selalu diperhatikan. Dia menjelaskan bahwa peran sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini sangatlah vital.

“Titik lemah dari keamanan informasi bukan pada aspek infrastruktur, tetapi titik terlemah pada mata rantai terendah, mulai dari kesadaran kita. Jadi, seberapa kuat kita membangun, kalau kesadaran kita rendah, di situlah celah keamanan terjadi,” bebernya, saat Rapat Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, di Hotel Kesambi Hijau, Semarang, Senin (26/2/2024).

Menurut Boentaran, celah keamanan informasi dapat menjadi ancaman serius yang dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Boentaran menekankan bahwa dalam implementasi SPBE, pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap aspek keamanan informasi dan persandian. Dia menjelaskan bahwa aspek-aspek seperti penjaminan kerahasiaan, keutuhan data, ketersediaan data, keaslian data, dan ketiadaan penyangkalan harus dipertimbangkan dengan saksama.

Suharyono, seorang Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa pengelolaan keamanan informasi dan persandian harus dilakukan secara terukur dan terstruktur, dengan menekankan pentingnya indikator kinerja dan langkah-langkah yang terarah.

Dadang Somantri, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyoroti tiga poin krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian, termasuk keterbatasan kapasitas SDM, optimalisasi peran dan fungsi lembaga persandian, serta peningkatan tata kelola keamanan informasi dan persandian.

Dia juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk terus meyakinkan kepala daerah akan pentingnya keamanan informasi dan persandian.

Moch Faizin, yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya kesadaran akan keamanan informasi dan sinergi dalam penyelenggaraan persandian antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dia menyoroti pentingnya pemahaman kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi semua pengguna.

“Poin penting di dalam sinergitas persandian dan keamanan informasi, antara lain pentingnya kita untuk pemahaman kebijakan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, kita membangun kesadaran atas pentingnya keamanan informasi (Information Security Awareness) pada seluruh pengguna,” ujarnya.

Hm, hal terbaik sepertinya bukan cuma meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan informasi sensitifnya ya, tapi juga memperkuat sistem pertahanan keamanan. Setuju, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Kesadaran akan keamanan informasi menjadi kunci penting dalam menjaga integritas sistem. Hal tersebut disampaikan Sri Boentaran Darmo K, seorang Ahli Muda di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara.

Boentaran menegaskan bahwa titik lemah dalam keamanan informasi bukanlah pada infrastruktur, melainkan pada penggunanya. Bahkan, sedikit kelalaian dari pengguna dapat membuka celah keamanan yang berpotensi merugikan.

Titik lemah dari keamanan informasi sebenarnya bukan berada pada infrastruktur, tetapi pada kesadaran pengguna. Jika kesadaran rendah, maka keamanan informasi bakal bocor.&nbsp;

Menjaga Keamanan Informasi; Kesadaran Pengguna Perlu Ditingkatkan

"Langkah ini diperlukan untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru menguatkan," katanya dalam acara Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital di Hotel Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Pengaturan publisher rights tersebut akan segera disahkan oleh pemerintah.&nbsp;Dia juga menyoroti masa transisi enam bulan setelah pengesahan regulasi publisher rights, di mana komite dan proses bisnis yang akan dijalankan diharapkan dapat terbentuk dalam waktu tersebut. 

"Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," tandasnya.

Selain itu, Menteri Budi Arie mendorong penerapan regulasi publisher rights diikuti dengan inovasi dari industri pers nasional. Dia berharap upaya ini akan menghasilkan masa depan industri pers yang lebih optimis, lincah, dan adaptif. 

"Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme, industri pers yang agile dan adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," tambahnya.

Semoga dengan peraturan ini, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global tersebut ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk industri pers nasional melalui pengaturan Publisher Rights. Kebijakan ini, yang akan diatur melalui Peraturan Presiden, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku industri pers nasional dengan perusahaan platform digital, serta mencegah tergerusnya industri pers oleh disrupsi digital.

Menurut Menteri Budi Arie, langkah afirmatif ini penting untuk memastikan keberlangsungan industri pers dalam menghadapi tantangan disrupsi digital. 

Pemerintah bakal segera mengesahkan Perpres Publisher Right. Nantinya, platform seperti Google, Instagram, X, dan lainnya harus memberikan nilai ekonomi atau timbal balik atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri pers nasional.&nbsp;

Dukung Industri Pers Nasional, Publisher Right Bakal Diberlakukan

“Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo,
KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah
menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk
dieksekusi agar sesuai dengan target,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Laporan
9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual
dari Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Menteri Budi Arie menekankan pentingnya memperhatikan aspek
regulasi dalam penerapan Digital ID, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta
Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita
akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai
SPBE,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, kehadiran Digital ID akan memberikan
nilai tambah dalam meningkatkan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan
kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.

“Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan
standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada
regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan,”
jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah meminta kepada kementerian dan
lembaga terkait untuk segera mengimplementasikan Digital ID.

"Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri,
Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID
paling lambat akhir Februari 2024,” tutur Menkomarves Luhut Binsar
Pandjaitan&nbsp; 

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Dalam Negeri, dan Peruri, penerapan Digital ID juga melibatkan Kementerian
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan,
Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Wah banyak banget ya?

Semoga semua persiapan ini cepat rampung sehingga kita bisa segera menikmati kepraktisannya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Pemerintah telah mengalokasikan sumber
daya untuk mewujudkan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau yang
dikenal dengan Digital ID. Persiapan program digitalisasi dokumen kependudukan
tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan
bahwa kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan secara
bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menteri&nbsp;Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa kesiapan teknis mengenai implementasi Digital ID bakal rampung bulan ini.

Februari 2024, Persiapan Digital ID Rampung

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa teknologi seperti
Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing menggunakan pengolahan data
berbasis logika matematika (data analytics) dalam prosesnya.

Tentang Bahasa Inggris, Wamenkominfo menegaskan bahwa
penguasaan Bahasa Inggris membuka akses ke berbagai pengetahuan baru, mendukung
literasi digital, dan memberikan dukungan dalam kegiatan usaha, terutama di
bidang pemasaran dan komunikasi digital.

Dia mengapresiasi Universitas Logistik dan Bisnis
Internasional (ULBI) atas upayanya dalam meningkatkan minat dan kemampuan
masyarakat dalam studi Matematika dan Bahasa Inggris. 

"Semoga upaya ini dapat memantik tidak hanya inisiatif
serupa, tapi juga menumbuhkan talenta – talenta digital yang tangguh dan turut
terlibat dalam pengembangan ekosistem digital bangsa," harapnya. 

Terakhir, Wamenkominfo Nezar Patria memberikan pengingat
kepada peserta olimpiade, khususnya generasi muda, untuk senantiasa
mengembangkan inovasi dan melihat perubahan sebagai peluang. Dia menekankan
perlunya menyikapi berbagai disrupsi dan inovasi sebagai peluang dengan terus
meningkatkan kecakapan digital, bukan sebagai ancaman.

Hm, kamu setuju nggak kalau kedua ilmu itu harus dikuasai di
masa kini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Wakil Menteri Komunikasi dan
Informatika, Nezar Patria mendorong generasi muda Indonesia untuk memahami
Matematika dan Bahasa Inggris sebagai kunci penting dalam perkembangan
teknologi di era transformasi digital. Dia menekankan pentingnya penguasaan kedua
ilmu tersebut sebagai landasan untuk membentuk bakat digital nasional.

"Selain Matematika, Bahasa Inggris juga memegang
peranan krusial di era teknologi digital global," ujarnya dalam sambutan
Penyerahan Hadiah National Math &amp; English Olympiad ULBI di Bandung, Kamis
(11/1/2024).

Wamen Nezar Patria menjelaskan bahwa Matematika memiliki
peranan penting dalam logika, operasi, dan simbol matematika yang menjadi dasar
dari programming, coding, serta pengembangan algoritma dalam teknologi digital.
Metode Modeling, Simulation, and Organization (MSO) matematika juga
dimanfaatkan untuk pengolahan data pada teknologi digital, termasuk dalam
prediksi polusi udara dan pemrosesan gambar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mendorong anak muda Indonesia menguasai dua ilmu agar menjadi talenta digital nasional. Kedua ilmu tersebut adalah matematika dan Bahasa Inggris.

Dua Ilmu yang Wajib Dikuasai di Zaman Serba-digital

Namun, Menkominfo juga memberi peringatan bahwa penyebaran
informasi yang masif di ruang digital membawa tantangan baru, terutama dalam
bentuk kekacauan informasi seperti malinformasi, disinformasi, dan
misinformasi. 

"Sebanyak 62 persen pengguna internet di tingkat global
pernah melihat informasi bohong di media sosial atau kanal berita daring,"
tegasnya.

Menteri Budi Arie memberikan apresiasi terhadap kehadiran
situs web arina.id sebagai kanal informasi khas keislaman dengan gaya populer
yang tetap mengutamakan substansi.

"Sesuai dengan slogannya 'memberi arah, menebar
rahmah', hadirnya website arina.id diharapkan dapat menjadi tambahan referensi
informasi terpercaya bagi masyarakat, yang mengedepankan nilai kemanusiaan,
perdamaian, dan kasih sayang bagi seluruh umat," ungkapnya.

Menkominfo juga menghargai peran arina.id dalam membuka
jalur partisipasi masyarakat dalam memproduksi konten melalui user generated
content.

"Dengan demikian, prinsip akurasi dan keberimbangan dapat tetap
diutamakan dalam kemerdekaan berpendapat dan berekspresi," tandasnya.

Menteri Budi Arie berharap bahwa peluncuran portal arina.id
dapat membentuk ruang digital yang sehat dengan menyajikan informasi aktual,
faktual, dan mencerahkan. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas dan Direktur arina.id, Ishaq Zubaedi Raqib.

Pemberitaan di media digital memang sangat masif. Karena itu, kejelian dan kehati-hatian dalam mencari informasi sangat diperlukan. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Ruang digital telah menjadi sumber utama
informasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menekankan bahwa
meskipun ruang digital memiliki keunggulan dalam penyebaran informasi,
pengelolaannya harus tetap sesuai dengan undang-undang dan kode etik jurnalisme
yang berlaku.

Pada pernyataannya saat meresmikan peluncuran Portal Berita arina.id
di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/12/2023)
malam, Menteri Budi Ari mengungkapkan bahwa popularitas media daring mencapai
84 persen dan media sosial mencapai 65 persen pada tahun ini. Kecepatan
diseminasi informasi, kemudahan akses, dan keberagaman bentuk konten menjadi
faktor utama yang terus meningkatkan popularitas media daring dan media sosial.

Penyebaran informasi yang kini masif di ruang digital membawa tantangan baru, terutama dalam bentuk kekacauan informasi seperti malinformasi, disinformasi, dan misinformasi. Karena itu, para pelaku media daring perlu mengedepankan berita berimbang dan sesuai undang-undang.

Peluncuran arina.id: Ruang Digital Harus sesuai Regulasi

"Kami terus menyuarakan pentingnya netralitas kepada
rekan-rekan media, dengan menyediakan informasi yang faktual, imparsial, dan
menghindari pemberitaan yang mengedepankan sensasi," ungkapnya dalam
Kuliah Umum Universitas Budi Luhur bertema "Netralitas Media dalam Pemilu" secara
daring di Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023).

Wamenkominfo menegaskan pentingnya media dalam mengemban
tiga peran kunci untuk menciptakan praktik demokrasi yang sehat. 

"Pertama sebagai penyedia informasi penting kepada
pemilih, kedua watchdog publik, dan ketiga, menjadi ruang terbuka untuk publik
dalam menyuarakan pendapat," tuturnya.

Menurut dia, media yang kredibel memiliki peran edukatif
terhadap pemilih. Di era informasi yang dapat berasal dari berbagai sumber,
praktik jurnalisme yang berkualitas dapat menjadi sumber informasi yang dapat
dipercaya.

Sambil mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam mengonsumsi
informasi, Wamenkominfo menekankan perlunya memeriksa keaslian dan kredibilitas
sumber berita. Dia menyoroti kemampuan media sebagai pengawas publik dalam
mengungkap pelanggaran pemilu, menjaga integritas, transparansi, dan
akuntabilitas proses pemilu.

Nezar Patria juga menyoroti peran media sebagai ruang
terbuka untuk publik menyuarakan pendapat, memberikan wadah kepada masyarakat
untuk menggunakan hak kebebasan berpendapat.

Dalam pelaksanaan perannya, Wamenkominfo menekankan
pentingnya mematuhi regulasi dan pedoman penyelenggaraan media selama pemilu.
Dia menekankan bahwa media harus bersifat netral dan memberikan kesempatan yang
sama, adil, dan seimbang bagi kandidat dan partai untuk kampanye, sesuai dengan
regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

"UU Pemilu tersebut mengamanatkan media massa cetak,
media daring, maupun media sosial agar memberikan kesempatan yang sama, adil,
dan berimbang dalam memuat wawancara, berita, maupun iklan kampanye pemilu bagi
seluruh peserta pemilu," tutur Wamen Nezar Patria.

Lantaran pemberitaan mengenai pemilu berpotensi menggiring
opini publik, kehati-hatian dalam menulis berita dan sikap kritis pembaca
sangat diperlukan ya. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Pandangan pribadi jurnalis dapat
memengaruhi isi pemberitaan, termasuk mengenai Pemilu. Karena itu, sudah
semestinya seorang jurnalis bersikap netral.

Nah, dalam mendukung netralitas media sebagai pilar
demokrasi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria mengemukakan
bahwa Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk mempromosikan netralias
media dalam Pemilu 2024. 

Kemenkominfo terus menyuarakan pentingnya netralitas media, dengan menyediakan informasi yang faktual, imparsial, dan menghindari pemberitaan yang mengedepankan sensasi. Untuk itu, orang-orang yang berkecimpung di bidang media harus mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wamenkominfo Dorong Netralitas Media dengan Ikuti Regulasi Pemilu

“Sama halnya dengan ruang fisik, pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna internet
Indonesia di ruang siber, seperti yang telah tertuang pada konstitusi
Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Pemerintah di Gedung
Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, perubahan tersebut memiliki signifikansi penting
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik di tingkat
nasional maupun global.

Menteri Budi Arie menyebutkan lima alasan pokok untuk
dilakukannya perubahan ini. Pertama, terdapat variasi penerapan
norma-norma pidana UU ITE di berbagai wilayah, yang dianggap multitafsir dan
berpotensi membatasi kebebasan pers serta kebebasan berpendapat.

Kedua, UU ITE yang berlaku saat ini dianggap belum
memberikan perlindungan optimal bagi pengguna internet Indonesia. Menkominfo
menyoroti pentingnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam
melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan psikis, sambil memastikan manfaat
yang besar dari penggunaan produk atau layanan digital jika digunakan dengan
bijak.

Ketiga, Menteri Budi Arie menekankan perlunya
pembangunan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Dengan
potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, perubahan UU ITE diharapkan dapat
memperkuat regulasi guna melindungi pengguna layanan digital dan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, Menkominfo menyoroti perkembangan layanan
sertifikasi elektronik seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik,
autentikasi situs web, dan identitas digital. Indonesia membutuhkan landasan
hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur kebijakan identitas digital serta
layanan sertifikasi elektronik lainnya.

Terakhir, Menteri Budi Arie menegaskan bahwa
perubahan UU ITE juga diperlukan untuk memperkuat aspek penegakan hukum.

Dia menyatakan perlunya penguatan kewenangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menyelidiki tindak pidana siber, khususnya
yang melibatkan rekening bank dan aset digital. 

“Dalam hal ini, PPNS di sektor informasi dan transaksi
elektronik (ITE) butuh kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara sistem
elektronik dalam melakukan pemutusan akses sementara terhadap rekening bank,
uang elektronik, dan/atau aset digital,” tegasnya.

Semoga nggak ada lagi pasal karet menyangkut HAM ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie
Setiadi mengumumkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah ini diambil untuk
membentuk ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil.

Menkominfo menegaskan bahwa perubahan tersebut mencerminkan tanggung jawab
pemerintah dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pengguna
internet di Indonesia, sejalan dengan konstitusi negara.

Menkominfo menegaskan, perubahan kedua UU ITE mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pengguna internet dan sesuai dengan konstitusi negara.