Lindungi Sawah dari Alih Fungsi, Pemerintah Percepat Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi dengan mempercepat penetapan LP2B. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus memberi kepastian bagi para petani.

Inibaru.id - Pangan nggak hanya soal ketersediaan bahan di pasar, tapi juga tentang bagaimana tanah-tanah subur di negeri ini tetap lestari dan produktif. Karena itu, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar nggak beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa LP2B merupakan bagian dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan sebagai zona lindung permanen. Artinya, LP2B memiliki status perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan LBS dan nggak boleh dialihfungsikan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87 persen dari total LBS tersebut,” kata Nusron dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Dari total 7,38 juta hektare LBS yang ditetapkan pemerintah, menurut Nusron, sebagian besar sudah masuk dalam perencanaan ruang di tingkat provinsi. “Jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95 persen,” ujarnya. Namun, di tingkat kabupaten dan kota, capaian itu belum merata. Baru 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

Alih fungsi sawah mengancam ketahanan pangan. (Langkan)

“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57 persen sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tambahnya.

Untuk memperkuat perlindungan, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat. Berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dibentuklah Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” jelas Nusron, yang juga ditetapkan sebagai Ketua Harian Tim Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Dalam struktur tim ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi koordinator, didukung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil koordinator. Nusron menegaskan, rapat ini merupakan langkah percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan lahan LP2B dan LSD di berbagai provinsi, terutama di 12 provinsi prioritas.

"Supaya ketahanan pangan dapat tercapai dan lahan pertanian tidak tergerus untuk kepentingan lain,” tambah dia.

Bagi petani, langkah ini membawa angin segar. Zulkifli Hasan menilai, penetapan LP2B bisa menjadi kabar baik karena memberi perlindungan hukum terhadap lahan garapan mereka. “Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” kata Zulkifli.

Upaya ini diharapkan nggak hanya menjaga sawah tetap hijau, tapi juga memastikan masa depan pangan Indonesia tetap aman dan berdaulat.

Semoga ini menjadi langkah awal ketahanan pangan kita ya, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)