Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Langkah ini dianggap sebagai respons nyata atas suara masyarakat yang geram melihat betapa besarnya fasilitas dewan. Bayangkan saja, setiap anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Belum lagi deretan perjalanan luar negeri yang kerap dinilai lebih mirip plesiran ketimbang urusan kerja.

Nggak heran kalau dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa bermunculan di berbagai daerah. Aksi itu bahkan sempat berujung ricuh karena publik menilai kebijakan DPR sudah kelewatan.

Prabowo juga menambahkan, ketua umum partai politik telah mengambil sikap tegas. Mulai 1 September 2025, mereka akan memberi sanksi kepada anggota DPR yang kerap bikin gaduh lewat pernyataan kontroversial.

Pertemuan penting ini dihadiri jajaran elite politik, mulai dari Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, hingga para ketua umum partai besar seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Nah, kalau benar-benar terealisasi, pencabutan tunjangan jumbo dan moratorium kunker ini bisa jadi titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Semoga kebijakan ini konsisten dan membawa perubahan besar ya, Gez. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Sorotan publik soal tunjangan anggota DPR yang kelewat besar dan hobi kunker ke luar negeri akhirnya disikapi Presiden Prabowo Subianto. Usai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo memastikan ada gebrakan baru dari para wakil rakyat.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ungkap Prabowo.

DPR akhirnya berencana mencabut tunjangan jumbo dan menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini disebut sebagai respons atas gelombang kritik dan protes masyarakat.

DPR Bakal Kerja Tanpa Tunjangan Jumbo dan Kunker Luar Negeri

“Berdasarkan aturan itu, kereta api memang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” jelas Allan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurut Allan, manajemen KAI harus menjamin kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan memastikan udara di dalam kereta tetap bersih dan sehat. “Kebijakan ini sejalan dengan regulasi yang berlaku. Fokus kami tetap pada kualitas pelayanan,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Vice President Public Relations KAI, Anne Purba. Dia menegaskan seluruh layanan kereta api yang beroperasi saat ini tetap bebas asap rokok.
“Kami selalu memastikan perjalanan kereta api memberi kenyamanan maksimal, termasuk udara yang bersih di dalam gerbong,” kata Anne.

Sementara itu, usulan gerbong merokok datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin di Senayan, Rabu (20/8/2025), ia mengusulkan agar ada satu gerbong khusus untuk ngopi sekaligus smoking area, seperti dulu.
“Kalau ada satu gerbong khusus, itu pasti bermanfaat. Bahkan bisa menambah pendapatan KAI,” ucapnya.

Nasim mengklaim, usulan ini merupakan aspirasi masyarakat, khususnya dari Jawa Timur. Namun, sampai sekarang Kemenhub dan KAI tetap kompak menegaskan: kereta api adalah kawasan tanpa rokok.

Nah, bagaimana menurutmu, Gez? Perlukah kereta api menyediakan gerbong khusus untuk merokok, atau tetap lebih baik menjaga kenyamanan semua penumpang dengan udara yang bersih? (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id – Usulan anggota DPR soal gerbong khusus untuk merokok di kereta api bikin heboh. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) langsung menegaskan: semua layanan kereta tetap kawasan tanpa rokok alias KTR.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menegaskan bahwa aturan ini sudah jelas sejak lama. Dia merujuk pada Surat Edaran Nomor SE 29 Tahun 2014 Menteri Perhubungan, yang melarang merokok di semua sarana angkutan umum, termasuk kereta api.


Kemenhub dan KAI menegaskan kereta api tetap kawasan tanpa rokok, meski ada usulan DPR agar tersedia gerbong khusus merokok.&nbsp;

Tolak Usul DPR, Kereta Api Tetap Jadi Kawasan Tanpa Rokok

“Memang Presiden telah mengirimkan melalui Surpres RUU dan tentu juga naskah akademiknya tentang pemberantasan aset tindak pidana. Namun saat ini posisi DPR sedang masa reses dan baru akan kembali memasuki masa sidang 16 Mei,” ungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023). 

Untuk diketahui, RUU ini telah melalui proses yang panjang dan disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023 setelah diusulkan oleh PPATK sejak 2008. Wah, lama ya? 

Pembahasan RUU ini akan melalui beberapa tahap, termasuk pembuatan Daftar Isian Masalah (DIM) yang memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan karena perlu meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat akademisi dan lainnya.

Asrul juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak untuk membahas RUU Perampasan Aset dan siap menerima masukan dari banyak pihak. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembahasan RUU ini, harus berhati-hati dan tidak dapat dikebut.

"Saya sebagai anggota Komisi III DPR sudah diperintahkan oleh Plt Ketua Umum saya agar Fraksi PPP siap melakukan pembahasan dan tidak kemudian katakan lah menghalang-halangi dan lain sebagainya jadi tidak ada masalah. Namun kalau dikaitkan ini harus cepat, kalau nggak jadi sekian minggu, atau sekian bulan, ini tidak bisa begitu, tidak kemudian dikebut,” pungkas Arsul.

Pembahasan akan dilakukan melalui rapat pimpinan (Rapim) dan rapat pengganti musyawarah di Bamus dengan melibatkan Ketua DPR RI beserta para wakilnya. Pemerintah juga akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga setelah reses RUU ini lekas dibahas ya, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Media Indonesia dengan judul&nbsp;DPR Akan Bahas RUU Perampasan Aset Usai Masa Reses.

Inibaru.id - Ada informasi menarik nih buat kamu yang bertanya-tanya kapan DPR bakal membahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Jadi, rencananya, setelah masa reses berakhir, DPR baru bakal membahas RUU yang telah disodorkan kepada mereka melalui Surat Presiden ini.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana nggak bisa terburu-buru karena harus hati-hati.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tidak Bisa Dikebut

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini yang mengusung tema
‘Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat’, Ketua DPR RI mengharapkan semua
stakeholder, baik pekerja, pengusaha, pemerintah, dan DPR dapat berdialog dan
mencari jalan terbaik untuk mewujudkan aspirasi buruh Indonesia.

Dia juga ingin momentum ini menjadi pengingat bagi semua
pihak akan pentingnya memperhatikan kebutuhan para buruh, khususnya para buruh
perempuan, dan memberikan hak-hak sesuai kodratnya, serta kesempatan karir yang
sama dengan laki-laki.

“Di tahun 2023 ini, kita yakini bersama perekonomian
Indonesia mulai bangkit kembali. Ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki
kesejahteraan buruh dan buruh pun bisa ikut berperan dalam pemulihan
perekonomian negara,” jelas Puan.

Ketua DPR RI juga mengingatkan para buruh yang akan turun
memperingati Hari Buruh pada hari ini agar menyampaikan aspirasinya dengan
tertib dan mengikuti anjuran protokol kesehatan. Dia meminta agar aparat
kepolisian mengawal proses penyampaian aspirasi para buruh dengan mengedepankan
sisi humanis dan nggak menimbulkan kekacauan yang dapat melahirkan tindakan
kekerasan.

Terakhir, Ketua DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk
menghargai kerja-kerja para buruh karena buruh menjadi salah satu penopang
perekonomian dunia.

Dia berharap seluruh buruh Indonesia dapat bekerja dengan
hati dan motivasi untuk menciptakan karya terbaik demi kesejahteraan bersama,
sehingga perekonomian Indonesia dapat berkembang dan menjadi tolak ukur di mata
dunia.

“Selamat memperingati Hari Buruh untuk seluruh buruh
Indonesia. Bekerjalah dengan hati dan motivasi untuk jejak karya terbaik demi
kesejahteraan bersama. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan berkembang
dan menjadi tolak ukur di mata dunia," tutup Puan.

Semoga komitmen yang disampaikan DPR ini benar-benar bisa
terwujud dan memberi dampak positif bagi pekerja perempuan yang kerap dipandang
sebelah mata ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dalam rangka memperingati Hari Buruh
Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Indonesia sedang memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)
untuk para pekerja perempuan. DPR berkomitmen untuk terus memperjuangkan
hak-hak profesi buruh tanpa memandang golongan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa
DPR berharap dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi para buruh di
Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu aspirasi yang juga menjadi komitmen DPR adalah memperjuangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk para pekerja perempuan.

Segenggam Komitmen untuk Memperjuangkan Hak Pekerja Perempuan

"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari
pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR, dan ini
prosesnya sudah berjalan," ujar Jokowi seusai meninjau Pasar Johar Baru,
Jakarta, Rabu (5/4/2023). 

Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan negara
memiliki payung hukum guna memudahkan penyitaan aset-aset yang diduga diperoleh dari
hasil korupsi. Asal kamu tahu, selama ini jika negara hendak menyita aset para koruptor
harus didahului oleh putusan pengadilan. Hm, lama kan?

“Saya harapkan dengan UU perampasan aset itu dia akan
memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk
menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," ucap Jokowi.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sempat
menyampaikan RUU tersebut menunggu persetujuan Presiden di Kementerian
Sekretariat Negara (Setneg) untuk diserahkan kepada DPR bersama naskah
akademik. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga telah masuk dalam program
legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Semoga DPR gercep ya untuk mengesahkan RUU tentang
perampasan aset di tengah banyaknya pejabat yang pamer harta nggak wajar! Sudah
semestinya pundi-pundi yang berasal dari uang rakyat ini diselamatkan untuk membangun
Indonesia yang lebih baik. Menurutmu gimana, Millens? (Siti
Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah diterbitkan Medcom dengan judul&nbsp;Presiden Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas.

Inibaru.id – Kamu pasti setuju jika aset kekayaan
para koruptor dikembalikan kepada negara. Tenang, hal ini tengah diupayakan kok. Kenyataannya, negara tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perampasan Aset.

Saat ini Presiden Joko Widodo meminta RUU tentang Perampasan
Aset bisa segera dibahas bersama DPR. RUU itu diajukan sebagai inisiatif
pemerintah, Millens.

Gemas banget ya melihat gaya hidup hedon para pegawai pemerintah yang ternyata didapat dari hasil korupsi? Negara memang bisa saja menyita semua aset koruptor tersebut tapi harus melewati proses di pengadilan. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah sedari 2007 dibahas harus segera disahkan.

Urgen, RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Rofiah, seorang PRT asal Kota Semarang, mengaku selalu waswas melakoni pekerjaan tersebut karena minimnya perlindungan hukum yang memayungi profesinya. Karena itulah dia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bisa segera disahkan.


"Saya selalu menunggu, tapi nasib RUU PPRT ini kok sepertinya makin nggak jelas; padahal kami butuh undang-undang tertulis untuk melindungi PRT, bukan mengadalkan aturan lisan," keluh Rofiah yang ditemui Inibaru.id&nbsp;di tengah aksi International Women's Day (IWD) 2023 di Semarang, belum lama ini.

Turut serta mengikuti rangkaian IWD di depan Kantor Gubernur Jateng, Rofiah mengungkapkan, posisi PRT saat ini memang sangatlah rentan terhadap kekerasan. Perempuan paruh baya itu pun bercerita gimana tetangganya yang juga seorang PRT meninggal tersengat listrik saat bekerja, tapi diabaikan majikannya.

"Dia meninggal kesetrum, tapi majikannya nggak punya iktikad untuk bertanggung jawab. Tetangga saya juga nggak punya BPJS ketenagakerjaan," kenang Rofiah, gusar.

Selain mengalami kekerasan dan diabaikan majikan, dia menambahkan, PRT juga cukup akrab dengan upah yang kecil. Perempuan asal Kecamatan Mijen ini mengatakan, upah yang diterimanya juga cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh lebih kecil dari dibanding saat masih jadi TKW.&nbsp;

"Dulu (sewaktu menjadi TKW), upah masih bisa ditabung. Sekarang per bulan cuma Rp800 ribu; kurang banget mengingat kebutuhan pokok sekarang semakin mahal," jelasnya. "Idealnya, pengin disamakan dengan pekerja buruh yang dapat upah sesuai UMR."

Koordinator Serikat Buruh Independen Jawa Tengah Mulyono mengatakan, PRT adalah sebuah pekerjaan; patut disebut sebagai profesi. Karena itulah dia mendesak wakil rakyat untuk membuka hati dengan mengesahkan undang-undangnya, agar PRT mendapat perlindungan hukum.

"Kita butuh jasa mereka. Kami, kalangan buruh, sama dengan PRT yang menjual jasa, keringat, dan tanggung jawab yang berat. Upah harus diperhatikan, jangan semaunya sendiri. Mereka juga butuh kesejahteraan untuk keluarganya," ujar Mulyono.

Dia mengaku prihatin lantaran sampai sekarang pekerjaan sebagai PRT masih dipandang sebelah mata, padahal sudah selayaknya mereka diakui sebagai profesi yang dilindungi oleh pemerintah. Ketiadaan standar upah dan kontrak, lanjutnya, bisa sangat merugikan mereka.

"Tanpa kontrak yang jelas, kalau diberhentikan secara tiba-tiba, mereka nggak bisa mendapatkan pesangon yang menjadi hak mereka," tegasnya.

Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Nur Hasanah mengaku sangat menyayangkan sikap wakil rakyat yang nggak juga mengacuhkan para PRT yang menginginkan perlindungan hukum terhadap profesi mereka. 

"Sudah 19 tahun penantian dan masih harus menelan kekecewaan? Pedulikanlah keselamatan nyawa para PRT, karena (tanpa UU) mereka sangat mungkin menjadi korban kekerasan," papar perempuan yang akrab disapa Nur tersebut.

Menurutnya, RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang tepat untuk para PRT. Aturan tersebut juga memungkinkan mereka memiliki hubungan kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Payung hukum berarti pengakuan. Dengan begitu, pandangan orang terhadap profesi PRT pun bakal berubah ke arah yang lebih baik," kata dia.

Angka kemiskinan yang maish cukup tinggi di Jateng, lanjutnya, nggak lepas dari kecilnya upah yang diterima PRT. Secara retoris dia bertanya, bagaimana negara keluar dari kemiskinan kalau PRT yang telah mencurahkan tenaganya sepenuh hati tidak diberi upah layak, perlindungan, apalagi pengakuan?

"Kami tidak meminta dibayar setara UMR, tapi mendapatkan upah yang layak," tegas perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) itu.

Mengingat DPR RI memutuskan menunda kembali pengesahan RUU PPRT, agaknya penantian 19 tahun masih harus diperpanjang lagi. Lalu, kapan harapan dan penantian para PRT ini membuahkan hasil? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Pekerja rumah tangga (PRT) atau acap disebut asisten rumah tangga (ART) adalah para "pahlawan" yang memudahkan pekerjaan domestik kita di rumah. Namun, ketiadaan aturan resmi terkait profesi ini membuat mereka begitu rentan mengalami kekerasan dan pelecehan.

Cerita pilu kekerasan yang dialami para PRT nggak satu-dua kali saja kita dengar. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) bahkan mencatat, ada 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT saat bekerja dalam kurun 2017-2023.

Desakan agar DPR segera mengesahkan RUU PPRT terus berkumandang; dengan tujuan utama agar payung hukum itu bisa lebih memanusiakan pekerja rumah tangga (PRT).

Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga dengan Mengesahkan RUU PPRT

Yap, di era digital seperti sekarang, semuanya memang harus eye and ear catching. Kata-kata memang senjata. Namun, jangan pernah melupakan esensinya ya, Millens! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang telah berlangsung beberapa hari lalu. Pelbagai drama tersaji, mulai dari kritik hingga tuntutan juga telah disampaikan. Namun, sejak demonstrasi besar-besaran September 2019 lalu, unjuk rasa nggak lagi sekadar unjuk massa, tapi juga unjuk kreativitas, salah satunya melalui poster dan spanduk protes yang menggelitik.

Isi poster aksi para milenial dan gen-Z memang jauh berbeda dengan yang dituliskan sedekade lalu. Tetap bernadakan sindiran dan protes, tapi sejumlah orang menuliskannya dengan bahasa yang berbeda.

Di tengah aksi yang memanas, kata-kata di poster mereka justru membuat siapa pun nggak bisa nggak mengulas tawa. Tentu saja, tanpa mengurangi substansi, tulisan-tulisan bernada dark humour itu jauh lebih mengena di mata dan telinga ketimbang sekadar frasa lugas yang dulu biasa didengungkan.&nbsp;

Menjadi cara para demonstran menyuarakan pesan, spanduk aksi kini nggak sekadar ditulisi kata-kata lugas nan provokatif. Di antara gelombang demonstrasi, sering terlihat spanduk mengkritik yang unik, bahkan kerap mengundang gelak tawa, termasuk di aksi tolak Omnibus Law di Semarang.

Dibuang Sayang, Spanduk Aksi Tolak Omnibus Law Semarang

Pada 8
September 2020, Puan sempat membuat masyarakat Sumatera Barat tersinggung. Saat
itu, dia menilai masyarakat provinsi yang dikenal dengan makanan lezatnya itu
nggak mendukung negara pancasila.

“Untuk
Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni.
Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ucap
Puan saat itu.

Dituduh Mematikan Mikrofon Saat Rapat
Pengesahan RUU Omnibus Law

Belakangan
ini video yang menunjukkan Puan Maharani ikut dalam rapat pengesahan RUU
Omnibus Law viral di media sosial. Dalam video yang keluar pada Senin
(5/10/2020) ini, Puan dituduh mematikan mikrofon yang sedang dipakai oleh
politikus Fraksi Demokrat Irwan Fecho. Padahal, Irwan belum selesai
menyelesaikan pendapatnya.

Saat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, Fraksi PDI-P yang saat itu
menjadi oposisi menentang usulan pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan
harga BBM. Saat Sidang Paripurna DPR yang diadakan 31 Maret 2012 ini, fraksi
ini pun memilih untuk walk-out. Saat
itu, Puan juga terlihat menangis karena nggak setuju dengan pencabutan
tersebut.

Perayaan Hari
Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-70 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Puan
menyampaikan sambutan. Hanya, dia justru mendapatkan cemoohan dan sorakan dari
orang yang hadir di acara tersebut. Semakin lama Puan membaca sambutannya, semakin
keras sorakan yang dia dapat.

Ternyata,
ada banyak sekali kontroversi yang pernah dialami oleh Puan Maharani, ya Millens? Kira-kira, kontroversi apa lagi
yang paling kamu ingat dari politikus yang cukup senior ini, Millens? (Boo/IB09/E05)

Inibaru.id – Politikus PDI-P yang juga menjabat sebagai
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Puan Maharani belakangan ini menjadi
sorotan publik. Tak hanya karena pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang
kontroversial dan mendapatkan penolakan banyak pihak, Puan ternyata juga
menjadi sorotan akibat beberapa hal lainnya.

Berikut
adalah daftar-daftar kontroversi yang terkait dengan putri mantan Presiden
Megawati Soekarnoputri tersebut.

Nggak hanya sekali ini Puan Maharani mendapat sorotan publik. Dulu, dia juga memicu kontroversi karena menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Apa saja ya deretan aksi kontroversinya?

Momen-Momen Kontroversial Puan Maharani, Dituduh Matikan Mikrofon Hingga Singgung Sumatera Barat

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan
menyatakan, jumlah anggota DPR saat ini ada 575 orang, jika dikali 4 (untuk
keluarga) jumlahnya rata-rata lebih dari 2.000 orang secara keseluruhan. Belum lagi jika
ditambah dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) sekaligus sopir. 

Tes yang rencananya akan dilakukan pada pekan ini, menurut
Asfin, sapaan akrabnya, seharusnya diberikan pada kelompok yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang rentan. 

“Prioritas harus untuk
kelompok rentan, lansia, ODP. Ini kan banyak orang ditolak-tolakin untuk tes,”
kata dia.

Bagi Asfin, tindakan Anggota DPR yang meminta untuk
dilakukan tes massal nggak mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk tes, lanjutnya, seharusnya mereka bisa menggunakan dana pribadi dan mengantre sebagaimana
masyarakat biasa, bukannya malah seperti lewat jalan tol.

“Urus sendiri-sendiri agar bisa merasakan yang dialami
rakyat. Dengan begini baru mereka tahu kehidupan rakyat seperti apa, yang
dialami dan bisa buat kebijakan yang tepat,” pungkasnya. 

Peneliti masalah sosial dan politik Made Supriatma mengaku marah&nbsp;pada anggota dewan yang mendapat tes atas dalih fasilitas kesehatan, tepatnya asuransi Jasindo. Hal itu diungkapkannya via akun Facebook pribadinya.&nbsp;

Menurutnya, beberapa negara seperti Singapura dan AS telah
melakukan penjatahan tes untuk wabah ini. Nggak ada negara yang menjalankan tes
massal. Harusnya, tes diprioritaskan para mereka yang ada di garis depan melawan
virus.

“Fasilitas yang diberikan kepada para anggota DPR (dan
keluarganya) sungguh mengusik nurani saya. Mungkin mereka bisa berargumen, lo
itu kan fasilitas kami dan ditanggung oleh asuransi? Betul. Justru di situlah
masalahnya. Anda dan keluarga Anda punya keistimewaan (privileges) untuk
mendapatkan asuransi premium. Sementara rakyat kebanyakan, yang memilih dan
menududukkan Anda di jabatan mulia itu, Anda paksa hanya cukup dengan BPJS,”
tulis Made.

Hm, suasana sedang kurang kondusif seperti ini, mungkin anggota DPR bisa lebih bijak dengan langkah yang diambil kali ya! (MG26/E03)

Inibaru.id – Berbagai
kecaman ditujukan untuk DPR atas rencana tes virus
corona (covid-19) yang ditujukan bagi anggota DPR dan keluarga. Salah
satu kecaman datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang menilai DPR
telah memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan.

Direktur
YLBHI Asfinawati menilai, tindakan yang dilakukan DPR itu seperti menggunakan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan keluarga.

“Memalukan! Ini semacam korupsi,” tegasnya, Senin (23/3).

Anggota DPR yang meminta tes massal untuk corona dinilai mengambil keuntungan dari jabatannya. Hak istimewa ini, bagi direktur YLBHI, juga dianggap laiknya korupsi.

Anggota DPR Minta Tes Corona, YLBHI: Ini Semacam Korupsi!

Inibaru.id &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menemukan beberapa &lsquo;desa hantu&rsquo; yang mendapatkan alokasi dana desa. 'Desa hantu' disematkan kepada desa fiktif nggak berpenduduk. Dia menyebut akan segera melakukan investigasi terkait dengan hal ini.
Wartaekonomi, Selasa (5/11/2019) menulis, Sri Mulyani mendapatkan informasi terkait&nbsp; &lsquo;desa hantu&rsquo; ini dari salah satu pihak di pemerintahan. Dia juga menyebut sudah mengetahui nama-nama desa tersebut.
&ldquo;Kami mendapatkan beberapa informasi tentang adanya dana transfer APBN ke desa-desa baru yang bahkan nggak ada penduduknya. Tujuannya hanya agar bisa mendapatkan dana desa,&rdquo; ucapnya saat melakukan rapat dengan Komisi XI DPR-RI pada Senin (4/11).
Hal ini membuat pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan dana desa atau transfer ke daerah.
&ldquo;Transfer dana kan dilakukan setiap tahun. Karena ada kasus ini, kami akan segera melakukan investigasi agar bisa terungkap siapa yang bertanggung jawab,&rdquo; ucapnya.
Kemenkeu nggak sendirian, Sri menyebut pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan investigasi.
&ldquo;Nanti akan kami lihat mekanismenya untuk membentuk desa, termasuk soal pengurus desa dan lain-lain,&rdquo; lanjutnya.
Sebagai informasi, anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Kemenkeu mencapai Rp70 triliun di 2019 ini. Sebanyak 74.597 desa mendapatkan dana masing-masing sekitar Rp900 juta untuk melakukan pembangunan atau hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut.
Dana Desa biasanya dicairkan lewat tiga tahapan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lewat beberapa tempo. Selanjutnya Sri menyebut akan membuat aturan yang lebih ketat untuk mencairkan dana desa.
Semoga saja kasus &lsquo;desa hantu&rsquo; ini bisa segera terungkap, ya Millens! (IB09/E06)

Menkeu Sri Mulyani menyebut pihaknya telah menemukan dana desa yang disalurkan ke desa hantu. Desa-desa ini sebenarnya nggak pernah ada atau nggak memiliki penduduk sama sekali. Kok bisa?