“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Dalam aturan tersebut, operator seluler diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan sendiri mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan.

Pilihan yang dapat diberikan antara lain akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai aturan ini membawa perubahan dalam pola layanan telekomunikasi. Jika sebelumnya mekanisme layanan lebih banyak ditentukan operator, kini pelanggan harus diberikan ruang untuk memilih.

“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons pemerintah terhadap berbagai aduan masyarakat. Meutya menyebut masih ada operator yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan MK mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.

Selain melindungi sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai layanan yang mereka gunakan.

Informasi tersebut mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi itu harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia sebelum menentukan paket yang digunakan.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait aturan tersebut.

Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi untuk memastikan operator mematuhi ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan hak pelanggan sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pengguna layanan internet seluler. Pemerintah kini melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kuota yang telah dibayar pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan dan menarik biaya tambahan, sekaligus mewajibkan penyedia layanan memberikan pilihan perlindungan kuota.

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Penelitian bertajuk From Manuscript to Digital Heritage: Preserving Nusantara Islamic Knowledge through the Digitalization of the Teungku Chik Lampaloh Manuscript (The Descendants Effort in Safeguarding Ancestor Master Piece) tersebut dipresentasikan dalam 10th International Library and Information Science Society Conference (I-LISS) 2026 di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada 26–28 Agustus 2026.

Kondisi fisik manuskrip menjadi salah satu alasan digitalisasi dilakukan. Sejumlah halaman mulai rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian telah memudar sehingga semakin sulit dibaca.

“Digitalisasi bukan hanya mengubah manuskrip menjadi bentuk digital, tetapi juga menjadi upaya menjaga pengetahuan yang terkandung didalamnya agar tetap dapat dipelajari dan diwariskan,” kata Nurrahmi, dikutip dari Kementerian Agama (Kemenag).

Selain faktor usia, bahan yang digunakan dalam penulisan manuskrip juga menjadi tantangan. Tinta berbasis besi yang lazim digunakan pada masa lalu berpotensi menimbulkan efek korosif pada kertas dalam jangka panjang.

Dengan adanya versi digital, kebutuhan untuk membuka dan menangani manuskrip asli secara berulang dapat dikurangi. Informasi yang tersimpan di dalamnya tetap bisa dipelajari tanpa harus terus-menerus menyentuh dokumen fisik.

Digitalisasi manuskrip dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

Tahap awal mencakup pemilihan manuskrip, verifikasi kepemilikan dan hak cipta, pencatatan data bibliografi, serta persiapan peralatan. Selanjutnya, manuskrip difoto dan hasil citranya diperiksa untuk memastikan kualitas dokumentasi.

Hasil tersebut kemudian dibuat menjadi file master, dilengkapi metadata, dikonversi, lalu dikemas dan didokumentasikan untuk penyimpanan jangka panjang.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembuatan salinan digital, tetapi juga mencakup aspek preservasi, pengelolaan metadata, dan penyebaran pengetahuan. Kerangka ini dinilai dapat diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum, maupun lembaga pengelola warisan budaya lainnya.

Menariknya, informasi berharga dalam manuskrip Teungku Chik Lampaloh tidak hanya terdapat pada teks utama Al-Qur’an. Catatan di tepi halaman, kolofon, anotasi, dan keterangan tambahan lainnya juga menjadi bagian penting yang dapat diteliti.

Bagian-bagian tersebut dikenal sebagai parateks. Kajian terhadap parateks manuskrip Teungku Chik Lampaloh sebelumnya dilakukan oleh tim peneliti UIN Ar-Raniry dan Al-Azhar University.

Dari catatan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai praktik keilmuan, proses pewarisan pengetahuan, jaringan ulama, hingga kondisi sosial-keagamaan masyarakat Aceh pada masa manuskrip itu ditulis.

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar upaya menyelamatkan naskah lama dari kerusakan. Langkah tersebut juga menjaga rekaman perjalanan intelektual Islam di Aceh agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Penelitian mengenai manuskrip tersebut dipresentasikan dalam I-LISS 2026 di Malaysia. Dalam forum tersebut, Nurrahmi menampilkan kondisi dan isi manuskrip melalui sebuah video serta memperkenalkan prototipe rumah digital untuk menyimpan hasil digitalisasi.

Dokumentasi manuskrip turut melibatkan Masykur dari Pedir Museum Aceh dan Abdullah Maulani dari DREAMSEA. Zubaidah,&nbsp;Sekretaris Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, juga mendampingi Nurrahmi dalam konferensi tersebut.

Presentasi penelitian mendapat apresiasi dari President I-LISS, Namtip Wipawin, serta perhatian peserta konferensi. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pustakawan, pendidik, dan profesional bidang perpustakaan serta ilmu informasi dari berbagai negara.

Melalui digitalisasi, manuskrip Al-Qur’an peninggalan Teungku Chik Lampaloh tidak hanya dipertahankan sebagai benda bersejarah. Pengetahuan dan jejak kehidupan yang tersimpan di dalamnya juga mendapat kesempatan untuk terus dibaca, diteliti, dan diwariskan lintas generasi. (Ike/E01)

Inibaru.id – Sebuah manuskrip Al-Qur’an dari Aceh yang diperkirakan berusia sekitar 180 tahun kini mulai didigitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pengetahuan yang tersimpan di dalam naskah sekaligus mengurangi risiko kerusakan pada manuskrip aslinya.

Manuskrip tersebut merupakan peninggalan Teungku Chik Lampaloh atau Syekh Abdurrahman Lampaloh, salah seorang ulama Aceh. Naskah tulisan tangan ini tidak hanya memuat teks Al-Qur’an, tetapi juga berbagai catatan yang merekam tradisi keilmuan, jaringan pengetahuan, dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pada masanya.

Digitalisasi manuskrip menjadi bagian dari penelitian Nurrahmi, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, bersama Mujiburrahman, Syamsul Rijal, Zubaidah, dan Fathin Zhafira Fauzi.

Manuskrip Al-Qur’an peninggalan ulama Aceh Teungku Chik Lampaloh yang berusia sekitar 180 tahun mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya.

Manuskrip Al-Qur’an Berusia 180 Tahun dari Aceh Mulai Didigitalisasi

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi transaksi menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Fasilitas tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta pembayaran lintas batas.

Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memiliki pilihan yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura tanpa harus terlebih dahulu mengonversi mata uang ke dolar AS.

“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankir.

Ia menambahkan, skema transaksi menggunakan mata uang lokal serupa juga telah diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara lain, termasuk China dan Jepang.

Selain memberikan fleksibilitas dalam transaksi, BI menyebut kerangka LCT dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar sekaligus menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Salah satu fitur utama dalam kerangka tersebut adalah penguatan penggunaan kuotasi langsung rupiah terhadap dolar Singapura. Mekanisme ini memungkinkan transaksi kedua mata uang dilakukan secara lebih langsung sehingga ketergantungan terhadap mata uang perantara dapat dikurangi.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, terdapat sembilan bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Sementara itu, di Singapura terdapat tiga bank yang ditunjuk sebagai ACCD, yakni DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited.

Kehadiran kerangka LCT Indonesia-Singapura menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Selain memberikan alternatif bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan dan keuangan bilateral sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi kawasan ASEAN. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), Senin (31/8/2026).

Pengoperasian kerangka tersebut menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI dan MAS pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026.

Melalui kerangka LCT ini, transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura dapat dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung perdagangan kedua negara sekaligus mendorong integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.

BI dan MAS resmi mengoperasikan kerangka transaksi mata uang lokal yang memungkinkan transaksi bilateral Indonesia-Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura secara langsung tanpa perlu melalui dolar AS.

Transaksi Indonesia-Singapura Bisa Pakai Rupiah dan Dolar Singapura Tanpa US$

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum menargetkan penutupan 700 BUMN tambahan, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN selama hampir dua tahun masa pemerintahannya.

Menurut dia, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Prabowo menilai pengurangan jumlah perusahaan pelat merah juga berpotensi memangkas beban administrasi dan operasional pemerintah. Biaya yang selama ini terserap untuk kebutuhan pengelolaan perusahaan, termasuk remunerasi direksi dan komisaris, menjadi salah satu komponen yang ingin ditekan.

Dari langkah efisiensi tersebut, Prabowo memperkirakan penghematan yang diperoleh dari sektor BUMN dapat mencapai Rp100 triliun. Angka itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan pengeluaran sekaligus memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.

Prabowo menyebut efisiensi tidak hanya dilakukan di sektor BUMN. Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penghematan yang menurutnya nilainya kini hampir mencapai Rp300 triliun per tahun.

Dana yang berhasil ditekan dari berbagai pos pengeluaran tersebut, kata Prabowo, akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai salah satu bagian dari agenda efisiensi anggaran. Penutupan perusahaan yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat mengurangi beban negara dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan publik. (Ning/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah BUMN sekaligus menekan biaya operasional.

Target itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir 2026 untuk merampingkan perusahaan negara dan menghemat anggaran.

Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

Penggagas Bisik Serayu, Rianto, menyebut Manten Gethek sebagai pertunjukan berbasis air (water-based performance) yang memvisualisasikan pernikahan simbolik antara manusia dan Serayu.

“Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan,” ungkap Rianto.

Bagi masyarakat Banyumas, Serayu memang bukan sekadar aliran air. Sungai yang berhulu di kawasan Dieng, Wonosobo, itu mengalir melewati sejumlah wilayah hingga bermuara di Samudra Hindia. Sepanjang alirannya, Serayu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, permukiman, hingga berbagai aktivitas sosial dan budaya.

Kedekatan masyarakat dengan Serayu juga tercermin dalam kesenian. Salah satunya Kunclungan di Desa Plana.

Dahulu, warga yang selesai bekerja di sawah kerap turun ke Serayu untuk mandi dan beristirahat. Dari aktivitas sederhana itu lahir permainan bunyi ketika tangan ditepukkan dan digerakkan di permukaan air. Sungai pun menjadi tempat untuk bertemu, bermain, sekaligus menciptakan kesenian.

Jejak semacam itulah yang coba dihidupkan kembali melalui Bisik Serayu. Pada 2024, Kunclungan kembali dihadirkan dalam festival. Setahun kemudian, Serayu menjadi ruang ruwatan dan labuhan sekaligus tempat mengenang Blabur Banyumas, banjir besar akibat luapan Serayu pada 1861. Tahun ini, hubungan manusia dan sungai diwujudkan melalui Manten Gethek.

Festival tersebut juga mempertemukan berbagai kelompok seni, komunitas, sastrawan, serta seniman dari dalam dan luar negeri. Salah satunya kolaborasi Dewandaru Dance Company dari Jepang dengan Rianto dan Agung Gunawan dalam Kulu-kulu dan Lengger Lanang.

Rianto sendiri punya hubungan panjang dengan Serayu dan Kaliori. Lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, ia kemudian membawa kesenian Lengger Lanang hingga ke panggung internasional. Bersama istrinya, penari Jepang Miray Kawashima, Rianto mendirikan Dewandaru Dance Company di Tokyo.

Kini, pengalaman dari berbagai panggung dunia itu dibawanya kembali ke kampung halaman melalui Bisik Serayu.

Manten Gethek bukan berarti sebuah ritual lama yang sejak dahulu dilakukan persis seperti yang terlihat di Kaliori. Pertunjukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai cara baru untuk membaca simbol dan hubungan lama antara manusia dengan alam.

Gethek yang dahulu menjadi sarana menyeberangi sungai kini digunakan sebagai bagian dari prosesi menuju tengah Serayu. Sementara figur pengantin menjadi simbol hubungan yang hendak dipertautkan: manusia dan sungai.

Anggota DPR RI Siti Mukaromah yang hadir dalam festival menyebut Bisik Serayu membawa nilai yang dekat dengan falsafah Banyumas, yang menurutnya bertumpu pada Gunung Slamet, Sungai Serayu, dan karakter blakasuta.

“Gununge mulang kukuh, Serayune mulang mili, serta Blakasuta mulang jujur,” katanya.

Pegiat budaya sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, Nisa Roiyasa, juga melihat Serayu sebagai bagian penting dari ekosistem kebudayaan Banyumas. Menurutnya, Gunung Slamet dan Sungai Serayu merupakan dua ruang yang bisa terus dikembangkan bersama untuk membaca sejarah dan kebudayaan Banyumas.

“Saya berharap ke depan kedua ekosistem ini bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Pada akhirnya, Bisik Serayu tidak sedang berusaha mengembalikan masa lalu. Festival ini justru mengajak masyarakat melihat kembali kedekatan yang mungkin perlahan terlupakan: bahwa sungai pernah menjadi tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita, hingga menciptakan kesenian.

Di Kaliori, hubungan itu kembali dipertunjukkan melalui tubuh, bunyi, gethek, dan sebuah perkawinan simbolik. Kali ini, Serayu-lah yang menjadi pengantin. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tepian Sungai Serayu, Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian layaknya pengantin berjalan menuju sungai, Sabtu (29/8/2026) sore. Setelah diarak dari daratan, keduanya naik gethek dan perlahan bergerak menuju tengah sungai.

Namun, siapa sebenarnya yang sedang dinikahkan?

Prosesi tersebut merupakan bagian dari Manten Gethek, pertunjukan utama dalam Bisik Serayu Festival 2026. Gethek, manusia, dan Sungai Serayu dipertemukan dalam sebuah pertunjukan yang mencoba menggambarkan kembali hubungan manusia dengan sungai.

Manten Gethek dalam Bisik Serayu Festival 2026 mempertemukan manusia, gethek, dan Sungai Serayu dalam sebuah pertunjukan simbolik untuk membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan sungai.

Saat Serayu Jadi Pengantin dalam Prosesi Manten Gethek

Rekening yang disiapkan pemerintah akan berbasis pada dua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Tak hanya mendapatkan rekening, setiap penerima juga akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut.

Airlangga memastikan saldo tersebut tidak boleh berkurang karena biaya administrasi atau pungutan lain dari bank. Menurutnya, masyarakat juga dapat mencairkan dana tersebut.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan mendorong masyarakat memiliki rekening bank sejak usia muda.

Rekening tersebut nantinya tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah secara langsung. Dengan begitu, dana dari pemerintah dapat disalurkan dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih menyiapkan teknis pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI, dan BSI.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah berharap perluasan akses rekening dan penggunaan pembayaran digital dapat ikut mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Nantinya, setiap warga negara yang memasuki usia 17 tahun akan mendapatkan rekening bank secara otomatis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian rekening tersebut akan dilakukan bersamaan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah akan memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke bank untuk membuka rekening.

"Semua otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Warga yang memasuki usia 17 tahun nantinya bakal mendapatkan rekening bank secara otomatis di BRI atau BSI, lengkap dengan saldo awal Rp50.000 yang bisa dicairkan.

Masuk Usia 17 Tahun, Warga Bakal Punya Rekening Berisi Rp50 Ribu

“Iya, paling lambat (kenaikan PPN jadi 12 persen) 1 Januari
2025,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen
Pajak Dwi Astuti sebagaimana dinukil dari Kumparan,
Sabtu (12/10/2024).

Senada dengan Ditjen Pajak, Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartanto juga mengungkap hal sama. Meski tahu bahwa hal ini akan
bikin kontroversi, Airlangga justru menyebut masyarakat sudah menyetujui
kenaikan PPN ini melalui hasil Pemilu 2024 yang digelar Februari lalu.

“Kan masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa
pilihannya berkelanjutan. Salah satu program berkelanjutan itu adalah kebijakan
PPN ini,” ucapnya pada Jumat (8/3).

Lantas, kira-kira apa ya dampak dari kenaikan PPN ini? Kalau
menurut peneliti dari Center of Industri, Trade, and Investment di Institute
for Development of Economic and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus pada Maret
2024 lalu menyebut berbagai sektor bakal langsung terkena kenaikan PPN jadi 12
persen.

“Kalau dari permodelan saya, manufaktur, pertanian,
transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi, hingga makan dan minum, akan
kena. Jasa pendidikan dan kesehatan, hingga harga-harga produk consumer goods
yang kerap kita belanjakan juga bakal terdampak,” ucapnya sebagaimana dilansir
dari Cnbc pada Rabu (20/3/2024).

Kok bisa? Dia mencontohkan dunia industri yang pasti akan
mengalami kenaikan harga bahan baku lokal. Dampaknya tentu akan bikin harga
barang yang diproduksi akan ikut naik. Yang paling merasakannya tentu saja
adalah masyarakat menengah ke bawah.

Memang, dalam aturan tersebut, ada sejumlah barang yang
disebut-sebut akan nggak kena PPN seperti makanan dan minuman yang ada di
hotel, restoran, rumah makan, dan warung, hingga jasa kesenian dan hiburan,
perhotelan, dan katering. Tapi, tetap saja, Ahmad menyebut dampaknya bakal
cukup terasa bagi masyarakat.

Kita lihat seperti apa ya nanti dampak dari kenaikan PPN ini
di tengah lesunya daya beli masyarakat dan berbagai masalah ekonomi belakangan
ini, Millens. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah
jadi pembahasan banyak orang dalam beberapa bulan belakangan, Direktorat
Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
naik mulai 1 Januari 2025 dari 11 persen jadi 12 persen. Meski terlihat hanya
naik 1 persen, banyak pihak menilai dampaknya akan cukup besar bagi kehidupan
masyarakat Indonesia.

Semenjak 1 April 2022, PPN di Indonesia ada di angka 11
persen. Tapi, pemerintah memang sudah memiliki aturan berupa Undang-Undang Nomor
7 tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang jadi patokan
kenaikan PPN tersebut mulai tahun depan.

Ditjen Pajak pastikan PPN naik jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Diperkirakan masyarakat kelas menengah dan bawah akan jadi yang paling terdampak dari hal ini.

Berlaku 1 Januari 2025, Begini Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

“Sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap pada
tanggal 17 Agustus (2024) ini sudah bisa mulai, di mana orang yang nggak berhak
mendapat subsidi, akan dikurangi,” ungkap Luhut.

Pernyataan Luhut kemudian direvisi oleh Menko Perekonomian
Airlangga Hartanto. Beda dengan Luhut yang sudah menyebut tanggal, Airlangga
memastikan bahwa pemerintah masih membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak
untuk menentukan kapan aturan pembatasan pembelian BBM Pertalite bakal
diberlakukan.

“Belum goal ini.
Kita mesti rapat, koordinasikan dahulu. Tentu ada perhitungan serta konsekuensi
fiscal juga. Yang pasti draft aturannya sudah selesai dan tinggal membutuhkan
persetujuan. Perlu kita rapatkan dulu. Setelah rapat baru didorong,” ucap
Airlangga sebagaimana dilansir dari Detik,
Rabu (10/7/2024).

Ungkapan luhut soal rencana pembatasan BBM subsidi memang
nggak secara gamblang mengarah ke BBM Pertalite. Tapi, mengingat jenis BBM ini
masuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus penugasan (JBKP), banyak orang pun
langsung berpikir jika sejumlah jenis kendaraan baik itu sepeda motor ataupun
mobil akan dilarang untuk menggunakan jenis BBM tersebut.

Yang pasti, dalam draft aturan revisi Perpres 191 tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
yang sudah diajukan, diungkap kendaraan apa saja yang masih boleh membeli BBM
Pertalite, yaitu mobil dengan kapasitas mesin 1.400 cc dan sepeda motor dengan
kapasitas 250 cc. Lebih tinggi dari kapasitas tersebut, nggak bakal
diperkenankan untuk membelinya, Millens.

Artinya, beberapa jenis sepeda motor seperti Honda CB500X,
Yamaha Skutik T Max, Yamaha YMax, Kawasaki Ninja H2, Kawasaki Ninja 250, Suzuki
Gixxer SF250 dan sejumlah sepeda motor lain dengan kapasitas mesin setara atau
lebih besar nggak bakal lagi diperkenankan ‘minum’ BBM Pertalite.

Hal serupa juga berlaku untuk sejumlah jenama mobil seperti
Nissan Serena, Toyota Alphard, Toyota Kijang Innova, Toyota Yaris, Honda City,
Toyota Fortuner, Toyota Rush, Wuling Almaz RS, Hyundai Stargazer, Honda HR-V,
Toyota Avanza, Daihatsu Xpander, Honda Mobilio, Daihatsu xenia, dan Suzuki
Ertiga. Pemilik kendaraan-kendaraan tersebut harus membeli BBM dengan oktan
yang lebih tinggi.

Meski tentu bakal berpengaruh besar pada pengeluaran banyak
orang, sosialisasi pembatasan pembelian BBM subsidi sudah diungkap jauh-jauh
hari. Semoga saja ke depannya subsidi BBM semakin tepat sasaran dan kita bisa
semakin baik dalam mengurangi emisi gas buang di Indonesia. (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Masyarakat
dihebohkan dengan informasi yang diungkap Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan pembatasan
pembelian BBM subsidi. Menurutnya, ada kemungkinan rencana ini diterapkan pada
17 Agustus 2024.

Hal ini diungkap di akun Instagram sang menteri. Menurutnya,
keputusan ini diambil karena sudah banyak jenis kendaraan yang nggak seharusnya
mendapatkan subsidi BBM namun tetap bisa menggunakan BBM subsidi.

Meski Menteri Luhut bilang bakal diberlakukan 17 Agustus 2024, Menteri Airlangga Hartanto menyebut aturan pembatasan pembelian BBM subsidi belum fix tanggal pastinya. Yang pasti, nantinya sejumlah kendaraan ini bakal dilarang membelinya, Millens.

Tunggu Tanggal Resmi, Berikut Jenis Kendaraan yang Akan Dilarang Isi BBM Subsidi

Lantas, seperti apa sih prosedur dari pembagian BSU ini?

Jadi, BSU sebenarnya adalah bagian dari program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker). Tujuan awal dari program ini adalah membantu para pekerja bertahan
dari efek pandemi yang memang sangat berat sejak 2020.

Soal siapa saja yang nantinya bakal mendapatkan BSU, yang
mengusulkan adalah dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nah, soal syarat
mendapatkannya, pekerja tinggal membuktikan kalau mereka adalah warga negara
Indonesia (WNI) dengan cara menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, mereka juga harus aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan sampai maksimal Juni 2021 dan memiliki upah paling banyak Rp 3 juta.
Angka ini berkurang dari syarat sebelumnya, yakni Rp 3,5 juta, Millens.

“Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar
terus dimatangkan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartanto saat menggelar Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin (4/4).

Lantas, kapan BSU yang masuk dalam Program Pemulihan
Nasional (PEN) 2022 ini bakal dicairkan? Kalau yang ini sih tinggal menunggu
pengumuman saja. Satu hal
yang pasti, dana PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun dan per 1 April, baru direalisasikan Rp 29.3 triliun alias 6,4 persennya saja. Jadi, masih ada cukup
dana untuk pencairan BSU tersebut.

BSU masuk dalam program perlindungan masyarakat dengan
alokasi dana Rp 154,76 triliun. Sejauh ini, yang sudah direalisasikan adalah Rp
22,74 triliun untuk BLT, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Program Keluarga
Harapan (PKH).

“Serta untuk bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan,”
jelas Airlangga.

Semoga saja dana BSU untuk pekerja bisa segera cair, ya Millens. Kira-kira, kamu bakal dapat
nggak nih? (Pik,Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Dampak
dari pandemi Covid-19 memang belum benar-benar selesai. Di samping itu, kenaikan
harga dari sejumlah bahan pokok membuat masyarakat pun semakin tertekan.
Untungnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah kurang
dari Rp 3 juta bakal kembali cair. Adapun besaran BSU ini Rp 1 juta.

Hal ini diungkap oleh pemerintah pada Senin (4/4/2022)
kemarin. Target penerima BSU tahun ini adalah 8,8 juta orang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan pemerintah bakal menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3 juta. Seperti apa sih kriteria pekerja yang bisa mendapatkannya, Millens?

Asyik, Pekerja dengan Upah di Bawah Rp 3 Juta Bakal Dapat Bantuan Subsidi Upah Lagi

Airlangga yang sekaligus juga Ketua
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu berkata
kalau pengadaan vaksin ini sesuai Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menkes nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan
pengadaan vaksin Covid-19 dan dilengkapi dengan Keputusan Menkes nomor
6587/2020 tentang penugasan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin COVID-19, serta
Keputusan Menkes nomor 98/60 tentang penetapan jenis vaksin COVID-19.

Dalam aturan itu juga mencakup
skema pemberian vaksin. Nantinya Pemerintah akan menerbitkan skema vaksin gratis dan berbayar dalam 2 minggu ke depan. 

"Vaksin program pemerintah yang
akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang dilaksanakan secara
berbayar untuk masyarakat. Aturan rinci mengenai kedua skema tersebut akan
segera diterbitkan dalam 1-2 minggu ke depan," kata Airlangga.

Airlangga juga bilang kalau vaksinasi begitu saja langsung dilakukan. Sebab, ada serangkaian
prosedur yang harus dilewati. 

Prosedur itu sesuai dengan perintah Presiden. Jokowi ingin vaksin Covid-19 diberikan melalui kajian
ilmiah dan terbukti keamanan serta efektivitasnya. Dalam sebuah video
sekretariat Presiden Jokowi juga menyebut kalau vaksin itu sebagai harapan baru
penanganan Covid-19.

"Saya ingin menyampaikan kabar baik bahwa hari ini pemerintah
sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19," kata Jokowi.
&nbsp;


Dalam video Sekretariat Presiden juga, terdapat pesawat yang membawa vaksin Covid-19 dan mendarat sekitar pukul 21.25 WIB di di Bandara Soekarno Hatta,
Tangerang, Banten. Vaksin bernama Sinovac itu dibawa oleh maskapai Garuda Indonesia dengan
jenis Boeing 777-300ER.
&nbsp;

Semoga vaksin ini akan memberi harapan baru dalam menanggulangi Covid-19
ya, Millens. (IB28/E05)

Inibaru.id
- Kabar baik nih buat semua orang yang menunggu-nunggu vaksin Covid-19. Setelah penantian panjang, vaksin ini datang juga. Kamu bisa tenang karena pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Jadi, vaksin ini dijamin aman, efektif, dan halal sebelum didistribusikan kepada masyarakat.&nbsp;

"BPOM untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitas. Kemudian
menunggu fatwa dari MUI dari aspek kehalalan," kata Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam video Youtube yang
diunggah Sekretariat Presiden, Minggu, (6/12/2020).

Vaksin Sinovac sudah tiba di Tanah Air pada Minggu, (6/12) sebanyak 1,2 juta. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartanto mengumumkan kalau Pemerintah sedang menyusun skema pembagian vaksin Covid-19. Nantinya vaksin tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

Vaksin Covid-19 Sudah Tiba, Ada yang Gratis dan Berbayar

Inibaru.id &ndash; Jumat (6/9/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjajal mobil pikap Esemka Bima 1.2 L. Dia menjajal mobil itu saat meresmikan pabrik perakitan mobil Esemka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Laman Tempo, Jumat (6/9) menulis, Jokowi mencoba mengendarai pikap dengan warna putih bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.
&ldquo;Saya tadi test drive mobil Esemka Bima. Mobilnya enak dan nyaman. Setelah tahu rasanya naik Esemka, saya nggak maksa beli. Tapi wajib beli ya,&rdquo; canda Jokowi yang langsung disambut dengan tawa dan tepuk tangan para tamu.
Jokowi memberikan apresiasi bagi PT Solo Manufaktur Kreasi yang berani bersaing di dunia otomotif nasional. Apalagi dengan fakta persaingan dunia otomotif di Indonesia sangatlah ketat.
&ldquo;Saya tahu, konten lokalnya belum mencapai 80-100 persen. Tapi kita harus mengacungi jempol setinggi-tingginya untuk PT Solo Manufaktur Kreasi. Kalau kita bisa menghargai karya anak bangsa, hal ini sudah luar biasa,&rdquo; ucapnya.
Jokowi juga menyebut pemerintah mendukung perkembangan industri otomotif nasional. Bagi Jokowi, keberadaan pabrik Esemka bisa melahirkan efek domino yang positif lainnya.
&ldquo;Efeknya nanti sangat besar. Nggak hanya akan menyerap tenaga kerja, nantinya pasti akan menumbuhkan industri untuk memasok komponen lokal,&rdquo; katanya.
Esemka Bima termasuk dalam mobil berjenis niaga ringan dengan tampilan yang modern. Interior mobil berjenis pikap ini cenderung minimalis namun sudah berkualitas. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC dan sistem hiburan single din. Selain jok yang bisa disesuaikan dengan kenyamanan pengemudi, kopling dan suspensi dari mobil ini juga berkualitas dan nyaman meskipun melalui jalanan yang tidak rata.
Meski nggak memakai sistem power steering, kemudi Esemka Bima terasa ringan meski harus bermanuver di belokan yang cukup tajam.
Millens berminat membeli mobil Esemka, nggak? (IB09/E04)

Selain meresmikan pabrik perakitan mobil Esemka, Jokowi juga sempat menjajal mobil pikap Bima. Seperti apa pendapatnya tentang mobil ini?