Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Secara sederhana, SAMAN adalah dashboard resmi yang memungkinkan pemerintah mengirim Surat Perintah Takedown langsung ke platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga X.

Ada tenggat waktu: - 4 jam untuk konten “mendesak”

- 24 jam untuk konten lain Kalau platform nggak patuh, ancamannya denda administratif hingga pemblokiran akses.

Dari sisi tujuan, sistem ini tampak mulia. Pemerintah tinggal menekan satu tombol, dan konten berbahaya bisa hilang sebelum sempat menyebar. Cepat, efektif, presisi.

Tapi masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya ada di definisi, pengawasan, dan potensi kekuasaan yang terlalu besar.

Istilah 'Meresahkan Masyarakat' yang Kabur

Dalam indeks urgensi konten yang digunakan SAMAN, ada kategori bernama “mendesak (konten meresahkan masyarakat)”. Istilah ini sangat lentur. Apa definisi meresahkan? Siapa yang menentukan? Apa tolok ukurnya? Apakah kritik terhadap pejabat bisa dianggap “meresahkan masyarakat”? Apakah liputan investigatif tentang kebijakan bermasalah bisa masuk kategori “mendesak”?

Ironisnya, dalam tabel urgensi itu, judi justru dikategorikan nggak mendesak.

Sementara “meresahkan masyarakat” yang definisinya kabur justru masuk prioritas tinggi.

Tanpa pengawasan independen, SAMAN bisa menjadi alat untuk: - Menghapus kritik publik

- Menurunkan karya edukasi yang dianggap “sensitif”

- Mengontrol isu politik tertentu menjelang momentum penting Ini bukan kekhawatiran kosong, Gez.

Banyak negara lain mulai dari India hingga Turki mengalami masalah serupa ketika pemerintah memiliki tombol takedown yang dapat dipakai tanpa transparansi.

Diperlukan Transparansi dan Akuntabilitas

Di banyak negara, mekanisme penghapusan konten selalu diawasi lembaga independen, dilengkapi laporan publik berkala, hingga prosedur banding bagi warganet. Prinsipnya jelas: kekuatan untuk menghapus konten harus sebanding dengan mekanisme pengawasannya. Sayangnya, hingga kini publik belum mengetahui: - Siapa yang menilai sebuah konten “mendesak”?

- Apakah ada proses verifikasi berlapis?- Adakah laporan transparansi yang bisa diakses publik?

- Bagaimana mekanisme keberatan jika konten diturunkan secara nggak tepat? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, SAMAN bisa menjadi pisau bermata dua: melindungi sekaligus membungkam.

SAMAN memang bisa jadi alat penting untuk memberantas konten berbahaya. Tapi ia juga bisa berubah menjadi ancaman jika nggak diawasi. Ruang digital yang aman hanya bisa tercipta jika kebijakan digital dibuat terbuka, transparan, dan akuntabel. Karena pada akhirnya, perlindungan nggak boleh berubah menjadi pembungkaman.

Kita harus mengakui bahwa kita butuh ruang digital yang aman, tapi tentunya tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Betul kan, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05

Inibaru.id - Kamu pernah membayangkan sebuah sistem digital yang bisa membuat kontenmu lenyap hanya dalam hitungan jam? Diam-diam, Indonesia kini punya mekanisme itu, lo. Namanya SAMAN alias Sistem Kepatuhan Moderasi Konten milik Kominfo/Komdigi.

Sekilas, sistem ini terdengar seperti upaya serius negara melawan judi online, pornografi, atau eksploitasi anak. Tapi seperti banyak kebijakan digital lain, persoalannya muncul saat prosesnya gelap dan publik nggak tahu bagaimana keputusan dibuat.

Sistem SAMAN dari Kominfo memungkinkan pemerintah menurunkan konten dalam hitungan jam. Cepat dan efisien, memang. Tapi tanpa definisi yang jelas dan pengawasan independen, publik justru harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya.

SAMAN; Tombol Baru Pemerintah untuk Menghapus Konten, Efektif atau Berbahaya?

Kabar terkait dengan sistem EWS yang akan ditayangkan di televisi ini diungkap oleh Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo Marvels Parsaroan Situmorang. Menurutnya, sistem ini bisa terwujud berkat program Analog Switch Off (ASO) alias membuat tv di Indonesia hanya bisa menerima siaran digital.

Buat kamu yang belum tahu, sebelumnya peringatan dini disebarkan dengan SMS Blast. Meski bisa menyebarkan informasi ke banyak orang dengan cepat, masalahnya nggak semua orang di Indonesia memegang ponsel. Kaum lansia misalnya, banyak yang bahkan tetap nggak memainkannya.&nbsp;

Hal ini berbeda dengan televisi yang masih ditonton banyak orang. Setidaknya, dengan menyiarkannya di televisi, orang-orang yang nggak terjangkau SMS Blast bisa mendapatkan peringatan serupa saat menonton televisi dan bisa segera menyelamatkan diri deh.

"Jadi sistem EWS-nya memang kita kembangkan seiring dengan penggunaan TV digital. Jadi nantinya peringatan nggak hanya elwat SMS, melainkan juga lewat TV," ungkap Marvel dinukil dari Detik, Jumat (2/8/2024).

O ya, sebelumnya pemerintah memang mendapatkan hibah berupa alat peringatan dini penyiaran dari pemerintah Jepang bernama Disaster Prevention Information System (DPIS). Sejauh ini, alat ini masih diuji tim ahli sebelum benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.&nbsp;

Nah, sebelum sistem ini akhirnya bisa diterapkan di Indonesia dengan cara yang tepat, Kominfo pun memilih untuk menyiarkan peringatan dini bencana di TV digital atau TV biasa yang sudah memakai set top box (STB). Rencananya, sistem ini akan mulai diperkenalkan September 2024 nanti.

Yap, meski belum sempurna, setidaknya sistem peringatan dini di televisi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan cincin api dunia yang rawan bencana alam. Kita tunggu seperti apa implementasinya ya, Millens.&nbsp;(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id - Masih ingat nggak sistem peringatan dini bencana alias Early Warning System (EWS) di Jepang yang sangat maju sampai-sampai bisa memberitahukan informasi tentang gempa yang akan datang beberapa detik kemudian? Kita di Indonesia mungkin belum mendapatkan teknologi serupa. Tapi, setidaknya, perbaikan untuk mencapai ke arah sana sudah terlihat.

Jika di Jepang EWS langsung dikirimkan ke ponsel warganya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut sistem EWS di Indonesia akan disiarkan di televisi. Harapannya, jika terjadi bencana, warga Indonesia yang masih banyak menonton TV bisa segera menyelamatkan diri begitu melihat peringatan dini tersebut.

Jika sebelumnya sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) hanya lewat SMS Blast, kini Kominfo bakal menayangkannya di TV. Kapan ya sistem baru ini akan diterapkan?

Sistem Peringatan Dini Bencana Bakal Dimunculkan di TV!

Selain itu, Cinta Laura mengajak untuk mengurangi pemakaian air, seperti nggak mandi terlalu lama, sebagai upaya bersama dalam menjaga ketersediaan air.

“Selain itu, botol bekas atau sampah jangan dibuang sembarangan. Karena pada akhirnya, botol plastik tersebut mungkin akan sampai di sumber air yang dibutuhkan oleh orang-orang, dan akan mengontaminasi air yang mereka minum atau gunakan di keseharian mereka,” tambahnya.

Sebagai seorang yang aktif dalam berbagai aktivitas sosial, Cinta Laura juga mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan air.

World Water Forum ke-10 akan diselenggarakan di Bali pada 18–25 Mei 2024. Nah, sebagai bagian dari promosi acara tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan konser musik bertajuk "Yuk Ngabuburit Jelang World Water Forum ke-10" itu. 

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah dan dimeriahkan oleh penampilan musik dari Setia Band dan Dikta Wicaksono.

Semoga makin banyak generasi muda yang peduli krisis air bersih yang tengah terjadi ya, Millens. O ya, dari semua ajakannya Cinta Laura untuk menghemat air, mana nih yang sudah kamu lakukan? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan dan keberlanjutan air, artis Cinta Laura Kiehl telah dipilih sebagai Duta Komunikasi untuk World Water Forum ke-10. Penunjukan Cinta Laura sebagai duta komunikasi bertujuan untuk menarik perhatian generasi milenial dan Z dalam menyebarkan informasi terkait World Water Forum.

“Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam mengurangi polusi air. Semisal, jangan sampai membuang-buang air karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak punya akses ke air bersih yang layak,” jelas Cinta Laura pada acara Konser Musik bertajuk “Yuk Ngabuburit Jelang World Water Forum ke-10” di Anjungan Sarinah, Jakarta (27/3/2024).

Acara tersebut menjadi kesempatan pertamanya sebagai Duta Komunikasi World Water Forum ke-10 untuk berbicara di hadapan publik. Di hadapan hadirin, terutama generasi muda, Cinta Laura mengedukasi tentang tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga keberlanjutan air. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memilih produk sabun yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Artis Cinta Laura Kiehl ditunjuk sebagai Duta Komunikasi Wolrd Water Forum ke-10. Dalam kegiatan promosi acara tersebut, Cinta mengajak generasi muda untuk menggunakan air dengan penuh tanggung jawab.

Jadi Duta Komunikasi World Water Forum ke-10, Cinta Laura Edukasi Penggunaan Air

“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” tegasnya.

Kondisi ini telah menjadi perhatian sejak KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika yang menghasilkan Summit for Democracy Declaration, yang menekankan sembilan komitmen penting yang harus diantisipasi oleh negara-negara, termasuk perlindungan HAM, kebebasan pers, penegakan hukum, pencegahan korupsi, pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi, pemilu yang adil dan berkualitas, serta penanganan isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan.

Dalam KTT Demokrasi ke-3, yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum di 40 negara, perhatian pada negara-negara berkembang menjadi topik relevan dengan tema Democracy for Future Generations.

“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” tandas Wamenkominfo.

Wamen Nezar Patria juga membagikan pengalaman Indonesia dalam Pemilu yang baru saja dilaksanakan. Dia mencatat bahwa di tengah kemajuan teknologi, tantangan utama adalah disinformasi, terutama dengan munculnya konten deepfake yang menampilkan gambar berkualitas tinggi.

Namun, hasil dari Kampanye Pemilu Damai 2024 dan peningkatan literasi digital nasional telah berhasil mengurangi persebaran konten hoaks terkait pemilu. Wamenkominfo menyatakan penurunan signifikan dalam jumlah konten hoaks pada Pemilu 2024, menunjukkan keberhasilan langkah-langkah yang telah diambil dalam menanggulangi disinformasi.

Rangkaian KTT Demokrasi ke-3 yang diselenggarakan di Korea Selatan pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2024 dihadiri oleh Wamenkominfo Nezar Patria bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Kecerdasan dan kebijakan dalam menanggapi informasi yang disebarkan jalur digital memang diperlukan. Hm, menurutmu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan di era digital , Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Masuk ke era digital bukan berarti tanpa masalah. Negara berkembang pun seperti Indonesia nggak lepas dari masalah di zaman serba digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyuarakan kesadaran akan tantangan besar yang dihadapi negara-negara berkembang di era digital, terutama terkait dengan perang melawan disinformasi seperti hoaks, perundungan daring, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Dalam High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (19/3/2024), Wamen Nezar Patria menggarisbawahi pentingnya penanganan tantangan ini secara holistik, khususnya sesuai dengan konteks negara Selatan-Selatan.

Di era digital, negara berkembang menghadapi tantangan serius. Tantangan itu berupa hoaks, ujaran kebencian, perundungan, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Deretan Tantangan Negara Berkembang di Era Digital

Boentaran menggarisbawahi bahwa kesadaran pengguna terhadap sistem informasi merupakan hal kritis yang harus selalu diperhatikan. Dia menjelaskan bahwa peran sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini sangatlah vital.

“Titik lemah dari keamanan informasi bukan pada aspek infrastruktur, tetapi titik terlemah pada mata rantai terendah, mulai dari kesadaran kita. Jadi, seberapa kuat kita membangun, kalau kesadaran kita rendah, di situlah celah keamanan terjadi,” bebernya, saat Rapat Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, di Hotel Kesambi Hijau, Semarang, Senin (26/2/2024).

Menurut Boentaran, celah keamanan informasi dapat menjadi ancaman serius yang dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Boentaran menekankan bahwa dalam implementasi SPBE, pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap aspek keamanan informasi dan persandian. Dia menjelaskan bahwa aspek-aspek seperti penjaminan kerahasiaan, keutuhan data, ketersediaan data, keaslian data, dan ketiadaan penyangkalan harus dipertimbangkan dengan saksama.

Suharyono, seorang Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa pengelolaan keamanan informasi dan persandian harus dilakukan secara terukur dan terstruktur, dengan menekankan pentingnya indikator kinerja dan langkah-langkah yang terarah.

Dadang Somantri, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyoroti tiga poin krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian, termasuk keterbatasan kapasitas SDM, optimalisasi peran dan fungsi lembaga persandian, serta peningkatan tata kelola keamanan informasi dan persandian.

Dia juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk terus meyakinkan kepala daerah akan pentingnya keamanan informasi dan persandian.

Moch Faizin, yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya kesadaran akan keamanan informasi dan sinergi dalam penyelenggaraan persandian antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dia menyoroti pentingnya pemahaman kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi semua pengguna.

“Poin penting di dalam sinergitas persandian dan keamanan informasi, antara lain pentingnya kita untuk pemahaman kebijakan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, kita membangun kesadaran atas pentingnya keamanan informasi (Information Security Awareness) pada seluruh pengguna,” ujarnya.

Hm, hal terbaik sepertinya bukan cuma meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan informasi sensitifnya ya, tapi juga memperkuat sistem pertahanan keamanan. Setuju, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Kesadaran akan keamanan informasi menjadi kunci penting dalam menjaga integritas sistem. Hal tersebut disampaikan Sri Boentaran Darmo K, seorang Ahli Muda di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara.

Boentaran menegaskan bahwa titik lemah dalam keamanan informasi bukanlah pada infrastruktur, melainkan pada penggunanya. Bahkan, sedikit kelalaian dari pengguna dapat membuka celah keamanan yang berpotensi merugikan.

Titik lemah dari keamanan informasi sebenarnya bukan berada pada infrastruktur, tetapi pada kesadaran pengguna. Jika kesadaran rendah, maka keamanan informasi bakal bocor.&nbsp;

Menjaga Keamanan Informasi; Kesadaran Pengguna Perlu Ditingkatkan

"Langkah ini diperlukan untuk memastikan disrupsi digital tidak menggerus keberlangsungan pelaku industri, namun justru menguatkan," katanya dalam acara Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital di Hotel Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Pengaturan publisher rights tersebut akan segera disahkan oleh pemerintah.&nbsp;Dia juga menyoroti masa transisi enam bulan setelah pengesahan regulasi publisher rights, di mana komite dan proses bisnis yang akan dijalankan diharapkan dapat terbentuk dalam waktu tersebut. 

"Saya merasa enam bulan bukan waktu yang lama, sehingga harus betul-betul bekerja cepat dan tepat," tandasnya.

Selain itu, Menteri Budi Arie mendorong penerapan regulasi publisher rights diikuti dengan inovasi dari industri pers nasional. Dia berharap upaya ini akan menghasilkan masa depan industri pers yang lebih optimis, lincah, dan adaptif. 

"Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme, industri pers yang agile dan adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," tambahnya.

Semoga dengan peraturan ini, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global tersebut ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk industri pers nasional melalui pengaturan Publisher Rights. Kebijakan ini, yang akan diatur melalui Peraturan Presiden, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku industri pers nasional dengan perusahaan platform digital, serta mencegah tergerusnya industri pers oleh disrupsi digital.

Menurut Menteri Budi Arie, langkah afirmatif ini penting untuk memastikan keberlangsungan industri pers dalam menghadapi tantangan disrupsi digital. 

Pemerintah bakal segera mengesahkan Perpres Publisher Right. Nantinya, platform seperti Google, Instagram, X, dan lainnya harus memberikan nilai ekonomi atau timbal balik atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri pers nasional.&nbsp;

Dukung Industri Pers Nasional, Publisher Right Bakal Diberlakukan

“Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo,
KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah
menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk
dieksekusi agar sesuai dengan target,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Laporan
9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual
dari Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Menteri Budi Arie menekankan pentingnya memperhatikan aspek
regulasi dalam penerapan Digital ID, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta
Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita
akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai
SPBE,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, kehadiran Digital ID akan memberikan
nilai tambah dalam meningkatkan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan
kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.

“Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan
standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada
regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan,”
jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah meminta kepada kementerian dan
lembaga terkait untuk segera mengimplementasikan Digital ID.

"Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri,
Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID
paling lambat akhir Februari 2024,” tutur Menkomarves Luhut Binsar
Pandjaitan&nbsp; 

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Dalam Negeri, dan Peruri, penerapan Digital ID juga melibatkan Kementerian
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan,
Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Wah banyak banget ya?

Semoga semua persiapan ini cepat rampung sehingga kita bisa segera menikmati kepraktisannya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Pemerintah telah mengalokasikan sumber
daya untuk mewujudkan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau yang
dikenal dengan Digital ID. Persiapan program digitalisasi dokumen kependudukan
tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan
bahwa kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan secara
bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menteri&nbsp;Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa kesiapan teknis mengenai implementasi Digital ID bakal rampung bulan ini.

Februari 2024, Persiapan Digital ID Rampung

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa teknologi seperti
Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing menggunakan pengolahan data
berbasis logika matematika (data analytics) dalam prosesnya.

Tentang Bahasa Inggris, Wamenkominfo menegaskan bahwa
penguasaan Bahasa Inggris membuka akses ke berbagai pengetahuan baru, mendukung
literasi digital, dan memberikan dukungan dalam kegiatan usaha, terutama di
bidang pemasaran dan komunikasi digital.

Dia mengapresiasi Universitas Logistik dan Bisnis
Internasional (ULBI) atas upayanya dalam meningkatkan minat dan kemampuan
masyarakat dalam studi Matematika dan Bahasa Inggris. 

"Semoga upaya ini dapat memantik tidak hanya inisiatif
serupa, tapi juga menumbuhkan talenta – talenta digital yang tangguh dan turut
terlibat dalam pengembangan ekosistem digital bangsa," harapnya. 

Terakhir, Wamenkominfo Nezar Patria memberikan pengingat
kepada peserta olimpiade, khususnya generasi muda, untuk senantiasa
mengembangkan inovasi dan melihat perubahan sebagai peluang. Dia menekankan
perlunya menyikapi berbagai disrupsi dan inovasi sebagai peluang dengan terus
meningkatkan kecakapan digital, bukan sebagai ancaman.

Hm, kamu setuju nggak kalau kedua ilmu itu harus dikuasai di
masa kini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Wakil Menteri Komunikasi dan
Informatika, Nezar Patria mendorong generasi muda Indonesia untuk memahami
Matematika dan Bahasa Inggris sebagai kunci penting dalam perkembangan
teknologi di era transformasi digital. Dia menekankan pentingnya penguasaan kedua
ilmu tersebut sebagai landasan untuk membentuk bakat digital nasional.

"Selain Matematika, Bahasa Inggris juga memegang
peranan krusial di era teknologi digital global," ujarnya dalam sambutan
Penyerahan Hadiah National Math &amp; English Olympiad ULBI di Bandung, Kamis
(11/1/2024).

Wamen Nezar Patria menjelaskan bahwa Matematika memiliki
peranan penting dalam logika, operasi, dan simbol matematika yang menjadi dasar
dari programming, coding, serta pengembangan algoritma dalam teknologi digital.
Metode Modeling, Simulation, and Organization (MSO) matematika juga
dimanfaatkan untuk pengolahan data pada teknologi digital, termasuk dalam
prediksi polusi udara dan pemrosesan gambar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mendorong anak muda Indonesia menguasai dua ilmu agar menjadi talenta digital nasional. Kedua ilmu tersebut adalah matematika dan Bahasa Inggris.

Dua Ilmu yang Wajib Dikuasai di Zaman Serba-digital

Namun, Menkominfo juga memberi peringatan bahwa penyebaran
informasi yang masif di ruang digital membawa tantangan baru, terutama dalam
bentuk kekacauan informasi seperti malinformasi, disinformasi, dan
misinformasi. 

"Sebanyak 62 persen pengguna internet di tingkat global
pernah melihat informasi bohong di media sosial atau kanal berita daring,"
tegasnya.

Menteri Budi Arie memberikan apresiasi terhadap kehadiran
situs web arina.id sebagai kanal informasi khas keislaman dengan gaya populer
yang tetap mengutamakan substansi.

"Sesuai dengan slogannya 'memberi arah, menebar
rahmah', hadirnya website arina.id diharapkan dapat menjadi tambahan referensi
informasi terpercaya bagi masyarakat, yang mengedepankan nilai kemanusiaan,
perdamaian, dan kasih sayang bagi seluruh umat," ungkapnya.

Menkominfo juga menghargai peran arina.id dalam membuka
jalur partisipasi masyarakat dalam memproduksi konten melalui user generated
content.

"Dengan demikian, prinsip akurasi dan keberimbangan dapat tetap
diutamakan dalam kemerdekaan berpendapat dan berekspresi," tandasnya.

Menteri Budi Arie berharap bahwa peluncuran portal arina.id
dapat membentuk ruang digital yang sehat dengan menyajikan informasi aktual,
faktual, dan mencerahkan. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas dan Direktur arina.id, Ishaq Zubaedi Raqib.

Pemberitaan di media digital memang sangat masif. Karena itu, kejelian dan kehati-hatian dalam mencari informasi sangat diperlukan. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Ruang digital telah menjadi sumber utama
informasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menekankan bahwa
meskipun ruang digital memiliki keunggulan dalam penyebaran informasi,
pengelolaannya harus tetap sesuai dengan undang-undang dan kode etik jurnalisme
yang berlaku.

Pada pernyataannya saat meresmikan peluncuran Portal Berita arina.id
di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/12/2023)
malam, Menteri Budi Ari mengungkapkan bahwa popularitas media daring mencapai
84 persen dan media sosial mencapai 65 persen pada tahun ini. Kecepatan
diseminasi informasi, kemudahan akses, dan keberagaman bentuk konten menjadi
faktor utama yang terus meningkatkan popularitas media daring dan media sosial.

Penyebaran informasi yang kini masif di ruang digital membawa tantangan baru, terutama dalam bentuk kekacauan informasi seperti malinformasi, disinformasi, dan misinformasi. Karena itu, para pelaku media daring perlu mengedepankan berita berimbang dan sesuai undang-undang.