Inibaru.id - Sebanyak 193 desa di 19 kecamatan dan 24 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kekeringan. Ini merupakan hasil pendataan terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng per 16 Agustus 2024.
Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng Muhammad Chomsul mengatakan dari total 24 daerah terdampak kekeringan, Kabupaten Grobogan menjadi terdampak paling parah dengan 53 desa yang dilanda kekeringan. Lalu disusul Cilacap ada 17 dan Pati 16 desa terdampak.
"Di data kami terkait penetapan siaga darurat kekeringan paling parah ada di Grobogan 53 desa, kemudian disusul oleh Cilacap, Pati, Banyumas, Purworejo dan Blora," kata Muhammad Chomsul, Senin (19/8).
Sebagai langkah penanggulangan, BPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota setempat telah mendistribusikan sebanyak 6.346.000 liter air bersih. Total sebanyak 33.871 keluarga atau 107.256 jiwa telah menerima bantuan air bersih.
"Jadi untuk dampak kekeringan di 24 kabupaten, sudah ada dropping kebutuhan pemenuhan air bersih. Untuk rinciannya 6.346.000 liter untuk 24 kabupaten/kota 91 kecamatan di 193 desa untuk pemenuhan kebutuhan air," ujarnya.
Gandeng BBWS
Upaya meminimalisasi dampak kekeringan agar tidak meluas, BPBD Jateng bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pertanian dalam hal optimalisasi sumber air seperti embung, waduk, dan bendungan guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan juga produksi pertanian.
"Dari BBWS untuk alternatif sumber-sumber air selain waduk, misalnya dari penyerapan sumur dalam termasuk juga pengelolaan penyiraman air yang memang tanaman butuh air lebih secara teratur termasuk pola tanam disesuaikan untuk antisipasi kemarau," jelasnya.
Dampak kekeringan pada tahun ini tidak separah tahun 2023 lalu yang dipengaruhi oleh adanya El Nino. Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan hingga kemarau berakhir pada bulan September mendatang.
"Kami juga membuat posko pendamping untuk 35 kabupaten/kota. Kita intens koordinasi melibatkan OPD terkait juga dari Pusdataru, DHK, dari pertanian untuk bisa melengkapi dan saling mengisi dampak kekeringan," tandasnya. (Danny Adriadhi Utama/E10)