Inibaru.id – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyayangkan hilangnya ayat yang membahas Tunjangan Profesi Guru (TGP) dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2022.
Ketua Umum (Ketum) PGRI Unifah Rosyidi menyebut hal ini menghilangkan rasa keadilan bagi para tenaga pendidik di Tanah Air.
“Jangan coba-coba mempersulit sertifikasi, kenaikan pangkat, dan yang paling melukai keadilan adalah menghapus TPG di RUU Sisdiknas yang didaftarkan dalam Prolegnas. Kami ingin pasal tersebut dikembalikan,” ucap Unifah dalam konferensi pers, Minggu (28/8/2022).
Pada aturan yang selama ini berlaku, yaitu UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa tenaga pendidik berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah serta pemerintah daerah. Sayangnya, dalam draf RUU Sisdiknas versi April 2022, ayat yang mengatur hal tersebut dalam pasal 127 ayat 3 justru hilang.
“Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen yang ada pada ayat 3-10 Pasal 127 hilang,” keluh Unifah.
Penjelasan Pemerintah Terkait Tuntutan PGRI
Protes dari PGRI mendapatkan respons dari pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan bahwa tunjangan guru nggak dihapus meski memang nggak dimuat dalam RUU Sisdiknas. Hal ini dijelaskan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril.
“Tidak benar tunjangan guru dihilangkan,” jelas Syahril dalam rilisnya, Senin (29/8).
Menurut keterangannya, tunjangan guru bakal diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam RUU Sisdiknas baru, tepatnya pada Pasal 105, ada aturan terkait upah, jaminan sosial, serta penghargaan yang didasari oleh prestasi kerja.
Selain itu, Syahril juga menyebut aturan terbaru dalam RUU Sisdiknas justru bakal membuat tenaga pendidik, baik itu yang sudah ASN atau yang belum berstatus ASN bakal mendapatkan penghasilan yang layak dan tunjangan profesi sampai pensiun. Bahkan, ada aturan yang membahas soal tunjangan bagi guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik.
“Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” kata Syahril.
Sejauh ini, PGRI meminta pemerintah untuk mengkaji kembali RUU Sisdiknas dan melibatkan lebih banyak pemangku kebijakan, termasuk PGRI sebagai wadah tenaga pendidik di Indonesia. Mereka pun menuntut pemerintah untuk memastikan tunjangan profesi bagi guru dan dosen nggak dihapus.
Ya, sejak dulu kesejahteraan guru selalu diperjuangkan baik oleh para guru itu sendiri ataupun pemerintah. Semoga untuk kali ini benar-benar ada RUU yang khusus membahas tentang tunjangan guru atau semacamnya, bukannya malah dihilangkan. Kita lihat saja nanti ya, Millens. (Arie Widodo/E10)
