"Harapannya, melalui sensus ini negara semakin mudah melakukan program ekonomi untuk masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Ayo dukung Sensus Ekonomi 2026," ujar Taj Yasin.

Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan menyasar seluruh rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil yang dijalankan dari rumah maupun usaha berbasis digital.

Di Jawa Tengah, sebanyak 36.891 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan. Mereka dibekali kartu identitas resmi, surat tugas dari BPS setempat, serta mengenakan rompi khusus Sensus Ekonomi.

Masyarakat juga tak perlu khawatir terkait keamanan data. Pemerintah menjamin seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah. Dalam pelaksanaannya, biasanya terdapat dua petugas yang datang, yakni petugas wawancara dan petugas pengawas.

Pertanyaan yang diajukan tidak hanya seputar kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mencakup aspek sosial, kondisi perumahan, hingga aktivitas usaha yang dijalankan anggota keluarga.

Menariknya, sensus kali ini juga menjangkau aktivitas ekonomi digital. Jadi, jika ada anggota keluarga yang berjualan secara online, menjadi kreator konten, YouTuber, influencer, atau menjalankan usaha digital lainnya, informasi tersebut juga akan didata.

"Misalnya kalau ada anggota rumah tangga yang jualan online atau YouTuber atau influencer dan sebagainya," jelas Ali.

Ali berharap partisipasi Taj Yasin sebagai responden pertama bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebab, semakin lengkap data yang terkumpul, semakin akurat pula gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang bisa menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Jadi, kalau nanti ada petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah, pastikan untuk memeriksa identitas resminya dan berikan informasi yang sesuai. Data yang kamu berikan bisa ikut membantu pemerintah merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kalau dalam beberapa waktu ke depan rumahmu didatangi petugas berseragam rompi khusus dan membawa kartu identitas resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tak perlu khawatir. Mereka sedang menjalankan tugas pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bahkan mengajak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan baik. Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan membantu pemerintah menyusun program ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ajakan tersebut disampaikan setelah dirinya menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah. Pendataan dilakukan langsung oleh petugas BPS di rumah dinasnya di Jalan Rinjani, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Senin (15/6/2026).

Sensus Ekonomi 2026 mulai berlangsung dengan metode door to door untuk mendata kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk aktivitas usaha digital masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Warga Jateng Diminta Sambut Petugas dengan Baik

Ribuan pasang mata menyaksikan iring-iringan yang bergerak dari Kamandungan Keraton Solo menuju berbagai ruas jalan utama kota. Tak sedikit warga yang memilih berdiri berjam-jam demi melihat langsung kirab yang hanya digelar setahun sekali tersebut.

Bagi masyarakat Jawa, Kirab Malam 1 Suro bukan sekadar tradisi budaya. Di balik langkah para peserta yang berjalan dalam keheningan, tersimpan harapan, doa, dan refleksi diri menyambut tahun baru Jawa.

KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengatakan prosesi kirab merupakan agenda tahunan Keraton Solo yang terus dijaga keberlangsungannya. Tahun ini, sebanyak 14 pusaka kembali dikeluarkan untuk mengikuti arak-arakan. 

"Secara keseluruhan kirab berjalan lancar. Kita doakan semua sesuai dengan rencana. Total ada 14 pusaka dikeluarkan," ujarnya seperti dikutip dari Kumparan.

Kirab menempuh rute yang melintasi sejumlah ruas jalan bersejarah di pusat Kota Solo sebelum akhirnya kembali ke kompleks keraton. Di sepanjang perjalanan, masyarakat tampak antusias menyaksikan prosesi yang menjadi bagian penting dari tradisi budaya Jawa tersebut.

Melansir dari Kumparan, Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, mengajak masyarakat memaknai Malam 1 Suro sebagai momentum untuk memanjatkan doa-doa terbaik.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa yang baik untuk orang yang dicinta, dan Tanah Air. Mudah-mudahan kebaikan itu memantul ke Keraton juga," katanya.

Tradisi yang Tak Selalu Dimaknai Lewat Kirab

Di sisi lain, peringatan Malam 1 Suro tahun ini juga memperlihatkan dinamika yang terjadi di lingkungan Keraton Solo. PB XIV Purbaya memutuskan tidak menggelar kirab pusaka dan memilih mengisi malam pergantian tahun Jawa dengan doa bersama serta tahlil.

Pengageng Paran Parakarsa PB XIV Purbaya, KPAAd Nur Wijaya Adiningrat, menjelaskan keputusan tersebut diambil atas dawuh langsung PB XIV Purbaya dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

"Pertimbangan berbagai macam hal, termasuk prioritas keselamatan pusaka dan lain hal, maka Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwono XIV memutuskan untuk tidak miyoskan (mengeluarkan) pusaka (dari PB XIV) malam hari ini," jelasnya.

Menurut Nur Wijaya, esensi Malam 1 Suro sesungguhnya tidak hanya terletak pada kirab pusaka. Masih banyak tradisi spiritual lain yang menjadi bagian dari peringatan tahun baru Jawa.

"Upacara peringatan Malam 1 Suro itu bukan cuma kirab saja. Ada khaul dalem Pakubuwono X, wilujengan, doa bersama, iktikaf, salat hajat, hingga doa di Bandengan," tambahnya.

Perbedaan cara memperingati Malam 1 Suro tersebut menunjukkan bahwa tradisi Jawa memiliki banyak ruang pemaknaan. Sebagian diwujudkan melalui kirab yang melibatkan pusaka dan Kebo Bule, sementara sebagian lain diwujudkan melalui doa-doa yang dipanjatkan dalam suasana yang lebih hening.

Pada akhirnya, Malam 1 Suro bukan semata-mata tentang pusaka yang diarak atau keramaian yang mengiringinya. Lebih dari itu, malam sakral ini menjadi ruang untuk merenung, memanjatkan harapan, dan menjaga hubungan antara tradisi, spiritualitas, serta kehidupan masyarakat Jawa yang terus bergerak mengikuti zaman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar Kirab Malam 1 Suro pada Rabu (17/6) dini hari dengan mengarak 14 pusaka dan tiga ekor Kebo Bule Kyai Slamet. Prosesi tahunan yang menjadi bagian dari peringatan tahun baru Jawa itu disaksikan ribuan warga yang memadati kawasan Keraton Solo dan sepanjang rute kirab.

Tepat pukul 00.00 WIB, dentang lonceng terdengar dari lingkungan keraton, menandai dimulainya kirab yang selama ini menjadi salah satu simbol pergantian tahun dalam penanggalan Jawa.

Tiga ekor Kebo Bule Kyai Slamet berjalan paling depan. Langkahnya perlahan namun mantap, seolah membuka jalan bagi rombongan yang mengikuti di belakangnya. Di belakang kerbau-kerbau keramat tersebut, para abdi dalem berjalan khidmat, disusul peserta kirab dan 14 pusaka keraton yang dikeluarkan khusus untuk prosesi malam itu.

Kirab Malam 1 Suro kembali digelar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan mengarak 14 pusaka dan Kebo Bule Kyai Slamet, sebuah tradisi yang sarat doa, refleksi, dan harapan menyambut tahun baru Jawa.

Keraton Solo Keluarkan 14 Pusaka dan Kebo Bule dalam Kirab Malam 1 Suro

Pegiat sejarah Klaten, Hari Wahyudi, mengatakan kedua prasasti itu sudah tercatat sejak akhir abad ke-19.

"Prasasti Srago ditemukan tahun 1886 dan prasasti Moedal tahun 1888. Untuk yang Mudal prasastinya hilang di Jonggrangan sebagaimana laporan Brandes itu," kata Hari seperti dilansir dari Detik Jateng.

Menurut Hari, kesamaan paling mencolok terletak pada tulisan yang tertera pada ketiga prasasti tersebut, yakni kata "Palyangan".

"Aksaranya sama (Jawa kuno) abad 9-10 Masehi, mirip Jawa Timur tapi cuma dibikin lebar, melesak ke bawah," ujar Hari.

Dalam laporan Brandes disebutkan bahwa prasasti Mudal ditemukan di area persawahan dan dalam kondisi tidak utuh. Batu lingga tersebut kemudian dipindahkan ke lingkungan perkebunan indigo Jonggrangan milik administratur Belanda bernama Van der Spek.

Meski sebagian batu dan tulisannya telah rusak, salinan prasasti yang dikirim kepada Brandes menunjukkan satu kata yang masih dapat dibaca, yakni "Palyangan".

Sayangnya, keberadaan prasasti Mudal kini tidak diketahui lagi. Menurut Hari, benda tersebut hilang setelah dipindahkan ke Jonggrangan.

Berbeda dengan prasasti Mudal, prasasti Srago masih dapat ditelusuri keberadaannya hingga sekarang. Temuan yang dilaporkan dalam rapat Bataviaasch Genootschap pada 1886 itu kemudian dibawa ke Batavia dan kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta.

Hari menjelaskan bahwa prasasti tersebut berbentuk silinder pendek dengan bagian atas menyerupai kerucut dan alas berbentuk persegi.

"Berbentuk silinder pendek dengan bagian atas kerucut, alas persegi, tinggi 75 sentimeter dan diameter 36 sentimeter. Pada bagian samping tengah silinder juga tertulis tulisan Jawa kuno, berbunyi Palyangan," sebut Hari.

Menurutnya, kemiripan antara prasasti Srago, Mudal, dan Jogodayoh Lor sangat kuat, baik dari bentuk fisik, ukuran, maupun tulisan yang digunakan.

"Prasasti Mudal hilang saat dibawa administratur pabrik Jonggrangan, hilang tapi sudah dicatat Brandes. Bacaan aksaranya sama yaitu palyangan, bentuk aksaranya juga sama, bentuk fisiknya juga sama. Jadi ada kesinambungan dua prasasti tersebut dengan prasasti yang kemarin ditemukan di Dukuh Jogodayoh. Terlebih jarak Jogodayoh Lor, Srago, Mudal, itu tidak terlalu jauh," ungkap Hari.

"Secara fisik ukuran dan bentuk prasasti ketiganya hampir sama, Srago dan Mudal itu tinggi 75 sentimeter dan Jogodayoh Lor sekitar 80 sentimeter, bentuknya dwibagha juga, kubus di bawah dan atas silinder yang ada aksaranya tersebut," pungkas Hari.

Mengutip Detik Jateng, sebelumnya, epigraf Goenawan A Sambodo memperkirakan prasasti Jogodayoh Lor berasal dari abad ke-9 Masehi berdasarkan bentuk aksaranya.

"Kisaran abad 9 Masehi kalau dari penglihatan saya berdasar bentuk aksaranya," kata epigraf Goenawan A Sambodo.

Goenawan juga telah mencoba membaca tulisan yang terukir pada lingga tersebut.

"Untuk aksara Jawa kuno, terbaca sementara seperti yang sudah ditulis Mas Yoan (pegiat sejarah Klaten) di Facebooknya. Artinya belum pasti masih dalam proses pencarian," kata Goenawan.

Sementara itu, pegiat sejarah Klaten Yohanes Sudaryanto menduga kata "Palyangan" kemungkinan merujuk pada nama sebuah wilayah pada masa lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai arti sebenarnya.

"Palyangan, mungkin nama sebuah wilayah, mungkin ya," ungkap pria yang akrab disapa Yoan itu kepada detikJateng.

Menurut Yoan, lingga bertulis tersebut bisa jadi merupakan penanda batas wilayah yang pada masa lampau tersebar di beberapa titik.

"Jadi belum bisa diartikan. Tapi saya sempat mencari tahu, secara harfiah dalam bahasa Sansekerta, kata Palyangan tidak ditemukan sebagai kosakata baku yang memiliki arti tunggal," kata Yoan.

Temuan terbaru di Jogodayoh Lor pun menjadi petunjuk penting bagi para peneliti untuk mengungkap misteri "Palyangan" yang sudah muncul dalam catatan sejarah Klaten sejak lebih dari 130 tahun lalu. (Ike/E01)

Inibaru.id – Penemuan batu lingga bertulis di Dukuh Jogodayoh Lor, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, membuka lembaran baru dalam penelusuran sejarah Klaten. Menariknya, prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi itu ternyata memiliki kemiripan dengan dua prasasti lain yang ditemukan pada masa kolonial Belanda.

Dua prasasti tersebut ditemukan di Srago dan Mudal, dua wilayah yang lokasinya tak jauh dari tempat ditemukannya prasasti Jogodayoh Lor. Dukuh Srago yang kini masuk Kelurahan Mojayan berada sekitar satu kilometer di sebelah barat lokasi temuan terbaru. Sementara Dukuh Mudal yang kini masuk Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, berjarak sekitar satu kilometer di sebelah utara.

Kemiripan tersebut bukan sekadar soal lokasi. Berdasarkan catatan arkeolog Belanda Dr. J.L.A. Brandes dalam buku Oud-Javaansche Oorkonden terbitan 1913, prasasti Srago dan Mudal memiliki bentuk fisik serta tulisan yang serupa dengan prasasti yang baru ditemukan di Jogodayoh Lor.

Prasasti bertuliskan "Palyangan" yang ditemukan di Klaten diduga memiliki keterkaitan dengan dua prasasti serupa yang ditemukan pada masa kolonial Belanda di wilayah sekitar.

Temuan Prasasti di Klaten Bukan yang Pertama, Diduga Terhubung dengan Dua Prasasti Era Kolonial

“Bagaimana wartawan di era digital dapat membantu menerangi misinformasi dan disinformasi tentang perubahan iklim menjadi sangat penting. Isu ini banyak mendapat perhatian publik, tetapi yang masih kurang adalah praktik-praktik untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi, termasuk bagaimana melakukan fact-checking terhadap konten-konten terkait perubahan iklim,” ujar Wahyu saat membuka pelatihan.

Menurutnya, perubahan iklim merupakan isu yang tidak selalu mudah dipahami karena banyak menggunakan data dan rujukan ilmiah yang bersifat teknis. Kondisi ini kerap dimanfaatkan untuk membangun narasi yang membingungkan publik.

“Perubahan iklim adalah isu yang sangat teknikal dan banyak menggunakan rujukan ilmiah yang bisa menjadi sumber perdebatan. Karena itu, kemampuan jurnalis untuk memahami, memverifikasi, dan menjelaskan informasi tersebut kepada publik menjadi sangat penting,” katanya.

Lebih dari sekadar pelatihan, AMSI juga mendorong lahirnya kolaborasi lintas media melalui kegiatan ini. Wahyu berharap peserta dari berbagai jenis media dapat saling terhubung dan mengembangkan kerja sama dalam memproduksi konten lingkungan yang kredibel.

“Kami berharap pelatihan ini menjadi awal kolaborasi di antara peserta. Biasanya kegiatan seperti ini saling terhubung dan melahirkan kerja sama lanjutan. Semoga para peserta dapat saling berbagi dan menyebarluaskan informasi yang relevan dan penting, karena audiens membutuhkan insight serta informasi terpercaya mengenai perubahan iklim,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang tantangan informasi iklim di era digital, pola penyebaran misinformasi di berbagai platform, strategi kolaborasi dalam jurnalisme lingkungan, hingga teknik verifikasi dan cek fakta untuk pelaporan isu iklim. Mereka juga diajak mengembangkan kemampuan storytelling digital agar informasi lingkungan dapat disampaikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami publik.

Untuk memperkaya perspektif peserta, AMSI menghadirkan Ahmad Arif, jurnalis senior yang telah lama menekuni isu sains dan lingkungan, serta Aghnia, jurnalis senior BBC sekaligus pelatih cek fakta. Selain sesi diskusi dan studi kasus, peserta juga mengikuti lokakarya produksi konten kolaboratif dalam berbagai format, seperti artikel, video pendek, podcast, hingga konten media sosial.

Melalui pelatihan ini, AMSI berharap semakin banyak jurnalis dan pegiat media yang mampu menghadirkan informasi lingkungan yang akurat, berbasis fakta, dan relevan bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya tantangan misinformasi iklim, kolaborasi lintas media dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, isu perubahan iklim menjadi salah satu topik yang rentan diselimuti misinformasi dan disinformasi. Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Training on Climate Misinformation, Disinformation, and Environmental Journalism pada 18–19 Juni 2026 di Jakarta.

Pelatihan ini mempertemukan 20 peserta dari beragam latar belakang media, mulai dari media arus utama, media alternatif, hingga pers mahasiswa yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Selama dua hari, mereka diajak memperdalam pemahaman mengenai perubahan iklim sekaligus mengasah keterampilan verifikasi digital dan cek fakta untuk menghadapi berbagai informasi menyesatkan yang beredar di internet.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menilai peran jurnalis semakin penting di era digital, terutama dalam membantu masyarakat memilah informasi yang benar terkait perubahan iklim.

AMSI menggelar pelatihan jurnalisme lingkungan dan cek fakta iklim untuk memperkuat kapasitas jurnalis, media alternatif, dan pers mahasiswa dalam menghadapi misinformasi perubahan iklim sekaligus mendorong kolaborasi lintas media.

AMSI Dorong Kolaborasi Media untuk Menghadirkan Informasi Iklim yang Lebih Kredibel

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penurunan harga minyak mentah dunia pada akhirnya akan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM non-subsidi.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026), dikutip dari Antaranews.com.

Menurutnya, mekanisme tersebut berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar yang harganya dijaga pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal. Adapun Pertamax dan jenis BBM non-subsidi lainnya lebih mengikuti perkembangan pasar energi global.

Meski demikian, turunnya harga minyak dunia tidak serta-merta langsung membuat harga Pertamax turun. Sebab, harga yang dibayar masyarakat di SPBU merupakan hasil perhitungan dari berbagai komponen biaya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, harga BBM di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh harga minyak mentah.

“Harga BBM di Indonesia tidak selalu mengikuti harga minyak dunia secara langsung, karena harga yang dibayar masyarakat di SPBU bukan hanya ditentukan oleh harga minyak mentah semata, melainkan merupakan hasil gabungan dari harga produk BBM jadi di pasar kawasan, nilai tukar rupiah, biaya pengadaan, penyimpanan, distribusi, margin badan usaha, serta pajak,” kata Josua Pardede, Rabu (17/6/2026), dikutip dari Beritasatu.com.

Ia menjelaskan, formula harga BBM di Indonesia menggunakan rata-rata harga dalam periode tertentu, bukan berdasarkan pergerakan harian. Karena itu, dampak penurunan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir belum langsung tercermin pada harga Pertamax.

Menurut perhitungan Bank Permata, harga keekonomian Pertamax saat ini sebenarnya berada di kisaran Rp16.500 per liter. Sementara harga jual yang berlaku masih berada di level Rp16.250 per liter.

Dengan kata lain, Pertamax saat ini masih dijual sekitar Rp250 per liter di bawah harga keekonomian.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia yang sebelumnya sempat melampaui asumsi APBN sebesar US$70 per barel serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Situasi itu membuat biaya impor energi meningkat dan memberi tekanan terhadap kondisi keuangan Pertamina.

"Jika harga Pertamax tetap ditahan di Rp12.300 terlalu lama, beban harus ditanggung Pertamina," ucap Josua, seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, menilai meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat menjadi kabar baik bagi pasar energi global. Risiko terganggunya pasokan minyak berkurang sehingga harga minyak mentah berpotensi melandai dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, menurutnya, masyarakat tidak perlu berharap harga Pertamax segera kembali ke level Rp12.300 per liter seperti sebelumnya.

"Pasti terjadi penurunan harga, dan bisa berdampak ke Pertamax, tetapi untuk mencapai harga Pertamax sampai Rp 12.300 lagi tidak akan secepat itu," kata Yayan, dikutip dari Beritasatu.com.

Yayan menjelaskan, penurunan harga energi biasanya berlangsung secara bertahap. Selain itu, pasar minyak dunia masih dibayangi berbagai ketidakpastian, mulai dari perkembangan geopolitik hingga kebijakan produksi negara-negara penghasil minyak utama.

Ia juga menilai harga minyak Brent masih menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan. Jika tren pelemahan harga berlanjut hingga awal Juli 2026, peluang penurunan harga BBM non-subsidi akan semakin terbuka.

Meski belum terjadi dalam waktu dekat, peluang penurunan harga Pertamax sebenarnya tetap terbuka. Kementerian ESDM memastikan mekanisme pasar memungkinkan penyesuaian harga BBM non-subsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan.

Namun, besaran dan waktu penurunan harga tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, mulai dari perkembangan harga minyak global, nilai tukar rupiah, biaya distribusi, hingga evaluasi harga keekonomian yang dilakukan secara berkala.

Bagi masyarakat, kabar baiknya adalah ruang penurunan harga memang tersedia. Hanya saja, prosesnya tidak bisa berlangsung secara instan karena industri energi harus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan keberlanjutan bisnis di tengah pasar global yang masih bergejolak. (Ike/E01)

Inibaru.id - Meredanya ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak mentah dunia mulai bergerak turun. Kondisi ini memunculkan harapan di tengah masyarakat bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, juga akan ikut terkoreksi.

Namun, hingga kini harga Pertamax masih bertahan di level Rp16.250 per liter. Lantas, mengapa harga BBM tersebut belum ikut turun?

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan ditetapkan berdasarkan harga keekonomian.

Harga Pertamax belum ikut turun meski harga minyak dunia melemah karena penentuan harga BBM non-subsidi dipengaruhi berbagai faktor dan menggunakan perhitungan rata-rata dalam periode tertentu.

Kenapa Harga Pertamax Belum Turun Meski Ada Penurunan Harga Minyak Dunia? Ini Faktor yang Mempengaruhinya

Menurut Inge, dari sisi sistem, DJP telah menyiapkan integrasi dengan sistem yang dimiliki marketplace. Kini, pihaknya hanya menunggu keputusan resmi mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

"Secara sistem di DJP sudah siap menerima untuk disambungkan dengan sistemnya mereka (marketplace), dan melakukan kegiatan one on one meeting dengan mereka juga sudah kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, Keputusan (Kep) Dirjen Pajak dan penunjukannya juga akan terbit besok," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai penerapan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan.

"Besok pun kita akan sampaikan apakah memang Kep Dirjen Pajak sudah ada atau tidak. Ya semua besok kita sampaikan, kita masih menunggu hari ini bagaimana, ada perubahan atau tidak," terangnya.

DJP juga memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah disiapkan sehingga implementasi kebijakan dapat segera dilakukan begitu keputusan resmi diterbitkan.

"Soal kesiapan, kami sebenarnya sudah siap, mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana prasarana di DJP juga sudah siap, tinggal menunggu Kep Dirjen Pajak, soal penunjukkan mereka sebagai pemungut pajak," ujarnya.

Terkait mekanisme pelaksanaannya, Inge menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Teknisnya sebenarnya sudah ada di PMK Nomor 37 Tahun 2025, tapi ya tunggu saja besok," pungkasnya. (Ning/E01)

Inibaru.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace atau e-commerce mulai Rabu (1/7/2026). Namun, pelaksanaannya masih menunggu terbitnya surat keputusan yang menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan koordinasi dengan berbagai platform e-commerce telah dilakukan secara intensif selama beberapa waktu terakhir.

"Kalau kesiapan, kami sudah ngobrol sama mereka (e-commerce), terus kita lakukan intens mulai bulan lalu, kemudian mereka kita minta untuk siap, karena ini kan yang mengatakan berlaku 1 Juli 2026 dari Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan beliau sudah menekankan akan berlaku 1 Juli," kata Inge dalam media briefing, Selasa (30/6/2026).

DJP menyatakan siap menerapkan pajak penghasilan melalui marketplace mulai 1 Juli 2026, dengan menunggu terbitnya keputusan penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak.