Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Oh tidak, kami tetap seperti biasa. Kebijakan kami untuk tidak menggunakan fasilitas kantor. Ya (mobil dinas akan dikandangkan) seperti biasa,” urainya, seusai menghadiri acara Ramadan Fest 2025 DWP Jateng, di Halaman Grhadika Bhakti Praja.

Larangan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 700.1/365 yang dikeluarkan pada 13 Maret 2025. Surat tersebut memuat delapan poin terkait pencegahan gratifikasi menjelang hari raya.

Setali tiga uang dengan Sekda Sumarno, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, membenarkan kebijakan ini. Dia menegaskan bahwa mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional yang mendukung tugas pemerintahan. 

“Mobil dinas kantor yang digunakan untuk kepentingan pribadi, mudik, itu tidak boleh,” ungkapnya.

Untuk mencegah penyelewengan, Pemprov Jateng juga berencana melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan dinas. Pengawasan ini bakal dilakukan pada awal cuti.

"Satpol PP akan mengajak inspektorat, memonitor masing-masing OPD, akan didata kendaraan dinas yang akan dikandangkan, atau yang berpotensi untuk digunakan operasional pengamanan mudik,” ujarnya.

Terkait gratifikasi, ASN diingatkan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Jika sudah menerima bingkisan, mereka wajib melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Jateng dalam 10 hari atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 30 hari sejak penerimaan.

“Intinya harus ditolak di awal. Kalau menerima, harus melaporkan melalui UPG,” imbuhnya.

Yang namanya mobil dinas ya memang hanya boleh dibawa berdinas.&nbsp;Semoga deh nggak ada yang menyalahgunakan jabatan dengan memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id – Menjelang Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama libur Lebaran. Untuk itu, mobil dinas akan dikandangkan.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilarang menerima parsel atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan mereka.

Pernyataan ini dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Jumat (21/3/2025). Dia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan fasilitas negara tetap sesuai dengan fungsinya. 

ASN Pemprov Jateng dilarang membawa mobil dinas untuk mudik atau berlibur.

Dikandangkan, Mobil Dinas Pemprov Jateng Dilarang untuk Mudik

"Namun, waktu itu masyarakat belum percaya, mengingat tiap hari saja presensi ke kantor terus diawasi. Maka, sistem itu tidak langsung diterapkan. Baru uji coba," terang Denny dalam keterangan resminya, yang dikutip Senin (17/3). "FWA baru dilaksanakan saat physical distancing pandemi Covid-19."&nbsp;

Denny mengatakan, fleksibilitas kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah No 94/ 2021 tentang "Disiplin PNS" dan Peraturan Presiden No 21/2023 tentang "Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN". Bentuknya adalah fleksibilitas waktu dan lokasi kerja dengan optimalisasi sistem berbasis elektronik.

Denny mengimbuhi, "kerja fleksibel" yang diterapkan terhadap ASN dibagi menjadi dua, yakni fleksibilitas kerja secara lokasi dan waktu. Pengaturan tempat dan durasi, termasuk di dalamnya target serta jumlah jam kerja, dia melanjutkan, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Fleksibilitas kerja bukan hak pegawai, tapi diberikan berdasarkan pertimbangan objektif yang penerapannya penuh tanggung jawab dan akuntabel;&nbsp;ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing instansi," jelasnya.

Jika bisa diterapkan dengan baik, fleksibilitas kerja ini tentu menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak. Para pekerja bisa lebih fleksibel memilih waktu mudik, perusahaan pun mampu melakukan efisiensi. Pertanyaannya, mungkinkah FWA juga diterapkan untuk perusahaan swasta?

Anisa Putri, seorang karyawan swasta di Kota Semarang tentu saja menyambut baik jika fleksibilitas kerja itu juga bisa diterapkan di perusahaan tempatnya bekerja. Terlebih, job desc-nya sebetulnya bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor.

Ica, demikian perempuan 38 tahun itu biasa disapa, adalah seorang karyawan di perusahaan properti yang hampir seluruh pekerjaannya dilakukan di depan laptop, yang membuatnya cukup fleksibel untuk bekerja di mana saja. Target pekerjaannya juga mudah diukur.&nbsp;

"Anak-anak sepertinya sudah libur akhir pekan ini. Jadi, kalau aku bisa FWA mulai minggu depan, kami bisa memajukan waktu mudik biar nggak terjebak macet. Nanti suami nyusul, karena pekerjaannya nggak mungkin bisa ditinggal," terangnya via pesan singkat, Senin (17/3).

Sebelumnya, menanggapi kemungkinan FWA, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mempersilakan jika ada yang memungkinkan untuk melakukan FWA atau work from anywhere (WFA), mengingat saat pandemi hal tersebut juga sudah biasa dilakukan.

"Kami memahami imbauan pemerintah (untuk FWA). Namun, perlu disadari bahwa&nbsp;tidak semua sektor bisa WFA, Sektor manufaktur, misalnya," kata Shinta pada Rabu (12/3) yang dikutip dari Detik, Kamis (13/2).&nbsp;

Pada Selasa (11/3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan swasta mempertimbangkan penerapan FWA atau WFA untuk para pegawainya menjelang Idulfitri guna mendukung kelancaran arus mudik sebagaimana instansi pemerintah yang telah disepakati pada 24-27 Maret.

"Kami mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA demi menyukseskan program mudik nasional," kata Yassierli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (11/3).

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie yang mengaku sempat diajak berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan yang kurang lebih serupa dengan Ketua Apindo. Menurutnya, nggak semua&nbsp;sektor dapat menerapkannya.

 "Sektor padat karya harus terus produksi, tentu tidak memungkinkan. Tapi, yang berbasis layanan jasa bisa saja. Jadi, kami terbuka jika bisa (diminta) membantu agar (mudik) tidak terlalu macet," tegasnya, Jumat (14/3).

Bagaimana dengan perusahaan di tempat kerjamu? Oya, menurutmu, pekerjaanmu bisa diselesaikan dengan WFA nggak, Millens?&nbsp;(Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS bakal didorong untuk menerapkan sistem flexible working arrangement (FWA) atau kerja fleksibel mulai pekan depan untuk mengurai kepadatan arus mudik menjelang Idulfitri 2025. FWA akan berlangsung pada 24-27 Maret mendatang.

Penerapan kerja fleksibel atau FWA bukanlah sistem baru bagi PNS. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo mengungkapkan, konsep ini sudah diperkenalkan pada 2018.

Berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pemerintah dipastikan akan menerapkan sistem 'kerja fleksibel' sepekan menjelang lebaran. Bagaimana dengan perusahaan swasta?

ASN Terapkan 'Kerja Fleksibel' Sepekan jelang Lebaran, Bagaimana Swasta?

"Gerakan minum susu ini juga menjadi upaya untuk membantu para peternak lokal dalam menyerap produksi mereka," ujar Djarot.  

Kepala Balai Benih Ikan (BBI) Siwarak, Elviek Irwanto menambahkan bahwa pada kesempatan tersebut, pihaknya menyediakan 30 liter susu segar untuk dikonsumsi oleh para ASN.  

“Susu segar ini kami datangkan langsung dari kelompok tani ternak Gondang Makmur di Desa Sumogawe, Getasan,” jelas Elviek.  

Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN akan manfaat konsumsi susu segar sekaligus memperkuat dukungan terhadap produk lokal.

Selain mengajak ASN minum susu, kamu punya usul apa biar para produsen susu makin sejahtera nih, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Untuk mendukung penyerapan produksi susu dari peternak lokal, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya untuk rutin mengonsumsi susu segar. Nggak lupa dia menekankan bahwa minum susu untuk menjaga kesehatan.

Imbauan tersebut disampaikan Sekda di hadapan seratusan ASN usai kegiatan jalan sehat di Balai Benih Ikan (BBI) Siwarak, Dusun Branggah, Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, pada Jumat pagi (15/11/2024).  

Menurut Djarot, produksi susu segar dari peternak lokal di Kabupaten Semarang mencapai 27 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ton telah diserap oleh industri pengolahan susu, sementara sisanya tersedia untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat.  

Gerakan minum susu ini dinilai menjadi upaya untuk membantu para peternak lokal dalam menyerap produksi mereka.

Sekda Imbau ASN Kabupaten Semarang Konsumsi Susu Segar

Hal ini disampaikan dalam Dialog Opini Publik Sinergitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Mengelola Monitoring dan Analisis Berita yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah di Gigel Garden Kota Tegal pada Kamis, 18 Juli 2024. 

Imroatus menegaskan pentingnya monitoring dan analisis berita untuk memahami informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah bisa memilih isu dan pembicaraan publik yang perlu dianalisis dari berbagai aspek, seperti keberpihakan media, tokoh kunci, media yang paling banyak memberitakan, serta respons masyarakat.

Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar bisa menindaklanjuti permasalahan dengan efektif.

“Di era media sosial seperti saat ini, di mana masyarakat dengan bebas menyampaikan pendapatnya secara terbuka terhadap suatu pemberitaan, kita perlu melihat pemberitaan dari sudut pandang masyarakat. Sehingga, kita dapat membuat rekomendasi untuk SKPD terkait, agar menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan tepat,” tuturnya.

Teguh Imawan, Tenaga Ahli Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo menambahkan bahwa opini publik yang mengemuka di masyarakat harus dikelola dengan manajemen yang tepat.&nbsp;

“Opini publik perlu dikendalikan, jangan sampai opini publik menjadi tuntutan publik, tapi harus dikelola menjadi dukungan publik. Hal ini bertujuan untuk dapat memperoleh citra baik,” bebernya.

Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, yang diwakili oleh Kepala Seksi Opini Publik, Danang Tri Hermawan juga menekankan pentingnya monitoring dan analisis berita untuk mengetahui isu yang berkembang di masyarakat. Dengan mengetahui isu sedini mungkin, pemerintah dapat menangani masalah dengan cepat dan tepat, serta mewujudkan pemerintahan yang responsif. 

“Kegiatan monitoring dan analisis berita ini berfungsi sebagai sarana untuk memantau aduan masyarakat, sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang responsif. Selain itu, membantu kita mengevalusi kinerja yang telah dilakukan, dan tercipta kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat, ” pungkasnya.

Dengan demikian, sikap yang bijaksana dan analitis terhadap pemberitaan negatif sangat penting bagi aparatur pemerintah. Alih-alih marah, pemerintah harus melihat berita negatif sebagai peluang untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat.

Hm, sepertinya bukan cuma ASN yang dilarang gampang baper dengan pemberitaan negatif. Semua profesi dan golongan juga harusnya lebih bijak dalam mengonsumsi berita. Betul, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Sebagai aparatur pemerintah, menghadapi pemberitaan negatif memerlukan sikap yang bijaksana dan nggak emosional. Menurut Nur Imroatus Solihah, Konsultan Analis dan Research and Training Manager PT Indonesia Indikator, reaksi marah tidaklah produktif.

“Pemerintah nggak boleh baper (terbawa perasaan). Maksudnya adalah, kita tidak perlu marah ketika membaca berita dengan sentimen negatif mengenai pemerintah, namun kita perlu melihat berita-berita tersebut sebagai data, yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan,” ujarnya.

Aparatur pemerintah diharapkan dapat mengendalikan emosi ketika membaca berita negatif. Pemberitaan negatif seharusnya dapat dikelola menjadi dukungan publik.

Dear ASN, Jangan Gampang Marah saat Mendapati Pemberitaan Negatif!

Besarnya potongan gaji diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 25
Tahun 2020 sebesar 3 persen. Rinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan
0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan (pemberi kerja).

Untuk pekerja yang nggak masuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, nggak perlu bingung. Tetap bisa kok mengikuti program ini dengan menjadi peserta mandiri Tapera.
Sayangnya, bagi peserta pekerja mandiri, keseluruhan iuran Tapera sebesar 3
persen harus ditanggung sendiri.

Dana yang nantinya telah terkumpul akan ditingkatkan
nilainya lewat manajemen investasi guna meningkatkan aset BP Tapera. Peserta bisa
menggunakan dana ini untuk keperluan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Dana mulai dapat digunakan setelah menjadi anggota minimal 12 bulan.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja atau
perusahaan serta peserta pekerja mandiri yang nggak mengikuti aturan. Sanksi bagi perusahaan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan
izin usaha. Sementara itu, bagi peserta pekerja mandiri ancamannya berupa sanksi administratif

Kepesertaan Tapera akan berakhir ketika peserta meninggal
dunia, peserta nggak lagi memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut, dan pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau pekerja mandiri yang memasuki usia 58 tahun. 

Ketika masa kepesertaan
berakhir, bisa mendapat pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat
utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga
perumahan, atau investasi lainnya yang terjamin keamanannya

Pelaksanaan Tapera secara resmi akan berlaku pada 2021
nanti. Pada tahap pertama, Tapera berlaku bagi PNS, polisi, dan tentara. Tahap
kedua nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Setelahnya, Tapera akan memberlakukan tahap terakhir yang bisa diikuti oleh pekerja swasta atau peserta mandiri.

Kamu setuju dengan adanya Tapera ini atau malah nggak, nih, Millens?&nbsp;(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Program Perumahan untuk Rakyat ternyata benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera). Badan Pengelola (BP) Tapera jugas sudah dibentuk untuk memastikan program ini berjalan lancar.

Tapera disiapkan untuk menyediakan dan menghimpun dana murah
jangka panjang demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi
peserta sebagaimana tertulis pada Pasal
37 ayat 1 PP tersebut.

Pasal 7 PP itu menyatakan, dana Tapera didapat dari gaji
pekerja yang dipotong. Golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi pejabat negara, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri (termasuk prajurit siswa TNI), pekerja
BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta.

Pada 2021, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan resmi beroperasi. Program ini dibuat pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dana Tapera diambil dari gaji, baik untuk peserta yang bekerja di sektor publik atau swasta. Bagaimana rinciannya ya?

Jokowi Sahkan PP Tapera, Gaji Karyawan Akan Dipotong Demi Permudah Miliki Rumah

"Saya mengusulkan agar seluruh pegawai kita minimal
yang gradenya di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50
persen. Pendapatan lo, bukan gaji," kata Ganjar.

Pemotongan itu sebaiknya bisa diwujudkan sebagaai bentuk
empati terhadap berbagai kesulitan yang sedang melanda seperti buruh yang di
PHK, pekerja informal yang nggak bisa bekerja dan masih banyak lagi. Untuk itu,
semua harus peduli.

Selain itu, menurut Ganjar, pemotongan pendapatan ASN di
tengah wabah ini dapat membantu meringankan beban negara. Terlebih, kondisi
ekonomi Indonesia masih belum menentu tahun depan. Semuanya masih buram dan
nggak bisa diperhitungkan.

“Maka kalau itu (gaji ASN) bisa dipotong minimum 50 persen,
akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk
merescue masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan," tegasnya.

Ganjar menegaskan, usulan itu nggak diperuntukkan bagi
seluruh ASN di Indonesia. Tapi bagi yang berada di golongan III ke atas,
apalagi yang sudah punya jabatan. Mereka para ASN yang ada di golongan I atau
II, harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh.

"Saya minta usulan ini benar-benar dipertimbangkan agar
secara nasional kita aware terhadap persoalan ini," pungkasnya.

Kamu setuju nggak dengan usul Ganjar? (IB28/E05)

Inibaru.id - Dalam
rangka melakukan penanganan pandemi corona memang perlu tindakan spekulatif.
Salah satunya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar memotong gaji Aparatur Sipil
Negara (ASN).

Potongan gaji yang diusulkan Ganjar pun nggak
tanggung-tanggung. Pemotongan yang diajukan Ganjar yakni mencapai 50 persen dari
total pendapatan para pegawai yang sudah menapaki golongan III ke atas. Usulan
itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musrenbangnas 2020
secara virtual, Kamis (30/4) bersama Presiden Joko Widodo, anggota kabinet, dan
sejumlah kepala daerah.

Gubernur Jawa Tengah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar memotong pendapatan ASN sebanyak 50 persen. Hal itu dilakukan agar dana bisa dialokasikan untuk membantu berbagai kesulitan karena pandemi corona ini.

Minta ASN Ikut Peduli Dampak Pandemi, Ganjar Usul Pendapatan Dipotong 50 Persen

"Sesuai dengan instruksi
Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan Eselon I serta Eselon
II tidak dibayarkan. Namun untuk seluruh ASN, TNI, Polri, dan lainnya untuk
Eselon III ke bawah, atau pejabat yang setara dengan Eselon III ke bawah juga
tetap dibayarkan," jelas Sri Mulyani.

Selain para ASN aktif, golongan
pensiunan juga tetap memperoleh THR. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan
Covid-19 bagi kelompok yang rentan terdampak. 

"Pensiunan juga tetap
mendapatkan THR sesuai yang didapatkan pada tahun lalu. Pensiunan merupakan
kelompok yang mungkin rentan terdampak virus corona," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia itu melanjutkan, pejabat negara yang terdiri dari Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan II, serta pejabat fungsional yang
setara eselon I dan II nggak akan mendapatkan THR tahun ini.

"Namun seperti Presiden,
Wapres, para Menteri, DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah pejabat negara tidak
mendapat THR," tandas Sri Mulyani.

Kebijakan pembayaran THR ini
diberlakukan di tingkat Pusat dan Daerah. Saat ini, pemerintah tengah
melakukan revisi PP yang mengatur pelaksanaan THR terbaru tersebut. Rencananya, revisi ini akan diimplementasikan sebelum Lebaran 2020.

Menurut kamu, kebijakan ini sudah
sudah tepat atau nggak nih,&nbsp;Millens? Semoga pandemi corona bisa segera usai sehingga perekonomian dapat kembali normal, ya! (MG26/E07)

Inibaru.id –
Pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditetapkan sebagai efek dari pandemi corona yang membuat
belanja negara melonjak sedangkan penerimaan terus menurun.

Melalu video press conference setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa
(14/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan THR tetap akan diberikan
kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri golongan Eselon III ke bawah. THR yang
diberikan meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tanpa tunjangan kinerja
(tunkin).

Pemerintah memutuskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN golongan Eselon III ke bawah dan pensiunan akan tetap dibayarkan meski jumlahnya berkurang.

Sri Mulyani: Pemberian THR Hanya untuk ASN Golongan Eselon III ke Bawah

Inibaru.id - Mulai hai ini, Senin (10/6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus kembali bekerja setelah mendapatkan libur lebaran selama 11 hari lamanya. Meski libur panjang bikin mager, tapi PNS nggak boleh bolos di hari pertama kerja lo. Hal ini sudah ditegaskan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Seperti yang dikutip dalam Idntimes.com, Menteri PAN RB, Syafrudin juga menegaskan agar ASN nggak terlambat pada hari pertama masuk kerja. ASN yang absen tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
ASN yang melanggar Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua persen. Selain itu, di hari pertama masuk kerja pascaliburan ini Syafruddin juga turut memantau langsung kehadiran PNS di Command Center Kementrian PAN RB. Kehadiran para ASN ini akan dipantau melalui <a href="http://sidina.menpan.go.id">http://sidina.menpan.go.id</a>.
Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan ASN dapat dilaporkan maksimal pada 10 Juni untuk memberikan sanksi disiplin. Wah semoga dengan peraturan tegas seperti ini para abdi negara nggak ada lagi yang suka bolos pascalebaran ya, Millens! (IB27/E05)

Meski sudah mendapat libur lebaran yang cukup panjang, nggak jarang ASN yang bolos. Buat ASN yang bolos tanpa alasan yang jelas di hari pertama kerja pascalebaran, berikut adalah sanksi yang akan didapatkan!

Ini Sanksi Buat PNS yang Bolos Usai Libur Lebaran

Inibaru.id &ndash;&nbsp;Terkait dengan meningkatnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) meminta pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (ODP) meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah kota (pemkot) Semarang, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Merdeka.com, Senin (25/2/2019) menulis, Hendi menyebut kinerja PNS dan ASN yang ada di bawah pimpinan OPD masih kurang baik. Sebagai contoh, Hendi sering mendapatkan masukan dari masyarakat tentang terbengkalainya fasilitas ruang terbuka hijau, jalan rusak, dan berbagai komplain lainnya.
&ldquo;Pimpinan-pimpinan OPD ini saya minta lebih tegas. Jika kinerja sudah di atas nilai 90, TPP bisa mendapatkan 100 persen, namun dalam realitanya masih ada komplain seperti jalan berlubang atau taman yang&nbsp;nggak&nbsp;terawat,&rdquo; terang Hendi saat menghadiri upacara kenaikan pangkat di Balai Kota Semarang, Senin (25/2).
Hendi juga meminta pimpinan OPD untuk berani menurunkan nilai TPP jika bawahannya nggak bekerja dengan maksimal.
&ldquo;Jadi pemimpin harus berani. Kalau nilainya jelek atau bahkan menurun, angka TPP juga sebaiknya diturunkan sehingga PNS dan ASN bisa benar-benar serius memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,&rdquo; lanjutnya.
Hendi menyebut ASN dan PNS yang berprestasi memang harus mendapatkan nilai baik demi mendapatkan peluang karir, intensif, hingga kesejahteraan yang lebih baik.
&ldquo;Dengan cara ini kinerjanya bisa semakin membaik. Tapi sebaliknya, jika kinerjanya tidak maksimal ya bisa diberi&nbsp;punishment,&rdquo; ucap Hendi.
Jika ingin mendapatkan kenaikan pangkat, Hendi menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu nggak pernah melakukan kesalahan, integritasnya telah teruji, dan kinerjanya maksimal. Wah, nggak gampang juga ya, Millens.
&ldquo;Kalau semua ini terpenuhi, maka PNS dan ASN bisa mendapatkan kenaikan pangkat secara periodic. Gaji dan TPP-nya juga bisa ikut naik sehingga semangat mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat semakin meningkat,&rdquo;pungkasnya.
Semoga saja sistem ini bisa membuat pelayanan masyarakat di Pemkot Semarang semakin baik ya,&nbsp;Millens.&nbsp;(IB09/E05)

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) Meminta pimpinan OPD untuk meningkatkan kinerja PNS dan ASN di jajaran pemerintah Kota Semarang agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hendi Minta OPD Semarang Bekerja Maksimal

Inibaru.id &ndash; Perekrutan CPNS kerap dimanfaatkan oknum-oknum nggak bertanggung jawab untuk menangguk untung. Beberapa waktu lalu, penipuan mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terjadi. Penipuan ini dilakukan dengan modus mengedarkan nama palsu Bima disertai karikatur wajahnya. Tujuannya tentu saja menawarkan bantuan pada para peserta agar lolos mengikuti ujian. Atas kasus ini pula, BKN mengimbau masyarakat untuk nggak terpancing modus tersebut.
&ldquo;Nomor tersebut mengaku sebagai nomor Kepala BKN. Mungkin kami akan melakukan langkah hukum agar tidak ada yang dirugikan. Sementara ini kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim,&rdquo; jelas Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan pada Senin, (4/2/2019).
BKN, lewat Twitter resminya, mengatakan nomor 0812 8916 100 bukanlah nomor pejabat BKN. Selain lewat media sosial, BKN juga menyebarkan informasi ini di situs resminya. Ridwan juga menambahkan pihaknya mengupayakan perekrutan CPNS 2018 terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
&ldquo;Anak pejabat di lingkup kementerian dan pemda juga banyak yang tidak lolos. Anak Deputi PMK bidang Pembinaan Kepegawaian, anak Pak Sesmen dari Kemenpan RB, dan anak pejabat Kanreg Bandung juga nggak masuk. Ya sudah, biarin, mau gimana, memang nggak masuk,&rdquo; tambah Ridwan di Kantor BKN, Jakarta Timur, seperti dilansir dari Tribunnews.com.
Nah, kamu yang pengin jadi ASN, sebaiknya nggak mencoba &ldquo;jalur-jalur&rdquo; nggak lazim seperti ini ya, Millens. Ketimbang berlaku curang, mulai sekarang lakukan usaha terbaik supaya bisa lolos. Jadi, siapkan semangat belajarmu dulu, yuk! (IB15/E05)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengonfirmasi bahwa nomor palsu Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah digunakan untuk melalukan penipuan. Selain mengonfirmasi penipuan yang mengatasnamakan Bima, instansi ini juga menegaskan bahwa pihaknya mengupayakan perekrutan CPNS terbebas dari segala bentuk KKN.