Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

“Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo,
KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah
menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk
dieksekusi agar sesuai dengan target,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Laporan
9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual
dari Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Menteri Budi Arie menekankan pentingnya memperhatikan aspek
regulasi dalam penerapan Digital ID, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta
Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita
akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai
SPBE,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, kehadiran Digital ID akan memberikan
nilai tambah dalam meningkatkan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan
kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.

“Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan
standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada
regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan,”
jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah meminta kepada kementerian dan
lembaga terkait untuk segera mengimplementasikan Digital ID.

"Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri,
Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID
paling lambat akhir Februari 2024,” tutur Menkomarves Luhut Binsar
Pandjaitan&nbsp; 

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Dalam Negeri, dan Peruri, penerapan Digital ID juga melibatkan Kementerian
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan,
Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Wah banyak banget ya?

Semoga semua persiapan ini cepat rampung sehingga kita bisa segera menikmati kepraktisannya ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Pemerintah telah mengalokasikan sumber
daya untuk mewujudkan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau yang
dikenal dengan Digital ID. Persiapan program digitalisasi dokumen kependudukan
tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan
bahwa kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan secara
bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menteri&nbsp;Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa kesiapan teknis mengenai implementasi Digital ID bakal rampung bulan ini.

Februari 2024, Persiapan Digital ID Rampung

"Untuk timeline-nya, kami sendiri dari pemerintah sudah menetapkan di Oktober 2024. Maka, kami sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan fotokopi KTP untuk mendapatkan layanan pemerintah. Karena semuanya sudah menjadi bagian dari layanan terintegrasi," ujar Cahyono Tri Birowo dikutip dari YouTube CNBC Indonesia, Rabu (20/12/2023) lalu.

Lalu, apa itu IKD?&nbsp;IKD merupakan identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital atau versi digital dari KTP elektronik (e-KTP). Dengan IKD, kita nggak perlu memfotokopi KTP lagi, karena jika ingin mengurus dokumen tertentu, kita hanya perlu mengirim data dari aplikasi IKD.



Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, terungkap bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan KK sebagai identitas yang bersangkutan.

Nggak sekadar bisa menggantikan fotokopi KTP, fungsi IKD lebih dari itu. Adapun fungsi KTP digital itu adalah sebagai berikut.

Nah, kapan penerapan IKD ini mulai berlaku? Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan dua menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat pengembangan digital ID.

"Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai, artinya Juni 2024 IKD harus berlaku nasional, dan September akhir paling lambat sudah terintegrasi dengan seluruh pelayanan pemerintah dan swasta untuk di-launching oleh Presiden Jokowi sebagai legacy beliau," ujar Dirjen Teguh pada Kamis (25/1/2024) dalam laman dukcapil.kemendagri.go.id.

Meski masih beberapa bulan lagi, nggak ada salahnya kamu mengurus IKD mulai dari sekarang, Millens. Tapi perlu kamu ingat, itu artinya data dirimu ada di dalam ponsel. Maka, jangan teledor saat membawa ponsel, ya! (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Sudah sejak dulu kita terbiasa membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk kartu dan tersimpan di dompet. Untuk mengurus administrasi pun nggak jarang kita harus menyertakan fotokopi KTP. Tapi, tahukah kamu, mulai tahun ini fotokopi KTP nggak berlaku lagi?

Ya, mulai tahun 2024, pemerintah akan menggantikan KTP dengan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP Digital. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo.

Dalam waktu dekat, fotokopi KTP untuk kebutuhan administratif nggak lagi diperlukan. Gantinya adalah identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital untuk layanan yang terintegrasi.

Mulai Tahun Ini, IKD akan Gantikan Fotokopi KTP

Terkait dengan pertanyaan ini, Direktur Jenderal Dukcapil
Teguh Setyabudi angkat bicara. Menurutnya, KTP digital yang punya nama resmi
Identitas Kependudukan Digital (IKD) sampai sekarang belum bisa menggantikan
keberadaan e-KTP. Maklum, hal ini juga masih terkendala infrastruktur seperti ketersediaan internet, kondisi geografis, sampai dalam hal nggak semua masyarakat sudah punya ponsel pintar.

“Keberadaan IKD ini masih belum menggantikan peran e-KTP
fisik,” ucapnya sebagaimana dilansir dari Kompas,
Rabu (16/8/2023).

Meski begitu, di masa depan, pemerintah berharap IKD
nantinya bisa menggantikannya. Soalnya, sudah ada rencana IKD juga
diintegrasikan dengan sistem Electronic
Know Your Costumer (e-KYC). Artinya, kalau integrasi ini sudah jadi dan
semua masyarakat sudah punya IKD, maka pelayanan administrasi kependudukan
nggak perlu lagi deh fotokopi KTP.

Meski Kemendagri sudah meminta masyarakat untuk segera
membuat IKD sejak 2022, nyatanya yang sudah mengaktifkannya baru 4,1 juta
orang. Maklum, yang kali pertama diminta untuk mengaktifkannya adalah pegawai
Ditjen Dukcapil. Setelah itu, secara bertahap yang mengaktifkannya adalah para
aparatur sipil negara di Dinas Dukcapil tingkat provinsi dan kabupaten kota.

ASN-ASN yang ada di Kementerian atau lembaga di level pusat
juga sudah diminta untuk mengaktifkannya pada 2022. Nah, pada tahun ini, yang
ditargetkan untuk membuatnya adalah ASN di seluruh wilayah Tanah Air, para
pelajar, dan mahasiswa.

Omong-omong, karena belakangan ini isu kebocoran data cukup
tinggi, apakah pemerintah juga bisa menjamin data KTP Digital juga bakal aman
dan nggak bakal bocor ataupun dijual? Teguh sih menyebut pemerintah sudah
menyiapkan sistem keamanan yang efisien.

Sistem tersebut adalah pemakaian face recognition saat proses pendaftaran, QR Code yang dienkripsi
dan time to live, histori akses
tercatat, dan lain-lain. Dia juga menjamin sistem keamanannya bakal selalu di-update mengikuti perkembangan zaman.

Hm, kalau menurutmu, dengan adanya IKD alias KTP digital
ini, apakah mungkin di masa depan kita benar-benar nggak perlu fotokopi KTP
lagi, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk fisik, kamu tahu nggak kalau sekarang
sudah ada KTP Digital? Belakangan ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang
mempromosikan KTP jenis ini agar masyarakat mau membuatnya, lo.

Beda ya dengan e-KTP yang selama ini sudah kita miliki? Beda
banget karena KTP digital ini bisa kamu buat dalam bentuk aplikasi yang bisa
kamu akses lewat gawaimu. Jadi, bentuknya nggak lagi kartu fisik, deh.

Terkesan keren, ya? Masalahnya di banyak tempat, termasuk
untuk urusan administrasi pemerintahan, kita masih dimintai fotokopi KTP.
Lantas, buat apa sampai harus membuat KTP digital, sih?

Masyarakat diminta untuk segera membuat KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Apakah setelah membuat KTP ini nantinya&nbsp;

Sudah Ada KTP Digital, Fotokopi KTP Nggak Lagi Diperlukan di Masa Depan?

Untuk masalah terakhir tengah dialami Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Disdukcapil Jepara
kehabisan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Nah, sebagai
penggantinya, diterbitkan Biodata WNI. 

Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, Abdul Syukur,
mengatakan Biodata WNI mulai diterbitkan besok, Selasa (1/8). Langkah ini diambil
mengingat sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) kapan blangko KTP-el tersedia. &nbsp;

"Jika harus menunggu sampai blangko KTP-el tersedia,
diperkirakan akhir Agustus baru ada dari pusat.&nbsp;
Pengadaan blangko KTP-el adalah kewenangan Kemendagri, kabupaten
sifatnya hanya menerima," ujar Syukur, Senin (31/7).

Meski hanya berbentuk lembaran, Biodata WNI ini memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan KTP-el dan KTP Digital. Selain itu, Biodata WNI
nggak memiliki masa berlaku. 

"Setelah blangko KTP-el tersedia, warga bisa menukar
Biodata WNI dengan KTP el. Sampai hari ini antrean cetak KTP-el sebanyak 3.455
nomor. Mudah-mudahan paling lambat pertengahan Agustus sudah mendapat kiriman
blangko KTP-el yang cukup dari Kemendagri," kata Syukur.

Lebih lanjut, Syukur menjelaskan bahwa saat ini Disdukcapil tengah
menggenjot registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau yang lebih
populer disebut KTP Digital. Warga nggak perlu khawatir dengan kekuatan hukum
KTP Digital karena sama dengan KTP-el fisik. Sebagai informasi, sampai saat ini
sudah 13.782 penduduk Jepara yang memiliki KTP Digital. &nbsp;

"IKD justru memiliki banyak keunggulan dibanding
KTP-el. IKD tidak hanya berisi KTP Digital saja tetapi juga Kartu Keluarga,
biodata masing anggota keluarga serta data-data penduduk lain yang sifatnya
terintegrasi di IKD," jelasnya.

Hm, semoga ya ada perbaikan sistem di lembaga terkait biar
urusan cetak-mencetak KTP-el ini lancar dan nggak pakai drama, Millens. (Siti
Zumrokhatun)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul&nbsp;Blangko Habis, 3.455 Warga Jepara Hanya Pegang Biodata Sementara.

Inibaru.id – Memiliki kartu identitas adalah hak
setiap warga negara. Tapi entah kenapa mempunyai kartu identitas di Indonesia
nggak bisa disebut mudah.

Ada saja kejadian yang cukup menyebalkan untuk mendapatkan
selembar kartu identitas. Adanya pungutan liar (pungli), menunggu kartu tanpa kepastian, dan blanko
kosong merupakan beberapa penyebabnya.

Untuk warga Jepara yang pengin mengajukan pembuatan KTP-el, mulai Selasa (1/8) Disdukcapil Jepara hanya bisa menerbitkan Biodata WNI lantaran blanko kosong.

Blanko KTP-el Kosong, Mulai Besok Warga Jepara Pegang Biodata WNI

Hingga saat ini proses digitalisasi e-KTP sudah diadakan di 58 kabupaten dan kota di Indonesia. Nantinya, penerapan KTP digital akan terus dilakukan secara bertahap.

Penggunaan KTP digital dinilai lebih banyak memberikan manfaat.&nbsp;Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menyatakan terdapat sejumlah manfaat dan keunggulan KTP digital ketimbang e-KTP. Manfaat itu adalah:

Kamu ingin merasakan memiliki KTP digital di dalam ponsel, Millens? Kamu perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini.

Pertama, unduh aplikasi digital (PPID Kemendagri) di ponsel. Setelah itu masukkan nomor induk kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor ponsel. Kemudian kamu harus mem-verifikasi data lewat face recognition atau verifikasi email.

Nah, setelah berhasil, kembalilah ke menu aplikasi ID dan login. KTP digital tersedia di menu utama beserta Kartu Keluarga (KK), NPWP, Kepemilikan Kendaraan, data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan kartu vaksinasi Covid-19.

Begitulah cara membuat KTP digital secara daring. Bisa juga kamu datang ke kantor kecamatan setempat untuk meminta batuan pembuatan KTP digital. (Siti Khatijah/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Kamu sudah tahu belum jika Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan uji coba KTP elektronik dalam bentuk digital? Uji coba pengadaan KTP digital telah dilakukan sejak 2021.&nbsp;

Melansir dari situs Dukcapil, KTP Digital merupakan pemindahan e-KTP yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam ponsel baik itu berupa foto, ataupun QR Code.

Pemerintah Indonesia menghimbau warganya untuk membuat KTP digital di ponsel pintar. Sebab, kamu akan mendapatkan banyak kemudahan jika memiliki KTP digital. Kamu ingin segera membuat dan ingin tahu bagaimana caranya?&nbsp;&nbsp;