Inibaru.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026 adalah hak pekerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikannya sebelum lebaran tiba.
Terkait hal ini, Pemprov akan melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan mengaktifkan Posko THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng serta enam Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) di Semarang, Pati, Solo, Banyumas, Magelang, dan Pekalongan.
Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengatakan, Posko THR telah beroperasi sejak 2 Maret lalu hingga 31 Maret. Selain datang langsung pada jam kerja, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal daring, antara lain LaporGub dan Siladu (Sistem Layanan Pengaduan) Kemenaker RI.
"Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan via WhatsApp di nomor 081919524945 untuk aduan dan 082230376218 untuk konsultasi," sebutnya.
Aziz menegaskan , pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditindaklanjuti melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Paling Lambat H-7
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha maksimal memberikan arahan untuk memastikan perusahaan menunaikan kewajiban mereka. Dia berharap, jajaran yang bertugas bisa menyampaikan informasi sebaik mungkin serta menanggapi keluhan pekerja dengan respons yang cepat.
“Prinsip kami, pemerintah hadir (untuk memastikan perusahaan) memberikan kesejahteraan dalam konteks hari raya, yang dibayarkan sekali dalam setahun,” ujarnya pada Rabu (4/3/2026).
Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7). Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali gaji. Sementara, pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional.
Oya, perlu diketahui, dalam beleid tersebut juga dijelaskan bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya.
Sanksi Lisan dan Tertulis
Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, jumlah perusahaan di Jateng mencapai 263.832, dengan total pekerja yang berhak menerima THR sekitar 2.497.000 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Maka, Aziz pun mengingatkan agar perusahaan nggak melanggar ketentuan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan bisa dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga tertulis," tegas Aziz. “Jika nota pemeriksaan pertama dan kedua diabaikan, pemilik perusahaan bisa dikenai sanksi lain.”
Tahun lalu, dia menambahkan, ada sekitar 100 aduan di Posko THR. Berdasakan laporan tersebut, Pemprov Jateng segera melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan 92 kasus. Sementara, 8 kasus yang tersisa belum tuntas karena kondisi perusahaan bermasalah, salah satunya karena pailit.
Selain pemprov, pengawasan juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai lapisan masyarakat. Biar lebaran nggak gigit jari, kita juga harus ikut mengawasi ya, Gez! (Murjangkung/E10)
