Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan tiga orang tersangka. Dua lainnya adalah&nbsp;eks Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

 Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebutkan, kasus ini berkaitan dengan pemberian kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dan PT Bank DKI Jakarta ke Sritex, yang dinilai melawan hukum dan menyebabkan kerugian negara.

Menurut Qohar, ketiga tersangka tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian kredit kepada Sritex karena nggak melakukan analisis yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah nggak terpenuhinya syarat kredit modal kerja.

"Menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit (Sritex)," kata Qohar dalam konferensi pers pada Rabu, (21/5/2025) lalu.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketiga orang tersebut lebih dulu diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sebagai saksi. Setelah bukti cukup, status mereka pun dinaikkan menjadi tersangka.

Seperti kita ketahui, Iwan Lukminto dikenal luas sebagai Komut Sritex. Sementara, Zainuddin Mappa adalah Dirut Bank DKI pada 2020. Setali tiga uang, Dicky Syahbandinata juga menjabat sebagai jajaran pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB pada 2020.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertanyaannya, gimana dengan nasib para buruh Sritex yang pesangonnya belum terbayarkan?

Terkait hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memastikan bahwa pembayaran pesangon nggak ada hubungannya dengan penetapan tersangka bos Sritex tersebut dalam kasus korupsi penyalahgunaan kredit perbankan. Artinya, pesangon harus tetap dibayarkan

"Domain kami adalah bagaimana kewajiban perusahaan (PT Sritex) bisa memberi jaminan sosial dan sebagainya terpenuhi," jelas Noel, sapaan akrab Immanuel dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis 22/5).

Noel menyebut, menjadi kewajibannya untuk mendampingi mantan pekerja Sritex dan memastikan seluruh hak mereka diterima dengan baik, termasuk pesangon. Untuk itulah Kemenaker akan memastikan&nbsp;proses pelelangan aset hingga perekrutan kembali mantan pekerja Sritex terus berjalan.

Kewajiban memang harus ditunaikan dengan tuntas. Tentu saja penetapan status tersangka itu nggak akan otomatis menggugurkan kewajiban ini. Yuk, sama-sama kita kawal, Millens!&nbsp;(Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Awan hitam sepertinya masih akan menggelayut di atas PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Setelah menyatakan tutup permanen pada 1 Maret 2025 dengan memecat ribuan karyawannya, bos perusahaan tekstil asal Solo itu baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp692,98 miliar, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris Utama PT Stritex Iwan Lukminto sebagai tersangka. Iwan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil kredit.

Setelah bos PT Sritex Iwan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi&nbsp;penyalahgunaan dana kredit, pertanyaan pun muncul: Bagaimana nasib mantan buruh pabrik tekstil yang sudah berhenti beroperasi ini?&nbsp;&nbsp;

Bagaimana Nasib Mantan Buruh PT Sritex setelah Iwan Lukminto Terjerat Kasus Korupsi?

Di bawah Indonesia adalah Belanda (1,50), Meksiko
(1,41), dan Swiss (1.30). Negara Asia lain yang masuk dalam 10
besar ini adalah Tiongkok (1,20) di peringkat ke-8.

Sementara itu, negara tetangga kita, Australia ada di urutan
ke-6 dengan skor 1,27. Kanada ada di peringkat berikutnya dengan skor 1,06, dan
Amerika Serikat ada di peringkat ke-10 dengan skor 0,98.

Tunggu dulu, kok di daftar-daftar tersebut sebagian besar
adalah negara maju? Yap, meski bisa dikatakan dalam hal kondisi ekonomi
Indonesia masih nggak sebaik mereka, ada indikator lain yang dianggap
membuat skor kebahagiaan di Indonesia cukup tinggi; seperti kepuasan hidup,
bagaimana kita menikmati hari demi hari, jaringan sosial, hingga angka bunuh
diri per 100 ribu orang, Millens.

Dari indikator-indikator itulah, 79 persen warga Indonesia dianggap
bahagia alias jauh dari rata-rata global yang hanya 73 persen.

Di sejumlah media sosial, informasi terkait hasil survei ini
tentu memancing komentar pro dan kontra. Akun X Good News From Indonesia
misalnya, usai mengunggahnya pada Rabu (12/3/2025) malam, langsung dibanjiri
komentar yang isinya kurang setuju dengan hasil survei tersebut.

“Nyari kerjaan susah, banyak orang stres, polusi udara, air
kotor, macet, transportasi umum sedikit dan jelek. Bahagia dari mananya,”
ungkap salah satu akun X @lunaticslut_ mewakili puluhan akun lainnya yang juga memprotes
hasil survei ini.

Tapi, kalau kita balik ke indikator yang dipakai, wajar jika
hasil surveinya menunjukkan hal tersebut. Hal inilah yang diungkap rekan kerja
saya, Arkhan, yang mengaku lebih bahagia dengan kehidupan di Kota Semarang jika
dibandingkan saat belajar beberapa tahun di Birmingham, Inggris.

“Mungkin karena di Indonesia banyak hal kecil yang bisa
bikin senang kayak pemandangan indah, jajanan pinggir jalan yang enak dan
murah, serta budaya yang bikin banyak orang bersosialisasi dengan teman atau
tetangga. Kayaknya sesuai dengan indikator yang dihitung kan?” ucapnya, Rabu
(12/3) malam.

Yap, hasil surveinya mungkin bikin kontroversi. Tapi, di balik
begitu banyak kesulitan yang dihadapi orang Indonesia untuk hidup dengan layak
dan tenang setiap hari, ada berjibun hal-hal kecil yang bisa bikin kita bahagia.
Kalau soal ini, kamu setuju nggak, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Ray Dalio’s Great Power Index 2024
mengeluarkan sebuah data yang cukup menarik tentang Indonesia yang berada di
urutan kedua dalam daftar negara paling bahagia di dunia.

Dalam survei tersebut,
disebutkan bahwa 79 persen warga Indonesia merasa bahagia. Hm, valid nggak, ya
dengan kondisi negara sekarang yang terus dijejali dengan berita buruk, kasus
korupsi gila-gilaan, dan kondisi ekonomi yang semakin berat? Ha-ha.

Dalam daftar tersebut, Indonesia punya skor indeks
kebahagiaan 1,58. Satu-satunya negara dengan skor kebahagiaan lebih tinggi adalah
Inggris dengan angka 1,65.

Menurut&nbsp;Ray Dalio’s Great Power Index 2024, Indonesia adalah negara paling bahagia nomor dua di dunia. Apa alasan di balik tingginya peringkat kita ini, ya?

Indonesia Urutan Kedua Negara Paling Bahagia di Dunia; Serius, nih?

Detail perkara dugaan korupsi Pertamina yang rugikan negara
Rp 193T

Memangnya, apa sih yang mereka lakukan sampai bikin kerugian
negara mencapai angka di luar nalar tersebut? Jadi begini, pada periode 2018-2023,
ada aturan yang membuat pemenuhan minyak mentah di dalam negeri harus
mengutamakan pasokan minyak bumi dari Indoensia sendiri. Artinya, Pertamina
wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri dulu, sebelum
memutuskan untuk melakukan impor jika memang ternyata nggak bisa memenuhi pasokan
minyak dalam negeri.

Aturannya bisa kamu baca dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Bukannya ikut aturan, RS, SDS, dan AP dari pihak Pertamina
malah bikin hasil Rapat Optimasi Hilir (OH) justru menurunkan produksi kilang
yang berdampak pada kurangnya pasokan minyak bumi dalam negeri. Dampaknya,
untuk memenuhi kurangnya pasokan minyak mentah dan produk kilang, mau nggak mau
impor minyak dari luar negeri dilakukan.

Hal lain yang bikin impor
terpaksa dilakukan adalah produksi minyak mentah yang dilakukan pihak KKKS
malah ditolak dengan berbagai alasan mengada-ada, salah satunya hasil produksi minyak
mentah KKKS yang dianggap nggak memenuhi nilai ekonomis meski sebenarnya sudah masuk dalam rentang harga perkiraan sendiri (HPS).

Alasan lainnya adalah hasil produksi minyak yang dianggap nggak sesuai kualitas kilang,&nbsp;padahal cukup dengan sedikit pengolahan untuk mengurangi kadar merkuri dan sulfur pun standar kualitas sudah bisa terpenuhi.

“Lalu, harga pembelian minyak yang
diimpor itu sangat jauh perbandingannya dengan harga produksi minyak dalam
negeri,” ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam
konferensi pers di gedung Kejagung di Jakarta, hari ini, Selasa (25/2/2025).

Pertalite Dioplos, lalu dijual
dengan harga Pertamax

Kok bisa sampai melakukan impor minyak
dengan harga yang jauh lebih tinggi? Keempat tersangka dari pihak pertamina
bekerja sama dengan tiga tersangka dengan pihak swasta untuk mengatur proses
pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang dengan cara memenangkan broker
minyak mentah. Makanya, meski syaratnya belum terpenuhi, tetap saja impor
dilakukan dengan harga tinggi.

Sebagai contoh, tersangka RS
diduga membeli harga bahan bakar berjenis Ron 90 (setara Pertalite) dengan
harga bahan bakar berjenis Ron 92 (setara Pertamax).

“Lalu Ron 90 itu diblending di
depo untuk jadi Ron 92,” lanjut Qohar.

Masalahnya, negara sampai harus
mengeluarkan fee sampai 13-15 persen yang bikin tersangka mendapatkan
keuntungan besar. Lebih dari itu, harga BBM yang dijual ke masyarakat pun jadi
lebih mahal dibandingkan dengan jenis dan kualitas aslinya. Artinya, masyarakat
yang membeli Pertamax selama ini ditipu!

Pihak Pertamina mengaku siap
bekerja sama dengan Kejagung untuk mengatasi kasus menghebohkan ini. Tapi,
apakah masyarakat yang selama ini dirugikan juga bakal mendapatkan kompensasi?
Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Indonesia sepertinya layak mendapatkan piala
dari Guiness World of Record dalam hal seringnya kasus korupsi kelas kakap terjadi setiap tahunnya. Yang terbaru adalah dugaan
korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, Sub-Holding, Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terjadi pada 2018 sampai 2023 dan merugikan negara
di angka yang gila-gilaan, yaitu Rp193 T.

Kalau menurut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang
mengungkap kasus ini, yang jadi tersangka dari pihak Pertamina adalah Riva
Siahaan (RS), Direktur Utama dari PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feed Stock
and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, Direktur Utama
PT Pertamina International Shipping berinisial YF, dan VP Feed Stock Management
PT Kilang Pertamina Internasional berinisial AP.

Sementara itu, dari pihak swasta yang sudah diamankan adalah
Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa berinisial MKAN, Komisaris PT
Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim DW, dan Komisaris &nbsp;PT Jenggala Maritim dan juga Direktur Utama Pt
Orbit Terminal Mera YRJ.

Siapa sangka, selama 2018-2023, terdapat dugaan korupsi Pertamina dengan nilai kerugian gila-gilaan. Bahkan, banyak masyarakat yang selama ini membeli BBM Pertamax dirugikan karena BBM yang mereka dapatkan kualitasnya jauh lebih rendah.

Detail Perkara Dugaan Korupsi Pertamina, Minyak Setara Pertalite Dioplos jadi Pertamax!

Selain menerima fee pengadaan barang, Ita (HGR) dan Alwin (AB) juga disangka menerima uang&nbsp;dari pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggara 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang.

Lebih lanjut, mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang selama 2023-2024. Keduaya juga diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran ke pegawai negeri, penyelenggara negara lain, atau kas umum, seolah-olah mereka mempunyai utang kepada tersangka perihal insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun anggaran 2023-2024.

"Selanjutnya, HGR dan AB diduga menerima gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," terang Ketua KPK.

Dengan penetapan ini, Ita dan dan suami akan ditahan di cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK, yakni Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung sejak 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2025.

Kasus dugaan korupsi Mbak Ita, panggilan populernya, mulai menjadi pergunjingan setelah kantor Wali Kota Semarang di Balai Kota tiba-tiba digeledah KPK pada Juli 2024. Wakil Ketua KPK kala itu, Alexander Marwata, membenarkan adanya dugaan korupsi di pusaran Pemkot Semarang.

Selain kantor, penggeledahan juga dilakukan rumah pribadi Ita dan sejumlah kantor dinas. Pada 23 Juni 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus korupsi di Pemkot Semarang kepada empat orang.

Kala itu, ada tiga perkara korupsi yang tengah diselidiki KPK di Pemkot, yakni dugaan kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi. Keempat tersangka yang disasar yakni Ita dan suami serta&nbsp;Ketua Gapensi Semarang Martono dan Dirut PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar.

KPK kemudian menahan dua nama terakhir pada 17 Januari 2025. Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan, Martono ditahan karena diduga menerima gratifikasi, sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait suap pengadaan meja dan kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sementara dua tersangka telah ditahan, Wali Kota Semarang masih mangkir dari pemeriksaan KPK. Ita terhitung empat kali absen dari panggilan KPK. Pada edisi terakhir, 10 Februari 2025 lalu, Ita berhalangan hadir lantaran sedang sakit, sebagaimana dikonfirmasi&nbsp;Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Eko Krisnarto.

Sebelumnya, Ita sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tapi berujung ditolak secara keseluruhan melalui mekanisme sidang yang dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus pada 14 Januari 2025.

Hakim menyatakan, penyidikan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah sesuai prosedur. Dengan begitu, kasus pun tetap bergulir.

KPK akhirnya menahan pasangan istri-suami yang tengah menjabat Wali Kota Semarang dan Ketua Komisi D DPRD Jateng itu seusai menjalani pemeriksaan pada Rabu (19/2) kemarin. Keduanya turun dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 16.40 WIB mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Dengan penangkapan tersebut, perjalanan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini pun berakhir. Apakah akan ada tersangka baru di kemudian hari? Kita tunggu saja ya, Millens!&nbsp;(Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Rabu, 19 Februari 2025. Perempuan yang akrab disapa Ita tersebut ditahan bersama&nbsp;suaminya, Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penuturan Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), Ita dan Alwin disangka telah menerima fee pengadaan meja kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.

Sebelum resmi jadi tersangka KPK bersama suami, Wali Kota Semarang Hevearita sempat mengajukan praperadilan dan empat kali mangkir dari undangan pemeriksaan.

Perjalanan Kasus Korupsi Wali Kota Semarang sebelum Resmi Jadi Tersangka KPK

Jumlah dendanya tentu disetujui jaksa agung dan nantinya
dipakai untuk menangani kasus yang menyebabkan negara merugi seperti kasus
perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

“Kewenangannya ada di aturan yang disebutkan sebelumnya dan
itu berlaku untuk tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan, cukai, dan
perpajakan, bukannya kasus tindak pidana korupsi (tipikor),” ucap Harli sebagaimana
dilansir dari Kompas, Kamis (26/12/2024).

Dia pun memberikan contoh berupa kasus kepabeanan dengan
kerugian negara atas kejahatan pada kasus tersebut yang minim dan jika
penanganan kasus terus dilakukan justru menghabiskan lebih banyak uang. Maka,
denda damai dianggap sebagai opsi yang lebih bijak.

“Soal berapa jumlah dendanya, bisa empat, lima kali dari
kerugian. Dendanya bisa menguntungkan negara. Tapi, sampai sekarang, kasus
tindak pidana ekonomi yang diselesaikan dengan denda damai belum ada karena
aturannya masih baru,” lanjut Harli.

Asal kamu tahu saja, pemerintah melalui Menkum memang sedang
berencana untuk memberikan amnesti untuk 44 narapidana. Usulan pemberian
amnesti ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo selaku kepala negara, termasuk
kepada mereka yang bermasalah dengan kasus penghinaan terhadap kepala negara
atau melanggar UU ITE.

Sayangnya, Supratman juga menyebut pelaku tipokor juga bisa
saja mendapatkan pengampunan dengan mekanisme serupa, Millens.

“Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan
pengampunan kepada koruptor karena UU kejaksaan yang baru memberikan ruang bagi
Jaksa Agung memberlakukan denda damai kepada perkara sepeti itu,” ungkap
Supratman sebagamana dilansir dari Antara, Rabu (25/12).

Kita lihat nanti ya, Millens, apakah rencana
memberikan pengampunan terhadap pelaku korupsi dengan mekanisme denda damai
bakal benar-benar diberlakukan apa nggak. Kalau kamu, setuju
nggak dengan adanya mekanisme pengampunan ini? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Pernyataan Menteri Hukum (Menkum)
Supratman Andi Agtas yang menyebut koruptor alias pelaku kasus korupsi bisa
mendapatkan pengampunan dengan denda damai jadi kontroversi. Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar sampai
memberikan penjelasan terkait dengan kasus-kasus apa saja yang bisa mendapatkan
pengampunan dengan mekanisme denda damai. Yang pasti, menurut dia, kasus
korupsi nggak termasuk.

Menurut keterangannya, sudah ada undang-undang yang mengatur
hal ini, yaitu Pasal 1 UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang kemudian diadopsi di
Pasal 35 (1) huruf K UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, diungkap
bahwa mekanisme denda damai bisa terjadi jika jaksa agung menyetujui penghentian
perkara di luar pengadilan dengan cara membayar denda.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pelaku kasus korupsi bisa diampuni dengan denda damai. Tapi, Kejaksaan Agung sendiri justru menyebut nggak bisa.

Korupsi Nggak Bisa, Apa Saja Kasus yang Bisa Diselesaikan dengan Denda Damai?

Omong-omong ya,
Millens, vonis bebas ini dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi MA Desnayeti
dengan anggota Soesilo serta Agus Yunianto. Bagi mereka, Fakhri sudah melakukan
tugas dan kewajibannya dengan benar sesuai dengan Standard Operational
Procedure (SOP) dalam Peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014.

Dia juga dianggap nggak terbukti melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal ini pun membuat OJK
memutuskan untuk menerima Fakhri kembali bekerja sekaligus memulihkan nama
baiknya.

“OJK kembali menyambut saudara Fakhri Hilmi melanjutkan
kembali pengabdian tugas di OJK,” ungkap Deputi Komisioner Humas dan Logistik
OJK Anto Prabowo, Kamis (7/4).

Selayang Pandang Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16 Triliun

Kasus korupsi Asuransi Jiwasraya sempat bikin geger
masyarakat Tanah Air karena nilai uang yang dikorupsi sangatlah luar biasa,
yakni Rp 16 triliun. Kasus ini berawal pada Mei 2008 lalu di Kantor Pusat
Jiwasraya. Saat itu, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo bertemu Direktur
PT Inti Agri Resources Joko Hartono Tirto.

Joko adalah advisor di PT Maxima Integra Investama yang
dimiliki Heru Hidayat. Hary dan Joko setuju kalau Jiwasraya bakal
membeli saham Heru. Soal transaksi, Joko yang bakal mengaturnya. Masalahnya,
hal ini membuat uang asuransi Jiwasraya sampai diambil Rp 16 triliun.

Penyelidikan Kejaksaan Agung menyeret pejabat OJK yang
bertugas sebagai pengawas asuransi Fakhri Hilmi. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sampai menghukumnya 6 tahun penjara. Saat banding, hukumannya malah
ditambah jadi 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta yang bisa diganti kurungan
6 bulan.

Kini Fakhri sudah divonis bebas. Namun, sejumlah terdakwa
lainnya dihukum cukup berat. Hary Prasetyo, Joko Hartono Tirto, dan Mantan
Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dihukum 20 tahun penjara. Sementara itu, Heru
Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dihukum penjara seumur hidup. Terdakwa terakhir, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan JS Syahmirwan dihukum 18 tahun
penjara.

Vonis bebas Fakhri Hilmi di kasus korupsi Jiwasraya Rp 16
triliun ini sudah adil, Millens? (Pik, Riau/IB09/E05)

Inibaru.id – Terdakwa
kasus korupsi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 16 triliun,
Fakhri Hilmi divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan ini cukup
mengejutkan karena mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017 ini sempat dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

“Membebaskan terdakawa Fakhri Hilmi dari
semua dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat, serta martabatnya,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan
Nganro, Kamis (7/4/2022).

Sempat divonis hukuman 8 tahun penjara, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Rp 16 triliun justru divonis bebas oleh Mahkamah Agung. Kok bisa?

Terseret Kasus Korupsi Jiwasraya Rp 16 Triliun, Fakhri Hilmi Divonis Bebas!

Seluruh unit
kerja administrasi kampus pun segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban
keuangan, khususnya yang terkait dengan anggaran perjalanan dinas luar negeri
para dosen pada periode 2018-2020.

Alasan BPK
turun tangan adalah kegaduhan di kampus yang dimulai dari Kelompok Peduli
Kampus yang isinya adalah sejumlah dosen dan karyawan internal terkait
penyalahgunaan anggaran 2019-2020. Kelompok ini melaporkan hal ini ke
kejaksaan, kepolisian, dan KPK karena menganggap ada penyalahgunaan dana senilai
Rp 56 miliar!

Dugaan
penyalahgunaan ini ada di perjalanan dinas ke luar negeri, pembayaran
remunerasi pejabat tinggi universitas, renovasi halaman gedung auditorium,
hingga di proyek pengadaan sarana teknlogi informasi serta anggaran Persatuan
Orang Tua Mahasiswa (Potma) Fakultas Kedokteran.

Meski di
setiap sektor, dugaan penyelewengan nggak dibenarkan, permasalahan di Fakultas
Kedokteran jadi sorotan. Kasus ini sebeanranya pernah dilaporkan ke polisi.
Sayangnya, pihak Polda Sulteng menyebut kasus ini sudah ditutup pada Jumat
(27/8) lalu.

Salah
seorang orang tua mahasiswa yang masuk Fakultas Kedokteran pada 2012, Jufri,
mengaku menyumbang uang Rp 86 juta ke Potma. Sejak 2014, orang tua mulai
mempertanyakan dana yang mereka berikan. Contohnya, menurut data 2012-2013, ada
dana sebesar Rp 50 miliar yang terkumpul, tapi yang dipakai hanya Rp 10 miliar.
Sisa Rp 40 miliar dikelola Rektorat dan nggak jelas pengelolaannya.

Menurut
mantan Ketua Yayasan Potma Marhawati Mappatoba. Sumbangan para donatur ini
untuk kebutuhan fakultas yang nggak bisa dibiayai universitas layaknya
pembelian mayat untuk praktik mahasiswa.

Rektor
Universitas Tadulako 2011-2019 Muhammad Basir Cyio membantah dirinya
menggelapkan dana Rp 40 miliar dari Potma.

“Itu
tuduhan yang sangat keji,” sergahnya.

Menurutnya,
dana itu sudah dilaporkan dan sampai mendapatkan Surat Pengesahan Pendapatan
dan belanja dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu sebagai penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Intinya sih, kalau menurut Basir, nggak ada masalah
dengan uang tersebut.

Wah, jadi
penasaran kira-kira sampai ke mana ya kasus ini kelanjutannya. Lumayan bikin
heboh, lo, soalnya menyangkut dana pembelian mayat untuk praktik kampus. Hm. (Tem/IB09/E05)

Inibaru.id – Kasus korupsi di Indonesia memang sudah sangat
parah. Bahkan, praktiknya sudah sampai ke level kampus, di mana banyak orang
masih menganggap tempat ini memiliki integritas yang tinggi. Nah, kali ini,
yang disorot adalah petinggi Universitas Tadulako yang terseret korupsi dana
pembelian mayat kampus. Kamu nggak salah melihat, Millens, dana pembelian mayat!

Yang
melaporkan para petinggi kampus di Palu, Sulawesi Tengah ini bahkan para
dosennya sendiri. Konon, kasus korupsi ini sudah ada sejak 2012!

Menurut
keterangan Dekan Fakutas Ekonomi Universitas Tadulako 2019-2020 Muhtar Lutfi,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sabtu (28/8/2021) lalu, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) bakal melakukan audit di universitas tersebut. 

Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah diguncang isu korupsi. Ada banyak dugaan kasus korupsi di sana, termasuk dugaan korupsi dana pembelian mayat. Seperti apa sih cerita selengkapnya?

Nggak Habis Thinking, Muncul Isu Korupsi Dana Pembelian Mayat, Kok Bisa?

Adapun pertimbangan pemotongan masa tahanan itu, kata hakim,
Pinangki telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki anak berusia empat tahun.
Selain itu, Pinangki juga perempuan yang harusnya dilindungi dan diperlakukan
secara adil. Hm, beberapa pertimbangan ini sempat membuat publik heboh.

Gaya hidup “wah” Pinangki sebelum terseret kasus suap juga menyita
perhatian. Dia diketahui sering plesiran ke luar negeri, termasuk ketika
melakukan operasi hidung di New York Center for Plastic Surgery, sebuah klinik
kecantikan yang berada di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat (AS). 

Dia juga memiliki BMW tipe SUV X5 yang akhirnya disita
setelah penangkapannya. Bukan cuma itu, Pinangki juga memiliki beberapa properti
mewah.&nbsp; Terus, kira-kira berapa ya gaji
dan tunjangan (take home pay) jaksa Pinangki selama menjadi PNS di Kejaksaan
Agung (Kejagung)?

Ketika masih berstatus sebagai PNS, gaji pokok PNS Pinangki diatur
dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Sama dengan pejabat eselon golongan IV PNS
lainnya, gaji per bulan yang dia peroleh sebesar Rp 3.044.300 sampai yang
tertinggi Rp 5.901.200. 

Sementara itu, besaran tunjangan kinerja atau tukin di
Kejaksaan Agung mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020.
Tunjangan di Kejaksaan ini berdasarkan kelas jabatan. 

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur
dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Nah, dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Jaksa Pinangki masuk
dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterima sebesar Rp 4.595.150
per bulan. 

Sebagai informasi nih, selain tunjangan kinerja dan gaji
pokok PNS tadi, PNS di Kejaksaan juga masih mendapatkan tunjangan lainnya
antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji. Tunjangan
berikutnya yakni tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan
makan Rp 41.000/hari (golongan IV), dan pemasukan lain PNS seperti perjalanan
dinas.

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pinangki tahun lalu, harta kekayaannya sebesar Rp 6,8 miliar atau
tepatnya Rp 6.838.500.000. 

Sebagian besar berbentuk tanah dan bangunan. Totalnya, Rp 6
miliar. Tanah dan bangunan ini berada di Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Kota Bogor. 

Harta lainnya adalah berupa mobil, yaitu Nissan Teana
(2010), Toyota Alphard (2014), dan Daihatsu Xenia (2013). Kalau ditotal, nilai dari
kendaraan yang dimilikinya sebesar Rp 630 juta. Selain itu, Pinangki tercatat mempunyai
jenis harta kas senilai Rp 200 juta. 

Kekayaan ini meningkat jauh jika dibandingkan ketika
Pinangki masih menjabat sebagai Jaksa di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Negeri (Kejari) Cibinong. Dalam pelaporan tanggal 10 April 2008 tersebut,
jumlah total kekaayaan Pinangki adalah Rp 2,7 miliar.

Kerap pamerkan gaya hidup mewah, berapa ya gaji dan harta mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari?