Nah, selama masa pemberhentian itu, supir bus biasanya nggak mematikan mesin meski mereka memarkir kendaraan di rest area untuk waktu yang cukup lama. Bukan lupa, supir bus biasanya memang sengaja nggak mematikan mesin mereka. Apa alasannya?&nbsp;&nbsp;

Hal ini rupanya punya alasan khusus. Mengutip unggahan Putra Mulya Sejahtera Official di platform Instagram yang dilansir dari Detik, Minggu (16/3/2025), mesin bus memang sengaja nggak dimatikan.&nbsp;Menurut para teknikal dan supir bus, saat ini mesin diesel bus telah menggunakan turbo.

"Turbo mesin diesel dinilai sangat sensitif jika terlalu sering dihidupkan dan dimatikan," tulis mereka.

Untuk alasan itulah para supir sengaja menghidupkan mesin bus kendati sedang berhenti di rest area. Mesin bus dibiarkan terus menyala jauh sebelum mulai keberangkatan untuk mengantarkan penumpang hingga tiba di tempat tujuan atau misi pengantaran selesai.

Alasan lainnya, karena mesin diesel memerlukan kompresi padat dan suhu panas agar bisa bekerja secara maksimal, berbanding terbalik dengan mesin berbahan bakar bensin. Proses pemanasan yang nggak merata dan sirkulasi udara yang kurang sempurna akan memengaruhi kinerja turbo.

Menurut catatan PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), ada sejumlah hal yang perlu diluruskan saat membicarakan mesin diesel agar nggak ada kesalahan persepsi di masyarakat umum. Yang pertama adalah bahwa mesin diesel memiliki cara yang berbeda dalam proses menyalakan dan mematikan mesin.

Saat menyalakan mesin, kendaraan sebaiknya nggak langsung digas. Biarkan sekitar 2-3 menit sebelum digas agar kendaraan diesel dalam posisi idle atau langsam. Idle adalah kondisi ketika mesin kendaraan dibiarkan tetap hidup tanpa dioperasikan.

Hal serupa juga berlaku saat hendak mematikan mesin. Posisikan idle selama lima menit, setelah itu baru dimatikan. Cara ini penting agar turbo terlumasi dengan baik untuk mencegah kendaraan lebih cepat rusak.

Lebih lanjut, mesin diesel juga membutuhkan suhu tertentu untuk bekerja, nggak terkecuali mesin bus. Maka, sangat wajar jika mesin bus nggak dimatikan saat mereka ngetem&nbsp;di rest area, biar proses menyalakan dan memanaskan mesin sebelum beroperasi nggak perlu dilakukan berulang kali.

Mesin bus juga dibiarkan tetap menyala saat berhenti di rest area agar bisa terus memberikan suplai listrik untuk pelbagai perangkat elektronik di dalam kendaraan tersebut seperti AC, televisi, lampu serta port pengisian ponsel.

Sistem pendingin, misalnya, butuh tetap menyala untuk memberikan rasa nyaman kepada penumpang yang nggak turun selama bus berhenti di rest area. Supir biasanya memilih membakar solar lebih banyak dengan tetap menyalakan mesin biar nggak memulai sistem pendingin dari awal, yang cukup memakan waktu.&nbsp;

Nah, sudah tahu kan alasan supir bus nggak mematikan mesin kendaraannya saat berhenti di rest area. Jangan salah paham atau anggap mereka boros, ya. Karena semua itu buat kenyamananmu di dalam bus juga. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Kendati pamornya mungkin nggak sepopuler kereta api, bus masih menjadi salah satu moda darat massal yang banyak dipilih masyarakat saat melakukan aktivitas mudik menjelang lebaran. Kalau kamu pernah naik bus antarkota lalu berhenti di rest area, pernahkah terpikir mengapa mesin bus jarang dimatikan?

Bus antarkota dalam satu provinsi (AKDP) biasanya hanya sekali berhenti di rest area, sedangkan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) bisa berhenti beberapa kali, tergantung jarak dan waktunya. Biasanya, bus berhenti untuk memberi kesempatan penumpang untuk ke toilet atau menyantap makanan.

Supir bus membiarkan kendaraannya tetap menyala saat berada di rest area bukan karena lupa, tapi untuk sejumlah alasan yang sudah semestinya dilakukan.

Boros Solar, Mengapa Mesin Bus Dibiarkan Tetap Menyala di Rest Area?

Perlu kamu tahu, tradisi ini sudah digelar sejak 1956
lalu, lo. Nah, karena balap kudanya selalu berlangsung seru dan pesertanya cukup
banyak, termasuk dari luar wilayah Kebumen dan bahkan dari luar Jawa, sudah
bisa dipastikan perlombaannya berlangsung seru.

“Per ajang 2024, terdapat 200 ekor kuda yang ikut serta. Beberapa peserta datang dari Jawa Barat,
Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi,” ungkap Ketua Persatuan
Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kebumen Setyo Mujiono yang jadi
salah satu panitia penyelenggara Pacuan Kuda Ambal, April 2024.

Menilik Pacuan Kuda Ambal tahun lalu, kemungkinan besar akan kembali digelar 17 kelas yang diperlombakan dalam empat hari.&nbsp;Dua hari pertama dipakai untuk
babak penyisihan, sedangkan dua hari berikutnya untuk babak final.

Karena adu balap kudanya cukup intens, wajar jika ribuan
penonton selalu menjejali tribun. Mereka pengin jadi saksi keseruan balapan
kuda ini secara langsung.

“Saya kerja di Jakarta. Tapi kalau mudik ke Kebumen, pasti
nggak akan melewatkan keseruan Pacuan Kuda Ambal ini. Sejak kecil saya sudah diajak
menontonnya oleh orang tua, dan sekarang gantian saya memperkenalkannya ke anak
saya,” ungkap Riyanto yang hadir pada ajang yang digelar pada 2024 lalu.

Sedikit informasi, Pacuan Kuda Ambal yang digarap sangat serius kini lebih dari sekadar tradisi lebaran, tapi telah menjadi kompetisi nasional. Sirkuit yang dipakai juga sudah permanen, bukan versi dadakan sebagaimana pada awal-awal digelar.

Sudah kebayang kan bakal seseru apa adu cepat di Pacuan Kuda
Ambal Kebumen? Selagi masih ada jadwalnya, yuk nonton langsung! (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Libur lebaran di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, bisa diisi dengan menonton Pacuan Kuda Ambal. Di sana, ada perlombaan adu balap kuda yang seru
banget, lo! Perlombaan ini bisa kamu tonton di Lapangan Tegalrejo di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal.

Khusus untuk tahun ini, ajang balap
kuda yang digelar dari pagi sampai sore ini bakal digelar pada 3-6 April 2025.

Pacuan Kuda Ambal digelar sejak 1956 untuk memeriahkan libur Lebaran di Kebumen, Jawa Tengah.

Pacuan Kuda Ambal Kebumen, Tradisi Lebaran yang Jadi Kompetisi Nasional

Venting adalah salah satu bentuk katarsis yang membantu seseorang mengurangi beban emosional. Dengan mengekspresikan perasaan secara terbuka, seseorang bisa merasa lebih tenang dan mendapatkan perspektif baru terhadap masalah yang dihadapi.

Beberapa alasan utama orang melakukan venting antara lain:

1. Mencari Dukungan Emosional – Mendapatkan respons dari orang lain dapat memberikan rasa validasi dan kenyamanan.

2. Mengurangi Stres dan Kecemasan – Mengungkapkan perasaan bisa mengurangi tekanan batin yang menumpuk.

3. Mencari Solusi atau Saran – Terkadang, venting juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari orang lain, lo.

- Membantu Regulasi Emosi - Mengungkapkan perasaan dapat mencegah emosi negatif menumpuk dan meledak di kemudian hari.

- Memperkuat Hubungan Sosial – Curhat kepada teman atau komunitas yang tepat bisa mempererat ikatan dan menumbuhkan empati.

- Meningkatkan Kesadaran Diri – Venting bisa membantu seseorang mengenali emosinya dan memahami sumber perasaan tersebut.

Meski memiliki manfaat, venting di media sosial juga memiliki risiko, terutama jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang:

1. Potensi Oversharing – Mengunggah masalah pribadi secara terbuka bisa berisiko membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Respon Negatif atau Nggak Empatik – Nggak semua orang merespons dengan baik, dan komentar negatif bisa memperburuk perasaan.

3. Ketergantungan pada Validasi Eksternal – Terlalu sering venting di media sosial bisa membuat seseorang bergantung pada pengakuan atau simpati orang lain untuk merasa lebih baik.

Agar venting tetap bermanfaat tanpa menimbulkan dampak negatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih tempat dan orang yang tepat. Jika perlu curhat, utamakan berbicara dengan orang yang bisa dipercaya atau mencari bantuan profesional ya.

Kedua, gunakan jurnal atau tulisan pribadi. Ini bisa kamu lakukan kalau ragu membagikan emosi di media sosial karena lebih aman. Ketiga, fokus pada solusi – Alih-alih hanya mengungkapkan keluhan, cobalah untuk mencari cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Oleh karena itu, memahami kapan, di mana, dan bagaimana venting yang sehat sangat penting agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan masalah baru. Gimana, kamu suka venting, Millens?&nbsp; (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Di era digital, mengeluarkan unek-unek atau venting semakin mudah dilakukan. Mulai dari keluhan tentang kemacetan jalan, dinamika asmara, hingga masalah keluarga yang rumit, banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menumpahkan perasaan.

Ada yang venting secara terang-terangan menggunakan akun pribadi, ada pula yang memilih cara anonim melalui akun menfess atau platform lain. Terlepas dari cara yang digunakan, sebagian besar orang merasa lebih lega setelah membagikan emosinya secara terbuka.

Venting bisa menjadi alat yang efektif untuk melepaskan emosi dan mendapatkan dukungan, tetapi perlu dilakukan dengan bijak. Jika dilakukan secara impulsif atau di tempat yang kurang tepat, venting justru bisa membawa dampak negatif.

Venting: Antara Katarsis dan Risiko di Era Digital

“Sebaiknya nggak mengonsumsi jeruk bali dan obat dalam waktu
berdekatan, baik itu dalam bentuk buah asli, selai, atau jus,” saran van
Tulleken sebagaimana dinukil dari Medical Dailly pada Kamis (13/2/2025).

Alasan utama mengapa dia mengeluarkan saran ini adalah
karena nutrisi di dalam jeruk bali bisa menghambat penyerapan obat di dalam
tubuh. Alhasil, obat pun nggak memberikan efek apa pun bagi tubuh pasien.

Van Tulleken menyebut, pasien yang rutin mengonsumsi pil statin untuk mengendalikan tekanan darah sebaiknya nggak menonsumsi jeruk bali. Hal serupa juga berlaku untuk peminum obat jantung dan psikiatris, serta yang sehari-hari nggak lepas dari obat imunosupresan.

Dia nggak melarang, tapi menyarankan pasien yang sedang mengonsumsi obat berkonsultasi dulu kepada apoteker atau
dokter untuk mengetahui akankah resep yang diberikan bereaksi jika dia mengonsumsi jeruk
bali juga?

“Obat yang diminum akan dipecah di tubuh sehingga kandungan di dalamnya bekerja dan mengatasi masalah kesehatan
tertentu. Sementara, nutrisi pada jeruk bali justru mengganggu proses
pemecahan obat tersebut,” tutur van Tulleken.

Efek positif obat nggak berfungsi tentu akan membuat kondisi pasien memburuk. Dalam beberapa kasus, gangguan pada proses pemecahan obat bikin dosisnya berubah dari yang seharusnya, yang dampaknya justru menjadi racun bagi tubuh.

Wah, siapa sangka, ternyata jeruk bali yang enak dan kaya
nutrisi sehat sebaiknya nggak dikonsumsi bersamaan dengan saat kita minum obat. Yang pentin sehat dulu, jeruk bali bisa menanti!&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jeruk bali dikenal sebagai buah yang
kaya akan nutrisi menyehatkan. Rasanya yang kecut dan manis dengan aroma yang menggugah selera juga cocok menjadi camilan sehat. Namun, ada baiknya kamu nggak makan jeruk bali berdekatan dengan
waktu minum obat.

Peringatan ini sebagaimana dikatakan ahli kesehatan yang sering
mengisi acara kesehatan di Inggris dr Xand van Tulleken dalam sebuah obrolan saat membahas tentang makanan yang sebaiknya dihindari sebelum minum obat agar efek penyembuhan berlangsung dengan baik.

Meski termasuk buah dengan kandungan serat yang tinggi, ada baiknya nggak makan jeruk bali dekat dengan waktu minum obat. Ini alasannya.

Bisa Berakibat Fatal, Lebih Baik Tidak Makan Jeruk Bali sebelum Minum Obat

Selain itu, kebutuhan energi kucing yang disteril menurun
sekitar 20-30 persen, sedangkan nafsu makan cenderung meningkat. Jika pola makan dan
aktivitas fisik tidak disesuaikan, risiko obesitas menjadi lebih tinggi.

Untuk mencegah kelebihan berat badan pada kucing yang telah
disteril, pemilik dapat:

Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, kucing yang
disteril dapat tetap sehat dan memiliki berat badan ideal. Tentunya, kamu harus
memperhatikan bagaimana makanan si anabul ya!

Ngomong-ngomong, kamu sudah tahu belum apa yang disebut
sterilisasi? Sterilisasi kucing adalah prosedur bedah untuk mengangkat organ
reproduksi kucing, yaitu testis pada kucing jantan serta ovarium dan rahim pada
kucing betina. 

Dikutip dari Hellosehat (13/10/2023), tindakan ini
memiliki berbagai manfaat penting bagi kesehatan dan perilaku kucing. Secara mendetail, apa saja manfaatnya?

Sterilisasi mencegah kehamilan yang nggak diinginkan,
sehingga membantu mengurangi populasi kucing liar dan mencegah kelebihan
populasi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kesejahteraan hewan. 

Pada kucing betina, sterilisasi dapat mengurangi risiko
infeksi rahim (pyometra), kanker ovarium, dan kanker payudara. Sementara pada
kucing jantan, prosedur ini dapat mencegah gangguan prostat dan penyakit terkait
organ reproduksi lainnya.

3. Mengurangi perilaku agresif dan kebiasaan berkeliaran

Kucing yang disteril cenderung lebih tenang dan kurang
agresif. Pada kucing jantan, sterilisasi dapat mengurangi dorongan untuk
berkeliaran jauh dari rumah dalam mencari pasangan, sehingga menurunkan risiko
perkelahian dan cedera.

4. Meningkatkan kesehatan dan umur panjang

Kucing yang disteril umumnya memiliki kualitas hidup yang
lebih baik dan rentang hidup yang lebih panjang. Mereka terhindar dari stres
terkait reproduksi dan risiko penyakit serius yang dapat mempengaruhi kesehatan
jangka panjang.

Kucing jantan yang nggak disteril sering menandai wilayahnya
dengan urine yang berbau menyengat. Sterilisasi dapat mengurangi perilaku ini,
sehingga membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Tentunya manfaat-manfaat di atas bisa kamu pertimbangkan mengingat sterilisasi kucing merupakan langkah penting untuk memastikan kesehatan,
kesejahteraan, dan perilaku yang lebih baik. 

Kalau anabulmu di rumah disteril juga nggak nih, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Sterilisasi pada kucing sering kali
diikuti dengan peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan oleh perubahan
hormonal yang mempengaruhi perilaku dan metabolisme kucing.

Setelah disteril, melansir Medcom (19/3/2025) dorongan
untuk berkembang biak menurun, sehingga aktivitas kucing berfokus pada makan,
tidur, dan bermain, yang dapat meningkatkan nafsu makan dan penambahan berat
badan.

Setelah disteril, kucing akan lebih kalem sehingga jika lemak tubuh bisa menumpuk. Karena itu, pastikan kamu memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Berat Badan Kucing yang Sudah Disteril Gampang Naik

Di bawah Indonesia adalah Belanda (1,50), Meksiko
(1,41), dan Swiss (1.30). Negara Asia lain yang masuk dalam 10
besar ini adalah Tiongkok (1,20) di peringkat ke-8.

Sementara itu, negara tetangga kita, Australia ada di urutan
ke-6 dengan skor 1,27. Kanada ada di peringkat berikutnya dengan skor 1,06, dan
Amerika Serikat ada di peringkat ke-10 dengan skor 0,98.

Tunggu dulu, kok di daftar-daftar tersebut sebagian besar
adalah negara maju? Yap, meski bisa dikatakan dalam hal kondisi ekonomi
Indonesia masih nggak sebaik mereka, ada indikator lain yang dianggap
membuat skor kebahagiaan di Indonesia cukup tinggi; seperti kepuasan hidup,
bagaimana kita menikmati hari demi hari, jaringan sosial, hingga angka bunuh
diri per 100 ribu orang, Millens.

Dari indikator-indikator itulah, 79 persen warga Indonesia dianggap
bahagia alias jauh dari rata-rata global yang hanya 73 persen.

Di sejumlah media sosial, informasi terkait hasil survei ini
tentu memancing komentar pro dan kontra. Akun X Good News From Indonesia
misalnya, usai mengunggahnya pada Rabu (12/3/2025) malam, langsung dibanjiri
komentar yang isinya kurang setuju dengan hasil survei tersebut.

“Nyari kerjaan susah, banyak orang stres, polusi udara, air
kotor, macet, transportasi umum sedikit dan jelek. Bahagia dari mananya,”
ungkap salah satu akun X @lunaticslut_ mewakili puluhan akun lainnya yang juga memprotes
hasil survei ini.

Tapi, kalau kita balik ke indikator yang dipakai, wajar jika
hasil surveinya menunjukkan hal tersebut. Hal inilah yang diungkap rekan kerja
saya, Arkhan, yang mengaku lebih bahagia dengan kehidupan di Kota Semarang jika
dibandingkan saat belajar beberapa tahun di Birmingham, Inggris.

“Mungkin karena di Indonesia banyak hal kecil yang bisa
bikin senang kayak pemandangan indah, jajanan pinggir jalan yang enak dan
murah, serta budaya yang bikin banyak orang bersosialisasi dengan teman atau
tetangga. Kayaknya sesuai dengan indikator yang dihitung kan?” ucapnya, Rabu
(12/3) malam.

Yap, hasil surveinya mungkin bikin kontroversi. Tapi, di balik
begitu banyak kesulitan yang dihadapi orang Indonesia untuk hidup dengan layak
dan tenang setiap hari, ada berjibun hal-hal kecil yang bisa bikin kita bahagia.
Kalau soal ini, kamu setuju nggak, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Ray Dalio’s Great Power Index 2024
mengeluarkan sebuah data yang cukup menarik tentang Indonesia yang berada di
urutan kedua dalam daftar negara paling bahagia di dunia.

Dalam survei tersebut,
disebutkan bahwa 79 persen warga Indonesia merasa bahagia. Hm, valid nggak, ya
dengan kondisi negara sekarang yang terus dijejali dengan berita buruk, kasus
korupsi gila-gilaan, dan kondisi ekonomi yang semakin berat? Ha-ha.

Dalam daftar tersebut, Indonesia punya skor indeks
kebahagiaan 1,58. Satu-satunya negara dengan skor kebahagiaan lebih tinggi adalah
Inggris dengan angka 1,65.

Menurut&nbsp;Ray Dalio’s Great Power Index 2024, Indonesia adalah negara paling bahagia nomor dua di dunia. Apa alasan di balik tingginya peringkat kita ini, ya?

Indonesia Urutan Kedua Negara Paling Bahagia di Dunia; Serius, nih?

Detail perkara dugaan korupsi Pertamina yang rugikan negara
Rp 193T

Memangnya, apa sih yang mereka lakukan sampai bikin kerugian
negara mencapai angka di luar nalar tersebut? Jadi begini, pada periode 2018-2023,
ada aturan yang membuat pemenuhan minyak mentah di dalam negeri harus
mengutamakan pasokan minyak bumi dari Indoensia sendiri. Artinya, Pertamina
wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri dulu, sebelum
memutuskan untuk melakukan impor jika memang ternyata nggak bisa memenuhi pasokan
minyak dalam negeri.

Aturannya bisa kamu baca dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Bukannya ikut aturan, RS, SDS, dan AP dari pihak Pertamina
malah bikin hasil Rapat Optimasi Hilir (OH) justru menurunkan produksi kilang
yang berdampak pada kurangnya pasokan minyak bumi dalam negeri. Dampaknya,
untuk memenuhi kurangnya pasokan minyak mentah dan produk kilang, mau nggak mau
impor minyak dari luar negeri dilakukan.

Hal lain yang bikin impor
terpaksa dilakukan adalah produksi minyak mentah yang dilakukan pihak KKKS
malah ditolak dengan berbagai alasan mengada-ada, salah satunya hasil produksi minyak
mentah KKKS yang dianggap nggak memenuhi nilai ekonomis meski sebenarnya sudah masuk dalam rentang harga perkiraan sendiri (HPS).

Alasan lainnya adalah hasil produksi minyak yang dianggap nggak sesuai kualitas kilang,&nbsp;padahal cukup dengan sedikit pengolahan untuk mengurangi kadar merkuri dan sulfur pun standar kualitas sudah bisa terpenuhi.

“Lalu, harga pembelian minyak yang
diimpor itu sangat jauh perbandingannya dengan harga produksi minyak dalam
negeri,” ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam
konferensi pers di gedung Kejagung di Jakarta, hari ini, Selasa (25/2/2025).

Pertalite Dioplos, lalu dijual
dengan harga Pertamax

Kok bisa sampai melakukan impor minyak
dengan harga yang jauh lebih tinggi? Keempat tersangka dari pihak pertamina
bekerja sama dengan tiga tersangka dengan pihak swasta untuk mengatur proses
pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang dengan cara memenangkan broker
minyak mentah. Makanya, meski syaratnya belum terpenuhi, tetap saja impor
dilakukan dengan harga tinggi.

Sebagai contoh, tersangka RS
diduga membeli harga bahan bakar berjenis Ron 90 (setara Pertalite) dengan
harga bahan bakar berjenis Ron 92 (setara Pertamax).

“Lalu Ron 90 itu diblending di
depo untuk jadi Ron 92,” lanjut Qohar.

Masalahnya, negara sampai harus
mengeluarkan fee sampai 13-15 persen yang bikin tersangka mendapatkan
keuntungan besar. Lebih dari itu, harga BBM yang dijual ke masyarakat pun jadi
lebih mahal dibandingkan dengan jenis dan kualitas aslinya. Artinya, masyarakat
yang membeli Pertamax selama ini ditipu!

Pihak Pertamina mengaku siap
bekerja sama dengan Kejagung untuk mengatasi kasus menghebohkan ini. Tapi,
apakah masyarakat yang selama ini dirugikan juga bakal mendapatkan kompensasi?
Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Indonesia sepertinya layak mendapatkan piala
dari Guiness World of Record dalam hal seringnya kasus korupsi kelas kakap terjadi setiap tahunnya. Yang terbaru adalah dugaan
korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, Sub-Holding, Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terjadi pada 2018 sampai 2023 dan merugikan negara
di angka yang gila-gilaan, yaitu Rp193 T.

Kalau menurut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang
mengungkap kasus ini, yang jadi tersangka dari pihak Pertamina adalah Riva
Siahaan (RS), Direktur Utama dari PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feed Stock
and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, Direktur Utama
PT Pertamina International Shipping berinisial YF, dan VP Feed Stock Management
PT Kilang Pertamina Internasional berinisial AP.

Sementara itu, dari pihak swasta yang sudah diamankan adalah
Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa berinisial MKAN, Komisaris PT
Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim DW, dan Komisaris &nbsp;PT Jenggala Maritim dan juga Direktur Utama Pt
Orbit Terminal Mera YRJ.

Siapa sangka, selama 2018-2023, terdapat dugaan korupsi Pertamina dengan nilai kerugian gila-gilaan. Bahkan, banyak masyarakat yang selama ini membeli BBM Pertamax dirugikan karena BBM yang mereka dapatkan kualitasnya jauh lebih rendah.

Detail Perkara Dugaan Korupsi Pertamina, Minyak Setara Pertalite Dioplos jadi Pertamax!

Selain menerima fee pengadaan barang, Ita (HGR) dan Alwin (AB) juga disangka menerima uang&nbsp;dari pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggara 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang.

Lebih lanjut, mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang selama 2023-2024. Keduaya juga diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran ke pegawai negeri, penyelenggara negara lain, atau kas umum, seolah-olah mereka mempunyai utang kepada tersangka perihal insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun anggaran 2023-2024.

"Selanjutnya, HGR dan AB diduga menerima gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," terang Ketua KPK.

Dengan penetapan ini, Ita dan dan suami akan ditahan di cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK, yakni Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung sejak 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2025.

Kasus dugaan korupsi Mbak Ita, panggilan populernya, mulai menjadi pergunjingan setelah kantor Wali Kota Semarang di Balai Kota tiba-tiba digeledah KPK pada Juli 2024. Wakil Ketua KPK kala itu, Alexander Marwata, membenarkan adanya dugaan korupsi di pusaran Pemkot Semarang.

Selain kantor, penggeledahan juga dilakukan rumah pribadi Ita dan sejumlah kantor dinas. Pada 23 Juni 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus korupsi di Pemkot Semarang kepada empat orang.

Kala itu, ada tiga perkara korupsi yang tengah diselidiki KPK di Pemkot, yakni dugaan kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi. Keempat tersangka yang disasar yakni Ita dan suami serta&nbsp;Ketua Gapensi Semarang Martono dan Dirut PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar.

KPK kemudian menahan dua nama terakhir pada 17 Januari 2025. Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan, Martono ditahan karena diduga menerima gratifikasi, sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait suap pengadaan meja dan kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sementara dua tersangka telah ditahan, Wali Kota Semarang masih mangkir dari pemeriksaan KPK. Ita terhitung empat kali absen dari panggilan KPK. Pada edisi terakhir, 10 Februari 2025 lalu, Ita berhalangan hadir lantaran sedang sakit, sebagaimana dikonfirmasi&nbsp;Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Eko Krisnarto.

Sebelumnya, Ita sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tapi berujung ditolak secara keseluruhan melalui mekanisme sidang yang dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus pada 14 Januari 2025.

Hakim menyatakan, penyidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah sesuai prosedur. Dengan begitu, kasus pun tetap bergulir.

KPK akhirnya menahan pasangan istri-suami yang tengah menjabat Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jateng itu seusai menjalani pemeriksaan pada Rabu (19/2) kemarin. Keduanya turun dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 16.40 WIB mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Dengan penangkapan tersebut, perjalanan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini pun berakhir. Apakah akan ada tersangka baru di kemudian hari? Kita tunggu saja ya, Millens!&nbsp;(Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu, 19 Februari 2025. Perempuan yang akrab disapa Ita tersebut ditahan bersama&nbsp;suaminya, Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penuturan Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), Ita dan Alwin disangka telah menerima fee pengadaan meja kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.

Sebelum resmi jadi tersangka KPK bersama suami, Wali Kota Semarang Hevearita sempat mengajukan praperadilan dan empat kali mangkir dari undangan pemeriksaan.

Perjalanan Kasus Korupsi Wali Kota Semarang sebelum Resmi Jadi Tersangka KPK

Jumlah dendanya tentu disetujui jaksa agung dan nantinya
dipakai untuk menangani kasus yang menyebabkan negara merugi seperti kasus
perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

“Kewenangannya ada di aturan yang disebutkan sebelumnya dan
itu berlaku untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, dan
perpajakan, bukannya kasus tindak pidana korupsi (tipikor),” ucap Harli sebagaimana
dilansir dari Kompas, Kamis (26/12/2024).

Dia pun memberikan contoh berupa kasus kepabeanan dengan
kerugian negara atas kejahatan pada kasus tersebut yang minim dan jika
penanganan kasus terus dilakukan justru menghabiskan lebih banyak uang. Maka,
denda damai dianggap sebagai opsi yang lebih bijak.

“Soal berapa jumlah dendanya, bisa empat, lima kali dari
kerugian. Dendanya bisa menguntungkan negara. Tapi, sampai sekarang, kasus
tindak pidana ekonomi yang diselesaikan dengan denda damai belum ada karena
aturannya masih baru,” lanjut Harli.

Asal kamu tahu saja, pemerintah melalui Menkum memang sedang
berencana untuk memberikan amnesti untuk 44 narapidana. Usulan pemberian
amnesti ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo selaku kepala negara, termasuk
kepada mereka yang bermasalah dengan kasus penghinaan terhadap kepala negara
atau melanggar UU ITE.

Sayangnya, Supratman juga menyebut pelaku tipokor juga bisa
saja mendapatkan pengampunan dengan mekanisme serupa, Millens.

“Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan
pengampunan kepada koruptor karena UU kejaksaan yang baru memberikan ruang bagi
Jaksa Agung memberlakukan denda damai kepada perkara sepeti itu,” ungkap
Supratman sebagamana dilansir dari Antara, Rabu (25/12).

Kita lihat nanti ya, Millens, apakah rencana
memberikan pengampunan terhadap pelaku korupsi dengan mekanisme denda damai
bakal benar-benar diberlakukan apa nggak. Kalau kamu, setuju
nggak dengan adanya mekanisme pengampunan ini? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Pernyataan Menteri Hukum (Menkum)
Supratman Andi Agtas yang menyebut koruptor alias pelaku kasus korupsi bisa
mendapatkan pengampunan dengan denda damai jadi kontroversi. Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar sampai
memberikan penjelasan terkait dengan kasus-kasus apa saja yang bisa mendapatkan
pengampunan dengan mekanisme denda damai. Yang pasti, menurut dia, kasus
korupsi nggak termasuk.

Menurut keterangannya, sudah ada undang-undang yang mengatur
hal ini, yaitu Pasal 1 UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang kemudian diadopsi di
Pasal 35 (1) huruf K UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, diungkap
bahwa mekanisme denda damai bisa terjadi jika jaksa agung menyetujui penghentian
perkara di luar pengadilan dengan cara membayar denda.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pelaku kasus korupsi bisa diampuni dengan denda damai. Tapi, Kejaksaan Agung sendiri justru menyebut nggak bisa.

Korupsi Nggak Bisa, Apa Saja Kasus yang Bisa Diselesaikan dengan Denda Damai?

Omong-omong ya,
Millens, vonis bebas ini dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi MA Desnayeti
dengan anggota Soesilo serta Agus Yunianto. Bagi mereka, Fakhri sudah melakukan
tugas dan kewajibannya dengan benar sesuai dengan Standard Operational
Procedure (SOP) dalam Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014.

Dia juga dianggap nggak terbukti melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal ini pun membuat OJK
memutuskan untuk menerima Fakhri kembali bekerja sekaligus memulihkan nama
baiknya.

“OJK kembali menyambut saudara Fakhri Hilmi melanjutkan
kembali pengabdian tugas di OJK,” ungkap Deputi Komisioner Humas dan Logistik
OJK Anto Prabowo, Kamis (7/4).

Selayang Pandang Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16 Triliun

Kasus korupsi Asuransi Jiwasraya sempat bikin geger
masyarakat Tanah Air karena nilai uang yang dikorupsi sangatlah luar biasa,
yakni Rp 16 triliun. Kasus ini berawal pada Mei 2008 lalu di Kantor Pusat
Jiwasraya. Saat itu, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo bertemu Direktur
PT Inti Agri Resources Joko Hartono Tirto.

Joko adalah advisor di PT Maxima Integra Investama yang
dimiliki Heru Hidayat. Hary dan Joko setuju kalau Jiwasraya bakal
membeli saham Heru. Soal transaksi, Joko yang bakal mengaturnya. Masalahnya,
hal ini membuat uang asuransi Jiwasraya sampai diambil Rp 16 triliun.

Penyelidikan Kejaksaan Agung menyeret pejabat OJK yang
bertugas sebagai pengawas asuransi Fakhri Hilmi. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sampai menghukumnya 6 tahun penjara. Saat banding, hukumannya malah
ditambah jadi 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta yang bisa diganti kurungan
6 bulan.

Kini Fakhri sudah divonis bebas. Namun, sejumlah terdakwa
lainnya dihukum cukup berat. Hary Prasetyo, Joko Hartono Tirto, dan Mantan
Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dihukum 20 tahun penjara. Sementara itu, Heru
Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dihukum penjara seumur hidup. Terdakwa terakhir, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan JS Syahmirwan dihukum 18 tahun
penjara.

Vonis bebas Fakhri Hilmi di kasus korupsi Jiwasraya Rp 16
triliun ini sudah adil, Millens? (Pik, Riau/IB09/E05)

Inibaru.id – Terdakwa
kasus korupsi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 16 triliun,
Fakhri Hilmi divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan ini cukup
mengejutkan karena mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017 ini sempat dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

“Membebaskan terdakawa Fakhri Hilmi dari
semua dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat, serta martabatnya,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan
Nganro, Kamis (7/4/2022).

Sempat divonis hukuman 8 tahun penjara, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Rp 16 triliun justru divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Kok bisa?

Terseret Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16 Triliun, Fakhri Hilmi Divonis Bebas!

Seluruh unit
kerja administrasi kampus pun segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban
keuangan, khususnya yang terkait dengan anggaran perjalanan dinas luar negeri
para dosen pada periode 2018-2020.

Alasan BPK
turun tangan adalah kegaduhan di kampus yang dimulai dari Kelompok Peduli
Kampus yang isinya adalah sejumlah dosen dan karyawan internal terkait
penyalahgunaan anggaran 2019-2020. Kelompok ini melaporkan hal ini ke
kejaksaan, kepolisian, dan KPK karena menganggap ada penyalahgunaan dana senilai
Rp 56 miliar!

Dugaan
penyalahgunaan ini ada di perjalanan dinas ke luar negeri, pembayaran
remunerasi pejabat tinggi universitas, renovasi halaman gedung auditorium,
hingga di proyek pengadaan sarana teknlogi informasi serta anggaran Persatuan
Orang Tua Mahasiswa (Potma) Fakultas Kedokteran.

Meski di
setiap sektor, dugaan penyelewengan nggak dibenarkan, permasalahan di Fakultas
Kedokteran jadi sorotan. Kasus ini sebeanranya pernah dilaporkan ke polisi.
Sayangnya, pihak Polda Sulteng menyebut kasus ini sudah ditutup pada Jumat
(27/8) lalu.

Salah
seorang orang tua mahasiswa yang masuk Fakultas Kedokteran pada 2012, Jufri,
mengaku menyumbang uang Rp 86 juta ke Potma. Sejak 2014, orang tua mulai
mempertanyakan dana yang mereka berikan. Contohnya, menurut data 2012-2013, ada
dana sebesar Rp 50 miliar yang terkumpul, tapi yang dipakai hanya Rp 10 miliar.
Sisa Rp 40 miliar dikelola Rektorat dan nggak jelas pengelolaannya.

Menurut
mantan Ketua Yayasan Potma Marhawati Mappatoba. Sumbangan para donatur ini
untuk kebutuhan fakultas yang nggak bisa dibiayai universitas layaknya
pembelian mayat untuk praktik mahasiswa.

Rektor
Universitas Tadulako 2011-2019 Muhammad Basir Cyio membantah dirinya
menggelapkan dana Rp 40 miliar dari Potma.

“Itu
tuduhan yang sangat keji,” sergahnya.

Menurutnya,
dana itu sudah dilaporkan dan sampai mendapatkan Surat Pengesahan Pendapatan
dan belanja dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu sebagai penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Intinya sih, kalau menurut Basir, nggak ada masalah
dengan uang tersebut.

Wah, jadi
penasaran kira-kira sampai ke mana ya kasus ini kelanjutannya. Lumayan bikin
heboh, lo, soalnya menyangkut dana pembelian mayat untuk praktik kampus. Hm. (Tem/IB09/E05)

Inibaru.id – Kasus korupsi di Indonesia memang sudah sangat
parah. Bahkan, praktiknya sudah sampai ke level kampus, di mana banyak orang
masih menganggap tempat ini memiliki integritas yang tinggi. Nah, kali ini,
yang disorot adalah petinggi Universitas Tadulako yang terseret korupsi dana
pembelian mayat kampus. Kamu nggak salah melihat, Millens, dana pembelian mayat!

Yang
melaporkan para petinggi kampus di Palu, Sulawesi Tengah ini bahkan para
dosennya sendiri. Konon, kasus korupsi ini sudah ada sejak 2012!

Menurut
keterangan Dekan Fakutas Ekonomi Universitas Tadulako 2019-2020 Muhtar Lutfi,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sabtu (28/8/2021) lalu, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) bakal melakukan audit di universitas tersebut. 

Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah diguncang isu korupsi. Ada banyak dugaan kasus korupsi di sana, termasuk dugaan korupsi dana pembelian mayat. Seperti apa sih cerita selengkapnya?

Nggak Habis Thinking, Muncul Isu Korupsi Dana Pembelian Mayat, Kok Bisa?

Adapun pertimbangan pemotongan masa tahanan itu, kata hakim,
Pinangki telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki anak berusia empat tahun.
Selain itu, Pinangki juga perempuan yang harusnya dilindungi dan diperlakukan
secara adil. Hm, beberapa pertimbangan ini sempat membuat publik heboh.

Gaya hidup “wah” Pinangki sebelum terseret kasus suap juga menyita
perhatian. Dia diketahui sering plesiran ke luar negeri, termasuk ketika
melakukan operasi hidung di New York Center for Plastic Surgery, sebuah klinik
kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS). 

Dia juga memiliki BMW tipe SUV X5 yang akhirnya disita
setelah penangkapannya. Bukan cuma itu, Pinangki juga memiliki beberapa properti
mewah.&nbsp; Terus, kira-kira berapa ya gaji
dan tunjangan (take home pay) jaksa Pinangki selama menjadi PNS di Kejaksaan
Agung (Kejagung)?

Ketika masih berstatus sebagai PNS, gaji pokok PNS Pinangki diatur
dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Sama dengan pejabat eselon golongan IV PNS
lainnya, gaji per bulan yang dia peroleh sebesar Rp 3.044.300 sampai yang
tertinggi Rp 5.901.200. 

Sementara itu, besaran tunjangan kinerja atau tukin di
Kejaksaan Agung mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020.
Tunjangan di Kejaksaan ini berdasarkan kelas jabatan. 

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur
dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Nah, dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Jaksa Pinangki masuk
dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterima sebesar Rp 4.595.150
per bulan. 

Sebagai informasi nih, selain tunjangan kinerja dan gaji
pokok PNS tadi, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya
antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji. Tunjangan
berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan
makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan
dinas.

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pinangki tahun lalu, harta kekayaannya sebesar Rp 6,8 miliar atau
tepatnya Rp 6.838.500.000. 

Sebagian besar berbentuk tanah dan bangunan. Totalnya, Rp 6
miliar. Tanah dan bangunan ini berada di Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Kota Bogor. 

Harta lainnya adalah berupa mobil, yaitu Nissan Teana
(2010), Toyota Alphard (2014), dan Daihatsu Xenia (2013). Kalau ditotal, nilai dari
kendaraan yang dimilikinya sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Pinangki tercatat mempunyai
jenis harta kas senilai Rp 200 juta. 

Kekayaan ini meningkat jauh jika dibandingkan ketika
Pinangki masih menjabat sebagai Jaksa di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cibinong. Dalam pelaporan tanggal 10 April 2008 tersebut,
jumlah total kekaayaan Pinangki adalah Rp 2,7 miliar.

Harta tersebut terdiri atas Rp 2,09 miliar harta nggak
bergerak, yaitu bangunan dan tanah, harta bergerak berupa mobil senilai Rp 460
juta, serta giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 128,17 juta. Disebutkan pula,
Pinangki nggak memiliki utang.

Wah, banyak juga ya, Millens harta Pinangki. Bikin geram, nggak, nih? (Kom/IB21/E07)

Inibaru.id – Sejak beberapa hari terakhir, nama Pinangki
Sirna Malasari tengah disorot publik Tanah Air. Terkait kasus yang menjeratnya,
Pinangki telah resmi dipecat secara nggak hormat sebagai PNS sekaligus jaksa. Dia terbukti
bersalah karena menerima suap dari Djoko Tjandra ketika masih menjadi buronan.

Putusan terhadap Pinangki sudah inkrah alias berkekuatan
hukum tetap. Namun tetap saja publik masih kecewa karena hukuman penjara
Pinangki justru dapat diskon, dari 10 tahun menjadi 4 tahun.

Kerap pamerkan gaya hidup mewah, berapa ya gaji dan harta mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari?

Mengintip Besaran Gaji dan Kekayaan Pinangki

Inibaru.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menetapkan, kasus korupsi KTP Elektronik menemui babak baru. Dua tersangka baru dimunculkan.
"Kami sudah naikan beberapa tersangka baru," ujar Agus ketika berbicara di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi 3 di kompleks parlemen Senayan Senin (1/7) kemarin.
Lalu, siapa dua orang tersangka tersebut?
Sayangnya, baik Agus Rahardjo maupun Saut Situmorang (Wakil KPK) kompak nggak mau menyebutkan nama kedua tersangka tersebut. Saut beralasan masih menunggu kesiapan internal di KPK.
"Nanti kita ekspos, kita sudah gelar perkara, tinggal diumumkan. Yang jelas dua (tersangka)," ujar Saut yang juga ditemui di kompleks parlemen Senayan.
Namun, Agus memberikan petunjuk mengenai kedua tersangka. "Ada dari pengusaha, ada dari birokrat kayaknya," kata Agus lagi.
Besar kemungkinan kedua tersangka tersebut adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan adiknya, Azmin Aulia. Sebab kedua orang ini sudah sering dipanggil ke gedung KPK. Sedangkan menurut Saut Situmorang, pengunguman kedua tersangka baru akan disiarkan pekan depan.
Selain mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, KPK sudah memproses tujuh orang lainnya. Mereka adalah pejabat di Kemendagri Irman dan Sugiharto, mantan Ketua DPR Setya Novanto, Andi Naragong, Made Oka Masagung, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Irvanto Hendra Pambudi. Nama terakhir yang disebut juga merupakan keponakan dari Setya Novanto.
Hm, mudah-mudahan bisa segera terusut ya, Millens! (IB28/E05)

Kasus KTP Elektronik kembali menghasilkan dua tersangka baru yang sudah disebutkan petunjuknya oleh KPK. Siapakah mereka?

KPK Munculkan Dua Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik

Inibaru.id &ndash; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter telah menandatangai perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance-MLA) di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2/2019). Perjanjian tersebut dimaksud untuk membantu melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.
Dalam keterangan tertulis Kementerian Kehakiman Swiss, perjanjian tersebut akan menjadi pijakan dua negara untuk saling bekerja sama untuk mendeteksi dan mengusut aktivitas kriminal khusus (particular crimes), seperti korupsi dan pencucian uang. Kerja sama ini juga bisa digunakan untuk memerangi penggelapan pajak atau kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud).
"Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya," ujar Menkumham dalam siaran pers seperti ditulis Merdeka.com, Selasa (5/2).
Baca juga: <a href="/hits/alasan-kenapa-swiss-jadi-surga-simpan-uang-hasil-kejahatan" target="_blank">Alasan Kenapa Swiss Jadi Surga Simpan Uang Hasil Kejahatan</a>
Perjanjian MLA ini berisi 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Perjanjian ini juga akan menganut prinsip retroaktif, artinya pemerintah dapat menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilakukan.
Yasonna berharap, penandatanganan perjanjian ini didukung penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan segera mengesahkan perjanjian tersebut supaya dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
Adapun perjanjian yang ditandatangi di Bernerhof Bern, Swiss, pada 4 Februari 2019 tersebut, merupakan perjanjian MLA yang ke 10 antara Indonesia dengan negara lain. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani perjanjian serupa dengan Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab (UEA), dan Iran. Wah, semoga dengan perjanjian ini para koruptor dibuat nggak berkutik ya, Millens. (IB07/E05)

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia menandatangani MLA dengan Swiss untuk membantu melacak hingga merampas aset hasil korupsi. Berikut ulasannya.

Tandatangani MLA, Kini Indonesia Bisa Lacak Aset Hasil Korupsi yang Tersimpan di Swiss

Inibaru.id &ndash; Andi Agustinus alias Andi Narogong, terdakwa kasus KTP-el mengungkap banyak fakta tentang kasus korupsi ini dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/11/2017). Salah satu hal yang Dia ungkap adalah pemberian jam tangan bermerek Richard Mille untuk Setya Novanto dari kontraktor KTP-el.
Andi bersama dengan kontraktor KTP-el lainnya, yakni Johannes Marliem, memberikan arloji berharga Rp 1,3 miliar ini pada Setya Novanto. Arloji ini dibeli Johannes di Amerika Serikat. Setelahnya, Andi dan Johannes memberikan arloji ini pada Novanto sebagai hadiah ulang tahun pada 12 November 2012. Hadiah arloji ini juga sebagai ungkapan terima kasih karena Novanto yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Golkar 2009-2014 membantu meloloskan anggaran proyek KTP-el di DPR RI.
Baca juga: <a href="/hits/mengenal-dwina-putri-setnov-yang-mangkir-dari-panggilan-kpk" target="_blank">Mengenal Dwina, Putri Setnov yang Mangkir dari Panggilan KPK</a> <a href="/hits/dua-anak-dan-keponakan-setya-novanto-jadi-saksi-korupsi-ktp-el" target="_blank">Dua Anak dan Keponakan Setya Novanto Jadi Saksi Korupsi KTP-el</a>
&ldquo;Jadi Pak (Johannes) Marliem bilang mau memperhatikan Pak Setya Novanto sekitar 2012 akhir. Marliem bilang, &lsquo;dia (Novanto) mau ulang tahun nih, kita patungan saja untuk beli jam tangan&rsquo;,&rdquo; ucap Andi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir sebagaimana dikutip dari JPNN.com (30/11/2017).
Andi setuju dengan ide ini dan memberikan uang sebanyak Rp 650 juta pada bos PT Biomorf itu. Johannes pun kemudian membeli jam tangan mahal ini di Amerika Serikat. Setelahnya, keduanya memberikan arloji ini kepada Novanto di rumahnya.
&ldquo;Pak Nov senang. Pak, ini hadiah dari kami berdua untuk ulang tahun bapak dan bantuan bapak selama ini,&ldquo; ucap Andi sambil menirukan kata-katanya saat memberikan hadiah arloji ini pada Novanto.
Baca juga: <a href="/hits/benjol-sebesar-bakpau-yang-dialami-setya-novanto" target="_blank">Tentang &ldquo;Benjol Sebesar Bakpau&rdquo; di Pelipis Setya Novanto</a> <a href="/hits/kisah-setnov-sebelum-kecelakaan-siapa-tamu-misterius-itu" target="_blank">Kisah Setnov sebelum Kecelakaan: Siapa Tamu Misterius Itu?</a>
Awal 2017, arloji ini dikembalikan Novanto kepada Andi, tepatnya sebelum Andi ditangkap KPK. Novanto melakukannya karena tahu KPK sudah mulai mencium kejanggalan pengadaan KTP-el yang bermasalah. &ldquo;Pak Nov kembalikan. &lsquo;Ini ribut-ribut KTP-el saya kembalikan&rsquo;,&rdquo; lanjut Andi.
Arloji ini pun kemudian dijual oleh Andi di Tata Watch yang ada di kawasan Blok M dengan harga lebih dari satu miliar rupiah. Ia mengambil Rp 650 juta dan sisanya diberikan pada staf Johannes Marliem bernama Pak Raul. (AW/SA)

Awal 2017, Novanto mengembalikan jam tangan mewah ini, tepatnya sejak mulai terkuaknya kasus KTP-el.