Beda dengan pendapat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada 17 Februari 2025 lalu yang memberikan tanggapan sinis terhadap tagar tersebut, bahkan meminta orang yang pergi ke luar negeri untuk nggak balik lagi ke Indonesia, Abdul Kadir Karding justru menganggap inisiatif warga yang pengin mencari kerja ke luar negeri sebagai hal yang bagus.

Alasannya, dia menyadari jika lapangan kerja di dalam negeri masih seret. Jadi, dia nggak mempermasalahkan jika warga, khususnya anak muda, melirik peluang kerja di luar negeri.

Ajakan ini ia sampaikan dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025). Di hadapan para mahasiswa, Karding menyampaikan data bahwa hampir satu juta warga Jawa Tengah belum terserap ke dunia kerja.

“Mahasiswa ini calon pengangguran. Daripada menunggu lama dan stres karena susah cari kerja, mending segera siapkan diri kerja ke luar negeri. Yang resmi dan aman, tentu saja,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (26/5).

Karding juga menyebut data nasional yang mengungkap ada lebih dari 70 juta warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetap. Di tengah kondisi semacam itu, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang punya keterampilan,  bisa jadi solusi nyata.

“Bukan sekadar alternatif, ini bisa jadi pilihan utama,” tegasnya.

Saat salah seorang peserta sempat mengajukan pertanyaan tentang soal minimnya lapangan kerja di dalam negeri, Karding menjawab secara blak-blakan disertai dengan kelakar.&nbsp;

“Kalau itu urusannya Menaker. Saya fokus kirim orang ke luar negeri,” katanya, disambut tawa hadirin.

Tugas Kementerian P2MI, lanjutnya, adalah memastikan jalur kerja ke luar negeri berjalan legal, aman, dan menjanjikan. Dia bahkan menyebut kerja di luar negeri bisa menjadi batu loncatan membangun karier internasional.

Menariknya, mencari kerja ke luar negeri bagi Karding nggak sekadar bicara soal ekonomi. Dia menyinggung pula aspek geopolitik dan pengaruh budaya.

“Sekarang dunia dikuasai bukan dengan senjata, tapi ide dan pengaruh. Lihat Korea Selatan dengan K-Pop-nya. Kita bisa seperti itu. Kirim PMI yang punya skill dan karakter Indonesia, biar nilai-nilai kita menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Dia bahkan meyakini bahwa lewat jalur ini, bukan tak mungkin orang Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara lain, sebagaimana Perdana Menteri Inggris saat ini berasal dari etnis India.

“Kenapa enggak? Kalau kita siapkan SDM sejak sekarang, kirim yang terbaik ke dunia, suatu hari kita juga bisa punya orang Indonesia jadi pemimpin dunia,” tutupnya penuh semangat.

Jadi, buat kamu yang masih ragu kerja ke luar negeri, mungkin sudah saatnya mulai mempertimbangkanya. Bukan lagi sekadar pilihan, layaknya kata pak menteri, mana tahu ini jadi penghidupan utama menuju masa depan yang lebih cerah.

Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jumlah pengguna warganet di Indonesia yang menyuarakan tagar #KaburAjaDulu yang bermakna mencari kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri masih sangat tinggi seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Tanah Air.

Hal ini ternyata mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Bukannya menanggapi dengan sinis, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding justru mendorong warga, khususnya anak muda, untuk nggak ragu mencari kerja di luar negeri. Apa alasannya, ya?

Dukung Generasi Muda Kerja di Luar Negeri, Abdul Kadir Karding: Asalkan Legal!

"Rumah singgah ini bagian dari janji pelayanan pemerintah. Seluruh fasilitas yang kami sediakan dapat dipakai gratis oleh yang ber-KTP Temanggung. Jika kamar kosong, silakan pakai; cukup koordinasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kontak rumah singgah yang standby 24 jam,” ujar Kepala Dinas Sosial Heri Kardono, Rabu (25/6/2025).

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, lo; mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, air minum, hingga alat kebersihan. Rumah singgah di Yogyakarta punya empat kamar yang bisa menampung sekitar 10 orang, sedangkan di Semarang tersedia tujuh kamar.

Soal pendanaan, untuk saat ini masih menggunakan skema kolaborasi antara APBD Kabupaten Temanggung dan Baznas. Namun, ke depannya, Pemkab ingin mengembangkan layanan ini jadi lebih mandiri dan permanen.

Respons masyarakat pun positif. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Temanggung, Muhammad Arifin, menyebut program ini sangat membantu warganya, terutama mereka yang sedang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit besar. Dia bahkan sudah datang langsung ke lokasi rumah singgah agar bisa memberikan informasi yang tepat ke warganya.

“Kami para kepala desa sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pemkab Temanggung. Rumah singgah ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat rentan atau keluarga pasien yang sedang dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak semua warga mampu menginap di hotel atau wisma,” ujar Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya fasilitas ini bagi pasien penyakit kronis seperti kanker yang harus bolak-balik rumah sakit.

“Biaya pengobatan saja sudah berat, belum lagi akomodasi. Rumah singgah ini sangat membantu. Harapannya, ke depan fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan, termasuk adanya pendamping atau petugas yang bisa mengarahkan warga ke rumah sakit tujuan,” tambahnya.

Arifin mengaku sudah mulai menyebarkan informasi soal rumah singgah ini ke masyarakat, mulai dari grup WhatsApp desa hingga saat kumpul-kumpul di lapangan. Dia berharap, nggak ada lagi warga Temanggung yang kebingungan saat harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar kota.

“Saya sendiri sudah datang langsung ke rumah singgah di Jogja dan Semarang, supaya kalau ada warga bertanya saya bisa arahkan. Jangan sampai ada warga Temanggung yang butuh tapi tidak tahu informasinya,” tegasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pun terus mendorong para kepala desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rumah singgah ini. Nggak cuma tempat tinggal sementara, tapi jadi wujud nyata pelayanan publik yang adil dan merata untuk seluruh warga.

Ikut lega ya dengan keberadaan rumah singgah untuk warga Temanggung ini, Millens. Mereka jadi nggak merasa sendirian saat butuh tempat singgah di kota orang. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Warga Temanggung yang tengah berjuang mendapatkan layanan kesehatan di luar kota kini punya tempat bernaung yang nyaman. Pemkab Temanggung resmi membuka rumah singgah gratis di dua kota besar, yakni Semarang dan Yogyakarta.

Rumah singgah ini bisa dimanfaatkan warga Temanggung yang tengah dirujuk ke rumah sakit besar atau yang tengah berada di luar kota dan butuh tempat istirahat sementara.

Program ini hadir berkat kerja sama apik antara Dinas Sosial Temanggung dan Baznas. Nggak main-main, rumah singgah tersebut jadi bukti konkret bahwa visi dan misi Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadia Muna soal pelayanan sosial yang inklusif bukan cuma janji manis.

Warga Temanggung kini nggak perlu bingung cari tempat tinggal sementara saat harus berobat ke Semarang atau Yogyakarta, karena sudah ada rumah singgah gratis yang disediakan pemkab setempat.

Rumah Singgah Gratis; Bukti Cinta Pemkab Temanggung untuk Warganya

Masuknya genangan rob kini nggak hanya merambah ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang hari dan kian parah pada malamnya, dengan ketinggian air bisa mencapai 50 sentimer. 


Ahli tata kota Undip Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah. 


“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang telah dikerjakan pemerintah pusat ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027. 


“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” terangnya. 


Lebih lanjut, Wiwandari mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian dari penanganan jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah. 


Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim. Menurut Wiwandari, program ini penting dilakukan, mengingat laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.


“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga di tengah permukiman warga. 


Selain itu, Pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.


Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 kilometer yang teranggarkan sebesar Rp10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan&nbsp;giant sea wall&nbsp;(tanggul laut).&nbsp;

Pembangunan jalan tol ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.
Pekerjaan fisik jalan tol juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut. 


"Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain," terangnya.


Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Banjir rob yang terjadi di bilangan Sayung, Kabupaten Demak masih terus berlangsung. Pakar tata kota dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengungkapkan, banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa ditangani dengan cepat melalui pembangunan tanggul laut.

Sedikit informasi, saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

Banjir rob Sayung yang sudah nggak tertolong dan bikin susah masyarakat. Ahli Tata Kota Undip menyarankan tanggul laut sebagai solusi utama.

Darurat Rob Sayung, Pakar Tata Kota Undip: Tanggul Laut Satu-satunya Solusi!

"Dulu mikirnya paling latar yang tersedia di tempat foto KTP yang jadi penentu. Tapi saya pernah menemukan dua KTP dari kecamatan yang sama kok latarnya beda, lalu jadi kepikiran apa perbedaannya," ucapnya pada Jumat (27/6/2025).

Nah, ternyata, dugaan Farida memang benar. Perbedaan warna latar foto KTP ini bukan sekadar pilihan visual. Ada makna dan tujuan administratif di balik warna merah dan biru yang digunakan di dokumen kependudukan resmi tersebut.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid  menjelaskan bahwa warna latar pada foto KTP sengaja dibedakan berdasarkan tahun kelahiran pemiliknya. Singkatnya, ini bagian dari sistem identifikasi data kependudukan yang rapi dan sistematis.

Menurut Farid, warna biru digunakan untuk mereka yang lahir di tahun genap seperti 1990, 1992, 1994, dan seterusnya. Sementara itu, warna merah dipakai untuk pemilik KTP yang lahir di tahun ganjil, misalnya 1991, 1993, 1995, dan sebagainya.

“Untuk latar belakang biru di KTP-el disesuaikan tahun lahir genap. Sedangkan latar belakang merah di KTP-el disesuaikan tahun lahir ganjil,” ujar Farid sebagaimana dinukil dari Kompas, Sabtu (21/6/2025).

Jadi, bukan karena suka-suka petugas atau tempat cetak KTP ya? Ada alasan fungsional di baliknya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi data kependudukan, terutama ketika data perlu diurutkan atau dicocokkan dalam sistem secara cepat.

Lebih lanjut, Farid juga menyebutkan bahwa selain dua warna itu, Disdukcapil menerbitkan KTP dengan latar belakang oranye untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Warna ini sekaligus membedakan KTP WNA dari milik WNI secara visual.

Kalau kamu baru sadar sekarang, coba deh cek lagi KTP-mu. Apakah kamu termasuk “tim merah” atau “tim biru”? Kalau ada teman WNA yang juga punya KTP, barangkali kamu bisa melihat seperti apa KTP latar fotonya yang oranye itu.

Menarik juga, ya? Ternyata hal kecil seperti warna latar foto di KTP pun ada fungsinya. Bukan sekadar gaya, tapi strategi administrasi yang simpel tapi efektif, Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sering melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan Tes Bahasa Inggris di sebuah institusi pendidikan di Kota Semarang bikin Farida menyadari ada hal unik, yaitu warna latar foto di KTP ada dua, tepatnya merah dan biru.

Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi, lambat laun, dia kepikiran apakah perbedaan latar warna foto KTP ini ada maknanya.

Bukan asal-asalan, ternyata ada makna warna latar foto di KTP yang biasanya merah dan biru. Apa ya maknanya?

Mengapa Foto KTP Berlatar Merah atau Biru? Ini Penjelasan Dukcapil!&nbsp;

 Dalam arak-arakan itu, dua siwur pusaka atau gayung sakral dibawa dengan penuh penghormatan. Masing-masing berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan nantinya digunakan untuk menyucikan empat kendi pusaka (enceh) di kompleks Makam Raja-raja Mataram Islam.

Nggak hanya itu, kirab tahun ini juga terasa lebih sakral karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan awal Tahun Baru Hijriah. Bahkan, Keraton Surakarta turut menyumbangkan dua pusaka tambahan: Tombak Kyai Agyo Budaya dan Teken Kyai Nogo Sari, sebagai simbol kekuatan menjaga budaya dan pegangan hidup.

“Kirab ini bukan semata-mata parade budaya. Di balik siwur, tombak, dan tongkat itu tersimpan filosofi luhur,” terang Widodo Supranoto, tokoh budaya dari Forum Cinta Budaya Bangsa sebagaimana dinukil dari Radarjogja, Jumat (27/6/2025).

Dia juga menambahkan, siwur yang diarak dalam tradisi ini lebih dari sekadar alat menyiram air, melainkan lambang kehidupan dan keharmonisan .

Sehari setelahnya, pada Jumat 27 Juni pagi, digelar puncak acara Nguras Enceh alias pembersihan empat gentong pusaka peninggalan Sultan Agung, pendiri Makam Imogiri. Enceh-enceh ini diyakini berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat: Aceh, Palembang, Siam (Thailand), dan Turki (Utsmaniyah). Air lama dalam kendi dikuras dan diganti dengan air baru yang dicampur air zam zam, lalu didoakan dalam suasana penuh haru.

Air bekas cucian enceh itu bahkan dipercaya membawa keberkahan. Makanya, nggak sedikit warga yang datang dari luar daerah seperti Kota Magelang, Muntilan, hingga Wonosobo. Mereka berlomba mendapatkan percikan air suci, yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan ketenangan batin.

Ketua Paguyuban Bregada Rakyat DIY Nur Sukiyo menyebut bahwa meskipun pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, esensi budayanya tetap kuat. “Justru dari kesederhanaan itu kita bisa menangkap nilai kebersamaan dan spiritualitasnya,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Jogjaprov, Jumat (27/6) .

Bisa dibilang, tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh bukan hanya soal budaya, tetapi juga refleksi batin. Ia mengajarkan masyarakat untuk merawat pusaka, menyucikan hati, sekaligus melawat sejarah. Semoga saja, kita bisa ikut serta dalam pelestarian tradisi yang sangat unik ini, ya, Millens di kemudian hari? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, ada satu tradisi yang tetap kokoh berdiri di kaki perbukitan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap awal bulan Sura yang juga menandai Tahun Baru Jawa, masyarakat setempat bersama perwakilan dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta berkumpul dalam suasana khidmat untuk menggelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh, dua ritual budaya yang tak sekadar simbol, melainkan napas panjang dari warisan spiritual Mataram Islam.

Tahun ini, prosesi Kirab Ngarak Siwur berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sejak pukul 13.00 WIB. Ratusan peserta, dari abdi dalem hingga warga biasa, berjalan bersama dari Kantor Kapanewon Imogiri menuju Terminal Pajimatan.

Pada Kamis (26/6/2025) dan Jumat (27/6/2025), digelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ya keseruan dari tradisi ini?

Menilik Tradisi di Setiap Pergantian Tahun Jawa: Ngarak Siwur dan Nguras Enceh

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha, saat agenda koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di NTT, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, transformasi kesehatan bukan sekadar bangun gedung atau fasilitas, tapi juga sistem yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

“Dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan 2025–2029, kami menempatkan ‘Kesehatan untuk Semua’ sebagai sasaran utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Kunta.

Dia membeberkan, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) punya enam sasaran utama, mulai dari peningkatan gizi, pengendalian penyakit, hingga teknologi kesehatan yang lebih maju.

NTT dinilainya sebagai salah satu daerah yang dinilai perlu perhatian khusus. Strategi pembangunannya mencakup penguatan layanan kesehatan dasar dan lanjutan, percepatan penurunan stunting, penanggulangan penyakit tropis, hingga perbaikan kesejahteraan tenaga medis.

Namun, Kunta menyoroti bahwa realisasi dana non-fisik kesehatan di NTT masih tergolong rendah, yakni baru sekitar 59,7 persen. Ini harus jadi perhatian agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Adapun dukungan pendanaan juga datang dari program Indonesia Health System Strengthening (IHSS) sebesar Rp63,5 triliun. Dana ini akan memperkuat layanan primer, rujukan, dan laboratorium secara bertahap hingga 2029 lewat program SOPHI, SHIHREN, dan InPULS.

Sementara itu, Presiden RI bahkan telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Arahnya jelas: sinergi pusat dan daerah mutlak dibutuhkan demi percepatan layanan kesehatan.

“Keberhasilan transformasi kesehatan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, dari pusat hingga daerah. Pemerintah daerah harus memastikan indikator RIBK masuk ke dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah,” lanjut Kunta.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi arahan tersebut. Dia menyebut, pendekatan pembangunan kesehatan di daerahnya nggak bisa disamakan dengan Jakarta.

“Forum ini adalah ruang kolaborasi strategis untuk memperkuat arah pembangunan kesehatan yang tidak bisa disamakan dengan Jakarta. Di NTT, pendekatannya harus variatif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Dia ingin ada anggota keluarga di setiap rumah yang bisa menjadi pendukung kerja tenaga medis, terutama untuk pemantauan ibu hamil dan menyusui.

“Visi kami jelas. Sehat dulu, baru bisa cerdas, maju, dan sejahtera. Sehat adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan di NTT,” tegasnya.

Gubernur Emanuel menambahkan, penting untuk menyelaraskan program pusat dengan anggaran daerah. Dia berharap diskusi ini bisa jadi bahan evaluasi dan penyusunan program 2026 yang lebih menyentuh desa.

“Forum ini jadi ruang evaluasi bersama. Kami bahas program yang berjalan, kendala anggaran, dan menyiapkan rencana untuk 2026. Kami ingin program pusat tidak hanya sampai di provinsi, tapi benar-benar bisa menjangkau desa-desa di NTT,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak semua pihak membangun ekosistem kesehatan yang solid dari desa hingga pusat.

“Ayo bangun ekosistem yang tangguh dari desa sampai ke pusat. Kita pastikan sinergi antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat bisa kita kerjakan dengan baik. Tuhan menolong kita dalam menangani stunting, kematian ibu dan anak, dan penyakit-penyakit menular berbahaya lainnya,” pungkasnya.

Dengan sinergi dari pusat hingga desa, harapan membaiknya layanan kesehatan di NTT bukan sekadar wacana. Tinggal bagaimana semua pihak menjaga komitmen agar setiap program benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat paling pinggiran. Sebab, sehat bukan hanya hak, tapi juga kunci masa depan. Gimana menurutmu, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali jadi perhatian pemerintah pusat. Kali ini, giliran sektor kesehatan yang diprioritaskan lewat percepatan transformasi layanan agar lebih merata, tangguh, dan inklusif.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa wilayah timur Indonesia ini masuk daftar penting dalam reformasi sistem kesehatan nasional.

NTT jadi sorotan utama pemerintah dalam transformasi layanan kesehatan nasional. Pemerintah pusat menyiapkan strategi khusus agar layanan kesehatan di wilayah timur ini makin inklusif dan berkelanjutan.

NTT Jadi Prioritas Transformasi Layanan Kesehatan, Ini Komitmen Pemerintah

Dia menekankan bahwa sumpah dokter merupakan fondasi moral dan profesional dalam memberikan layanan kesehatan yang manusiawi.

Maka dari itu, perilaku menyimpang dari tenaga medis nggak hanya mencoreng nama profesi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat.

“Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, akan kami tindak lanjuti tidak hanya dari aspek etik, tapi juga aspek hukum dan legalitas,” ujarnya.

Prof Dante mencontohkan, dalam kasus sebelumnya, Kemenkes melalui Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) pernah memberikan sanksi tegas dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dokter cabul yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

“Ini adalah bentuk nyata dari sanksi tegas kami. Kalau STR dicabut, dia tidak bisa praktik lagi selamanya,” imbuhnya.

Dia menyayangkan masih adanya oknum tenaga medis yang menyalahgunakan profesinya. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan.

Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes berkomitmen memperkuat pendidikan etika medis melalui kerja sama dengan KKI, organisasi profesi, dan institusi pendidikan kedokteran.

Lebih lanjut, Prof Dante mengungkapkan bahwa seleksi calon dokter ke depan akan dilengkapi dengan tes kepribadian Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Tes ini bertujuan untuk mendeteksi potensi gangguan psikologis yang nggak sesuai dengan karakter profesi medis.

“Kalau hasilnya menunjukkan ada kelainan psikologis dan tidak cocok untuk profesi dokter, akan kami tolak meski nilai akademiknya bagus,” tegas Prof Dante.

Kasus pelecehan seksual oleh dokter cabul ini sangat memprihatinkan ya, Millens? Menurutmu, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan Kemenkes? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante Saksono Harbuwono memberikan pernyataan tegas terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Malang.

Dia menegaskan bahwa tindakan asusila yang tidak sesuai dengan etika dan profesionalisme kedokteran akan diproses secara serius oleh Kementerian Kesehatan dan aparat penegak hukum.

“Setiap kegiatan yang berada di dalam maupun di luar konteks layanan, jika tidak sesuai dengan etika, akan kami tindaklanjuti. Itu mencederai sumpah dokter,” tegas Prof Dante dalam pernyataannya.

Menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual di Malang, Wakil Menteri Kesehatan tegaskan, dokter cabul akan ditindak secara hukum dan bisa berujung pada pencabutan izin praktik.

Sanksi Tegas untuk Dokter Cabul, Wamenkes: STR Bisa Dicabut Permanen!

Saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis. Akibatnya, layanan kesehatan bagi penyakit katastropik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal belum merata.

Pemerintah menargetkan, dalam beberapa tahun ke depan setiap rumah sakit, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan, memiliki tenaga dokter spesialis yang cukup.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam acara Orientasi Pusat Peserta Didik PPDS Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) menegaskan, seleksi peserta dari daerah bertujuan memastikan mereka kembali mengabdi di wilayah asal, agar nggak perlu lagi ada rujukan ke kota besar.

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pemerintah juga membangun 66 rumah sakit baru di berbagai kabupaten/kota dengan fasilitas modern. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Menkes menekankan tantangan utamanya bukan hanya jumlah dokter spesialis, tapi juga distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, sistem pendidikan dokter spesialis kini lebih difokuskan pada kebutuhan daerah guna mempercepat penempatan tenaga medis di wilayah yang masih kekurangan.  

Selain meningkatkan jumlah dokter spesialis, pemerintah juga menjamin lingkungan pendidikan yang lebih profesional dan berbasis kompetensi.

Standar pendidikan dokter spesialis di Indonesia akan disesuaikan dengan standar internasional, termasuk pendampingan langsung dari konsulen tanpa membebani biaya pendidikan yang tinggi. Dengan skema ini, diharapkan semakin banyak dokter dari daerah yang dapat melanjutkan pendidikan spesialis dan kembali mengabdi tanpa hambatan biaya.  

Sebanyak 52 peserta didik PPDS yang baru memulai pendidikan akan mendalami berbagai bidang spesialisasi, seperti Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kesehatan Mata, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Ortopedi dan Traumatologi, serta Onkologi. Program ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan spesialis di seluruh Indonesia.  

Kementerian Kesehatan juga mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Keuangan (LPDP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, universitas, serta kolegium dalam menyukseskan program ini.

Dengan implementasi PPDS berbasis rumah sakit, sistem kesehatan nasional diharapkan semakin merata, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Semoga program ini sukses dan pasien bisa mendapatkan penanganan dengan semestinya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pemerintah masih terus berupaya mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia dengan mempercepat pendidikan dan penempatan tenaga medis di daerah yang masih kekurangan.

Sebanyak 52 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang baru memulai pendidikan berasal dari berbagai daerah dan diharapkan kembali mengabdi di wilayah asal setelah menyelesaikan studi.

Program ini bertujuan untuk memastikan tenaga medis kembali mengabdi ke daerah asal, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Demi Pemerataan Layanan Kesehatan, Indonesia Perlu Percepat Distribusi Dokter Spesialis

Sebagai langkah awal, Kementerian Kesehatan bersama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Vital Strategies, dan Yayasan Pure Earth Indonesia menginisiasi Surveilans Kadar Timbal Darah (SKTD) tahap pertama. Surveilans ini bertujuan memantau kadar timbal dalam darah anak secara nasional dengan menggunakan sampel yang representatif, mencakup wilayah luas, serta menyelidiki sumber paparan timbal di lingkungan rumah.  

Menurut data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) pada 2019, sekitar 8,2 juta anak Indonesia memiliki kadar timbal darah di atas 5 µg/dL, melebihi batas yang direkomendasikan WHO untuk intervensi kesehatan masyarakat. Meskipun sudah ada lebih dari 20 penelitian lokal terkait kadar timbal darah anak, sebagian besar masih terbatas pada wilayah tertentu dengan sampel kecil.  

Pelaksanaan Surveilans Kadar Timbal Darah

Program SKTD tahap pertama akan berlangsung pada Januari–Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan pengambilan sampel darah anak, serta pengumpulan sampel lingkungan seperti debu, tanah, air, dan barang sehari-hari untuk mengukur kandungan timbalnya.  

Epidemiolog Vital Strategies, Edwin Siswono, menyebutkan surveilans ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana kadar timbal dalam darah anak-anak Indonesia, serta mengetahui sumber utama pencemaran.&nbsp;

“Data juga dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi sumber utama timbal, serta untuk menyusun kebijakan dan program yang akan memperkuat kemampuan sistem kesehatan dalam melindungi anak-anak dari bahaya timbal,” ungkap Edwin.

Dr. Wahyu Pudji Nugraheni dari BRIN menambahkan, institusinya berperan sebagai peneliti utama dalam program SKTD ini. Dengan pengalaman risetnya, BRIN akan memastikan proses surveilans berlangsung maksimal untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk kebijakan strategis.  

Budi Susilorini, Direktur Yayasan Pure Earth Indonesia, menekankan pentingnya orang tua mengetahui sejak dini kadar timbal dalam darah anak dan sumber pencemar potensial. 

"Dengan identifikasi dini, orang tua dapat mengambil langkah untuk melindungi anak dari bahaya timbal dan memastikan tumbuh kembang mereka berjalan optimal,” ujar Budi.  

Melalui pelaksanaan SKTD ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pemantauan kadar timbal darah anak secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat, kebijakan pengendalian paparan timbal dapat dirancang lebih efektif, sehingga anak-anak Indonesia terlindungi dari bahaya timbal dan memiliki masa depan yang lebih sehat.

Paparan timbal pada anak memang nggak boleh diremahkan ya, Millens?&nbsp;Patut disayangkan nggak sih jika negara baru mengambil langkah awal untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya timbal?&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Paparan timbal memiliki dampak serius terhadap kesehatan anak-anak, seperti anemia, gangguan sistem imun, penurunan IQ, hingga gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai generasi penerus bangsa, perlindungan anak-anak dari bahaya timbal menjadi kebutuhan mendesak.

Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, melalui dr. Anas Ma’ruf, MKM, menegaskan pentingnya memulai langkah strategis dengan mengumpulkan data berkualitas tinggi guna memahami paparan timbal dan dampaknya terhadap kesehatan anak-anak di Indonesia. 

“Hal ini akan menjadi langkah awal yang penting menuju pencegahan paparan timbal yang efektif pada masa kanak-kanak bersamaan dengan pengurangan sumber timbal, penguatan sistem kesehatan, dan peningkatan kesadaran,” ujar dr. Anas di Jakarta, Jumat (13/12).  

Anak yang terpapar timbal bisa mengalami efek lebih serius ketimbang orang dewasa.

Langkah Awal Indonesia untuk Lindungi Anak dari Bahaya Timbal

Tugas pertama adalah melaksanakan program skrining kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat. Program ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat secara proaktif, bukan hanya fokus pada pengobatan bagi yang sudah sakit.

“Nomor satu yang harus diberesin di bulan November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup,” ujar Menkes di Jakarta, Senin (21/10).

Tugas kedua yang diberikan Presiden adalah mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat. "Kita akan membangun rumah sakit-rumah sakit di daerah tertinggal," tambahnya.

Tugas ketiga adalah penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC), di mana prevalensinya masih tinggi di Indonesia. Menkes Budi menegaskan, program penanganan TBC yang baru akan diluncurkan pada bulan Desember sebagai bentuk perhatian khusus Presiden terhadap penyakit ini.

“Untuk program TBC, kita buatkan programnya yang bagus. Cara kerjanya kita luncurkan di bulan Desember,” lanjutnya.

Selain tiga tugas tersebut, Budi juga diberi amanah untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia, yang menjadi salah satu isu krusial dalam pelayanan kesehatan.

Pelantikan Budi Gunadi Sadikin diumumkan pada Minggu (20/10) malam di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo juga menunjuk Prof. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, yang telah mendampingi Budi sejak 2020. Dengan penunjukkan ini, Menkes Budi dan Wamenkes Dante melanjutkan masa bakti mereka untuk periode kedua.

Budi Gunadi Sadikin kali pertama menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada Desember 2020, menggantikan Terawan Agus Putranto. Saat itu, dia diberi tugas utama menangani pandemi Covid-19 dan mereformasi sektor kesehatan. Menkes Budi pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya dan Wamenkes Dante.

Hm, karena Menkes Budi kembali bertugas, menurutmu program "impor" dokter asing yang kemarin jadi diterapkan, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Meski kementerian kesehatan di bawah Budi Gunadi Sadikin masih menyisakan banyak pekerjaan rumah hingga kontroversi, rupanya presiden baru kita Prabowo Subianto masih mempercayakan jabatan krusial ini padanya. Senin (21/10), dia kembali dilantik sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dalam kepemimpinannya kali ini, Presiden Prabowo memberikan tiga tugas khusus yang harus segera dijalankan di sektor kesehatan.

Budi Gunadi Sadikin resmi dilantik kembali sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam periode kepemimpinannya kali ini, Menkes Budi diberi tiga tugas utama.

Tiga Tugas Utama Menkes Budi dari Prabowo

“Alasan atau pertimbangan pimpinan Universitas Airlangga
dalam mengambil keputusan pemberhentian ini adalah kebijakan internal.
Tujuannya demi menerapkan tata kelola yang lebih baik sekaligus memperkuat
kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair,” terang Martha sebagaimana
dilansir dari Antara, Kamis
(4/7/2024).

Berbeda dengan keterangan pihak kampus yang memilih untuk
nggak mengungkap alasan pemberhentian tersebut, Budi Santoso justru secara
terang-terangan menguak penyebab pemberhentiannya adalah penolakan atas program
tersebut.

“Rektor kan pimpinan saya, dan saya ada perbedaan pendapat. Tapi,
kalau saya menyuarakan hati nurani, semua dokter saya pikir nggak akan rela jika
ada dokter asing,” ungkapnya.

Adapun penolakan terhadap program ini disuarakan Budi
Santoso pada Kamis (27/6). Setelah itu, pada Senin (1/7), dia dipanggil
Rektorat Unair untuk memberikan klarifikasi terkait dengan penolakan tersebut.
Barulah pada Rabu (3/7) pemberhentiannya dari FK Unair diketok palu.

Meski keputusan diambil oleh pihak Unair, tetap saja
keputusan pemberhentian Dekan FK Unair menyeret institusi kementerian Kesehatan
(Kemenkes) RI selaku pembuat kebijakan di bidang kesehatan di Tanah Air. Meski
begitu, pihak Kemenkes membantah keterlibatan dalam keputusan tersebut.

“Itu (pemberhentian Dekan FK Unair) adalah masalah internal
Unair. Kalau mau klarifikasi lebih lanjut alasannya, sebaiknya bertanya ke
pihak Rektorat Unair,” Ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebagaimana dinukil dari Antara, Rabu (3/7).

Asal kamu tahu, program dokter asing yang dimaksud sudah
diatur dalam UU Nomor 17 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, sudah ada
keterangan tentang persyaratan sekaligus batasan bagi tenaga medis sekaligus
tenaga kesehatan yang berstatus warga negara asing (WNA) yang pengin praktik di
Indonesia.

Kalau menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, program ini
sengaja dibuat untuk mendukung program lainnya, yaitu penyelamatan 12 ribu
nyawa bayi per tahun yang memiliki risiko besar meninggal di usia dini akibat kelainan
jantung bawaan. Keberadaan dokter atau nakes asing dianggap bisa menambah
kemampuan untuk menyelamatkan bayi-bayi tersebut karena selama ini dokter atau
nakes di Indonesia baru mampu melakukan operasi jantung sebanyak 6 ribu pasien
per tahun.

Cukup pelik ya kasus pemberhentian Dekan FK Unair ini? Kalau
menurut kamu, keputusan pemberhentian ini berlebihan atau nggak, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kabar
bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Budi Santoso Sp.OG(K) diberhentikan dibenarkan oleh kampus tersebut.
Pihak perguruan tinggi pun mengungkap alasan tentang keputusan yang bikin
kontroversi tersebut.

Sayangnya, dalam keterangan resmi tertulis yang diungkap
Ketua Pusat Komuikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair Martha Kurnia
Kusumawardhani, nggak diungkap alasan pasti terkait dengan pemberhentian
tersebut. Padahal, publik sudah kadung menduga jika penyebabnya adalah
penolakan sang dekan atas program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing di
Indonesia.

Pihak kampus membenarkan kabar pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair Budi Santoso. Apakah alasan pemberhentian ini memang karena penolakan program dokter asing oleh yang bersangkutan?

Penjelasan Kampus terkait Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair

“Dalam aturan tersebut, kopi siap minum
hanya diperbolehkan ditambahi gula, dekstrosa, glukosa atau madu, susu, krim,
bahan makanan lain, serta penyedap rasa yang diperbolehkan. Arang tidak dikategorikan
sebagai makanan,” terang Kementerian Kesehatan Malaysia sebagaimana dinukil
dari Bernama, (26/11/2023).

Selain karena keberadaan aturan
tersebut, otoritas kesehatan dari Negeri Jiran juga mengkhawatirkan hal lain berupa
adanya kemungkinan kebiasaan meminum kopi dengan arang bisa menyebabkan kanker.
Soalnya, menurut mereka, arang bisa menyebabkan penyumbatan usus dan bersifat
karsinogenik.

Hal ini cukup kontras dengan
kepercayaan banyak orang di Tanah Air bahwa keberadaan arang di kopi joss khas
Jogja justru bisa membantu proses pembuangan racun di dalam tubuh. Alasannya,
arang yang dicampurkan ke kopi beda dengan arang aktif yang biasa dipakai di
industri makanan. Arangnya pun dianggap sudah aman untuk dimasukkan ke dalam
kopi.

Tapi, pihak otoritas kesehatan
Malaysia bersikukuh dengan pendapatnya karena mereka belum bisa memastikan
apakah arang tersebut memang sudah aman untuk dikonsumsi atau belum.

“Kami belum bisa memastikan apakah
arangnya sudah diproses dengan memadai dan layak dikonsumsi karena ada
kemungkingan mengandung bahan atau zat beracun,” ungkap Kementerian Kesehatan
Malaysia.

Oh ya, kalau ada yang nekat menjual
kopi joss di Malaysia, pemerintah baal nggak segan memberikan hukuman berat lo.
Selain ancaman penjara dua tahun, ada juga denda sebesar 10 ribu Ringgit (lebih
dari Rp33 juta).

Hmm, nggak disangka ya, kopi joss
khas Jogja ternyata dilarang di Malaysia. Setidaknya, kalau warga Malaysia
pengin mencicipinya, sudah tahu kan ya mereka harus ke mana? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Nggak hanya
gudeg, oseng mercon, atau bakpia pathok, ada satu kuliner khas Jogja lainnya
yang cukup populer di kalangan wisatawan. Namanya adalah kopi joss alias kopi hitam
yang dicampur dengan arang. Nah, kamu tahu nggak kalau kopi ini ternyata
dilarang di negara tetangga, Malaysia?

Popularitas kopi joss di kalangan
wisata lokal maupun internasional memang cukup tinggi. Nah, sejumlah pengelola
kedai di Malaysia ternyata terpikir untuk menyajikan minuman ini bagi mereka
yang pengin mencicipinya namun belum bisa datang ke Yogyakarta. Sayangnya, niat
baik ini langsung diganjal oleh peraturan yang sudah eksis di Malaysia sejak 1985.

Peraturan yang dimaksud adalah UU Pangan
Tahun 1985, tepatnya pasal 269A. Dalam aturan tersebut, hanya ada beberapa
bahan yang diperbolehkan untuk ditambahkan dalam kopi siap minum.

Di Malaysia, jika ada kedai yang menjual kopi joss khas Jogja, bakal terancam hukuman penjara 2 tahun atau denda 10 ribu Ringgit. Apa alasannya minuman ini dilarang di sana?

Kala Kopi Joss Khas Jogja Jadi Minuman "Haram" di Malaysia

"Mengonsumsi nitrogen cair dapat menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar, karena suhu yang teramat dingin dan langsung bersentuhan dengan organ tubuh. Bahkan tidak sedikit kasus terparah yang menunjukkan bahwa ice smoke dapat memicu kerusakan internal organ tubuh," terangnya.

Keterangan Sri tersebut selaras dengan pendapat&nbsp;Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama.&nbsp;Laki-laki yang kerap disapa Prof Tjandra itu memaparkan bila tubuh langsung terpapar dengan nitrogen cair dapat menyebabkan radang dingin atau 'frostbite'.

Jika zat ini terhirup atau tertelan secara nggak&nbsp;sengaja (accidental inhalation or ingestion) bisa berbahaya bagi tubuh. Sebab,&nbsp;suhu nitrogen cair ini bisa lebih rendah dari minus 100 derajat Celsius.



"Itu dapat menyebabkan gangguan saluran dan sistem pernapasan bahkan sampai asfiksia, dan juga perforasi (luka berlubang) pada saluran cerna, yang semuanya terjadi karena paparan yang amat dingin dari nitrogen cair," tandas Prof Tjandra.&nbsp;

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf menyatakan bahwa chiki ngebul bukan makanan yang disarankan.

"Jadi sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan maka kita saat ini merekomenasikan tidak menggunakan nitrogen cair pada pangan siap saji, terutama di jajanan," tegas dr. Anas. 

Jadi, meski terlihat menarik karena warna dan sensasi asapnya, sebagai orang dewasa kita hendaknya bisa berhati-hati dan waspada jika akan membelikan anak jajanan ini ya, Millens? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Kasus Keracunan 'Chiki Ngebul', Ini Tindakan dari Kemenkes.&nbsp;

Inibaru.id - Sudah banyak cerita kita dengar dari jajanan chiki ngebul atau napas naga. Baru-baru ini,&nbsp;bocah 4,5 tahun di Jakarta mengeluh nyeri perut setelah makan chiki ngebul. Sebelumnya, kasus serupa juga dialami beberapa anak di berbagai wilayah di Indonesia.&nbsp;

Melihat kejadian yang nggak diinginkan tersebut, pasti muncul pertanyaan, sebenarnya jajanan yang juga disebut dengan ice smoke ini aman nggak sih?&nbsp;

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menyatakan, penambahan nitrogen cair pada produk pangan siap saji harus sesuai prosedur. Jika nggak sesuai dengan prosedur standar, bisa menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.

Jajanan chiki ngebul sudah memakan banyak korban anak-anak. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan nggak menggunakan nitrogen cair pada pangan siap saji, terutama di jajanan.