Dalam penerapannya, mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara otomatis melalui marketplace. Saat konsumen melakukan pembayaran, platform akan memungut PPh Pasal 22 dan mencantumkannya dalam tagihan transaksi.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5 persen dari omzet penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menjelaskan, perlakuan pajak tersebut berbeda tergantung skema perpajakan yang digunakan oleh pedagang.

“Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam perhitungan SPT tahunan,” jelas Bimo.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemerintah menyebut aturan tersebut diterbitkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan pedagang konvensional. Selama ini, pelaku usaha offline telah dikenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, sedangkan pedagang online belum.

Melalui aturan tersebut, marketplace maupun platform digital lain yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk oleh DJP sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 dari pedagang yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

Meski demikian, tidak semua pedagang online akan dikenai pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22. Namun, mereka wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.

Apabila omzet pedagang kemudian melebihi Rp500 juta dalam tahun berjalan, mereka juga diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kepada platform marketplace agar mekanisme pemungutan pajak dapat diberlakukan sesuai ketentuan.

Sementara itu, sesuai Pasal 8 PMK Nomor 37 Tahun 2025, besaran PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce mulai Rabu (1/7/2027). Dalam tahap awal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keempat marketplace tersebut telah menyiapkan sistem serta kapasitas administrasi untuk menjalankan proses pemungutan dan penyetoran pajak.

“PMK 37 tahun 2025 juga mengatur pihak lain untuk memungut pajak pedagang online. Pihak lain di sini platform digital yang menyediakan layanan transaksi,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2027).

Pemerintah resmi memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai 1 Juli 2027, dengan pengecualian bagi pelaku usaha beromzet hingga Rp500 juta per tahun.

Mulai 1 Juli 2027, Empat Marketplace Resmi Pungut Pajak Pedagang Online

"Jadi bulan Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji itu. Belasan lah mungkin sekitar 15. Saat ini dari Cina aja," ujar Laode seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Meski menggunakan jenis gas yang berbeda dengan LPG, masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang selama ini digunakan.

Pemerintah merancang tabung CNG 3 kilogram agar tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga yang saat ini digunakan untuk tabung LPG 3 kilogram. Selain itu, harga jualnya juga direncanakan setara dengan harga LPG subsidi sehingga tidak menambah beban masyarakat.

Melansir dari CNBC Indonesia, tabung CNG yang didatangkan dari China menggunakan teknologi tipe 4 berbahan komposit. Material ini dipilih karena bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional sehingga lebih mudah digunakan masyarakat.

"Material tabung ini itu sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, tipe 2 sudah mulai ada campuran yang meringankan sampai dengan tipe 3 tapi masih berat. Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa oh ini kok penggantinya berat, enggak," tambahnya.

Setelah tiba di Indonesia, seluruh prototipe akan menjalani pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pengujian meliputi ketahanan tekanan tinggi hingga aspek keamanan katup (valve) sebelum nantinya diedarkan kepada masyarakat.

"Kita uji di Lemigas, kan dia kan harus ada uji tekanan, dan seperti itu yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa. Satu tahap lagi sudah bisa di-implement, di-edarkan tahun ini," lanjutnya.

CNG dan LPG sama-sama digunakan sebagai bahan bakar, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

CNG disimpan pada tekanan sangat tinggi, yakni sekitar 200–250 bar, sedangkan tekanan LPG hanya sekitar 5–10 bar.

Perbedaan lainnya terletak pada sifat gasnya. LPG memiliki massa jenis lebih berat daripada udara sehingga apabila terjadi kebocoran gas akan cenderung mengendap di dekat lantai. Sebaliknya, CNG lebih ringan daripada udara sehingga akan lebih cepat naik dan menyebar di ruang terbuka.

Mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah memperkirakan harga Tabung Merah Putih akan disamakan dengan harga LPG 3 kilogram bersubsidi yang berlaku saat ini. Dengan skema tersebut, masyarakat tidak perlu membayar lebih mahal, sementara beban subsidi negara diproyeksikan dapat berkurang hingga 30 persen.

"Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya masih disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30%. Ada peluang untuk itu (produksi domestik). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkas Laode.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang bagi investor untuk membangun fasilitas produksi tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan pasar semakin besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan alternatif baru bahan bakar untuk memasak bagi masyarakat. Mulai Juli 2026, pemerintah akan menguji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram yang diberi nama Tabung Merah Putih.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan cadangan gas bumi dalam negeri yang melimpah. Jika diterapkan secara luas, penggunaan CNG diperkirakan mampu menekan beban subsidi energi hingga 30 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, tahap awal program akan dimulai dengan mendatangkan sekitar 15 unit tabung CNG sebagai prototipe untuk menjalani serangkaian pengujian.

Pemerintah mulai menguji coba Tabung Merah Putih berbahan bakar CNG berkapasitas 3 kg sebagai alternatif LPG yang diklaim lebih aman, tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga, dan berharga setara LPG subsidi.

Tabung CNG 3 Kg Segera Diuji, Diklaim Lebih Aman dari LPG

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur transportasi udara yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Pengalaman membangun bandar udara di berbagai karakteristik wilayah telah menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia. Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," kata Lukman dalam keterangannya.

Tak sekadar menambah jumlah bandara, pemerintah juga ingin memastikan setiap pembangunan mampu memperkuat konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan jaringan transportasi udara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara lebih cepat dan efisien.

Keberadaan bandara baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses menuju destinasi wisata, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi udara.

Di sisi lain, Lukman menilai pembangunan bandara tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur. Peran para tenaga ahli juga menjadi faktor penting, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kebandarudaraan menjadi salah satu fokus yang perlu terus diperkuat. Ia pun mendorong Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) untuk terus menjadi wadah pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para profesional di bidang kebandarudaraan.

Menurut Lukman, pengembangan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional juga menjadi langkah penting agar kualitas SDM kebandarudaraan Indonesia semakin mampu bersaing di tingkat global. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah terus memperluas jaringan transportasi udara nasional. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia akan bertambah dari 257 menjadi 296.

Rencana tersebut telah masuk dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional sekaligus menjadi bagian dari Rencana Induk Bandar Udara Nasional. Dengan penambahan ini, pemerintah berharap konektivitas antardaerah semakin merata, termasuk ke kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pembangunan bandara di Indonesia selama ini telah menghadapi berbagai tantangan geografis. Mulai dari lahan rawa, tanah gambut, kawasan pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia bertambah menjadi 296 guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Siapkan 39 Bandara Baru, Total Bandar Udara di Indonesia Bakal Jadi 296

Lokakarya diawali dengan sesi diskusi bersama Mbah Atemo yang didampingi putranya, Tugiman. Dalam suasana santai dan interaktif, peserta mendengarkan kisah perjalanan Mbah Atemo menekuni pembuatan mainan tradisional, proses pewarisan pengetahuan kepada keluarga, hingga tantangan menjaga eksistensi permainan tradisional di era digital.

Berbagai pertanyaan pun mengalir dari peserta. Mulai dari sejarah lahirnya sejumlah mainan tradisional, filosofi di balik bentuk dan warnanya, hingga bagaimana cara mengenalkan kembali permainan tersebut kepada anak-anak masa kini.

Memasuki sesi workshop, peserta diajak membuat berbagai jenis mainan tradisional, seperti kitiran, payung, wayang, dan manukan. Seluruh proses dilakukan menggunakan bahan sederhana, terutama kertas bekas, sehingga selain belajar keterampilan membuat mainan, peserta juga memahami pentingnya memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna.

Di bawah pendampingan langsung Mbah Atemo, mereka mempelajari setiap tahapan dengan teliti, mulai dari membuat pola, merakit bagian demi bagian, hingga menghasilkan mainan yang benar-benar dapat dimainkan.

Sebagai penutup, seluruh peserta menyusun karya tulis bertema Mbah Atemo dan Mainan Tradisional Anak. Tulisan tersebut menjadi ruang refleksi atas pengalaman selama mengikuti lokakarya sekaligus media untuk mendokumentasikan pengetahuan mengenai warisan budaya yang mereka pelajari.

Kegiatan ini turut dihadiri Ernawati Purwaningsih dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengapresiasi penyelenggaraan lokakarya yang menempatkan maestro sebagai sumber utama pewarisan pengetahuan budaya.

Menurutnya, model pembelajaran semacam ini memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tidak hanya mengenal budaya secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketua kegiatan, Septian Adira, mengatakan lokakarya tersebut memang dirancang sebagai ruang belajar lintas generasi. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami sejarah, filosofi, hingga fungsi sosial mainan tradisional sekaligus merasakan langsung proses kreatif pembuatannya.

"Melalui lokakarya ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sejarah, filosofi, dan fungsi sosial mainan tradisional, tetapi juga diajak untuk terlibat langsung dalam proses pembuatannya, khususnya yang berbahan kertas bekas," ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satunya Dita Vitria asal Bantul yang mengaku baru pertama kali belajar membuat mainan tradisional secara langsung.

"Saya baru tahu ternyata membuat mainan tradisional tidak semudah yang dibayangkan. Prosesnya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan agar hasilnya bisa dimainkan dengan baik," katanya.

Hal serupa dirasakan Pradipta Anindya, peserta asal Magelang. Baginya, lokakarya tersebut membangkitkan kembali kenangan masa kecil ketika permainan tradisional masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Selain mengingatkan pada masa kecil, kegiatan ini juga mengajarkan bahwa barang-barang bekas di sekitar kita masih dapat dimanfaatkan menjadi mainan yang menarik. Ini menjadi cara yang kreatif untuk melestarikan budaya sekaligus mengurangi limbah," ungkapnya.

Melalui Dolan Mbah Atemo, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, mempraktikkan, dan meneruskan tradisi pembuatan mainan tradisional anak. Sebab, di balik setiap kitiran yang berputar atau wayang kertas yang dimainkan, tersimpan nilai kreativitas, gotong royong, serta kearifan lokal yang patut terus diwariskan kepada generasi mendatang. (Ning/E01)

Inibaru.id - Di tengah gempuran gim digital dan berbagai hiburan modern, masih ada sekelompok anak muda yang memilih menghabiskan akhir pekannya dengan melipat, menggunting, dan merakit mainan tradisional dari kertas bekas. Mereka belajar langsung dari Mbah Atemo, seorang maestro sekaligus pelestari mainan tradisional anak yang telah puluhan tahun menjaga warisan budaya tersebut.

Sebanyak 15 peserta mengikuti Dolan Mbah Atemo: Lokakarya Bersama Maestro Mainan Tradisional Anak yang digelar pada 4–5 Juli 2026 di Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Selama dua hari, peserta tidak hanya diajak mengenal sejarah permainan tradisional, tetapi juga mempraktikkan langsung cara membuatnya sebagai bagian dari upaya melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Mbah Atemo dikenal sebagai perajin mainan tradisional berbahan sederhana, terutama kertas bekas. Di tangannya, bahan yang sering dianggap limbah itu dapat disulap menjadi berbagai mainan yang dahulu akrab menemani masa kecil anak-anak Indonesia.

Sebanyak 15 generasi muda mengikuti Dolan Mbah Atemo, lokakarya selama dua hari di Bantul untuk belajar langsung membuat dan melestarikan mainan tradisional anak bersama maestro Mbah Atemo.

Belajar Langsung dari Mbah Atemo, Belasan Anak Muda Lestarikan Mainan Tradisional Berbahan Kertas Bekas

Bunga ini pertama kali didokumentasikan di lereng Gunung Gede, Jawa Barat, oleh ilmuwan asal Jerman, Caspar Georg Carl Reinwardt. Penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan oleh Carl Heinrich Schultz pada 1819.

Nama edelweiss sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu edel yang berarti mulia dan weiss yang berarti putih.

Meski umumnya hanya tumbuh setinggi sekitar satu meter, dalam kondisi tertentu tanaman ini dapat mencapai tinggi hingga delapan meter dengan batang berukuran besar.

Habitat alaminya berada di kawasan pegunungan vulkanik terbuka, seperti Alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede, Tegal Alun Gunung Papandayan, Alun-alun Mandalawangi Gunung Pangrango, hingga Plawangan Sembalun di Gunung Rinjani.

Julukan Bunga Abadi bukan muncul karena bunga ini hanya mekar sekali dalam puluhan tahun, melainkan karena kemampuannya mempertahankan bentuk bunganya dalam waktu sangat lama.

Hal itu terjadi berkat kandungan hormon etilen yang membantu memperlambat proses kerontokan kelopak bunga. Bahkan, bunga edelweiss dapat bertahan hingga sekitar 10 tahun, bahkan lebih lama pada kondisi tertentu.

Meski demikian, anggapan bahwa Edelweiss hanya mekar setiap 10 tahun sebenarnya merupakan mitos. Secara ilmiah, tanaman ini dapat berbunga hampir sepanjang tahun, meski pertumbuhannya memang sangat lambat sehingga hamparan bunga lebat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk.

Di kalangan pendaki, Edelweiss kerap dianggap sebagai simbol cinta abadi. Tak sedikit orang yang memetiknya untuk dijadikan suvenir atau diberikan kepada pasangan dengan harapan hubungan mereka akan langgeng.

Padahal, kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya populasi Edelweiss di alam liar.

Selain pemetikan ilegal, perubahan iklim serta pemanfaatan yang berlebihan juga menjadi ancaman bagi kelestarian tanaman ini. Bahkan, di beberapa jalur pendakian seperti Gunung Semeru, Edelweiss dilaporkan semakin sulit ditemukan.

Karena populasinya terus menurun, Edelweiss Jawa telah ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/2018.

Sebelumnya, perlindungan terhadap habitat tanaman ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Artinya, memetik Edelweiss di kawasan konservasi bukan hanya merusak alam, tetapi juga dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Meski menghadapi berbagai ancaman, upaya pelestarian terus dilakukan. Salah satunya melalui budidaya Edelweiss oleh Kelompok Tani Hulun Hyang di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Desa yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu kini dikenal sebagai Desa Wisata Edelweiss. Warga Suku Tengger memperoleh izin resmi untuk membudidayakan Edelweiss sebagai bagian dari pelestarian sekaligus memenuhi kebutuhan bunga untuk ritual adat tanpa harus mengambilnya dari alam.

Melalui budidaya tersebut, wisatawan juga dapat membeli bunga Edelweiss hasil penangkaran secara legal, sehingga tidak lagi terdorong memetik bunga yang tumbuh di habitat alaminya.

Pada akhirnya, Edelweiss mengajarkan bahwa keabadian bukan berarti tidak bisa punah. Justru bunga ini hanya akan benar-benar "abadi" jika manusia bersedia menjaga dan melestarikannya, bukan membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Bagi para pendaki gunung, hamparan bunga edelweiss sering menjadi pemandangan yang paling dinantikan saat mencapai kawasan puncak. Bunga berwarna putih keperakan ini memang memiliki pesona tersendiri hingga dijuluki sebagai Bunga Abadi.

Namun, di balik julukan tersebut tersimpan ironi. Sebutan "abadi" justru membuat banyak orang tergoda memetiknya sebagai kenang-kenangan. Akibatnya, populasi Edelweiss Jawa kini terus mengalami penurunan dan keberadaannya semakin terancam.

Edelweiss Jawa memiliki nama ilmiah Anaphalis javanica. Tanaman ini merupakan spesies endemik Indonesia yang tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut.

Dijuluki sebagai Bunga Abadi karena mampu bertahan hingga bertahun-tahun, Edelweiss Jawa justru semakin terancam punah akibat pemetikan liar sehingga kini menjadi tanaman yang dilindungi pemerintah.

Mengenal Bunga Edelweiss Jawa, Si "Bunga Abadi" yang Justru Terancam Punah

Menurut Inge, dari sisi sistem, DJP telah menyiapkan integrasi dengan sistem yang dimiliki marketplace. Kini, pihaknya hanya menunggu keputusan resmi mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

"Secara sistem di DJP sudah siap menerima untuk disambungkan dengan sistemnya mereka (marketplace), dan melakukan kegiatan one on one meeting dengan mereka juga sudah kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, Keputusan (Kep) Dirjen Pajak dan penunjukannya juga akan terbit besok," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai penerapan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan.

"Besok pun kita akan sampaikan apakah memang Kep Dirjen Pajak sudah ada atau tidak. Ya semua besok kita sampaikan, kita masih menunggu hari ini bagaimana, ada perubahan atau tidak," terangnya.

DJP juga memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah disiapkan sehingga implementasi kebijakan dapat segera dilakukan begitu keputusan resmi diterbitkan.

"Soal kesiapan, kami sebenarnya sudah siap, mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana prasarana di DJP juga sudah siap, tinggal menunggu Kep Dirjen Pajak, soal penunjukkan mereka sebagai pemungut pajak," ujarnya.

Terkait mekanisme pelaksanaannya, Inge menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Teknisnya sebenarnya sudah ada di PMK Nomor 37 Tahun 2025, tapi ya tunggu saja besok," pungkasnya. (Ning/E01)

Inibaru.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace atau e-commerce mulai Rabu (1/7/2026). Namun, pelaksanaannya masih menunggu terbitnya surat keputusan yang menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan koordinasi dengan berbagai platform e-commerce telah dilakukan secara intensif selama beberapa waktu terakhir.

"Kalau kesiapan, kami sudah ngobrol sama mereka (e-commerce), terus kita lakukan intens mulai bulan lalu, kemudian mereka kita minta untuk siap, karena ini kan yang mengatakan berlaku 1 Juli 2026 dari Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan beliau sudah menekankan akan berlaku 1 Juli," kata Inge dalam media briefing, Selasa (30/6/2026).

DJP menyatakan siap menerapkan pajak penghasilan melalui marketplace mulai 1 Juli 2026, dengan menunggu terbitnya keputusan penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak.

DJP Siap Terapkan Pajak E-Commerce Mulai 1 Juli 2026

“Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh
keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap
integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh
jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional,”
tulis Sri Mulyani, Rabu (22/2/2023) sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (23/2).

Nggak hanya Sri Mulyani yang bereaksi atas kasus ini, DJP
juga ikut angkat bicara. Dirjen Pajak Suryo Sutomo mengaku akan menyelidiki
harta dan kekayaan orang tua dari pelaku penganiayaan tersebut. Apalagi, di
media sosial, warganet Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa dalam
melakukan penyelidikan. Mereka mampu menguak sejumlah harta yang belum dilaporkan
Rafael ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Unit Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber
Daya Aparatur (KITSDA) DJP bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” ungkap
Suryo sebagaimana dikutip dari berita lain yang dirilis CNNIndonesia, Kamis (23/2)

Lantas, apa saja sih harta yang disebut-sebut belum
dilaporkan tersebut? Kabarnya, kendaraan Jeep Rubicon yang sering dipamerkan
Mario di media sosialnya belum dilaporkan di LHKPN. Padahal, harta kekayaan
yang sudah dilaporkan mencapai Rp56 miliar, angka yang sangat tinggi untuk pejabat
eselon III yang kini memegang posisi Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta
Selatan II.

Uniknya, jumlah harta yang dilaporkan Rafael jauh lebih
banyak dari yang dilaporkan Suryo Utomo, Direktur Jenderal alias atasannya
sendiri yang hanya Rp14 miliar.

“Gaya hidup mewah tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi
dan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,
khususnya DJP,” kata Suryo.

Semoga saja kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor ini
bisa diselesaikan secara hukum seadil-adilnya ya, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Kasus
penganiayaan anak petinggi GP Ansor, David, terus bergulir dan menyeret orang
tua dari pelaku, Mario Dandy Satriyo. Status sang ayah yang merupakan pejabat
di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun diungkit warganet.

Nama sang ayah adalah Rafael Alun Trisambodo. Dia bukan
pejabat ecek-ecek di lingkungan DJP.
Oleh karena itu, kasus ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani
sampai ikut angkat bicara terkait gaya hidup mewah di akun Instagramnya @smindrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ikut bereaksi atas kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor. Apalagi, sang pelaku yang merupakan anak pejabat eselon III DJP tersebut sering pamer gaya hidup mewah.

Penganiayaan Anak Petinggi GP Ansor, Sri Mulyani dan DJP Ikut Bereaksi

Inibaru.id &ndash; Sudah menjadi hal yang biasa bila seorang selebgram mempromosikan barang atau jasa di media sosialnya. Keuntungan yang didapat dari promosi itu pun disebut cukup besar. Namun, kini mereka perlu bersiap karena pemerintah berencana untuk mengenakan pajak pada setiap promosi.
Kompas.com, Kamis (10/1/2019) menulis, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku hingga saat ini belum ada aturan yang pasti tentang pengenaan pajak kepada para selebgram, termasuk mereka yang sering mempromosikan produk di akun media sosialnya. Dia pun mendorong dibentuknya aturan pajak yang jelas bagi para pemilik akun media sosial yang menjadi media promosi atau menjual barang dan jasa.
&ldquo;Sebetulnya aturan pajak bagi para selebritis di dunia nyata sudah ada. Mereka tampil di tv kan kena pajak tapi yang di dunia maya ini belum, jadi ya harus dikenakan pajak juga. Harus fair,&rdquo; ungkapnya.
Rudiantara menyebut semua bentuk promosi di media sosial pasti akan membuat para selebgram ini mendapatkan bayaran. Hal itulah yang seharusnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Namun, saat ditanya tentang detail teknis dari hal ini, Rudiantara akan menyerahkannya sepenuhnya pada Direktorat Jenderal Pajak.
&ldquo;Kalau caranya ya teman-teman dari Pajak yang mengerti,&rdquo; katanya.
Setali tiga uang, Direktorat Jenderal Pajak juga mengumumkan mereka akan memantau kegiatan para wajib pajak melalui media sosial demi meningkatkan penerimaan pajak. Para selebgram pun nggak akan lepas dari pantauan ini. Kebijakan itu diambil demi menambah basis data para wajib pajak.
&ldquo;Ini sebenarnya baru rencana. Media sosial sangatlah luas, jadi kami harus benar-benar menyiapkannya dengan matang,&rdquo; ucap Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi.
Kalau menurut Millens, perlu nggak sih para selebgram ini dikenakan pajak sesuai dengan porsi mereka? (IB09/E04)

Mempromosikan barang atau jasa adalah salah satu ladang rezeki bagi selebgram. Keuntungan yang didapat itu dinilai mesti dilaporkan ke Dirjen Pajak.