Inibaru.id – Salah satu program yang pengin diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. Nah, kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulklifi Hasan, salah satu cara untuk mendukung program tersebut adalah dengan menghentikan impor beras mulai 2025 nanti.
Saat diwawancarai terkait dengan program ini, laki-laki yang lebih akrab dipanggil Zulhas ini menyebut impor beras pada 2025 nanti adalah sisa dari kuota impor beras yang belum dilakukan.
“Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras. Kalaupun butuh hanya sedikit. Pada 2024 ini, pemerintah sudah menetapkan impor beras sebanyak 3,6 juta ton, tapi baru terealisasi sekitar 2,9 juta ton,” ucap Zulhas sebagaimana dilansir dari Antara, Jumat (22/11/2024).
Meski begitu, bukan berarti pada tahun depan pula, Presiden Prabowo pengin Indonesia sudah bisa swasembada pangan. Zulhas menyebut Prabowo pengin program ini terealisasi pada 2027 nanti, satu tahun lebih awal dari yang sempat Prabowo ungkap saat KTT G20 Brasil pada Selasa (19/11) lalu.
“Saya berencana mengatasi masalah kekurangan pangan dalam 3 tahun dan swasembada energi dalam 4 tahun. Dalam lima tahun, kami yakin bisa berkontribusi pada aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan,” ucap Prabowo kala itu.
Ambisi untuk bisa swasembada pangan yang diucapkan Presiden Prabowo memang cukup menarik, ya? Tapi menurut sejumlah pakar lingkungan, ambisi ini belum disertai dengan perencanaan yang matang. Apalagi, dalam beberapa tahun belakangan, proyek food estate di sejumlah daerah di Indonesia bisa dikatakan nggak berhasil dan akhirnya hanya bikin rusak hutan, lahan gambut, dan alam lainnya.
“Bagaimana bisa program ketahanan pangan bakal terwujud kalau pemerintah nggak punya perencanaan matang, nggak melibatkan petani dan masyarakat, dan nggak merusak lingkungan?” kritik Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas sebagaimana dilansir dari DW, Selasa (19/11).
Di sisi lain, pakar lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menyebut pemerintah juga nggak bisa menjadikan program swasembada pangan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto sebagai acuan untuk program pada masa kini.
Pasalnya, meski kala itu bikin produktivitas hasil pangan naik drastis, juga disertai dengan penggunaan pupuk kimia skala masif yang dikhawatirkan bisa merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Padahal, yang namanya swasembada pangan baiknya bisa bertahan lama, bukan?
“Baiknya melibatkan petani dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan,” sarannya.
Yap, program swasembada pangan memang didasari dengan niat baik. Tapi ada baiknya memang program ini benar-benar direncanakan sebaik-baiknya agar hasilnya bisa bertahan dalam jangka panjang dan memberikan keuntungan bagi masyarakat serta alam. Pasalnya, kalau sampai akhirnya alam rusak, tentu akan berpengaruh buruk bagi pertanian itu sendiri, kan? (Arie Widodo/E10)
