Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

Sopir-sopir yang ikut aksi ini mengaku bukan berniat melanggar. Tapi tuntutan pekerjaan dan tekanan dari pemilik barang membuat mereka kadang tak punya pilihan. Salah satu yang menyuarakan hal itu adalah Sutarjo, penasihat Komunitas Sopir Truk Boyolali.

"Kami bukan menolak sepenuhnya. Cuma minta ada revisi pada aturannya. Misalnya, soal muatan dan terpal penutup bak yang terlalu tinggi, masa langsung dibilang melanggar?" katanya seperti dikutip Detik, Kamis (19/6).

Menurutnya, perlu ada dialog antara sopir, pengusaha, dan pemerintah. Jangan sampai sopir jadi kambing hitam atas hal ini. Padahal masalahnya jauh lebih kompleks.

Salah seorang sopir lainnya, Danang Tri, bahkan menyoroti ancaman pidana penjara yang menunggu jika aturan ODOL dilanggar. “Kami ini bukan kriminal,” tegasnya. Dia juga meminta klausul pemidanaan terhadap sopir dicabut. “Kami cuma kerja cari nafkah,” lanjutnya.

Namun, polisi punya pandangan berbeda. Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, mengingatkan bahwa aturan dibuat berdasarkan kajian yang matang dan harus dipatuhi. “Aturan itu untuk keselamatan bersama,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terkait ODOL sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya di Pasal 277, dengan ancaman pidana maksimal enam bulan penjara dan denda hingga Rp24 juta.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga sudah angkat bicara terkait banyaknya truk ODOL di jalanan dan adanya beberapa kasus kecelakaan parah yang terkait dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa aturan terkait truk ODOL dibuat bukan cuma soal karena kelebihan muatan, tapi juga soal keselamatan jiwa.

“Banyak korban jiwa yang tak bersalah, satu keluarga bisa hilang karena kecelakaan yang melibatkan truk ODOL,” ungkap AHY sebagaimana dinukil dari Kumparan, Kamis (19/6).

Dia juga menegaskan bahwa penindakan ke depan nggak hanya menyasar sopir. Tapi juga akan menelusuri pihak-pihak di baliknya, mulai dari pemilik barang hingga perusahaan karoseri yang memodifikasi truk agar bisa muat lebih banyak dari standar.

Pemerintah berencana melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, bahkan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi kelebihan dimensi dan muatan. Edukasi tetap dilakukan, tapi jika masih membandel, penindakan hukum akan ditegakkan.

Di balik semua ini, satu hal yang jelas: sopir, pengusaha, dan pemerintah harus duduk bersama mencari solusi. Karena kalau cuma saling tunjuk, yang jadi korban bisa siapa saja, bahkan mereka yang hanya sedang melintas di jalan. Kalau menurut kamu, apakah ada solusi lain yang bisa mengatasi masalah ini, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id - Sejumlah kota di Pulau Jawa dilaporkan mengalami kemacetan cukup parah pada Kamis (19/6/2025) kemarin. Bukan karena banjir atau kecelakaan, tapi karena ratusan sopir truk turun ke jalan. Mereka demo menolak kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load), aturan yang melarang truk kelebihan muatan maupun dimensi.

Aksi para sopir ini jadi sorotan. Nggak cuma bikin lalu lintas lumpuh di beberapa titik, tapi juga mengangkat satu isu besar; siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas truk-truk ODOL di jalanan?

Di sejumlah kota di Pulau Jawa, ribuan sopir truk menggelar aksi demo yang intinya menolak peraturan Zero ODOL di Tanah Air. Apa ya alasan dari penolakan ini?

Ramai-ramai Demo Tolak Zero ODOL, Sopir Truk: Jangan Kami Terus yang Disalahkan!

Sosialisasi program Zero ODOL ini rencananya bakal dilakukan sampai akhir Juni 2025 alias satu bulan. Meski belum menerapkan sanksi apa pun,
aparat kepolisian memastikan akan memberi ketegasan kepada pemilik kendaraan
untuk mematuhi spesifikasi kendaraan yang aman untuk dikendarai di jalanan.

“Karena masih di tahap sosialisasi, belum ada penindakan
seperti tilang,” ungkap Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono
pada Kamis (5/6/2025) lalu.

Selain pemberitahuan alias imbauan, sopir truk juga akan
diberi peringatan tertulis jika kedapatan masih mengangkut barang melebihi
kapasitas. Bahkan, kendaraan yang terbukti melakukan hal tersebut
langsung didata dan diberi stiker sekaligus surat peringatan. Artinya, sanksi
tegas akan diberlakukan kepada mereka jika sampai mereka masih membandel.

Yang pasti, khusus untuk Polda Metro Jaya, menyebut
sanksi tegas bakal mulai diberlakukan pada Juli 2026 nanti melalui Operasi
Patuh 2025. Besar kemungkinan hal serupa diberlakukan di wilayah-wilayah lain
di Tanah Air.

Kalau kendaraan ODOL masih nekat melintas di jalan, bisa dikenakan Pasal 277 UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman berupa kurungan 1 tahun atau denda maksimal
Rp24 juta. Hm, lumayan berat ya, ternyata hukumannya?

Menanggapi hal ini, sejumlah warga yang kerap melalui
turunan yang rentan mengalami kecelakaan akibat truk ODOL seperti di
kawasan Pudakpayung, Kota Semarang, mengaku memberikan dukungan.

“Sosialisasi dulu nggak apa-apa. Setidaknya bikin pemilik atau pengendara kendaraan-kendaraan itu jadi tahu untuk mengurangi beban muatannya agar nggak
berlebihan. Jadi bikin kami yang memakai sepeda motor untuk ke tempat kerja
setiap hari nggak sewas-was dulu,” ucap Beni yang hampir setiap hari melewati
kawasan tersebut, Senin (9/6/2025).

“Selain itu kalau bisa pengawasan terhadap kendaraan agar bisa
dipastikan kondisi mesin dan remnya masih aman. Kalau sudah nggak layak, harus
dilarang beroperasi di jalanan,” ungkap komuter pengguna sepeda motor yang
kerap melalui turunan Silayur, Kota Semarang, Anisa.

Yap, sosialisasi program Zero ODOL sudah dijalankan sebagai
langkah awal untuk memastikan kendaraan-kendaraan "gendut" nggak lagi beroperasi di
jalanan. Semoga saja hal ini bisa menurunkan angka kasus kecelakaan ya, Millens.
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Setelah berkali-kali kasus kecelakaan
yang disebabkan oleh truk terjadi di Indonesia, pemerintah akhirnya mulai
melakukan tindakan. Meski masih di fase sosialisasi, pemerintah memastikan kalau
program Zero ODOL (Over Dimension and Over Loading) diterapkan sejak 1
Juni 2025 ini.

Buat kamu yang belum tahu, ODOL adalah kondisi di mana sebuah
kendaraan, baik berupa truk maupun jenis kendaraan pengangkut barang lainnya mengangkut barang dengan kapasitas jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Ukuran
barang yang diangkut juga melebihi dimensi aman. Dampaknya, beban yang luar
biasa berat ini bikin kendaraan jadi rentan mengalami kecelakaan akibat rem
yang nggak berfungsi dengan benar atau bahkan sulit berbelok dengan normal.

Nggak ingin kasus kecelakaan akibat kendaraan ODOL terjadi lagi, pemerintah memastikan sosialisasi program Zero ODOL dimulai sejak awal Juni 2025.

Awal Juni, Program Zero ODOL di Jalanan Disosialisasikan

“Di Pudakpayung sampai Terminal Banyumanik, misalnya, itu
turunan cukup panjang. Kalau sampai ada truk berukuran besar yang remnya
bermasalah seperti di Tanah Putih kemarin, tentu berbahaya,” ucap Sigit di
tempat kerjanya di bidang obat-obatan di kawasan Banyumanik, Kota Semarang,
Rabu (21/5).

Selain mempertanyakan tentang pengecekan dan perawatan
kendaraan-kendaraan berukuran besar, Sigit juga heran dengan masih banyaknya
truk ODOL (over dimension over load) alias yang mengangkut barang
melebihi kapasitas muatan di jalan raya. Baginya, keberadaan mereka sangat
membahayakan.

“Walaupun sudah dicek remnya, karena muatannya terlalu besar atau
terlalu berat, tentu remnya bisa saja nggak berfungsi dengan semestinya dan
akhirnya membahayakan pengendara lainnya, bukan?,” ungkapnya sembari
mempertanyakan kinerja aparat yang nggak menertibkan kendaraan-kendaraan tersebut.

Untungnya, kekhawatiran Sigit dan jutaan pengendara pribadi
lainnya mulai mendapatkan perhatian dari aparat kepolisian. Korps Lalu Lintas (Korlantas)
Polri baru-baru ini meresmikan pembentukan Tim Penegakan Hukum Kelebihan
Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Dari namanya, jelas jika salah satu yang disasar
adalah keberadaan truk-truk ODOL di jalanan.

Meski begitu, bukan berarti semua truk ODOL akan langsung
ditindak aparat. Mereka mengaku akan melakukan penertiban ini secara bertahap. Alih-alih
langsung memberikan sanksi, mereka pengin melakukan sosialisasi dulu.

“Kita sepakat untuk melakukan sosialisasi dulu, sekaligus
memberikan peringatan terhadap para pengusaha agar bisa melakukan normalisasi
(truk angkutan membawa muatan yang normal). Setelah itu, barulah nanti bakal
melakukan penegakan hukum (jika ada yang melakukan pelanggaran),” ungkap
Kakorlantas Agus Suryonugroho sebagaimana dirilis dari situs resmi Polri pada
Selasa (20/5).

Yang pasti, Korlantas Polri memastikan kalau over dimensi
dan over load pada kendaraan pengangkut berbahaya dan merugikan banyak pihak.

“Pelanggaran ODOL jadi faktor dominan di banyak kecelakaan
lalu-lintas dan menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan. Yang pasti, kalau ada
kendaraan over dimensi, sudah masuk tindak pidana kejahatan lalu lintas yang
bisa diadili dengan peradilan bahasa. Kalau over load, dianggap pelanggaran
sesuai dengan Pasal 305 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas Agus.

Semoga saja
beneran nantinya truk-truk ODOL dan kendaraan yang membahayakan lain di jalan
raya bisa ditertbikan sehingga jalanan bakal lebih aman untuk kita lewati.
Setuju kan, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain kasus kecelakaan parah yang
terjadi di Purworejo pada Rabu (7/5/2025), terjadi beberapa kasus kecelakaan
yang melibatkan truk di kawasan Tanah Putih, Tanjakan Silayur, dan yang terkini
di Sumurjurang, Gunungpati, Kota Semarang bikin Sigit Waluyo semakin khawatir setiap
kali pulang dan berangkat kerja.

Maklum, waktu saat dia melakukan perjalanan tersebut nggak
biasa, yaitu sekitar pukul 11.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Saat itu, banyak truk
berseliweran di jalur utama Kota Semarang – Ungaran yang selalu dia lewati
setiap hari.

Korlantas Polri sudah membentuk&nbsp;Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional untuk menangani truk-truk 'ODOL' yang sampai sekarang masih berseliweran di jalanan.

Polisi Akan Tindak Truk 'ODOL' secara Bertahap

“Per pukul 19.00 WIB, seluruh korban sudah berhasil
dievakuasi ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis,” ucap
Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad
Regional Division sebagaimana dilansir dari Tribunnews,
Senin (11/11).

Selain karena rem blong di jalanan yang menurun, muncul
dugaan lain bahwa truk yang jadi pemicu kecelakaan Tol Cipularang ini membawa
muatan overload atau yang lebih populer istilahnya adalah truk ODOL (over
dimension, over load). 

Dugaan ini muncul dari video-video yang viral di media
sosial. Banyak warganet yang menyayangkan truk-truk dengan muatan melebihi
kapasitasnya ini banyak berlalu lalang di jalan raya dan jalan tol dan bisa membahayakan
pengendara lainnya.

“Jadi ada truk yang membawa muatan cukup berat remnya blong
sehingga menabrak kendaraan di depannya, terjadi kecelakaan beruntun,” ucap Kabid
Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abass, Senin (11/11).

Padahal, sudah ada aturan yang dikeluarkan pemerintah yang
isinya melarang kendaraan membawa muatan yang melebihi batas muatan dan
dimensi kendaraannya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
tentang Penetapan Tata Cara Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan, UU Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Jika melanggar aturan-aturan tersebut, sanksinya antara lain&nbsp;ditilang, nggak diizinkan meneruskan perjalanan, hingga mendapatkan hukuman denda atau pidana yang cukup berat jika memicu kecelakaan yang menyebabkan kemunculan korban jiwa.

Sayangnya, meski sanksi tersebut cukup berat, masih banyak truk ODOL berseliweran di jalanan.

Lebih dari itu, di jalan tol juga sebenarnya sudah banyak
rambu yang isinya adalah meminta kendaraan berat seperti bus dan truk
menggunakan jalur kiri sehingga jika terjadi permasalahan bisa segera menepi
atau masuk ke jalur darurat sehingga nggak memicu kecelakaan parah. Sayangnya,
di video kecelakaan Tol Cipularang tadi, terlihat jelas truk berada di sisi
kanan jalan dan akhirnya menyebabkan kecelakaan maut.

Yap, selama aturan-aturan yang sebenarnya dibuat demi
mencegah kecelakaan ini masih nggak dipatuhi, bisa jadi kecelakaan-kecelakaan
yang melibatkan kendaraan serupa bisa terjadi di masa depan. Jadi, kapan nih
semua pihak menyadari akan hal ini? (Arie
Widodo/E10)

Inibaru.id – Per Senin
(11/11/2024) malam, korban kecelakaan Tol Cipularang Km 92 adalah 1 orang
meninggal, 4 luka berat, dan 23 lainnya mengalami luka ringan. Banyaknya korban
disebabkan oleh begitu mengerikannya kejadian kecelakaan tersebut.

Dari berbagai video yang viral di media sosial, terlihat
jelas sebuah truk semi-trailer berukuran besar yang membawa kertas karton diduga
mengalami rem blong menabrak 17 mobil di depannya. Di lokasi kejadian, kontur
jalannya memang cenderung menurun dan cukup panjang.

Saking parahnya hantaman truk tersebut, banyak mobil ringsek
dan tumpang tindih dengan penumpang yang terjebak di dalamnya. Untungnya, semua
korban sudah bisa dikeluarkan dari bangkai mobil-mobil tersebut.

Ada dugaan kecelakaan Tol Cipularang pada Senin (11/11/2024) disebabkan oleh truk ODOL yang mengalami rem blong.