Daya tarik utama pantai ini tentu saja momen
matahari terbenamnya. Saat senja tiba, langit perlahan berubah warna, sementara
kapal-kapal nelayan kembali dari melaut. Deburan ombak yang berpadu dengan
angin sore menghadirkan suasana damai yang terasa sederhana, tapi justru itu
yang membuatnya istimewa.

Menurut cerita masyarakat setempat, kawasan
Pantai Dasun juga memiliki nilai sejarah karena berkaitan dengan perjuangan
warga Lasem melawan VOC dalam Perang Lasem tahun 1741. Nuansa historis ini
seolah menambah kesan sakral ketika menikmati sunset di sini.

Kehadiran wisata pantai ini pun ikut
menggerakkan ekonomi lokal. Salah satunya dirasakan Ning, pedagang yang sudah
berjualan sejak awal pantai dibuka. Ia menyebut pengunjung biasanya ramai pada
pagi dan sore hari, terutama saat orang datang untuk olahraga santai atau
berburu senja.

“Ramainya nggak tentu memang, tapi sudah sangat bagus perkembangan
pantainya,” ucapnya sebagaimana dinukil dari UTRembang, Kamis (29/1/2026).

Fasilitas di Pantai Dasun juga cukup lengkap.
Ada WC umum, gazebo, bangku santai, lapangan voli pantai, hingga deretan warung
makan dengan harga ramah di kantong. Menariknya lagi, pengunjung bisa menikmati
pantai tanpa biaya tiket masuk maupun parkir.

Pengalaman positif juga datang dari para
wisatawan. Dzulkifli Hadi, salah satu pengunjung, menilai Pantai Dasun sebagai
tempat wisata yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

“Bisa jajan sepuasnya dengan harga murah. Pantainya juga cantik,” ucapnya.

Sementara itu, pengunjung lain Qomarul Aziz
mengaku terkejut dengan kondisi pantai yang bersih dan tertata rapi.
Menurutnya, pepohonan yang mulai rindang membuat suasana terasa adem, ditambah
fasilitas bilas yang bersih serta harga makanan yang tetap wajar.

‘Masih belum banyak orang tahu tentang pantai ini. Pas saya datang, ternyata bersih
dan rapi,” terangnya.

Ke depan, Pantai Dasun direncanakan menjadi
lokasi kegiatan jet ski internasional setelah sebelumnya sukses menjadi arena
pertandingan voli pantai. Dengan berbagai potensi tersebut, pantai sederhana
ini perlahan menjelma menjadi destinasi wisata bahari baru yang menjanjikan di
pesisir utara Jawa.

Jadi,
kalau ingin menikmati pantai yang nyaman, ramah keluarga, dan tanpa ribet biaya
mahal, Pantai Dasun bisa jadi pilihan tepat untuk melepas penat, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Kalau kamu sedang
mencari destinasi pantai yang tenang, murah, tapi tetap punya pemandangan
memikat, Pantai Dasun di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, layak
masuk daftar liburan berikutnya. Pantai yang baru dibuka untuk umum dalam
beberapa tahun terakhir ini perlahan mulai dikenal karena suasananya yang
santai dan keindahannya yang alami.

Berjarak sekitar 3 kilometer ke arah utara dari
pusat Kecamatan Lasem, Pantai Dasun dikenal sebagai pantai terpanjang di
Kabupaten Rembang dengan bentangan garis pantai sekitar 3,5 hingga 3,6 kilometer
dari timur ke barat. Hamparan pasirnya luas, lautnya relatif tenang, dan
deretan pohon cemara yang tumbuh di sepanjang pesisir menciptakan suasana teduh
yang bikin pengunjung betah berlama-lama.

Pantai Dasun adalah pantai terpanjang di Kabupaten Rembang. Kondisi pantainya masih bersih dan alami.

Cantiknya Pemandangan Pantai Dasun Lasem, Kabupaten Rembang

Masih banyak pedagang menggunakan plastik kiloan
untuk membungkus gorengan atau makanan berkuah. Praktis memang, tapi ternyata
kurang aman. Plastik jenis ini umumnya mengandung bahan kimia seperti BPA dan
ftalat yang membuatnya lentur.

Masalah muncul ketika plastik bersentuhan dengan
makanan panas atau berminyak. Suhu tinggi bisa memicu zat kimia berpindah ke
makanan. Kalau sering terpapar dalam jangka panjang, zat tersebut berpotensi
mengganggu kesehatan tubuh.

Biar aman, kamu bisa kok membawa wadah sendiri kalau beli gorengan atau
makanan berkuah. Tapi, pastikan juga wadahnya sudah bebas BPA dan ftalat, ya, Gez.

Kantong kresek hitam juga masih sering dipakai
sebagai pembungkus takjil. Padahal, banyak kresek jenis ini berasal dari
plastik daur ulang yang bahan bakunya belum tentu higienis. Bisa saja kreseknya
dibuat dari limbah nonpangan atau bahkan bahan kimia.

Ketika digunakan untuk makanan panas, risiko
perpindahan zat berbahaya semakin tinggi. Karena itu, kresek hitam sebenarnya
tidak direkomendasikan untuk kontak langsung dengan makanan siap santap.

Gorengan hangat yang dibungkus koran memang terlihat
“klasik”. Tapi kebiasaan ini ternyata menyimpan risiko. Tinta pada koran atau
majalah mengandung logam berat seperti timbal. Saat terkena minyak dan panas,
zat tersebut bisa berpindah ke makanan.

Kita juga nggak bisa memastikan kebersihan koran
atau majalan bekas itu, bukan? Makanya, kalau bisa takjil yang kita beli nggak
dibungkus dengan kertas bekas, deh.

Gelas kertas sering dianggap lebih ramah
lingkungan dan aman. Faktanya, sebagian besar gelas kertas dilapisi plastik
tipis agar tidak bocor. Ketika diisi minuman panas, lapisan ini berpotensi
melepaskan mikroplastik yang ikut tertelan.

Hal serupa juga berlaku pada gelas plastik
sekali pakai. Air panas dapat memicu pelepasan partikel plastik kecil hingga
senyawa kimia seperti BPA yang berisiko mengganggu sistem hormon.

Kemasan stirofoam juga masih sering digunakan
karena ringan dan murah. Masalahnya, bahan ini mengandung senyawa styrene yang
bisa berpindah ke makanan panas. Dalam paparan tertentu, zat tersebut dikaitkan
dengan gangguan saraf hingga masalah kesehatan jangka panjang.

Berburu takjil memang menyenangkan, tapi kesehatan tetap harus jadi
prioritas. Mulai sekarang, nggak ada salahnya lebih selektif memilih kemasan
atau bahkan membawa wadah sendiri dari rumah. Selain lebih aman, langkah kecil
ini juga membantu mengurangi sampah sekali pakai. Setuju kan, Gez?
(Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Bulan Ramadan selalu
identik dengan satu tradisi yang bikin suasana sore jadi hidup: berburu takjil
alias takjil war. Menjelang azan magrib, jalanan ramai oleh penjual kolak, es
buah, gorengan, hingga aneka minuman segar. Namun di balik nikmatnya menu
berbuka, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yakni kemasan makanan
yang digunakan.

Masalahnya, bungkus takjil yang terlihat sepele
ternyata bisa berdampak pada kesehatan jika dipakai sembarangan, terutama jika
dipakai untuk membungkus makanan panas.

Sejumlah bungkus takjil ternyata kurang baik bagi kesehatan tubuh. Apa saja ya pembungkus tersebut?

Saat Takjil War, Waspada dengan Sejumlah Pembungkus Takjil Nggak Sehat Ini

"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati," tuturnya, Selasa (3/3/2026). "Saat ini yang bersangkutan sedang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut."

Hingga kini, Budi belum memerinci apakah ada pihak lain selain Bupati Pekalongan yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Dia juga belum mengungkap detail perkara yang tengah diusut dalam OTT ketujuh yang digelar KPK sepanjang 2026 ini.

Sedikit informasi, saat ini Bupati Pekalongan masih berstatus sebagai terperiksa. Sesuai aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan sebanyak tujuh kali OTT; dimulai dari penangkapan delapan orang pada 9-10 Januari terkait&nbsp;dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua adalah penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, pada 19 Januari. Sehari berselang, Maidi ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi. Pada hari yang sama, KPK juga menggelar OTT ketiga dengan tersangka Bupati Pati, Sudewo.

Pada 4 Februari, KPK menggelar OTT keempat berkaitan dengan proses restitusi pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari yang sama, OTT kelima terkait importasi barang tiruan juga digelar, dengan tersangka Rizal, eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Barat.

OTT keenam pada 5 Februari berhubungan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya, anak perusahaan Kemenkeu, sebagai tersangka.

OTT KPK di Kabupaten Pekalongan kian memperpanjang daftar pejabat daerah yang terduga melakukan tindak kejahatan saat mengemban tugas saat dipercaya masyarakat. Hm, bikin patah hati aja, nih! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan terduga maling negara dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Operasi tertutup tersebut menjadi yang pertama di bulan Ramadan.

Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan aktivitas tersebut. Dalam keterangan langsung di hadapan wartawan, mantan akademisi STAN itu menyampaikan bahwa salah satu pihak yang diamankan KPK adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menambah panjang daftar OTT KPK pada 2026. Menjadi yang pertama sejak memasuki Ramadan, sepanjang tahun ini lembaga antirasuah itu telah menggelar tujuh kali operasi untuk mencokok maling negara.&nbsp;

OTT Edisi Ramadan, KPK Bawa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ke Jakarta

Sikap-sikap kritis tersebut rupanya nggak datang tanpa konsekuensi. Tiyo mengaku menerima berbagai teror dari pihak nggak dikenal. Bukan hanya dirinya, keluarga dan sejumlah pengurus BEM UGM pun menerima teror intimidasi serupa.

Alih-alih mundur, Tiyo justru makin aktif menyuarakan kritiknya. Dia rutin mendatangi berbagai forum diskusi, termasuk Forum Maiyah Gamblang Syafaat di Kota Semarang pada Jumat (27/2/2026) lalu; apalagi jika bukan untuk kembali mengkritisi program MBG?

Tiyo dengan tegas menyimpulkan bahwa keberadaan MBG saat ini lebih kental dengan nuansa politik ketimbang substansi untuk perbaikan gizi. Kesimpulan ini didapat setelah menyoroti persoalan di lapangan, mulai kasus keracunan, kualitas menu yang kurang layak, hingga isu pemangkasan anggaran pendidikan.

"Yang harus kita ingat, MBG ini merampas anggaran pendidikan. Kita boleh pro dan kontra, tapi faktanya pendidikan kita masih punya banyak problem terutama akses masyarakat ke perguruan tinggi baru sekitar 15 persen," ujar Tiyo di hadapan jemaah Maiyah yang hadir.

Selain itu, menurutnya, ketepatan sasaran penerima MBG juga perlu dipertanyakan. Jika tujuan awalnya untuk menangani stunting dengan menyasar ibu hamil dan bayi, menurutnya distribusi kepada pelajar SD hingga SMA saat ini patut dievaluasi karena menurutnya nggak sepenuhnya relevan.

Lebih dari itu, dia juga kurang sependapat dengan dalih bahwa program MBG akan menjadi cara yang bisa memeratakan ekonomi di tingkat akar rumput, karena faktanya pembangunan SPPG di lapangan lebih realistis dijalankan oleh pihak bermodal besar saja.

"Kritik ini bukan berarti saya membenci program MBG," tutur mahasiswa Filsafat UGM itu dengan gayanya yang khas. "Sikap tersebut lahir dari kekhawatiran saya atas pemborosan anggaran negara serta dugaan politisasi program demi kepentingan kekuasaan jangka panjang."

Perlu kamu tahu, Tiyo merupakan mahasiswa UGM angkatan 2021 yang dikenal telah aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa di kampus, sebelum didapuk sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, posisi yang cukup berpengaruh dalam struktur kemahasiswaan.

Di luar kampus, Tiyo juga aktif sebagai jemaah Maiyah, forum diskusi yang digagas budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Ruang tersebut menjadi tempatnya menempa gagasan sekaligus memperluas perspektif sosial.

"Bagi saya, UGM itu kampus sampingan. Maiyah adalah universitas utamanya," celetuk pemuda asal Kudus tersebut, yang segera disambut ledakan tawa oleh jemaah lain.

Sebelum hijrah ke Yogyakarta, Tiyo mengenyam pendidikan di kampung halamannya, yakni di Kota Kretek. Namun, bukan di sekolah formal, melainkan&nbsp;jalur pendidikan alternatif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Omah Dongeng Marwah (ODM) Kudus.

Di Jawa Tengah,&nbsp;ODM Kudus termasuk salah satu pusat pendidikan alternatif yang cukup termasyhur. PKBM yang didirikan&nbsp;pada 2014 lebih banyak menekankan pada eksplorasi bakat dan minat melalui sanggar belajar serta pendidikan kesetaraan, salah satunya melalui dongeng yang menumbuhkan imajinasi dan daya kritis.

"Saya lulus dengan ijazah Paket C," terang Tiyo.

Dikutip dari akun Instagram pribadinya, dia sempat mengatakan bahwa memutuskan untuk menempuh pendidikan alternatif di sekolah alam ODM setelah lulus SMP bukanlah hal mudah.&nbsp;Keputusan itu penuh risiko batin, karena stigma terhadap lulusan Paket C cukup menyesakkan.

Dia mengaku harus berdiskusi panjang dengan orang tuanya untuk meyakinkan bahwa pilihan tersebut layak. Meski sempat diragukan, langkahnya membuahkan hasil setelah diterima di UGM, kampus yang dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Indonesia.&nbsp;

"Setiap ditanya sekolah mana, saya selalu bangga menjawab, ‘Di sekolah alam ODM’. Begitu saja. Kadang saya tidak merasa wajib menjelaskan lebih jauh, karena beberapa orang memang tak benar-benar ingin tahu apa itu," kelakarnya.&nbsp;

Pencapaian tinggi yang diraih Tiyo saat ini membuktikan bahwa stigma negatif bukanlah sebuah kebenaran hingga ia benar-benar terbukti. Keberaniannya mengambil keputusan sendiri serta sikapnya yang nggak gentar untuk menyuarakan apa yang dia yakini itulah jati diri Tiyo yang sebenarnya.&nbsp;

Panjang umur, perjuangan! Tetap berhati-hati dan semoga bisa terus konsisten mengritisi kebijakan yang buruk ya, Tiyo! (Sundara/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Nama Tiyo Ardianto belakangan ramai diperbincangkan di jagat maya. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menjadi sorotan setelah lantang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan nggak ragu menyuarakan sikapnya di ruang publik.

Lelaki kelahiran Kudus tersebut juga berani melabeli program unggulan Prabowo-Gibran tersebut sebagai "Maling Berkedok Gizi". Selain itu, dia juga sempat mengirim surat ke Unicef terkait kasus tragis yang menimpa seorang siswa SD di NTT. Langkah-langkah itu membuat namanya semakin melambung tinggi.

Dikenal lantang mengkritik program MBG, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang juga merupakan jemaah Maiyah ini mengaku lulus dengan ijazah Paket C, lantaran sebelumnya menempuh jalur pendidikan non-formal, yakni PKBM Omah Dongeng Marwah di Kudus.

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, Jemaah Maiyah yang Lantang Kritik Program MBG

Salah satunya adalah Adrian, lelaki asal Bandung yang ikut-ikutan membeli kartu koleksi dalam sebulan terakhir. Karena harganya sudah melambung tinggi dan termasuk awam di dunia koleksi kartu, dia nggak berani membeli kartu terlalu banyak.

"Nggak ada dalam bayangan bakal koleksi kartu. Nonton Pokémon juga nggak pernah," kata lelaki 38 tahun itu via pesan suara, Selasa (3/3/2026). "Cuman, karena lagi banyak diomongin di tongkrongan, ya sudahlah beli beberapa deck. Toh kalau kartunya jelek semua, masih bisa dikasih anak buat mainan."

Meski bilang nggak berani membeli terlalu banyak, Adrian sejatinya telah merogoh kocek nggak kurang dari Rp1 juta untuk "hobi" barunya tersebut. Padahal, kartu-kartu yang dibeli itu adalah raw card&nbsp;atau kartu yang belum di-grading atau dinilai.

Penilaian kartu atau grading card&nbsp;adalah istilah baru yang ngetren di dunia perkartuan. Kartu koleksi, yang umumnya adalah&nbsp;TCG dari gim, manga, anime, serta event populer atau olahraga populer tertentu, perlu mendapatkan penilaian dari perusahaan grading untuk diakui keasliannya.&nbsp;

Beberapa TCG populer saat ini di antaranya adalah koleksi dari One Piece,&nbsp;Pokémon, Yu-Gi-Oh!, dan Plant vs Zombie. Kartu yang belum diverifikasi disebut raw card, sedangkan yang sudah mendapatkan penilaian acap disebut graded card&nbsp;atau kartu berperingkat.

Disebut kartu berperingkat karena selain menilai keaslian, grading card juga memberikan skor untuk kondisi fisik kartu tersebut, umumnya dengan peringkat 1-10. Kartu berperingkat inilah yang bisa menjelma menjadi aset koleksi bernilai jutaan, bahkan miliaran, rupiah. Di sinilah level baru mengoleksi kartu dimulai.

Grading card adalah proses autentifikasi dan penilaian kondisi fisik kartu koleksi oleh profesional. Secara global, ada beberapa perusahaan terkenal yang melakukan pekerjaan profesional ini, di antaranya Professional Sports Authenticator (PSA), Beckett Grading Services (BGS), dan CGC.

Dalam proses ini, kartu akan diperiksa secara detail, mulai dari keaslian, kondisi sudut (corners), tepi kartu (edges), permukaan (surface), dan ketepatan potongan cetak (centering). Setelah dinilai, kartu akan diberi skor numerik dari satu hingga 10.

Nilai 10 (Gem Mint) adalah kondisi nyaris sempurna dan menjadi incaran utama kolektor. Kartu kemudian disegel dalam case plastik transparan khusus, sering disebut slab, yang tahan benturan dan memiliki label resmi berisi informasi detail serta nomor sertifikasi atau QR yang bisa di-scan.

Tren grading card ini muncul seiring dengan lonjakan minat terhadap kartu koleksi dalam beberapa tahun terakhir, yang turut memicu peningkatan risiko pemalsuan. Kualitas cetak yang semakin canggih berpotensi membuat kartu asli sulit dibedakan dari kartu palsu yang beredar. Dari sinilah tren verifikasi kartu muncul.&nbsp;

Nostalgia generasi 90-an, maraknya konten unboxing di media sosial, hingga anggapan kartu sebagai instrumen investasi alternatif, diyakini sebagai pemicu utama lonjakan minat terhadap koleksi kartu. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba saja hobi ini dipercaya bisa menjadi ladang baru untuk meraup cuan.

Nggak hanya di Indonesia, tren ini juga terjadi di berbagai negara. Di sinilah penilaian kartu dari lembaga profesional yang dipercaya secara internasional menjadi sangat penting. Kartu-kartu yang dinilai biasanya adalah edisi langka atau rilisan lama yang jarang dimiliki orang.

Jika kartu-kartu tersebut mendapatkan peringkat yang bagus, bukan hal yang mustahil bagi kolektor untuk menebusnya dengan harga yang fantastis. Dari sinilah orang mulai fomo:&nbsp;membeli kartu, menyimpannya dalam kondisi prima, lalu mengirimkannya ke lembaga grading untuk menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Dari hobi, mengoleksi kartu pun perlahan beralih menjadi instrumen investasi. Namun, perlu dipahami bahwa nggak semua kartu laik grading,&nbsp;karena prosesnya memerlukan biaya. Jika kartu dinilai rendah, alih-alih untung, biaya grading bisa jadi justru lebih tinggi dari nilai jualnya.

Di berbagai medsos di Tanah Air, kini nggak sulit menemukan orang-orang yang memamerkan kartu&nbsp;dengan label PSA 10 atau BGS Black Label sebagai simbol prestise. Nggak hanya di kalangan kolektor, para pesohor seperti influencer, selebgram, bahkan artis pun turut melakukannya.

Kartu koleksi yang berkembang pesat di Indonesia sejauh ini berbasis Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, dan kartu olahraga. Untuk grading, para kolektor umumnya masih menggunakan jasa pengiriman kolektif ke luar negeri karena belum semua perusahaan global tersebut memiliki kantor resmi di Tanah Air.

Kolektor juga bisa memanfaatkan jasa perantara (middleman service) untuk membantu proses pengiriman, pengurusan dokumen, hingga komunikasi dengan perusahaan grading internasional.

Bagi pebisnis, ini mungkin kesempatan mencari untung. Namun, sebagaimana investasi berbasis popularitas pada umumnya, kita nggak pernah tahu fluktuasi pasar ke depan bakal seperti apa atau kapan tren ini bakal berakhir.

Nggak ada yang salah dengan mengoleksi kartu, apalagi melakukan grading untuk menyegel keaslian dan bentuk fisiknya; karena memang begitulah cara terbaik untuk menghargai barang koleksi. Namun, untuk menjadikannya sebagai instrumen investasi, pastikan sudah siap dengan risikonya ya,&nbsp;Gez!&nbsp;(Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kalau kamu masih berpikir bahwa mengoleksi kartu karakter gim atau anime seperti Pokémon, Yu-Gi-Oh!, dan One Piece, adalah kerjaan anak-anak, sebaiknya pikir ulang lagi, deh! Alasannya, karena belakangan kartu koleksi juga menjadi barang investasi yang bernilai jual sangat tinggi.

Di pelbagai toko mainan resmi atau pusat penjualan kartu koleksi atau akrab disebut&nbsp;trading card game&nbsp;(TCG), saat ini nggak sulit menemukan orang yang fomo,&nbsp;mencoba mengoleksi kartu karena tergiur oleh nilai jual yang konon bisa mencapai jutaan rupiah per kartu, jika beruntung.

Menjadi tren baru yang populer di kalangan kolektor, grading card atau proses autentifikasi trading card game&nbsp;(TCG) seperti Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, nggak hanya bertujuan untuk mengecek keaslian, tapi juga menambah nilai jualnya.

Tren 'Grading Card', Autentifikasi Kartu Koleksi agar Nilai Jual Lebih Tinggi

Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengatakan, Posko THR telah beroperasi sejak 2 Maret lalu hingga 31 Maret. Selain datang langsung pada jam kerja, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal daring, antara lain LaporGub dan Siladu (Sistem Layanan Pengaduan) Kemenaker RI.

"Masyarakat juga bisa melakukan pengaduan via WhatsApp di nomor 081919524945 untuk aduan dan 082230376218 untuk konsultasi," sebutnya.

Aziz menegaskan , pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditindaklanjuti melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha maksimal memberikan arahan untuk memastikan perusahaan menunaikan kewajiban mereka. Dia berharap, jajaran yang bertugas bisa menyampaikan informasi sebaik mungkin serta menanggapi keluhan pekerja dengan respons yang cepat.&nbsp;

“Prinsip kami, pemerintah hadir (untuk memastikan perusahaan) memberikan kesejahteraan dalam konteks hari raya, yang dibayarkan sekali dalam setahun,” ujarnya pada Rabu (4/3/2026).

Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7). Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali gaji. Sementara, pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional.

Oya, perlu diketahui, dalam beleid tersebut juga dijelaskan bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, jumlah perusahaan di Jateng mencapai 263.832, dengan total pekerja yang berhak menerima THR sekitar 2.497.000 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Maka, Aziz pun mengingatkan agar perusahaan nggak melanggar ketentuan.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan bisa dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga tertulis," tegas Aziz. “Jika nota pemeriksaan pertama dan kedua diabaikan, pemilik perusahaan bisa dikenai sanksi lain.”

Tahun lalu, dia menambahkan, ada sekitar 100 aduan di Posko THR. Berdasakan laporan tersebut, Pemprov Jateng segera melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan 92 kasus. Sementara, 8 kasus yang tersisa belum tuntas karena kondisi perusahaan bermasalah, salah satunya karena pailit.

Selain pemprov, pengawasan juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai lapisan masyarakat. Biar lebaran nggak gigit jari, kita juga harus ikut mengawasi ya, Gez!&nbsp;(Murjangkung/E10)

Inibaru.id&nbsp;– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026 adalah hak pekerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikannya sebelum lebaran tiba.

Terkait hal ini, Pemprov akan melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan mengaktifkan Posko THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng serta enam Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) di Semarang, Pati, Solo, Banyumas, Magelang, dan Pekalongan.

Posko THR yang akan beroperasi hingga 31 Maret 2026 diaktifkan Pemprov Jateng sebagai tempat konsultasi dan pengaduan, guna memastikan para pekerja mendapatkan hak mereka maksimal H-7 Lebaran, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Wajibkan Pencairan Maksimal H-7 Lebaran, Jateng Aktifkan Posko THR untuk Pengaduan

"Boleh (mengadu). Nanti akan kami sampaikan ke pihak aplikator agar diverifikasi, apakah berhak mendapatkan bonus atau tidak; karena mereka ada ketenduan keaktifan juga," terang Aziz.

Untuk pengaduan, Aziz menjelaskan, bisa dilakukan di posko pengaduan yang ada di masing-masing kota atau kabupaten di Jateng. Posko tersebut, lanjutnya,&nbsp;sudah dibuka sejak 11 Maret lalu. Masyarakat bisa tetap mengaksesnya hingga 11 April.

Selain driver dan kurir, posko pengaduan juga berlaku untuk seluruh pekerja di wilayah Jateng yang mengalami masalah berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR). Aziz mengatakan, di posko aduan itu, masyarakat bisa berkonsultasi atau melakukan aduan terkait kebijakan THR 2025.

Azis menegaskan, THR kepada para pekerja wajib diberikan maksimal seminggu sebelum hari raya. Jika melebihi, tim pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tempat mereka pekerja.

"Paling lambat H-7 sebelum hari raya. Kalau sudah melewati tenggat itu, kami akan melakukan pengawasan dengan pemeriksaan," tandasnya.

Buat kamu para driver ojek online dan kurir di e-commerce, silakan ancang-ancang kalau pada H-7 lebaran belum juga menerima BHR, ya! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempersilakan para driver dan kurir yang bernaung di bawah platform ojek online dan e-commerce untuk melakukan pengaduan jika hingga waktu yang disepakati belum juga menerima bonus hari raya (BHR).

Hal itu sebagaimana disampaikan&nbsp;Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz saat dikonfirmasi pada Selasa (18/32025). Dia menyebut, aturan BHR ini telah diatur dalam SE Menaker RI Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi.

Sebelumnya, Aziz menyampaikan, Pemprov Jateng telah melayangkan surat terkait aturan ini kepada para bupati dan wali kota, pemilik platform, serta komunitas ojek dan kurir online di Jateng.

Untuk melayani aduan keterlambatan atau tidak diberikannya BHR terhadap driver ojol dan kurir, Pemprov Jateng membuka posko pengaduan.