Ramai-ramai Demo Tolak Zero ODOL, Sopir Truk: Jangan Kami Terus yang Disalahkan!

Curahan hati sopir truk saat mengikuti aksi penolakan peraturan Zero ODOL di sejumlah kota. (X/woodroker)

Di sejumlah kota di Pulau Jawa, ribuan sopir truk menggelar aksi demo yang intinya menolak peraturan Zero ODOL di Tanah Air. Apa ya alasan dari penolakan ini?

Inibaru.id - Sejumlah kota di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kemacetan cukup parah pada Kamis (19/6/2025) kemarin. Bukan karena banjir atau kecelakaan, tapi karena ratusan sopir truk turun ke jalan. Mereka demo menolak kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load), aturan yang melarang truk kelebihan muatan maupun dimensi.

Aksi para sopir ini jadi sorotan. Nggak cuma bikin lalu lintas lumpuh di beberapa titik, tapi juga mengangkat satu isu besar; siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas truk-truk ODOL di jalanan?

Sopir-sopir yang ikut aksi ini mengaku bukan berniat melanggar. Tapi tuntutan pekerjaan dan tekanan dari pemilik barang membuat mereka kadang tak punya pilihan. Salah satu yang menyuarakan hal itu adalah Sutarjo, penasihat Komunitas Sopir Truk Boyolali.

"Kami bukan menolak sepenuhnya. Cuma minta ada revisi pada aturannya. Misalnya, soal muatan dan terpal penutup bak yang terlalu tinggi, masa langsung dibilang melanggar?" katanya seperti dikutip Detik, Kamis (19/6).

Menurutnya, perlu ada dialog antara sopir, pengusaha, dan pemerintah. Jangan sampai sopir jadi kambing hitam atas hal ini. Padahal masalahnya jauh lebih kompleks.

Salah seorang sopir lainnya, Danang Tri, bahkan menyoroti ancaman pidana penjara yang menunggu jika aturan ODOL dilanggar. “Kami ini bukan kriminal,” tegasnya. Dia juga meminta klausul pemidanaan terhadap sopir dicabut. “Kami cuma kerja cari nafkah,” lanjutnya.

Demo penolakan Zero ODOL di Salatiga pada Kamis (19/6/2025). (X/Soloposdotcom - Hawin Alaina)

Namun, polisi punya pandangan berbeda. Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, mengingatkan bahwa aturan dibuat berdasarkan kajian yang matang dan harus dipatuhi. “Aturan itu untuk keselamatan bersama,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terkait ODOL sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya di Pasal 277, dengan ancaman pidana maksimal enam bulan penjara dan denda hingga Rp24 juta.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga sudah angkat bicara terkait banyaknya truk ODOL di jalanan dan adanya beberapa kasus kecelakaan parah yang terkait dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa aturan terkait truk ODOL dibuat bukan cuma soal karena kelebihan muatan, tapi juga soal keselamatan jiwa.

“Banyak korban jiwa yang tak bersalah, satu keluarga bisa hilang karena kecelakaan yang melibatkan truk ODOL,” ungkap AHY sebagaimana dinukil dari Kumparan, Kamis (19/6).

Dia juga menegaskan bahwa penindakan ke depan nggak hanya menyasar sopir. Tapi juga akan menelusuri pihak-pihak di baliknya, mulai dari pemilik barang hingga perusahaan karoseri yang memodifikasi truk agar bisa muat lebih banyak dari standar.

Pemerintah berencana melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, bahkan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi kelebihan dimensi dan muatan. Edukasi tetap dilakukan, tapi jika masih membandel, penindakan hukum akan ditegakkan.

Di balik semua ini, satu hal yang jelas: sopir, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama mencari solusi. Karena kalau cuma saling tunjuk, yang jadi korban bisa siapa saja, bahkan mereka yang hanya sedang melintas di jalan. Kalau menurut kamu, apakah ada solusi lain yang bisa mengatasi masalah ini, Millens? (Arie Widodo/E05)