Inibaru.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu, 19 Februari 2025. Perempuan yang akrab disapa Ita tersebut ditahan bersama suaminya, Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan penuturan Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), Ita dan Alwin disangka telah menerima fee pengadaan meja kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.
Kasus Korupsi Wali Kota Semarang
Selain menerima fee pengadaan barang, Ita (HGR) dan Alwin (AB) juga disangka menerima uang dari pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggara 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang.
Lebih lanjut, mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang selama 2023-2024. Keduaya juga diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran ke pegawai negeri, penyelenggara negara lain, atau kas umum, seolah-olah mereka mempunyai utang kepada tersangka perihal insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun anggaran 2023-2024.
"Selanjutnya, HGR dan AB diduga menerima gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," terang Ketua KPK.
Dengan penetapan ini, Ita dan dan suami akan ditahan di cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK, yakni Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung sejak 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2025.
Penggeledahan Kantor Wali Kota

Kasus dugaan korupsi Mbak Ita, panggilan populernya, mulai menjadi pergunjingan setelah kantor Wali Kota Semarang di Balai Kota tiba-tiba digeledah KPK pada Juli 2024. Wakil Ketua KPK kala itu, Alexander Marwata, membenarkan adanya dugaan korupsi di pusaran Pemkot Semarang.
Selain kantor, penggeledahan juga dilakukan rumah pribadi Ita dan sejumlah kantor dinas. Pada 23 Juni 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus korupsi di Pemkot Semarang kepada empat orang.
Kala itu, ada tiga perkara korupsi yang tengah diselidiki KPK di Pemkot, yakni dugaan kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi. Keempat tersangka yang disasar yakni Ita dan suami serta Ketua Gapensi Semarang Martono dan Dirut PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar.
KPK kemudian menahan dua nama terakhir pada 17 Januari 2025. Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan, Martono ditahan karena diduga menerima gratifikasi, sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait suap pengadaan meja dan kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Mangkir dari Panggilan KPK
Sementara dua tersangka telah ditahan, Wali Kota Semarang masih mangkir dari pemeriksaan KPK. Ita terhitung empat kali absen dari panggilan KPK. Pada edisi terakhir, 10 Februari 2025 lalu, Ita berhalangan hadir lantaran sedang sakit, sebagaimana dikonfirmasi Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Eko Krisnarto.
Sebelumnya, Ita sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tapi berujung ditolak secara keseluruhan melalui mekanisme sidang yang dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus pada 14 Januari 2025.
Hakim menyatakan, penyidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah sesuai prosedur. Dengan begitu, kasus pun tetap bergulir.
KPK akhirnya menahan pasangan istri-suami yang tengah menjabat Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jateng itu seusai menjalani pemeriksaan pada Rabu (19/2) kemarin. Keduanya turun dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 16.40 WIB mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.
Dengan penangkapan tersebut, perjalanan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini pun berakhir. Apakah akan ada tersangka baru di kemudian hari? Kita tunggu saja ya, Millens! (Siti Khatijah/E07)