inibaru indonesia logo
Beranda
Hits
Ironi Kemenkop UKM; Mengaku Nggak Lindungi Pelaku Pemerkosaan yang Sampai Sekarang Masih Berstatus PNS
Selasa, 25 Okt 2022 11:38
Penulis:
Inibaru Indonesia
Inibaru Indonesia
Bagikan:
Ilustrasi: Kasus pemerkosaan yang menimpa pegawai honorer Kemenkop UKM. (Tempo/Shutterstock)

Ilustrasi: Kasus pemerkosaan yang menimpa pegawai honorer Kemenkop UKM. (Tempo/Shutterstock)

Korban pemerkosaan di lingkup pegawai Kemenkop UKM diminta untuk pindah ke instansi lain. Tapi, pelaku masih berstatus PNS di instansi tersebut dan bahkan sempat mendapatkan beasiswa. Keluarga korban pun merasa tidak mendapatkan keadilan.

Inibaru.id – Kasus pemerkosaan yang menimpa pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada 2019 mencuat lagi dalam beberapa waktu belakangan. Banyak warganet yang menuding pihak instansi membela para pelaku. Apalagi, ada temuan bahwa korban dipaksa menikah dengan salah satu pemerkosanya.

Polresta Bogor Kota bahkan kedapatan sempat menutup kasus ini pada 2020. Alasannya, saat itu korban menikah dengan salah satu pelaku. Hal ini tentu aneh dan membuat banyak orang mengrenyitkan dahi.

Menurut rilisan Konde.co pada Senin (24/10/2022) lalu, terungkap bahwa korban berinisial ND dan diperkosa pada 6 Desember 2019. Dia saat itu bertugas di acara perpisahan purnatugas Kepala Biro Umum Hardiyanto di Hotel Permata, Kota Bogor. Korban diajak para pelaku makan bersama dan minum alkohol hingga tidak sadar. Setelah itu, korban dibawa ke kamar pimpinan kantor untuk dicabuli.

Dikutip dari Beritafakta.id, (11/4/2020), para pelaku adalah ZPA masih berstatus CPNS Kemenkop UKM, WH yang juga masih berstatus PNS, ZF yang berstatus pegawai honorer, serta NN yang merupakan office boy. Ada tiga orang lain yang nggak ikut memerkosa namun ikut andil dalam aksi tersebut, yaitu N, T, dan A yang menjaga lokasi.

Pada Januari 2020, korban melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota. Keempat pelaku ditangkap. Polisi bahkan menyita CCTV hotel sebagai barang bukti. Nah, dari sinilah keanehan mulai terjadi. Bagaimana nggak, hanya dua pekan setelah para pelaku ditangkap, mereka dilepaskan.

Penyebabnya, keluarga pelaku meminta salah satu pemerkosa, ZPA, menikah dengan ND. Dia yang dipilih karena menjadi satu-satunya pelaku yang masih berstatus belum menikah.

Bukannya mendapat keadilan, korban pemerkosaan justru dipaksa menikah dengan salah satu pelaku.(Era.id/Antara)
Bukannya mendapat keadilan, korban pemerkosaan justru dipaksa menikah dengan salah satu pelaku.(Era.id/Antara)

“Keluarga korban didatangi keluarga pelaku meminta mereka dibebaskan. Kepolisian Bogor juga mendesak kami menikahkan korban dengan salah satu pelaku yang single,” ucap saudara korban, Radit sebagaimana dilansir dari Aktual, (20/10/2022).

Karena tekanan dari berbagai sisi, keluarga korban pun akhirnya menuruti permintaan tersebut. Kasus pemerkosaan ini pun kemudian ditutup polisi dengan alasan telah diambil langkah restorative justice. Sayangnya, bagi korban, dia sama sekali nggak mendapatkan keadilan.

Dipaksa menikah dengan pelaku pemerkosanya tentu sangat mengerikan. Apalagi, ZPA juga tidak benar-benar menjadi suami yang baik. Dia nggak pernah datang untuk melakukan tanggung jawabnya selama 12 bulan menikah. Bahkan, pada 17 Oktober 2022, pelaku menggugat cerai korban.

“Apakah pernikahan ini dibuat hanya untuk meloloskan mereka dari tahanan? Kita juga kaget kenapa ZPA ini juga mendapatkan beasiswa dari Kemenkop UKM,” keluh Radit.

Keluarga ND juga semakin kecewa dengan fakta bahwa ZPA masih berstatus PNS di Kemenkop UKM. Bahkan, tiga pelaku lainnya juga masih bekerja di kementerian tersebut. Ironisnya, korban justru dipindahkan ke instansi lainnya.

Tanggapan Kemenkop UKM

Kemenkop UKM angkat bicara terkait kasus ini. (Detik/Anggi)
Kemenkop UKM angkat bicara terkait kasus ini. (Detik/Anggi)

Tahu instansinya mendapatkan sorotan negatif, Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim angkat bicara. Dia memastikan jika Kemkop UKM nggak melindungi para pelaku pemerkosaan. Dia juga menyebut para pelau sudah mendapatkan sanksi disiplin berat.

WH dan ZPA sudah diturunkan jabatannya. Dari awalnya adalah setingkat lebih rendah dari kelas jabatan 7 (analis), hanya menjadi sekelas jabatan 3 (pengemudi) selama setahun. Sementara itu, pegawai honorer MF dan NN sudah dipecat sejak 2020.

“Tidak benar sama sekali (Kemenkop UKM melindungi pelaku),” ucap Arif saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemenkop UKM di Jakarta sebagaimana dilansir dari Era.id, Senin (24/10/2022).

Sayangnya, pihak keluarga kesulitan untuk membuka kembali kasus ini karena polisi diketahui sudah menutup alias membuat status kasus tersebut SP-3. Padahal, keluarga korban nggak pernah mencabut laporan. Kini, mereka pun meminta bantuan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jawa Barat untuk mengajukan praperadilan pada kasus tersebut.

Kita tunggu kelanjutan kasus ini, ya Millens. Tapi, menurutmu, cukup mengherankan nggak sih jika pelaku pemerkosaan masih bisa bekerja dengan status PNS di instansi pemerintahan? (Arie Widodo/E05)

Komentar

inibaru indonesia logo

Inibaru Media adalah perusahaan digital yang fokus memopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop culture di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menyajikan warna-warni Indonesia baru untuk generasi millenial.

Social Media

A Group Partner of:

medcom.idmetrotvnews.commediaindonesia.comlampost.co
Copyright © 2024 Inibaru Media - Media Group. All Right Reserved